Suryakanta Pembangunan Juara by Dokumentasi Bappeda Jabar

SURYAKANTA PEMBANGUNAN JUARA Lebih Dekat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

BALE

Tim Penyusun Penanggung Jawab Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si Ketua Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si Sekretaris Goes Fitrianto ST., M.Si. Penulis Satrya Lasmana Kusumayudha, S.I.Kom., M.I.Kom Maya Resty Andryana, S.K.PM Yuraeka Dewi, SE Sapnah Rahmawati, A.Md Faizah Finur Fithriah, S.Si Ramadhan Setia Nugraha, S.Sos Penyunting Satrya Lasmana Kusumayudha, S.I.Kom., M.I.Kom Risma Irnisari, S.E Peliputan Dea Pratama, S.T Astri Widia Astuty, S.Kom Tsany Tisna Tamami, A.Md.M Ramadhan Setia Nugraha, S.Sos Nisrina., S.I.Kom., M.I.Kom Dwika Akbar Rifansa Dokumentasi Rafli Fanzi Ramadhan S.Kom Yayang Tresnawan, A.Md Reksa Muhamad Nur Yunus Dirgahayu S.Kom Desain Grafis Ramadhan Setia Nugraha, S.Sos Dwika Akbar Rifansa Sekretariat Shakti Satya Persada,ST Ilham Haji Prabowo,ST

SURYAKANTA PEMBANGUNAN JUARA Suryakanta Pembangunan Juara ©2021 Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat Diterbitkan oleh Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No.287 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40135 Telp. 2516061 Fax: 2510731 http://www.bappeda.jabarprov.go.id Cetakan Pertama, Desember 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi Kata Pengantar Prakata

i iv vii

BAB I MENITI JEJAK LANGKAH

Menelisik Roda Waktu Membangun Pondasi Karsa Jelajah Bale Wiwaha

BAB II PARA PENGGERAK HALUAN Wajah Para Inovator Pena Emas Mahakarya Sinergi Dalam Harmoni Suryakanta Pembangunan Juara

BAB III MELUKIS MASA DEPAN

2 12 22

Refleksi Sang Visioner Sketsa Ultramodern Menautkan Ruang Pandang

80 86 94

BAB IV GALERI BINGKAI MASA

109

26 41 60

Apa Kata Mereka Potret Dibalik Lensa

110 114

iii

Kunci utama Pembangunan Jawa Barat di Masa Depan adalah Inovasi. Inovasi di era digital yaitu menciptakan yang belum ada menjadi ada. Sementara perencanaan yang maksimal adalah perencanaan yang kolaboratif. Good planning is a good future, and good data will make a good decision. (Disampaikan dalam sambutan Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2021)

M Ridwan Kamil Gubernur Provinsi Jawa Barat

kata

PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masa depan pembangunan Jawa Barat tidak akan pernah mampu tersusun apik dalam sebuah cetak biru perencanaan tanpa melihat rekam jejak sejarah para pemimpin terdahulu kita. Sebab pada dasarnya tujuan dari pembangunan adalah memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini pula yang menjadi dasar para inovator yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk mampu berinovasi menciptakan perencanaan pembangunan yang adaptif seiring perkembangan zaman. Jalan panjang kelembagaan, kepemimpinan, hingga inovasi-inovasi yang pernah diciptakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat memberikan sumbangsih peran yang sangat strategis dalam sejarah pembangunan Provinsi Jawa Barat. Sehingga setiap pemikiran yang pernah dituangkan oleh setiap insan Bappeda, harus terekam dengan baik demi keberlanjutan tongkat estafet kaderisasi inovator-inovator baru Bappeda Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang. Seluruh harapan tersebut di atas saya titipkan melalui buku ini. Saya harap buku ini bisa menjadi jembatan informasi bagi masyarakat luas, sekaligus referensi dan pembelajaran (lesson learning) bagi para mitra perencanaan pembangunan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh insan Bappeda Provinsi Jawa Barat atas pemikiranpemikiran yang telah dicurahkan demi terwujudnya pembangunan Jawa Barat Juara Lahir Batin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bandung, Desember 2021 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. S.E.,M.Eng.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wargi Pembangunan. Kokohnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini tidak lepas dari sejarah kelembagaan yang melatarbelakanginya, juga diperkuat sejumlah inovasi dan kolaborasi dari sumber daya manusianya. Cerita tentang perjalanan Bappeda dalam merencanakan pembangunan Jawa Barat dari masa ke masa serta sudut pandang tokoh-tokoh terdahulu tertuang dengan apik dalam buku ini. Buku profil ini ditulis untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Jawa Barat terkait peran Bappeda sebagai perencana arah pembangunan. Tidak hanya itu, suka dan duka dalam perjalanannya juga turut tertuang dalam setiap baris kata dari orang-orang yang berkiprah di Bappeda. Tentu hal ini memberikan kesan nostalgia yang mendalam bagi setiap kisah yang tercatat. Terakhir tentu dengan hadirnya buku ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembacanya, terutama terkait pesan-pesan berharga untuk menjadi pribadi berkualitas yang siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai bagian dari pengabdian pada bangsa dan negara. Sebab insan-insan Bappeda Provinsi Jawa Barat, harus mampu menjawab setiap tantangan perubahan yang sedang dihadapi bahkan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sehingga tentu harapannya agar setiap hal yang dilakukan oleh insan-insan Bappeda dapat menjadi inspirasi dan panutan bagi rekan kerja lainnya dalam mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, Desember 2021 Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si

Bismillahirrahmanirrohiim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perencanaan dalam pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Sebuah proses berkelanjutan yang terdiri dari pengambilan keputusan berdasarkan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemajuan Jawa Barat saat ini tidak lepas dari andil para inovator dan perencana yang menyusun pembangunan Jawa Barat pada periodenya. Buku ini berisi sejarah kelembagaan Bappeda yang berawal dari Bakopda pada tahun 1964 hingga pada akhirnya berubah menjadi Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan Para Inovator yang berjasa membangun Jawa Barat maju hingga saat ini. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan konsep pembangunan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di Jawa Barat seperti Konsep Ilahiyah dan SMART Planning, serta sejarah Gedung Bappeda, yang dikenal dengan istilah Bale Wiwaha, yang menjadi saksi bisu perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Buku ini dikemas dengan bahasa yang tidak kaku sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan, baik pemerintah, akademisi, media, maupun masyarakat yang membacanya. Penyajian infografis dan foto-foto pun disuguhkan semenarik mungkin. Besar harapan kami bahwa buku ini dapat menginspirasi pembaca dan tentunya menjadi media untuk dapat mengenal lebih dekat Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta terus berkembang informasi terkait Lembaga Bappeda. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, Desember 2021 Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dr. Iendra Sofyan, S.T., M.Si.

vii

PRAkata Bappeda Itu Banyak Ekstrakurikulernya

Ady Rachmat, ST., MT. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kalau di Bappeda itu belajarnya harus lebih luas, nggak bisa hanya dari satu sektor. Jadi seperti bird eye view. Saya masuk ke Bappeda itu baru tahun 2019, kemudian 2020 pandemi, merasa perubahan drastis aja gitu. Saya biasa di lapangan, tapi karena pandemi jadi terbatas. Kemudian saat penyusunan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ke lapangan, itu yang menarik. Kalau perencanaan nggak ke lapangan juga rasanya nggak pas ya. Kemudian saya juga yang menginisiasi pinjaman PEN, di masa pandemi kemarin serba sulit. Itu menjadi menarik juga karena harus kreatif untuk meyakinkan pengajuan pinjamannya. Ditantang proses inovasinya. Buat saya di Bappeda ini banyak ekstrakurikulernya. Kalau saya kan main band, di sini ada alat band nya lengkap dan lawan mainnya juga ada. (Wawancara ini diambil tepat dua hari sebelum beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semoga amal ibadahnya untuk Provinsi Jawa Barat, menjadi nilai pahala disisiNya, Aamiin.- Red)

viii

Bappeda adalah institusi strategis yang menjaga siklus perencanaan pembangunan daerah. Tepat waktu dan tepat sasaran perencanaan pembangunan menjadi hal yang penting, karena akan mempengaruhi kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Bekerja di Bappeda mengedepankan kerjasama dan kolaborasi menjadi team work yang kuat antar personil, bukan untuk menjadi superman tapi super team sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Super Team Untuk Perencanaan Pembangunan yang Optimal

Nining Yuliastiani, ST., M.Sc Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Employee Branding Juara Harus Menjadi Kekuatan Bappeda

Drs. Idam Rahmat, M.Si Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Employee Branding Bappeda sudah dinilai sebagai pegawai yang high level. Bappeda dalam merencanakan sesuatu harus memiliki SDM yang mampu berimajinasi dan berinovasi. Oleh sebab itu, pegawai harus enjoy dalam bekerja, karena itu harus difasilitasi dengan penunjang yang mumpuni. Walaupun kita dianggap sibuk, tapi kita tetap enjoy. Kenapa? Karena aktualisasinya dihormati betul. Ada sisi humanisnya. Bappeda harus menjanjikan pikiran apapun, pikiran out of the box. Karena masa depan itu tidak menentu, maka kita harus terus melatih. Kalau itu ada di kita, masa depan Jawa Barat akan lebih baik. Karena orangnya akan selalu melatih tantangan-tantangan itu.

Saya pernah mewakili Gubernur Jawa Barat karena beliau berhalangan hadir untuk rapat dengan Gubernur Jawa Tengah terkait Sodetan Citanduy yang bagi Jawa Barat akan berdampak pada tercemarnya kawasan Pangandaran. Sebisa mungkin kita harus menguasai materi sehingga mampu mewakili Jawa Barat sesuai arahan pimpinan. Pada waktu itu saya masih staf, harus bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah dan Bupatinya. Memang ada rasa tegang dan was-was harus berhadapan dengan gubernur dan bupati provinsi lain. Tetapi buat orang Bappeda, hal semacam ini harus selalu siap sedia dihadapi. Oleh sebab itu tidak hanya pejabat Bappeda, bahkan sampai level staf pun harus mampu menguasai materi dan siap mewakili Bappeda dalam forum apapun.

Sekali Injak Gas, Pantang Injak Rem

Sutrisno, ST.,MT Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BAB I

MENITI

JEJAK

LANGKAH

Meniti Jejak Langkah

MENELISIK

RODA WAKTU

erencanaan pembangunan tidak hanya berbicara perihal infrastruktur atau bangunan fisik semata. Berbagai sektor yang menjadi bagian dari perkembangan sebuah bangsa baik dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga infrastruktur menjadi satu kesatuan dalam sebuah konsep “ p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n ”. Soekarwati (1933), mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melihat kebijaksanaan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Ditulis oleh Satrya Lasmana Kusumayudha

Perjalanan perencanaan pembangunan di Indonesia berangkat dari semakin berkembangnya tata kelola perkotaan yang pada era kolonial Belanda telah diberlakukan u n d a n g - u n d a n g de s e nt ra l i s a s i . Semua peraturan tersebut masih berorientasi kepada fisik kota. Dengan perhatian Thomas Karsten tahun 1920 dalam laporan Town Planning in Indonesia, maka terbentuk Komite Perencanaan Kota oleh pemerintah kolonial yang menghasilkan RUU tentang perencanaan kota pertama di Indonesia yang kemudian menjadi Stadsvorming Ordonnantie/SVO dan Stadsvorminq Verordening/SVV atau Peraturan Perencanaan tahun 19481949.

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melihat kebijaksanaan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis. - Soekarwati (1933) Gedung Sate di tahun 1980-an

Meniti Jejak Langkah

TAP MPRS No.II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 S e i r i n g d e n g a n k e m e rd e k a a n Indonesia, dibentuklah Badan Perancang Ekonomi pada awal Tahun 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.

Namun rencana pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan gejolak politik dan agresi militer Belanda yang tengah terjadi di tanah air. Produk hukum yang kemudian terbit pada era orde lama demi menopang keberlangsungan pembangunan di tanah air adalah dengan lahirnya tiga TA P M P R S y a k n i ; TA P M P R S No.I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia Sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 19611969, TAP MPRS No.IV/MPRS/1963 Te n t a n g P e d o m a n - P e d o m a n Pelaksana Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Dengan lahirnya dasar perencanaan tersebut, maka membuka peluang dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia yang diawali dengan babak baru iklim Indonesia yang lebih kondusif. Sadar akan pentingnya keselarasan dalam perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, maka

Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 Tentang pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda). Bakopda diketuai oleh gubernur dengan anggota yang dipilih dari instansi-instansi dan masyarakat. Organisasi ini masih bersifat cair sebab hanya berupa forum koordinasi. Bakopda memiliki sekretariat yang diisi oleh tenaga-tenaga ahli dengan tugas menyusun rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan tahunan, dan rencana pembangunan jangka panjang untuk kemudian disahkan Bappenas. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan gaya kepemimpinan nasional yang lebih rasional, maka

Meniti Jejak Langkah

disusun perencanaan yang sifatnya bertahap atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Hingga pada Tahun 1969 tepat satu tahun Presiden Soeharto dilantik, lahirlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat N o m o r 1 6 3 Ta h u n 1 9 6 9 u n t u k mengganti Bakopda menjadi instansi khusus dibawah naungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Adalah Badan Pembangunan Daerah (BAPEMDA) yang kemudian menjadi embrio dari lembaga perencanaan pembangunan daerah di Jawa Barat.

Barat Nomor 43 Tahun 1972. Badan ini kemudian disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (BAPPEMKO) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (BAPPEMKA). BAPPEMKO dan BAPPEMKA menjadi Badan Perencanaan pertama di Indonesia yang menyelaraskan pembangunan regional dan lokal. Gedung Bale Wiwaha di tahun 1990-an

Tiga tahun kemudian yakni pada Tahun 1972, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Perencanaan Daerah yang khusus merancang pembangunan di kabupaten dan kota melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa

Secara sistematis, tata kelola kelembagaan perencanaan pembangunan semakin berkembang dan diwujudkan mulai dari level nasional hingga ke daerah. Hanya selang dua tahun sejak BAPPEMKO dan BAPPEMKA dibentuk, lahirlah UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang

Sejarah Perubahan Kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Barat

01.

02.

03.

1964

1969

BAKOPDA

BAPEMDA

04.

1972

BAP P E M KO & BAP P E M K A

05.

1980

BA PP E DA T INGK AT I & I I

2000

BAPPEDA P R O V. J A B A R

Meniti Jejak Langkah

Pemerintah Daerah. Melalui undang-undang ini, perencanaan pembangunan di daerah berkembang menjadi kewajiban b a g i d a e r a h d a l a m p e nye l e n g g a ra a n nya . H i n g g a secara kelembagaan, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota masih berlaku Su rat Ke p ut u s a n G u b e r n u r

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974

Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 1970-an

Provinsi Jawa Barat Nomor 43 Tahun 1972. Baru kemudian dengan semangat meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antar sektoral dan regional, Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Melalui surat keputusan presiden ini pula, l a h i r l a h B a d a n Pe re n c a n a a n Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I di tingkat provinsi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II di tingkat kabupaten/kota.

Meniti Jejak Langkah

Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 1990-an Jl. Diponegoro no.22 Kota Bandung

Adapun pada level provinsi, Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1981 menjelaskan, Bappeda Tingkat I Provinsi Jawa Barat adalah badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah. Dengan tugas pokok membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Barat, serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain itu berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. Ketua Bappeda Pertama adalah Ir. Soehoed WP. Sementara acuan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang digagas oleh Presiden Soeharto.

Seiring bergulirnya era reformasi, organisasi dan tata kelola pemerintahan turut mengalami sejumlah perubahan. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai amanat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Terbitnya Undang-undang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999 yang kemudian terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Semakin memberikan ketegasan tentang peran strategis fungsi perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Meniti Jejak Langkah

UPTD Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat (PUSDALISBANG) jl. Sangkuriang no. 2, Dago Bandung

Sekian panjang perjalanan Bappeda Provinsi Jawa Barat, terdapat satu momentum dimana Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki sebuah Unit Pelaksana Teknis dibawahnya. UPTD tersebut lahir melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat: Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat. UPTD ini memiliki tugas pokok mengumpulkan, mengolah, dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Daerah. Namun demikian, UPTD ini dihilangkan sejak Tahun 2018 dikarenakan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) instansi dan lembaga teknis baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jawa Barat.

Meniti Jejak Langkah

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 1981 Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan

Ketua Wakil Ketua

Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat: Dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua. Adapun tugas pokoknya adalah membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Barat serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain itu memiliki kewajiban dalam mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Sub Bagian Keuangan

Bidang Penelitian

Bidang Ekonomi

Bidang Sosial Budaya

Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Statistik dan Laporan

Seksi Ekonomi

Seksi Pertanian

Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan

Seksi Pengairan

Seksi Pengumpulan Data

Seksi Sosial Budaya

Seksi Industri Pertambangan dan Energi

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perhubungan dan Pariwisata

Seksi Analisa dan Penilaian

Seksi Fisik dan Prasarana

Seksi Perdagangan dan Industri

Seksi Penerangan dan Komunikasi

Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah

Seksi Pela[oran

Seksi Pengembangan Dunia Usaha

Seksi Kependudukan

Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Seksi Peragaan

1981

Sub Bagian Umum

Meniti Jejak Langkah

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2013

2013

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat: Kepala Badan, Sekretariat (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum), Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Pemerintahan, Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Kelompok Jabatan Fungsional perencana dan peneliti.

Bidang Penelitian

Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan

Jabatan Fungsional Perencana & Peneliti

Sekretariat

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Fisik

Bidang Ekonomi

Bidang Sosial Budaya

Bidang Pemerintahan

Bidang Pendanaan Pembangunan

Meniti Jejak Langkah

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kepala Badan, Sekretariat (Perencanaan Pelaporan, Keuangan dan Aset, Kepegawaian dan umum), Bidang Ekonomi (Pertanian; Dunia Usaha dan Investasi; Perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata), Bidang Fisik (Infrastruktur Wilayah; Sarana Prasarana Perumahan dan Pemukiman; Sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup), Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Pemerintahan; Pendidikan, kebudayaan, bina mental dan kerohanian; kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan), Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah (Perencanaan Program Pembangunan Daerah; Penganggaran Pembanguna Daerah; Pendanaan Non APBD), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala

Kelompok Jafung

Sekretariat

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Bidang Sosial Budaya

Kepala Bidang Pengendalian & Evaluasi

Kepala Bidang Pemerintahan

Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Subbid Kependudukan & Kesehatan

Kepala Subbid Pengendalian & Evaluasi Fisik, Ekonomi & Pendanaan Pembangunan

Kepala Subbid Aparatur Politik & Hukum

Kepala Subbid Pertanian

Kepala Subbid, Agama, Pendidikan & Kebudayaan

Kepala Subbid Pengendalian & Evaluasi Sosial Budaya

Kepala Subbid Kerjasama Pembangunan

Kepala Subbid Dunia Usaha, Industri, Perdagangan & Pariwisata

Kepala UPTB Pusdalisbang Kepala Seksi Pelayanan Informasi & Komunikasi

Kasubag TU

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Seksi Data & Analisis

Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan

Kepala Bidang Fisik

Kepala Subbid Non APBD

Kepala Subbid Infrastruktur Wilayah

Kepala Subbid APBD

Kepala Subbid Tata Ruang & Lingkungan Hidup

2016

Meniti Jejak Langkah

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2021 Kepala Bappeda

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja B a d a n P e r e n c a n a a n Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: Kepala Badan, Sekretariat (Perencanaan dan Pelaporan; Keuangan dan Aset; Kepegawaian, umum, dan kehumasan), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Perencanaan dan Pendanaan, Data dan informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan M a n u s i a ( Pe m e r i nt a h a n d a n Pembangunan Manusia I, II, dan III), Bidang Perekonomian dan S u m b e r D a y a A l a m (Perekekonomian dan sumber daya alam I,II,III), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infrastruktur dan Kewilayahan I , I I , I I I ) , Ke l o m p o k J a b a t a n Fungsional.

Kelompok Sekretariat

Jafung

Kepala Subbag Kepegawaian Umum & Kehumasan

Kepala Subbag Keuangan & Aset

Kepala Subbag Perencanaan & Pelaporan

Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam

Kepala Bidang Infrastruktur & Kewilayahan

Kepala Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Sub Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam I

Kepala Sub Bidang Infrastruktur & Kewilayahan I

Kepala Sub Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia I

Kepala Sub Bidang Perencanaan & Pendanaan

Kepala Sub Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam II

Kepala Sub Bidang Infrastruktur & Kewilayahan II

Kepala Sub Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia II

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan

Kepala Sub Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam III

Kepala Sub Bidang Infrastruktur & Kewilayahan III

Kepala Sub Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia III

Kepala Sub Bidang Data & Informasi

2021

Meniti Jejak Langkah

MEMBANGUN

PONDASI KARSA

ada dasarnya Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah institusi yang berada di bawah Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang mengemban tugas untuk memastikan visi, misi, dan janji politiknya mampu terlaksana dengan baik sehingga apa yang menjadi visi misi gubernur akan menjadi visi misi Bappeda Provinsi Jawa Barat. Program-program yang dicanangkan gubernur mengisi setiap tahapan perencanaan pembangunan, yang disusun oleh Bappeda, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tugas pokok Bappeda dewasa ini telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mensyaratkan mekanisme perencanaan Ditulis oleh Satrya Lasmana Kusumayudha

pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Setidaknya sistem perencanaan pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top-Down dan Bottom-Up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang b e r k e p e n t i n g a n ( s t a k e h o l d e r s) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan TopDown dan Bottom-Up dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Seiring dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum selama periode 2018-2023, maka dengan serta-merta visi misi tersebut menjadi visi misi organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Meniti Jejak Langkah

visi & misi BAPPEDA JABAR ‘’TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI’’

MISI

Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa; Melalui Peningkatan Peran Masjid Dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban

Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia Dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Yang Inovatif

Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan Dan Tata Ruang Yang Bekelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah Dan Penataan Daerah

Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif Dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota

Manusia Pancasila yang Bertaqwa

Manusia yang Berbudaya

Pemerataan Pembangunan

Daya saing Ekonomi

Pemerintah yang Inovatif

Meniti Jejak Langkah

TUGAS POKOK BAPPEDA JAWA BARAT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meniti Jejak Langkah

FUNGSI BAPPEDA PROV. JABAR

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan; Penyelenggaraan administrasi Badan;

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Meniti Jejak Langkah

Tugas penting yang diamanatkan kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai institusi perencana pembangunan sekaligus menjalankan fungsi dekonsentrasi pemerintahan tentu perlu digerakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas baik secara keilmuan dengan menjunjung tinggi core value organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah SDM yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan. Diantara peran dan fungsi sumber daya manusia yang terpenting dan sejalan dengan tren industri 4.0 adalah peran dan fungsi sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan

Integritas, profesionalitas, loyalitas, dan komunikasi yang baik menjadi empat komponen penting yang wajib dimiliki oleh SDM Bappeda Jabar.

- Soemirat Kepala Bappeda Jabar Periode 2005-2007

d a n t e k n o l o g i ( I P T E K ) . Te n t u semangat ini tidak serta merta mengindahkan kearifan lokal dan nilai-nilai organisasi (core value) yang telah lama ditanamkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Bagi Soemirat (Kepala Bappeda Jabar Periode 2005-2007), integritas, profesionalitas, loyalitas, dan komunikasi yang baik menjadi empat komponen penting yang wajib dimiliki

oleh SDM Bappeda Jabar. Profesionalitas adalah perpaduan antara skill dan knowledge; integritas adalah menjunjung tinggi aturan hukum yang ada; loyalitas kepada negara, kepala daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi; dan terakhir komunikasi yang baik, yakni mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Meniti Jejak Langkah

Nilai-nilai organisasi tersebut kemudian disempurnakan oleh Prof. Deny Juanda Puradimaja yang telah memimpin Bappeda selama 9 tahun (2007-2016). Baginya insan Bappeda Jabar harus memiliki jiwa inovatif dan mampu berpikir visioner. Beliau mengutip dua quotes yang menjadi landasan berpikir orang Korea. Pertama, beyond the expectation. Kedua creating the future. Jadi baginya, memikirkan masa depan Jawa Barat adalah menjadi tugas Bappeda, dan pelayanan Bappeda kepada masyarakat harus melebihi ekspektasi yang ada.

Insan Bappeda Jabar harus memiliki Jiwa Inovatif dan mampu Berpikir Visoner. - Prof. Deny Juanda Puradimaja Kepala Bappeda Jabar Periode 2007-2016

Setiap insan Bappeda harus mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan cara pandang terhadap suatu fenomena. - Yerry Yanuar Kepala Bappeda Jabar Periode 2016-2019

Sementara Yerry Yanuar (Kepala Bappeda periode 2016 – 2019) menitikberatkan pada komunikasi yang efektif. Bahwa setiap insan Bappeda harus mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan cara pandang terhadap suatu fenomena. Sehingga ruang-ruang diskusi internal maupun eksternal dengan stakeholder, maupun masyarakat luas mampu diciptakan oleh setiap insan Bappeda. Melalui pendekatan ini, cara komunikasi insan Bappeda dapat terlatih dan mampu menyesuaikan dengan setiap lapisan masyarakat.

Meniti Jejak Langkah

Adapun bagi Mohammad Taufiq Budi Santoso (Kepala Bappeda 2019- Januari 2021), budaya kerja tim yang harus ditumbuhkan bagi setiap insan Bappeda. Penajaman kompetensi sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang multitalenta m e n j a d i n i l a i o rg a n i s a s i utama yang harus dimiliki seluruh insan Bappeda. Setali tiga uang dengan Taufiq, Ferry Sofwan Arif (Kepala Bappeda Periode Januari 2021Sekarang) menitikberatkan pada komitmen insan Bappeda untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Sebagai institusi yang berbasis learning organization, konsistensi dan kontinuitas dalam memegang teguh visi organisasi, serta mampu beradaptasi sesuai perkembangan zaman dan teknologi, adalah budaya kerja organisasi Bappeda.

Budaya kerja tim yang harus ditumbuhkan bagi setiap insan Bappeda. Penajaman kompetensi sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang multitalenta menjadi nilai organisasi utama yang harus dimiliki seluruh insan Bappeda.

- M Taufiq Budi Santoso Kepala Bappeda Jabar Periode 2019-2021

Komitmen insan Bappeda untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Sebagai institusi yang berbasis learning organization, konsistensi dan kontinuitas dalam memegang teguh visi organisasi, serta mampu beradaptasi sesuai perkembangan zaman dan teknologi, adalah budaya kerja organisasi Bappeda.

- Ferry Sofwan Arif Kepala Bappeda Jabar Periode 2021-Sekarang

Meniti Jejak Langkah

Dari kelima konsep yang telah diaplikasikan oleh para pemimpin Bappeda Jabar diatas, menitikberatkan pada konsep nilai profesionalitas. Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM demi meningkatnya profesionalitas aparatur menjadi nilai utama yang disepakati. Nilai berikutnya yang menjadi dasar insan Bappeda dalam bekerja adalah integritas. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakantindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai h a l ya n g d i h a s i l k a n . Int e g r i t a s merupakan suatu potensi yang ada dalam diri seseorang yang dapat diberi kepercayaan lebih. Hal ini didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapannya. Integritas mencerminkan seseorang dengan suatu ciri yang transparan, bertanggungjawab, dan objektif. Nilai ketiga yaitu komunikatif, dengan selalu mengkomunikasikan berbagai upaya yang dilakukan secara terbuka. Mampu menciptakan ruangruang diskusi dan pertukaran ide

Pelantikan Setia Hidayat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Rapat Kerja Gubernur Jawa Barat di Ruang Sidang Soehoed Warnaen tahun 2004

Meniti Jejak Langkah

serta gagasan dalam mencapai visi misi organisasi. Selain itu, setiap insan Bappeda mampu mengkomunikasikan arah kebijakan, konsep gagasan, tugas dan fungsi, hingga capaian organisasi kepada berbagai lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terinformasikan dengan baik seluruh proses perencanaan pembangunan Jawa Barat. Nilai keempat adalah inovatif. Meminjam istilah Prof. Deny Juanda, visioner atau futuristik. Inovatif adalah mampu menciptakan yang belum ada,

dan mampu berpikir jauh kedepan. Melihat tantangan dan perkembangan zaman yang ada. Perilaku inovatif adalah pembuatan, pengenalan, dan penerapan ide atau gagasan baru dalam pekerjaan, kelompok, atau organisasi untuk meningkatkan kinerja peran individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Ini adalah konsep yang lebih luas daripada kreativitas dan mencakup berbagai perilaku yang terlibat dalam pembangkitan, promosi, dan implementasi ide-ide baru.

Nilai kelima adalah kolaboratif. Merunut budaya kerja yang selalu ditanamkan oleh M.Taufiq BS, kerja tim dan bekerja secara kolektif adalah kunci dari menyusun perencanaan yang baik. Begitu pula sesuai amanat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tidak ada superman di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ada hanyalah super tim. Sehingga kolaborasi menjadi nafas visi yang didengungkan Ridwan Kamil untuk membangun Jawa Barat.

Apel harian dipimpin oleh Prof. Deny Juanda sebagai Kepala Bappeda pada tahun 2008

Meniti Jejak Langkah

BAPPEDA JABAR

PROFESIONALITAS

INTEGRITAS

KOMUNIKATIF

INOVATIF

KOLABORATIF

Meniti Jejak Langkah

JELAJAH

BALE WIWAHA

Bappeda pernah berkantor di Gedung Sate Jl. Diponegoro No. 22 Bandung tahun 1960-an

erjalanan panjang Bappeda Provinsi Jawa Barat tak pernah lepas dari sejarah perkantoran sebagai unsur penunjang sebuah lembaga pemerintahan. Bappeda Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 1960-an bernama Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) adalah sebuah biro khusus yang berkantor di Gedung Sate Jl. Diponegoro Nomor 22 Bandung yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hingga sekitar tahun 1980-an berpindah ke Jl. Tamansari Nomor 55 Bandung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Tahun 1980, berpindah dari Jl. Tamansari No. 55 yang saat ini menjadi Kantor Diskominfo Provinsi Jawa Barat Ditulis oleh Satrya Lasmana Kusumayudha

Meniti Jejak Langkah

Sementara itu, Kantor Bappeda Jabar di Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 287 Dago yang saat ini digunakan, sebelumnya adalah kampus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung sejak tahun 1965. Pada tahun 1988 Kampus APDN berpindah ke Jatinangor Sumedang yang saat ini dikenal dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Gedung ini merupakan mahakarya dari arsitektur Slamet Wirasonjaya, salah satu bapak arsitektur lanskap di Indonesia dengan

sejumlah karya monumentalnya. Gaya arsitektur Slamet Wirasonjaya (SLW) yang cenderung berbentuk dinamis, ekspresionis, dan sebagian besar hasil karyanya adalah bangunan publik diantaranya Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Pusat Dakwah Islam (PUSDAI), Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, dan Balai Kota Bandung. Seiring dengan berkembangnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, maka barulah pada tahun 1996,

Bappeda Provinsi Jawa Barat menempati gedung dengan nuansa heritage setelah sebelumnya dilakukan peremajaan dengan tetap mempertahankan keaslian arsitekturnya. Gedung yang diberi nama “Bale Wiwaha” oleh Arifin Yoesoef (Kepala Bappeda Periode 1988-1997) ini mengusung konsep open space. “Bale Wiwaha” dalam Bahasa Sunda jika dirinci memiliki arti, “Bale” yang artinya gedung atau balai, dan “Wiwaha” yang artinya pengajaran atau

Slamet Wirasonjaya (SLW)

Gaya arsitektur SLW cenderung berbentuk dinamis, ekspresionis, & sebagian besar hasil karyanya adalah bangunan publik diantaranya: Sabuga ITB, PUSDAI, Monju Jabar, & Balkot Bandung.

Meniti Jejak Langkah

pembelajaran. Sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai balai pembelajaran. Arifin Yoesoef memberi nama “Wiwaha” pada Gedung Bappeda berangkat dari sebuah singkatan Wiwitan, Wawanen, Harepan (Wiwaha). Wiwitan berasal dari Bahasa Sunda yang berarti “awal”, “mengawali”, dan “permulaan”. Wawanen berasal dari Bahasa Sunda “berani”, “keberanian”, dan “dewasa”. Harepan dalam Bahasa Sunda yang berarti “harapan”, citacita”, dan “keinginan”. Ismail Hasyim, Ketua Persatuan Whredatama Republik Indonesia (PWRI) Unit Bappeda Provinsi Jawa Barat mengisahkan filosofi “Bale Wiwaha” sebagai sebuah simbol kekeluargaan, simbol pembelajaran dan kaderisasi. Ruang-ruang diskusi dan berbagi ide dan gagasan sebagai proses penting dari perencanaan pembangunan selalu terbuka lebar bahkan mampu menerobos sekat-sekat jabatan. Karya Slamet Wirasonjaya yang sengaja membuat konsep setiap ruang rapat dan bangunan Bappeda terbuka, beririsan dengan budaya komunikasi organisasi terbuka yang telah dibangun sejak saat itu. Mengutip Yerry Yanuar,

“Bale Wiwaha” adalah kawah candradimuka untuk berlatih. Sebab dari gedung inilah, SDM-SDM yang mampu berpikir kolaboratif dan komprehensif dalam konteks Good Government secara utuh dilahirkan dari Bappeda. Gedung perkantoran seluas 6.800 m², dengan ruang rapat utama; RS.Soehoed Warnaen di lantai 3, ruang rapat Ahmad Sobana di lantai 2, serta 7 ruang rapat yang ada di setiap bidang

Salah satu fasilitas penunjang Masjid Al-Arif & Klinik

Panen tanaman hidroponik di halaman gedung

tersebut kini turut berperan serta dalam fasilitasi kegiatan perkantoran Bappeda Jabar. Fasilitas penunjang lainnya berupa Masjid Al-Arif, perpustakaan, kantin, Koperasi Wibawa Bappeda, klinik, ruang publik “Pojok Merencana”, sarana olahraga, dan studio musik. Terdapat tiga sekretariat yang juga berkantor di Bappeda Jabar, yakni Sekretariat Komisi Daerah Lansia, Perkumpulan Perencana Pe m b a n g u n a n In d o n e s i a ( P P PI ) Komisariat Provinsi Jawa Barat, dan Badan Pengelola Cekungan Bandung. Sementara itu, demi mewujudkan lingkungan kantor yang asri dan nyaman, terdapat sejumlah fasilitas penghijauan berupa area tanam hidroponik, budidaya lebah madu, dan tanaman hias di setiap penjuru ruangan kantor.

BAB II

para PENGGERAK

HALUAN

Para Penggerak Haluan

WAJAH PARA

Para Penggerak Haluan

Jawa Barat telah dipimpin 17 PUTRA TERBAIK

R. Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo

Mohammad DJAMIN

dr. Murdjani

RADEN Mas Sewaka

1945-1945

1945-1946

1946-1946

1946-1948

Para Penggerak Haluan

Jawa Barat telah dipimpin 17 PUTRA TERBAIK

Ukar Bratakusumah

R. Mas Sewaka

Mohamad Sanusi Hardjadinata

Ipik Gandamana

1948-1950

1950-1951

1951-1956

1956-1960

Para Penggerak Haluan

Oja somantri

Mashudi

Solihin GP

aang kunaefi

1960-1960

1960-1970

1970-1975

1975-1985

Para Penggerak Haluan

Jawa Barat telah dipimpin 17 PUTRA TERBAIK

yogie suardi

R. nana nuriana

danny setiawan

ahmad heryawan

1985-1993

1998-2003

2003-2008

2008-2018

Para Penggerak Haluan

GUBERNUR JAWA BARAT 2018-SEKARANG

Mochamad Ridwan Kamil

Para Penggerak Haluan

eran Pemimpin sangat menentukan pembangunan di suatu daerah. Begitu pun perjalanan pembangunan di Jawa Barat. Hal itu tentu didorong oleh keterlibatan Para Pemimpin Jawa Barat yang berperan sebagai penentu

arah kebijakan dan menjadi inovator atau agen perubahan dalam setiap perencanaan kebijakan di Jawa Barat. Para Pemimpin adalah putra terbaik daerah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipilih oleh masyarakat melalui p e m i l i h a n u m u m d a e ra h s e c a ra langsung (Pilkada) dan menjabat selama 5 tahun per periode.

tokoh nasional kelahiran Jawa Tengah 2 2 O k t o b e r 1 8 9 2 , Ma s S u t a rd j o Kartohadikusumo menjadi Gubernur Jawa Barat pertama pada tahun 1945. Penggagas Petisi Sutarjo ini memimpin Jawa Barat selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 19 Agustus hingga Desember 1945. Beliau merupakan keturunan Jawa Tulen. Sementara Gubernur Jawa Barat kedua dijabat oleh pengacara dan politisi asal Minangkabau, Datuk Djamin, selama Desember 1945 - Juni 1946.

Tahukah kamu bahwa Gubernur pertama dan kedua di Jawa Barat bukan berasal dari Jawa Barat? Ya,

Mengingat kembali ke belakang, Jawa Barat pernah dipimpin oleh kalangan militer selama 38 tahun terhitung tahun 1960 pada masa jabatan Mashudi sampai dengan Raden Nana Nuriana yang menjabat selama dua periode. Nana Nuriana menjabat Gubernur periode pertama pada tanggal 29 Mei 1993 sampai dengan 13 Juni 1998, dan dilanjutkan pada tanggal 13 Juni 1998 hingga 13 Juni 2003. Dalam pembuatan buku ini, penulis berkesempatan untuk mewawancarai Gubernur Jawa Barat ke-15, Danny Setiawan, dan Gubernur Jawa Barat ke-16, Ahmad Heryawan. Ditulis oleh Maya Resty Andryana

Para Penggerak Haluan

Drs. H. Danny Setiawan, M.Si (13 Juni 2003 – 13 Juni 2008)

ahun 1998, Indonesia menghadapi era reformasi, dimana kondisi keamanan pada saat itu sangat kritis dan dinamis. Hal itu menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Di tengah dinamika pemerintahan saat itu, Jawa Barat kembali dipimpin oleh kalangan sipil, Danny Setiawan. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa B a rat t e r s e b u t m e n j a d i Gubernur Jawa Barat terpilih melalui pemilihan langsung oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dengan perolehan suara sebanyak 49, s e m e n t a r a l aw a n b e l i a u Tayo Ta r m a d i - R u d y H a r s a Ta n a y a memperoleh suara 39 suara, 11 suara memilih abstain dan 1 orang walkout. Gubernur Jawa Barat, Da n ny S e t i awa n d a n Wa k i l Gubernur, Nu'man Abdul Hakim menjadi pasangan terakhir yang dipilih melalui pemungutan suara oleh Badan Legislatif.

Sosok yang lahir dari sebuah keluarga sederhana di Purwakarta tersebut mengemban tugas Gubernur Jawa Barat periode 13 Juni 2003 sampai dengan 13 Juni 2008. Beliau menempuh pendidikan di Akademi Ilmu Ketatanegaraan (A I K ) , ya n g ke m u d i a n d i ke n a l dengan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), dan lulus pada pertengahan tahun 1968 di usia 23 tahun. Pasca dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Danny ditugaskan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dan dipercaya menjadi ajudan Bupati. Kepercayaan tersebut memberikan Danny kesempatan untuk membantu penyusunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) oleh BAPPEMKA yang kini dikenal dengan Bappeda.

Para Penggerak Haluan

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah diangkat menjadi Camat Cimarga dan tak berselang lama, M e n t e r i D a l a m N e g e r i memerintahkannya untuk bertugas ke Irian Barat dalam rangka membantu pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Danny bertugas di KPS Ransiki yang merupakan salah satu basis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Setelah kembali dari Irian Barat tahun 1970, beliau berkesempatan melanjutkan pendidikan di Institut I l m u Pe m e r i nt a h a n Ma l a n g d a n kembali mengemban tugas di Jawa Barat tahun 1973 dengan jabatan Kepala Seksi Bagian Pendapatan Kabupaten Lebak. Selama 17 tahun beliau meniti karir di Kabupaten Lebak, pencapaian tugas tertingginya yakni menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak. Danny Setiawan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Masa Jabatan Kepala Bappeda Jabar Ateng Safrudin. Bappeda Provinsi Jawa Barat menjadi tempat pertama beliau saat dimutasi ke Pemerintah Provinsi

Jawa Barat. Beliau menjadi salah satu orang lapangan yang bekerja di Bappeda. Saat itu, beliau sangat memahami bahwa antara teori dan praktik lapangan acapkali memiliki perbedaan. Perencanaan yang dilakukan di Bappeda tentunya merupakan perencanaan pemerintahan, yang mana keputusan harus diambil cepat karena menyangkut hajat banyak orang.

Danny Setiawan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Masa Jabatan Kepala Bappeda Jabar Ateng Safrudin. Bappeda Provinsi Jawa Barat menjadi tempat pertama beliau saat dimutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bappeda berperan dalam mengambil keputusan untuk setiap perencanaan pembangunan. Pengalaman dan pengetahuan akan kondisi di lapangan menjadi penting untuk dimiliki oleh Bappeda Jawa Barat. Selain hal tersebut, hubungan baik dengan pemerintah kabupaten/kota tentunya membantu efektivitas koordinasi dalam perencanaan pembangunan itu sendiri.

Para Penggerak Haluan

Dialog dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan masa kepemimpinan Danny Setiawan. Jejaring yang dimiliki pun tidak hanya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melainkan kalangan Bupati/Walikota hingga anggota dewan. Pe n e r i m a p e n g h a rg a a n S at ya Lencana Karya Satya dari Presiden pada tahun 1998 dan tahun 2000 ini menyampaikan bahwa memimpin Jawa Barat itu berat, mengingat jumlah penduduknya yang banyak. Sosok gubernur di masa reformasi dan

otonomi daerah memiliki perbedaan dengan kepemimpinan sebelumnya. Danny pun menyampaikan bahwa sebagai gubernur saat itu, beliau tidak bisa sembarangan memberikan instruksi kepada bupati/walikota. Masyarakat pun jauh lebih berani memonitor apa yang pemerintah kerjakan. Perjalanan politik Danny Setiawan berlanjut hingga tahun 2008 yang menjadi akhir masa jabatan beliau. Danny kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat melalui Pilkada dan berpasangan dengan Iwan Sulandjana. Dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2008, DannyIwan bersaing dengan pasangan Agung Gumelar-Nu'man Abdul Hakim dan A h m a d H e r y a w a n - D e d e Yu s u f . Pasangan Danny dalam Pilkada 2008, Iwan Sulandjana, merupakan cucu dari Gubernur ke-6 Jawa Barat periode 1956-1959, Ipik Gandamana.

Para Penggerak Haluan

H. Ahmad Heryawan, Lc. (13 Juni 2008 – 13 Juni 2013 & 13 Juni 2013 – 13 Juni 2018)

elanjutnya, tongkat estafet kepemimpinan Jawa Barat diterima oleh Ahmad Heryawan. Pria kelahiran Sukabumi 19 Juni 1966 ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat selama 2 periode, yaitu tahun 2008 hingga tahun 2018. Melalui pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2008, beliau yang didampingi oleh Dede Yusuf sebagai Wakil Gubernur berhasil menempati kursi pemimpin tertinggi di Jawa Barat. Selanjutnya, tahun 2013 hingga tahun 2018 menjadi periode kedua Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta 20042009 ini dalam memimpin Jawa Barat dan kali itu berpasangan dengan Deddy Mizwar sebagai Wakil Gubernurnya. Politikus yang juga aktif sebagai pendakwah ini sangat mengutamakan kebersamaan dan dialog dengan para pemangku

kepentingan untuk menciptakan program berkualitas demi kemajuan Jawa Barat. Ahmad Heryawan menginisiasi program edukasi dalam bidang spiritual kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi literasi dan spiritual masyarakat. Beliau berharap dapat terbentuknya masyarakat yang memiliki ketentraman, kesejahteraan, dan agamis. Selain itu, dalam kepemimpinan beliau berfokus pada program yang memprioritaskan pembangunan pada bidang pendidikan, penciptaan lapangan k e r j a , p e re k o n o m i a n m a u p u n pembenahan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat. Sekitar 20 persen APBD dialokasikan untuk pendidikan di Jawa Barat baik kabupaten maupun kota. Jawa Barat pun melakukan ekspor kopi pada tahun 2013. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan

Para Penggerak Haluan

perekonomian di Jawa Barat. Dengan inisiatif beliau tersebut berhasil membangun branding kopi yang berasal dari petani kopi di Gunung Puntang, Kopi Arabika Java Preanger menjadi kopi arabika terbaik di dunia. Sebanyak 2 juta benih kopi Java Preanger diserahkan kepada 130 kelompok petani di 11 kabupaten Jawa B a r at ya n g m e l i p u t i K a b u p at e n S u k a b u m i , K a b u p a t e n B o g o r, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Kopi menjadi salah satu alat pensejahteraan petani di Jawa Barat. Selain meningkatkan produksi kopi dan alokasi untuk pendidikan, salah satu track record pembangunan Jawa Barat yang dikembangkan pada masa jabatan beliau yakni pembangunan infrastruktur Jawa Barat b a g i a n S e l at a n . P e r k e m b a n g a n pembangunan Jawa Barat bagian selatan atau yang sekarang dikenal dengan

s e b ut a n A R U M A N I S (Su k a b u m i C i a n j u r - G a r u t - Ta s i k m a l a y a Pangandaran-Ciamis) dapat dilihat jika berkunjung ke sepanjang jalur Jabar Selatan yang dimulai dari Sukabumi hingga Pangandaran. Infrastruktur jalan sudah tertata rapi dan m e m u d a h k a n a k s e s m a sya ra k at sekitar maupun wisatawan. Selama 10 tahun menjabat sebagai Gubernur, Aher sapaan akrab Ahmad H e r y aw a n , b e r h a s i l m e r a i h 2 6 5 penghargaan di tingkat nasional m a u p u n i n t e r n a s i o n a l . P re s t a s i tertinggi yang diperoleh Aher diperoleh di akhir masa jabatan beliau pada tahun 2018, yakni Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan ini merupakan s u a t u Ta n d a K e h o r m a t a n y a n g diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada provinsi atau daerah tingkat I dan kabupaten/kota yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1973. Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh Rakyat menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya.

Selama 10 Tahun Kang Aher berhasil meraih 265 Penghargaan NasionalInternasional. Prestasi tertinggi pada akhir masa jabatan di tahun 2018 yaitu Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan tersebut adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Para Penggerak Haluan

Jawa Barat di bawah kepemimpinan Aher memperoleh Anugerah Pangripta Nusantara berturut-turut pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan tahun 2011, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat di Jakarta. Prestasi diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan Daerah. Sementara tahun 2012 dan 2013, Jawa Barat menjadi Provinsi Terbaik I atas prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2012 dan 2013. Keberhasilan pembangunan saat itu tentunya didukung oleh peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Aher menyampaikan bahwa peran Bappeda saat beliau memimpin Jawa Barat, salah satunya menjadi koordinator pembangunan untuk perangkat daerah,

Para Penggerak Haluan

mengkoordinasikan, serta mengumpulkan beragam gagasan maupun ide yang ada pada perangkat daerah lainnya. Gagasan-gagasan yang terkumpul, kemudian dikoreksi dan dirasionalisasi baik jenis maupun anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan program yang berlangsung sesuai dengan anggaran yang diatur. Di samping itu, Bappeda pun berfungsi sebagai penggagas atau inisiator program-program pembangunan Jawa Barat. Aher pun menjelaskan, sebagai inisiator Bappeda

harus bersifat keseluruhan yang mana tidak bersifat sektoral dan mensinkronisasi hubungan antar dinas dengan gagasan perencanaan. Gagasan yang disampaikan oleh Bappeda maupun Gubernur saat itu didukung oleh Tim Komite Perencana yang berfungsi memberikan masukan kepada Bappeda untuk perencanaan pembangunan Jawa Barat. Arsip gagasan yang disampaikan gubernur kepada Bappeda pun, bagi Aher tercatat dengan baik, hingga dapat direpresentasikan menjadi sebuah perencanaan program yang kemudian

dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Bappeda punya andil besar dalam penyusunan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di Jawa Barat. Bukan berarti perangkat daerah lainnya tidak memiliki andil dalam merumuskan perencanaan, namun Bappeda berperan untuk menyatukan kerangka programprogram yang utuh menjadi suatu perencanaan yang implementasinya dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat Jawa Barat. Tidak hanya koordinasi dengan sesama Bappeda

Para Penggerak Haluan

Kab/Kota di Jawa Barat, Bappeda Jabar juga berkoordinasi dengan provinsi lainnya. Hingga tak jarang Bappeda mendapat kunjungan dari berbagai kabupaten/kota/provinsi di luar Jawa Barat. Bappeda Jabar berperan menciptakan ruang-ruang diskusi baik d i l i n g k u n g a n i nt e r n a l , m a u p u n eksternal dengan perangkat daerah lain. Para perencana mengkaji dan menelaah program dan kegiatan perencanaan pembangunan baik dalam jangka waktu setahun, 5 tahun, hingga 20 tahun ke depan. Bappeda menjadi tempat belajar dan melahirkan para p e re n c a n a u n g g u l d i b i d a n g nya masing-masing, baik bidang sosial dan b u d aya , e ko n o m i , f i s i k , m a u p u n pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bappeda pun menjadi konsultan pemerintah bagi pemimpin, yaitu Gubernur Jawa Barat yang saat itu menjabat, dalam memutuskan dan merumuskan perencanaan pembangunan. Pelantikan Eselon di PUSDAI tahun 2009 oleh Gubernur Ahmad Heryawan

Kemajuan Jawa Barat adalah citacita seluruh pihak baik pemangku kepentingan maupun masyarakat. Seluruh elemen masyarakat Jawa Barat dapat berkolaborasi dan saling membantu untuk mewujudkan Jawa Barat yang maju dan sejahtera. Berbagai program yang dilahirkan merupakan upaya nyata untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat yang berkualitas sehingga kemajuan dapat lebih cepat terasa. Sangat disadari bahwa setiap gubernur tentunya memiliki visi dan misi untuk memajukan pembangunan d i w i l aya h Jaw a B a r at . S e b a g a i pengampu perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi dari Gubernur Jawa Barat yang menjabat saat itu. Peran Bappeda mendeskripsikan visi dan misi Gubernur menjadi beragam program adalah kunci kesuksesan pembangunan di Jawa Barat.

Para Penggerak Haluan

PEN A EMA S

MAHAKARYA

enurut Peter Senge, dalam bukunya “The Fifth Discipline”, pemimpin adalah orang yang terus menerus belajar, membangun organisasi pembelajaran dan selalu berpikir sistematis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemimpin harus mencermati keterkaitan antara kejadian, masalah, fenomena secara utuh sehingga mampu membuat prediksi tentang kejadian yang akan datang. Bahkan mampu merubah arah kebijakan untuk kepentingan anggotanya dalam hal ini masyarakat. Memimpin instansi seperti Bappeda Jawa Barat bukanlah hal yang mudah, dikutip dari pernyataan Ridwan Sutriadi Ketua Prodi Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat selalu menjadi bahan rujukan provinsi lain di Indonesia, dengan kata lain Jabar selalu menjadi trendsetter atas prestasinya di kancah nasional. Bappeda Jabar dalam kiprahnya telah menorehkan berbagai prestasi laiknya coretan Pena Emas yang dibubuhkan menjadi sebuah Mahakarya. Lantas, bagaimana periodisasi ‘Nahkoda’ Bappeda Provinsi Jawa Barat serta peran dimasanya? Menelisik lebih jauh, berikut merupakan profil pemimpin ‘dapur perencanaan Jabar’ dalam satu dekade terakhir yang dirunut sejak tahun 2005 hingga saat ini: Ditulis oleh Ramadhan Setia Nugraha

Para Penggerak Haluan

kepala bappeda

PROVINSI JAWA BARAT

Soehoed Warnaen Poeraatmadja

uton rafei mochtar

Ateng Syafrudin

Arifin Yoesoef

1972-1981

1981-1982

1982-1987

1988-1997

Pionir Pola Dasar Pembangunan Jawa Barat

Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Demografi

Pelopor Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penggagas Aglomerasi Wilayah Pengembangan

Para Penggerak Haluan

AHMAD SOBANA

SETIA HIDAYAT

SUMAHDUMIN

ABDUL WACHYAN

1997-1999

2000-2001

2001-2002

2002-2004

Peningkatan SDM di Sektor Pendidikan Jawa Barat

Inisiator Tata Ruang Jawa Barat

Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah

Tranformasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Para Penggerak Haluan

kepala bappeda

PROVINSI JAWA BARAT

AGUS RACHMAT

SOEMIRAT

prof. deny juanda puradimaja

2004-2005

2005-2007

2007-2016

Tonggak Sistem Perencanaan Pembangunan

Penguatan Peran Bappeda Provinsi di Era Reformasi

Inovasi Pembangunan Multisektor

Para Penggerak Haluan

YERRY YANUAR

M TAUFIQ BUDI S

FERRY SOFWAN

2016-2019

2019-2020

2020SEKARANG

Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Kolaborasi Pendanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan di Era Pandemi

Para Penggerak Haluan

H. Soemirat, MM (Periode 2005-2007)

Soemirat lulus dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di tahun 1977 kemudian ditempatkan di Kota Bekasi h i n g g a t a h u n 19 9 9. S e l a m a berkarir, ia sempat menjadi camat, kepala desa, sekretaris kota, dan terakhir asisten 3 Kota Bekasi. Barulah di tahun 1999 ia dialihtugaskan ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat u n t u k m e n j a d i Ke p a l a B i ro Kepegawaian selama 4 tahun. Di masa kepemimpinan Gubernur Nuriana, ia sempat menjabat sebagai Inspektur Jawa Barat selama 1 tahun, kemudian Asisten 1 selama 1 tahun, dan terakhir menjadi Kepala Bappeda di tahun 2005-2007. Dalam perjalannya, situasi politik tidak berpihak kepada beberapa instansi pemerintahan termasuk Bappeda Provinsi Jawa Barat. Era reformasi rupanya melemahkan posisi Bappeda yang berimbas kepada pembatasan kewenangan gubernur terhadap instansi perencana tersebut.

Semua usulan dan perijinan yang sedianya dikelola oleh provinsi, lantas ditangani langsung oleh kabupaten/kota. Musababnya kewenangan masih kabur karena reorganisasi dari penghapusan departemen oleh Presiden Gusdur yang berujung pada fungsi masing-masing instansi di pusat maupun daerah. Hubungan Bappeda Provinsi d e n g a n B a p p e d a Kabupaten/Kota semakin melemah karena masalah egosektoral. Kabupaten/kota menilai pelayanan masyarakat seperti hal nya perijinan sebaiknya cukup sampai tingkat kabupaten/kota saja. Sebaliknya, Soemirat menilai jika ini berlangsung terus-menerus banyak uang dan perencanaan yang tercecer. Melihat situasi itu, Soemirat berkonsultasi dengan gubernur untuk mengusulkan dana bantuan sebesar Rp. 100 juta ke s e l u r u h B a p p e d a Kabupaten/Kota. Setelah itu,

Para Penggerak Haluan

kegiatan konsultasi usulan, study banding dan sinkronisasi kegiatan kembali berjalan secara simultan. Metode pendekatan tersebut akhirnya membuat hubungan provinsi dan daerah kembali menguat. Menurut Soemirat, Bappeda seharusnya tidak hanya menjalankan perencanaan program, karena seyogianya fungsi tersebut ada pada dinas masingmasing. Bappeda harus mampu mengarahkan apa yang menjadi tujuan gubernur melalui visi-misinya. Dengan begitu kebijakan yang dituangkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat terakomodir. Idealnya, Bappeda sebagai fasilitator Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan manajerial pemakaian anggaran yang bersumber dari APBD maupun pusat. Setelahnya, dirumuskan di Bappeda menjadi kegiatan untuk dinas dan Lembaga. Fungsi lain yakni, fasilitasi kegiatan kedinasan dan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, untuk terwujudnya percepatan pembangunan dan tentunya pelayanan publik. Kendati demikian, Soemirat terus melakukan penguatan di sektor internal dengan menanamkan nilai-nilai integritas, Profesionalitas, Loyalitas, dan Komunikasi terhadap ASN Bappeda Provinsi Jawa Barat yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai.

Bappeda seharusnya tidak hanya menjalankan perencanaan program, karena seyogianya fungsi tersebut ada pada dinas masing-masing. Bappeda harus mampu mengarahkan apa yang menjadi tujuan gubernur melalui visi-misinya.

- Soemirat Kepala Bappeda Jabar Periode 2005-2007

Para Penggerak Haluan

Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA (Periode 2007- Januari 2016)

2014; Anugerah terbaik nasional Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2012 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain meraih berbagai Anugerah Tingkat Nasional di atas, Prof. Deny Juanda Puradimaja berperan sebagai kreator yang telah merancang sebagai kreator 70 inovasi proses dan tata kelola pembaharuan manajemen kebijakan administratif dan birokratif pembangunan Jawa Barat.

Selama kurun waktu memimpin Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Deny Juanda Puradimaja telah berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara sebanyak 5 kali berturutturut sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015, suatu Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah b e r k u a l i t a s T i n g k at N a s i o n a l d a r i Ke m e n t e r i a n Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Selain itu, menerima penghargaan Tingkat Nasional dalam Bidang Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi at a s p e n e ra p a n A p l i k a s i K M - 0 P ro Po o r Ja b a r ; penghargaan nasional dalam Pengelolaan Program CSR Jabar dari La Tofi School of CSR sebanyak 4 kali secara berturut-turut mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun

Di era kepemimpinannya, Prof. Deny memposisikan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai badan perencana pembangunan sesungguhnya, bukan badan pengumpul perencana perangkat daerah atau tempat menghimpun usulan dinas-dinas. Selain itu, Bappeda dijadikannya sebagai tempat bertanya ihwal perencanaan bagi gubernur, dinas, hingga masyarakat. Prof. Deny menciptakan tagline Birokrasi CERDAS untuk Jawa Barat yang unggul, modern, terpercaya, sejahtera, dan bersahabat di dunia. Sebuah sistem birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dirancang secara khusus memiliki karakter:

r e

a m

Para Penggerak Haluan

Cermat, cepat dan cekatan dalam respon administratif; Efektif dan efisien dalam proses birokrasi tata kelola pemerintahan; Ramah dalam pelayanan dengan mengedepankan dialog; Dinamis dalam menghadapi perubahan zaman dan pergaulan dunia; Akurat dan akuntabel dalam proses, dengan mengedepankan budaya kerja berbasis cyber; Spektakuler dan sustainable dalam hasil dan dampak pelayanan birokrasi. Selain itu, di masa kepemimpinannya janji kampanye gubernur secara otomatis sudah masuk di dalam prioritas kegiatan kerja tahunan Jawa Barat. Pasalnya, Bappeda Provinsi Jawa Barat dijadikan rujukan atau tempat bertanya Gubernur untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Pria yang lahir pada 12 Juli 1957 tersebut memimpin Bappeda selama 9 tahun. Merupakan periode paling lama yang mengisi kursi kepemimpinan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Baginya insan Bappeda Jabar harus memiliki jiwa inovatif dan mampu berpikir visioner. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu tersebut ia melahirkan banyak inovasi atau program diantaranya: Jabar Masagi yang melibatkan Academy, Business,

Government, dan Community dalam proses perencanaan; KM 0 Pro Poor pengentasan kemiskinan melalui data by name by address dengan tiang bendera Gedung Sate sebagai titik 0 Km nya; Common Goals atau 10 target yang harus dicapai; Virtual Musrenbang/ V-Meet yaitu pelaksanaan musrenbang secara daring/online; Rupiah=0 CSR Jabar, pembangunan Jabar melalui pendanaan kolaborasi dengan mitra; SMS Jabar Membangun; RKPD Jabar Online; Jelajah Jabar Merencana dll.

Insan Bappeda Jabar harus memiliki jiwa inovatif dan mampu berpikir visioner.”

- Prof. Deny Juanda Puradimaja Kepala Bappeda Jabar Periode 2007-2016

Para Penggerak Haluan

Dr. Ir. Yerry Yanuar, MM (Periode Januari 2016-Januari 2019)

Yerry Yanuar lahir di Jakarta, 29 Januari 1964. Pertama kali diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di tahun 1988 langsung ditempatkan di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Menjadi satu-satunya CPNS yang ditempatkan di Bappeda membuatnya merasa bersyukur karena Bappeda menuntutnya berpikir secara holistik dan multisektor. B e r b i c a r a m a s a k e p e m i m p i n a n n y a , Ye r r y menerapkan nilai kebersamaan dan budaya diskusi seperti yang dirasakannya dulu ketika menjadi staf. Hal itu dapat memberikan keleluasaan kepada anak buahnya untuk mengungkapkan ide-ide baru. Diskusi melalui komunikasi antara pimpinan dengan bawahan tersebut diharapkan mampu menjadikan pembinaan bagi seluruh ASN di B a p p e d a d a l a m h a l m e m b u at kebijakan. M e n u r u t Ye r r y , B a p p e d a diibaratkan sebagai ‘Kawah Candradimuka’ yang didefinisikan sebagai suatu tempat untuk

penggemblengan diri agar menjadi pribadi yang memiliki karakter pribadi yang kuat, terlatih dan tangkas. Disisi lain, pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat dituntut untuk berfikir kolaboratif dan komprehensif. Selanjutnya, Bappeda meliputi kajian multisektor yang menuntut para pegawainya untuk menyelesaikan persoalan Jawa Barat secara umum. Terakhir, perencanaan berarti belajar m e n g e l o l a (m a n a g e r i a l ) y a n g tentunya memerlukan pelatihan khusus, terlebih kebijakan pemerintah ada di Bappeda dari mulai perencanaan jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

Para Penggerak Haluan

Kerjasama dalam tubuh Bappeda Provinsi Jawa Barat digambarkannya seperti memasak. Diambil contoh memasak sayur asem. Ketika bicara sayur asem, apa sih bahan-bahannya? bahan-bahan itu dianalogikan sebagai resources yang ada di Jawa Barat. Kemudian bahan-bahan tadi dimasak di mana? Ini bagian bidang Fisik (red: Infraswil). Material tadi disiapkan dengan benar, dan kokinya harus tepat. Koki itu berarti sumber daya manusia, ini bidang sosial budaya (red: PPM). Ketika membuat sayur asem ini untuk berapa orang, dan b i aya nya b e ra p a? In i b i d a n g p e n d a n a a n pembangunan (red: PPEPD). Setelah makan, dinilai apakah rasanya sudah pas, terlalu manis atau terlalu asin? Ini menjadi tugas bidang PE/Monev. Feedback kembali kepada perencanaan. Inilah filosofi Bappeda yang kemudian diterjemahkan menjadi agenda kerja dengan tetap mengacu kepada RPJMD, RKPD, dan lain-lain.

Kawah Candradimuka

Pembukaan LKPJ dan AMJ Gubernur Jawa Barat tahun 2018

Tidak hanya internal, Bappeda Provinsi Jawa Barat berperan sebagai simpul koordinasi perencanaan dan pembangunan antar perangkat daerah. Karena itu, komunikasi dan kebersamaan menjadi kata kunci. Dalam arti bagaimana Bappeda membangun komunikasi dan kebersamaan lintas bidang, maupun dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Yerry menekankan fungsi perencanaan sesungguhnya. Bappeda domainnya perencanaan, sedangkan action oleh OPD. Perencanaan punya indikator, lantas bagaimana indikator konsisten dilaksanakan oleh OPD. Masing-masing OPD harus sudah jalan komunikasinya dan hal itu membutuhkan kebersamaan dan komunikasi yang intensif dengan seluruh OPD di Jabar.

Para Penggerak Haluan

Pada saat yang sama, Yerry melihat pentingnya pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Baginya, perencanaan pembangunan harus bisa mengatasi permasalahan yang ada (problem solving). Ketika berbicara pembangunan, maka muaranya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu bicara kemiskinan dan pengangguran. Semakin sejahtera, maka kemiskinan dan pengangguran semakin berkurang. Maka, perencanaan pembangunan Jawa Barat harus mengacu kepada muara tersebut. Yerry merupakan tokoh pencetus tagline Bappeda Provinsi Jawa Barat hingga saat ini, yakni “Sukses Perencanaan Sukses Implementasi.” Selanjutnya, ia merupakan pelopor perubahan tampilan dokumen secara estetik yang diapresisasi oleh DPRD pada helatan LKPJ dan AMJ di akhir masa jabatan Gubernur Ahmad Heryawan pada tahun 2017.

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Selain itu, Yerry melakukan penyempurnaan aplikasi KM 0 Pro Poor dari pemimpin sebelumnya menjadi Jabar Net Pro Poor dengan membangun spasialnya berdasarkan fokus dan lokusnya, sehingga keluarlah Peraturan Gubernur No.42 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Tentang prestasi, Yerry berhasil meraih Provinsi Terbaik 2 di Ajang Pangripta Nusantara tahun 2016 dari Kementerian PPN/Bappenas yang saat ini lebih dikenal dengan Penghargaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, berhasil memecahkan rekor MURI atas kerjasamanya di bidang pembangunan dengan mitra CSR sebanyak 117 proyek sebagai kolaborasi pendanaan Pemprov Jabar.

- Yerry Yanuar Kepala Bappeda Jabar Periode 2016-2019

Para Penggerak Haluan

Dr. Ir. H. Mohammad Taufiq Budi Santoso, M.Soc.Sc (Januari 2019 – Januari 2021) Mohammad Taufiq Budi Santoso yang akrab disapa Taufiq lahir di Probolinggo pada 21 April 1967. Selepas Lulus pada 1990 dari Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB), ia mengabdi di Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat pada tahun 1992. Saat didapuk menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat di masa Kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, Taufiq sadar akan tantangan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penajaman kompetensi yang mampu menghasilkan insan yang multitalenta untuk penguatan nilai organisasi. Taufiq menilai saat masuk ke Bappeda tahun 2019 dihadapkan kepada situasi yang jauh berbeda dengan masa bekerja di Bappeda sebelum tahun 2009. Menurut pria yang sempat menjadi plt. Bupati Purwakarta tersebut, tantangan menjadi pemimpin Bappeda yaitu menciptakan budaya kerja. Ia yakin setiap individu

Bappeda itu serba bisa, selain itu insan Bappeda juga harus bisa bekerja dalam tim. Senada dengan Gubernur Ridwan Kamil yang acap kali menyampaikan di setiap kesempatan, bahwa tidak ada super man, yang ada yaitu super team. Kutipan tersebut menggambarkan Bappeda sebagai keutuhan sebuah instansi. Bappeda tidak bisa bekerja sendiri, melainkan bekerja bersama. Hal itu yang Taufiq bangun kembali di Bappeda, meski tidak semudah membalikkan telapak tangan, setidaknya ada usaha yang dimulai dari hal terkecil. Di tahun pertama Taufiq mencoba menyesuaikan diri dengan iklim di Bappeda, barulah di tahun berikutnya, ia menerapkan sistem reward and punishment. Bagi pegawai yang tidak bisa mengikutinya, harus di training dan ditingkatkan potensinya begitupun setiap pelanggaran perlu diterapkan juga punishment-nya. Sebaliknya, untuk yang berhasil harus diberikan reward.

Para Penggerak Haluan

Dalam Program Kolaborasi Pendanaan, Taufiq membuat Simpul KPBU, yakni kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan KEPGUB 120/Kep. 185Bapp/2019. Ia berhasil menciptakan iklim kerjasama untuk beberapa proyek pembangunan seperti TPPAS, SPAM, LRT, Pengembangan RSUD dst yang tersebar di seluruh Jawa Barat.

Oleh sebab itu, saat di Bappeda ia menjalankan program peningkatan kapasitas salah satunya bekerja sama dengan ITB yang fokus menangani perencanaan wilayah dan kota. Salah satunya In House Training (IHT) sebagai wadah atau tempat menimba ilmu bagi para perencanan yang kini cakupannya sudah tingkat nasional. Selanjutnya, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Bappeda secara internal yaitu Bincang dan Obrolan Perencanaan Reboan (BOBORAN) dimana setiap pegawai diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kajiannya dan juga melatih budaya diskusi di setiap Rabu. Selanjutnya, lahir aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan Pusat (SIRAMPAK SEKAR). Sistem ini merupakan embrio atau cikal bakal yang saat ini menjadi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang di pakai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Selain itu, Taufiq juga berhasil mendapatkan pinjaman PEN Daerah sebesar 4 triliun dengan bunga 0% dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Lembaga dari pemerintah pusat yang fokus untuk pembiayaan infrastruktur daerah pada bulan April 2019. Sebelum ada pandemi, Taufiq memprediksi Jabar butuh dana yang luar biasa untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur. Ia berfikir kesempatan itu harus diambil dengan membuat kerjasama, dan secara kebetulan 2 tahun kemudian di 2020 dunia meraksakan dampak akibat Covid-19 dan Jawa Barat terhindar dari krisis melalui pinjaman tersebut. Apel Pagi Bappeda jabar

Para Penggerak Haluan

Dari sisi kelembagaan, Taufiq sempat mengusulkan kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat (Pusdalisbang) untuk Bappeda yang sempat di hapuskan pada kepemimpinan sebelumnya. Kenyataannya, proses cukup lama dan hingga kini masih belum bisa terwujud. Unit tersebut dirasa penting untuk Bappeda, karena tidak mungkin membuat perencanaan tanpa didukung data informasi yang terintegrasi. Diharapkan UPTD berfungsi untuk support data seluruh bidang. Selain itu, Taufiq juga mengusulkan UPTD lain di tahun 2020 yang sekaligus berhasil membuat Pergub tentang badan pengelola. Meski sebelumnya ditentang pusat, akhirnya terbit Peraturan Menteri tentang Badan Pengelola diantaranya: Badan Pengelola Cekungan Bandung; dan Badan Pengelola Rebana.

Tidak ada Super Man, yang ada yaitu Super Team - M. Taufiq Budi Santoso Kepala Bappeda Jabar Periode 2019-2021

Para Penggerak Haluan

Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si (Periode Januari 2021-Sekarang) Ferry lahir di Bandung, 21 November 1962. Lulus dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1987 dan diangkat menjadi PNS Pemprov Jabar pada tahun 1990. Ferry Bergabung dengan Bappeda sebagai Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi di Bappeda Jabar tahun 2006. Kemudian sempat malang melintang menjadi kepala biro dan dinas hingga akhirnya kembali ‘pulang’ sebagai Kepala Bappeda di bulan Januari tahun 2021 sebagai suksesor Taufiq B. Santoso. Berkaca pada kepemimpinan Soemirat dan Prof. Deny Juanda Puradimaja, Ferry Sofwan Arif menitikberatkan pada komitmen insan Bappeda untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Seperti kemampuan beradaptasi untuk menguasai pengetahuan multisektor wajib dimiliki pegawai Bappeda, kendati hal tersebut merupakan suatu yang baru.

Sebagai institusi yang berbasis learning organization, konsistensi dan kontinuitas dalam memegang teguh visi organisasi, serta mampu beradaptasi sesuai perkembangan zaman dan teknologi, ada 4 Silih yang menurut Ferry penting. Nilai-nilai organisasi yang d i t e r a p k a n t e r s e b u t d i g a b u n g k a n ny a d e n g a n n i l a i kearifan lokal Jawa Barat yang disebut ‘Silih Asah Silih Asuh’ yaitu; Silih pertama artinya mengasah keahlian keterampilan kepintaran serta mengelola pikiran; Silih kedua adalah tenggang rasa saling; Silih ketiga Saling mengingatkan dan saling membimbing; Silih Asih diikat dengan silih yang keempat yaitu Silih

Para Penggerak Haluan

Wawangi atau saling mendukung dan saling mewangikan atau saling mendorong. Dalam kaitan saling mendukung dalam kekompakan, antara 4 Silih itu Ferry harap dapat dihubungkan untuk proses pengembangan kedepan berkaitan dengan era revolusi industri 4.0. Di era tersebut insan Bappeda harus menguasai informasi media dan teknologi. Informasi yang berkaitan dengan pengembangan berbagai hal, teknologi yang berkaitan dengan robotik, teknologi artificial intelligence (AI) misalkan, Internet Of Things (IOT) dan sebagainya. Hal itu jadi poin penting berkaitan penguasaan skill teknologi informasi dan media. Kedepan, Media yang dikembangkan mungkin akan menjadi ukuran 50 juta penduduk Jawa Barat. Melalui survey asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (PJII) hampir dari 37 juta adalah pengguna internet, artinya ada sekitar 70% dari penduduk Jawa Barat menggunakan internet. Dengan menguasai teknologi informasi dan media, masyarakat bisa menilai pemerintah bekerja. Misalnya Bappeda dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika

dikaitan dengan revolusi industri 4.0 diharuskan mengupdate informasi melalui teknologi dan informasi sebagai uoaya penyesuaian perkembangan zaman. Dari segi program, Ferry Sofwan Arif berhasil mendorong disahkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 pada 9 September 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Bagian Selatan yang dilaksanakan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Perpres ini mengalokasikan dana sebesar Rp 400 T untuk pengembangan infrastruktur di Jawa Barat bagian Timur dan Wilayah Rebana meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon serta Jabar bagian Selatan atau Kawasan Arumanis seperti Sukabumii, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis. Melalui program dan beberapa proyek prioritas diharapkan dapat memberikan multiplier effect untuk percepatan dan pemerataan pembangunan Jawa Barat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian regional yang berdampak pula pada perekonomian nasional, khususnya mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19.

Musrenbang Provinsi Jawa Barat

Para Penggerak Haluan

Menurut Ferry, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) bukan hasil individu, melainkan upaya kolaborasi perencanaan dari multi pihak yang nantinya bisa dinikmati Bersama. Sebagai Kepala Bappeda, Ferry menempatkan dirinya bukan sebagai pencetus, melainkan sebagai penghubung agar terciptanya kerja sama antar lini juga terbentuk support system antar perangkat daerah satu sama lain.

Meninjau Pelabuhan Regional Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah pusat dalam upaya menyusun Raperpres No.87 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan.

Bappeda Provinsi Jawa Barat berkomitmen atas Perpres 87 agar bisa segera diwujudkan. Terlebih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga selalu memberikan arahan yang jelas dalam mewujudkan perintah Perpres No 87 Tahun 2021. Selain program, di masa kepemimpinan yang belum genap satu tahun tersebut Ferry telah mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Terbaik ke-2 di ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Sebagaimana diketahui bahwa penghargaan ini merupakan evaluasi kreatif terhadap perencanaan dan pencapaian yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas secara rutin setiap tahun.

Insan Bappeda untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya

- Ferry Sofwan Arif Kepala Bappeda Jabar Periode 2020-sekarang

BAPPEDA TA H U N

2 0 0 8

Para Penggerak Haluan

SINERGI

badan perencanaan tersebut juga diperkuat melalui pembentukan badan sejenis di tingkat daerah, yang kini sebutannya dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Bappeda. Harapan dari dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah adanya sinergitas dan harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan Indonesia.

DALAM

HARMONI

awa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu 49.316.712 jiwa dan memiliki berbagai potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan jika direncanakan secara matang dan terarah. Maka tidak heran jika perencanaan diasumsikan seperti ujung tombak pembangunan. Keseriusan dan komitmen pemerintah dalam membangun bangsa Indonesia diwujudkan melalui keputusan pemerintah pada saat itu untuk membentuk suatu badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional pada 1947 dan selanjutnya fokus pelaksanaan tugas Ditulis oleh Sapnah Rahmawati

Suasana Perayaan HUT RI di Kantor Bappeda Tamansari di tahun 1992

Kini usia Bappeda Provinsi Jawa Barat sudah memasuki 49 tahun. Berbagai inovasi kebijakan telah dilakukan untuk dapat membangun Jawa Barat sehingga dapat berkontribusi di tingkat nasional. Hal ini mengingat betapa strategisnya peran Jawa Barat dalam perekonomian nasional, yaitu berada di urutan ketiga sebagai penyumbang ekonomi terbesar di nasional. Dalam hal ini tentunya Bappeda Provinsi Jawa Barat tidak berjalan sendiri dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kebijakannya.

Para Penggerak Haluan

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Apel pagi Bappeda di Gedung Tamansari

Keberhasilan tersebut dapat tercapai berkat adanya sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014) bahwa keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan koordinasi dengan stakeholders lainnya. Hal ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang keempat dan kelima untuk selalu berkolaborasi dengan pusat-pusat inovasi dan pelaku pembangunan serta

Awalnya sinergitas dan harmonisasi ini tidak semudah saat ini, terutama komunikasi dengan kabupaten/kota. Soemirat selaku Kepala Bappeda periode tahun 2005-2007 mengungkapkan bahwa untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut, beliau mengajukan suatu rekomendasi kepada gubernur agar perencanaan antara provinsi dengan kabupaten/kota tidak berjalan masing-

Keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, namun membutuhkan koordinasi dengan stakeholders lainnya. - Najiyati (2014)

Suasana rapat bappeda di Jl. Ir. H. Juanda

masing. Terobosan ini adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk hibah kepada kabupaten/kota karena Bappeda Provinsi Jawa Barat tugasnya untuk memperkuat hubungan dengan kabupaten/kota dan memastikan p e re n c a n a a n nya m a t c h d e n g a n provinsi. Kalau bukan karena teamwork yang baik tentunya tidak bisa berjalan, sehingga Bappeda Provinsi Jawa Barat harus mampu menjalankan fungsinya dalam b e r ko m u n i k a s i de n g a n b e r b a g a i elemen serta selalu berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten/kota.

Para Penggerak Haluan

Bappeda wajib mengetahui bagaimana perencanaan ke depan dan bagaimana struktur anggarannya, kemudian dikaitkan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta disinergikan dengan kabupaten/kota. Perencanaan ini kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dan dirinci dalam dokumen perencanaan dan penganggaran per tahunnya. Bappeda harus menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, sehingga perlu direfleksikan kembali definisi dari pembangunan dan perencanaan, khususnya bagaimana arah perencanaan ke depan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Gedung Sate 1990-an

Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda tidak hanya bermitra dengan kabupaten/kota, tetapi juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD). Dalam hal tersebut, Soemirat membuat suatu terobosan dengan membuat buku yang memuat kegiatan-kegiatan setiap OPD dengan disertai rincian biaya dan manfaat dari kegiatan yang direncanakan. Langkah terobosan beliau tersebut terinspirasi dari pengalaman bekerja saat ditempatkan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk memastikan suatu kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini jika dapat diterapkan di Bappeda tentunya dapat menjadi instrumen untuk mengaudit kegiatan pembangunan, sehingga Bappeda tidak menyerahkan semua perencanaan kepada OPD, akan tetapi ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang dijalankan oleh Bappeda.

Para Penggerak Haluan

S e i r i n g wa k t u , p e r ke m b a n g a n digitalisasi semakin mempermudah pekerjaan, termasuk dalam berkolaborasi. Ferry Sofwan Arif (Kepala Bappeda Periode Januari 2021 - Sekarang) mengungkapkan bahwa berbagai aksi inovasi telah diimplementasikan di Bappeda seperti e-planning, e-budgeting dan Sirampak Sekar. Ke depan, Bappeda perlu menerapkan konsep amati, tiru dan modifikasi atas ide atau aksi inovasi yang dilakukan di OPD lain yang kiranya relevan dan dapat menunjang pelaksanaan tupoksi Bappeda. Kolaborasi menjadi penting terutama dalam kaitannya untuk mendukung p e m b a n g u n a n J aw a B a r at y a n g sedemikian luas. Salah satu penerjemahan dari kolaborasi adalah pentahelix, yaitu kolaborasi antara 5 (lima) pihak yang terdiri dari Academic, Business, Community, Government dan Media (ABCGM). Melalui kolaborasi pentahelix ini akan saling mengisi untuk mendorong adanya pembangunan di Jawa Barat. Bila hanya mengandalkan elemen government dengan sumber keuangannya yaitu APBD Provinsi yang pada tahun ini jumlahnya sekitar 40

triliun Rupiah atau kurang dari 5% perekonomian Jawa Barat. Oleh karena itu, untuk mendorong pembangunan yang 90% lainnya di Jawa Barat tidak cukup bila hanya mengandalkan konsumsi pemerintah, melainkan konsumsi masyarakat juga. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan elemen lainnya seperti business (baik pengusaha skala besar maupun UMKM), misalnya dalam ke g i at a n e k s p o r. S e l a i n i t u mengintensifkan pembangunan desa mengingat dukungan anggaran berupa dana desa sebesar 1 miliar rupiah per desanya sehingga bila jumlah desa di Jawa Barat ada 5.312 desa, maka dana desa yang masuk ke Jawa Barat bisa mencapai 5,9 triliun rupiah sehingga mesin perekonomian Jawa Barat dapat berjalan optimal untuk mendorong pembangunan di Jawa Barat. Dengan adanya sinergitas dan harmonisasi pusat maupun daerah yang telah dijalin selama ini, maka terciptalah inovasi-inovasi yang dapat menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada di Jawa Barat. Inovasi ini merupakan

Monumen Perjuangan 1990-an

wujud responsif dan buah hasil dari pemikiran dan arah kebijakan di setiap tahunnya. Ada banyak sekali inovasi yang lahir di Jawa Barat berkat arah kebijakan yang diusung oleh Kepala Bappeda di setiap periode, namun pada kesempatan ini kami merangkum beberapa arah kebijakan dan program yang telah mewarnai perencanaan pembangunan daerah di Jawa Barat sebagaimana berikut :

Para Penggerak Haluan

Common Goals

Konsep common goals dikenalkan oleh Prof. Deny Juanda Puradimaja Kepala Bappeda periode tahun 20072016 yang berarti, common adalah bersama dan goals adalah tujuan. Common goals berbasis output dan menjadi salah satu muatan dokumen RPJMD. Common goals tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) fokusan dan terbagi menjadi tiga kelompok besar dan menjadi prioritas pembangunan Jawa Barat. Kelompok pertama yakni delapan fokus pembangunan sektoral di bidang; peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, kualitas layanan kesehatan, infrastruktur wilayah, energi dan air baku, ekonomi pertanian, non pertanian, pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, ketahanan

keluarga dan kependudukan. Kelompok kedua meliputi fokus pembangunan lintas sektoral/kewilayahan dan ke l o m p o k ke t i g a b e r fo k u s p a d a pembangunan manajemen pemerintah dalam hal modernisasi pemerintah dan pembangunan perdesaan. Setelah menetapkan common goals, kemudian

melakukan pemetaan se-Jawa Barat untuk melihat kondisi setiap indikator. Dalam hal suatu indikator telah dibidik oleh provinsi, maka kabupaten/kota berkontribusi untuk mensukseskan, demikian sebaliknya. Selanjutnya untuk yang sifatnya lintas kabupaten, maka menjadi tanggung jawab provinsi. Seperti itulah gambaran dari common goals. Dari common goals diturunkan menjadi program-program untuk mendukung prioritas pembangunan, diantaranya dengan menghadirkan “Jabar Bekerja”. Harapan dari Jabar Bekerja untuk menurunkan tingkat pengangguran. Melalui program ini, masyarakat tidak diperbolehkan menganggur. Selanjutnya untuk meningkatkan akses permodalan, maka dibuatlah program Kredit Cinta Rakyat (KCR). Jika di pemerintah pusat, program tersebut dinamakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini merupakan kredit usaha berbunga rendah. Setelah program ini berjalan, persentase kredit macet rendah sekali. Kondisi ini menjadi pembuktian atas komitmen dan kepatuhan masyarakat.

Para Penggerak Haluan

10 common goals PROVINSI JAWA BARAT Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan infrastruktur wilayah, energi dan air baku

sumber daya, lingkungan hidup dan kebencanaan

10 Common goals

pengelolaan seni, budaya, wisata serta kepemudaan & olahraga

ketahanan keluarga dan kependudukan

kemiskinan pmks dan keamanan

ekonomi pertanian

ekonomi non pertanian

modernisasi pemerintahan dan pembangunan pedesaan

Para Penggerak Haluan

Untuk meningkatkan konektivitas difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan di Jabar Selatan, yaitu wilayah yang diantaranya terdiri Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Sukabumi. Saat itu, setelah dikonsultasikan ke Kemendagri, maka dibuat Perda Jabar Selatan. Perda tersebut yang mendasari pengembangan geopark dan lainnya. Selain itu mengenai perkembangan metropolitan, Jawa Barat seringkali mendapat stigma negatif. Sebagai langkah responsif, m a k a d i b u a t l a h k o n s e p Tw i n Metropolitan yang merupakan kembaran dari Jakarta. Melalui Perda Nomor 12 Tahun 2014, ditetapkan kawasan metropolitan yang ada di Jawa Barat, yaitu meliputi m e t r o p o l i t a n B o d e b e k K a r p u r, Bandung Raya dan Cirebon Raya serta 3 (tiga) pusat pertumbuhan yaitu Pelabuhan Ratu Raya, Rancabuaya Raya, dan Pangandaran Raya. Khusus untuk Metropolitan Bodebek Karpur diperluas cakupannya hingga Karawang dan Purwakarta dari semula hanya mencakup Bogor, Depok dan Bekasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh

TEMATIK METROPOLITAN PUSAT PERTUMBUHAN JAWA BARAT Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

Airstrip Cidaun

Airstrip Rancabuaya Airstrip Cikalong

Airstrip Pangandaran

Sumber: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020

banyaknya industri manufaktur yang berada di kawasan Karawang dan Bekasi. Selanjutnya untuk Metropolitan Bandung Raya mencakup 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung

Barat, Kab. Bandung, dan sebagian Kab. Sumedang khususnya wilayah Jatinangor. Kemudian Metropolitan Cirebon Raya dengan kawasannya meliputi Cirebon, Majalengka dan sebagian Sumedang. Antara

Para Penggerak Haluan

Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati

Curug Sodong, Ciletuh Sukabumi

dengan memperluas IPB yang berada di Sukabumi, ITB di Jatinangor dan Cirebon serta Unpad di Pangandaran. Program tersebut diberi nama “Jabar Maju Bersama Kampus”. Dalam menampung aspirasi masyarakat, dibuatlah SMS Jabar. Cara ini sebagai upaya pendekatan masyarakat dan harus cepat ditanggapi oleh petugas dengan ketentuan responnya tidak lebih dari 10 menit. Kemudian di Hari Sabtu dan Minggu dioperasikan mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk menampung saran dan ide-ide pembangunan. Penyerahan Sertiﬁkat Kawasan Ciletuh sebagai Geopark Nasional dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

Kunjungan Prof. Deny ke sebuah SMK

Metropolitan Cirebon Raya dengan Bandung Raya sudah dibangun Bandara Kertajati agar memudahkan mobilitas yang telah diinisasi sejak k e p e m i m p i n a n G u b e r n u r D a n ny Setiawan (2003-2008). Untuk aspek pendidikan, dibuatkan program berupa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan beasiswa bagi

Aplikasi SMS Jabar Membangun

jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga uang bangunan tidak dibebankan kepada siswa. Kemudian untuk perguruan tinggi termasuk yang swasta diberikan ruang-ruang kelas dan sebagian lainnya untuk laboratorium maupun untuk membangun kampus baru, misal

Para Penggerak Haluan

Kolaborasi Pendanaan

Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki kawasan industri terbanyak dan lahan industri terluas di Indonesia. Dengan banyaknya kawasan industri tersebut, pemerintah harus bisa bersinergi dengan pihak swasta dalam mengembangkan pembangunan, salah satunya sinergi tersebut ialah program CSR (Corporate Social Responsibility). Sebelumnya bagi perusahaan yang hendak melakukan CSR di Jawa Barat, maka uang yang disalurkan harus diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, namun konsep ini diubah oleh Deny Juanda Puradimaja. Bappeda hanya memberikan informasi terkait perencanaan pembangunan yang perlu dibantu oleh CSR, dan kemudian perusahaan tersebut yang

langsung datang dan memberikan dana sosial tersebut kepada pihak terkait, sehingga tidak ada uang CSR yang masuk ke kas pemerintah. Pemerintah hanya menjadi fasilitator perusahaan dalam menjalankan kewajibannya melalui CSR sesuai mapping perencanaan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian setiap tahunnya produk-produk hasil CSR dipamerkan di Gedung Sate yang akan memberikan rasa bangga setiap perusahaan yang berhasil menjalankan kewajiban CSR-nya. Inilah asal muasal dari konsep “Rp = 0”. Ko l a b o ra s i p e n d a n a a n t e r u s dilakukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan berkolaborasi dengan

ITB, UNPAD dan UPI. Kolaborasi ini dimulai oleh Mohammad Taufiq Budi Santoso (Kepala Bappeda 2019J a n u a r i 2 0 2 1 ) . Ko l a b o r a s i j u g a dilakukan dengan lembaga-lembaga pendanaan di luar negeri maupun dalam negeri, yaitu bekerjasama dengan PT SMI (Sarana multi infrastruktur) sebagai pembiayaan untuk infrastruktur. Di awal Tahun 2020 seiring dengan mewabahnya pandemi Covid-19, memberikan dampak besar pada pembangunan baik skala nasional maupun daerah. Berkat kolaborasi dengan PT SMI melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Jawa Barat dapat mendanai sejumlah proyek senilai 4 Triliun dengan bunga 0%.

Para Penggerak Haluan

Kolaborasi Pendanaan PROVINSI JAWA BARAT APBD KOTA/ KABUPATEN APBD provinsi

csr

dana umat

APBD

K olaborasi

kpbu/ ppp OBLIGASI DAERAH

PINJAMAN DAERAH

Para Penggerak Haluan

Smart Planning Monitoring dan Evaluasi Proyek Infrastrukutur Masjid Al Jabbar

Smart planning merupakan singkatan specific, measurable, achievable, relevant availability, dan times. Selain common goals, smart planning merupakan konsep yang diterapkan pada masa kepemimpinan Deny Juanda Puradimaja. Konsep smart planning memiliki arti penting dalam perencanaan pembangunan. Ketika ada program yang dibuat, maka tolak ukur penilaiannya dapat berdasarkan dengan smart planning.

Specific, berarti setiap target pembangunan harus ditetapkan secara spesifik, berapa lama pembangunan hingga kapan diresmikan. Measurable, berarti setiap langkah dan tahapannya dapat dimonitor dengan baik. Kemudian melihat dari komponen achievable, maka dapat dipastikan, apakah program tersebut mudah dicapai atau tidak dan bisa dikerjakan sendiri atau harus bersama-sama, sehingga ini penting untuk mengukur

kemampuan kita. Selanjutnya melihat d a r i k o m p o n e n re l e v a nt , u n t u k mengukur sejauh mana perencanaan tersebut sesuai dengan visi misi institusi dan pimpinan. Kemudian terakhir adalah times, yang dapat dipastikan melalui penyusunan timeline yang sesuai dengan target. Konsep smart planning terus diimplementasikan oleh Ferry Sofwan Arif hingga saat ini.

Para Penggerak Haluan

peran serta masyarakat, dan daya saing daerah dengan 4 (empat) prinsip dasar, yaitu demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keikhlasan serta pemerintahan yang didasari dengan olah batin (keilahian), rasa (budaya) dan pikir (keilmuan) untuk menciptakan peradaban manusia.

Konsep Pembangunan Ilahiyah

3 Strategi

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Meningkatkan Daya Saing Daerah

Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Meningkatkan Daya Saing Daerah

Kepemerintahan

Demokrasi

Peradaban Manusia

STE P0 1

4 Strategi

Keadilan

Pemerataan

STEP 03

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

02 EP ST

Masyarakat yang sejahtera dan makmur merupakan kondisi ideal bagi suatu negara. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009) oleh Universitas Indonesia, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan peran pemerintah yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Yerry Yanuar (Kepala Bappeda 2016-2019) dibuatlah sebuah konsep pembangunan dengan nama Ilahiyah. Konsep ini berisikan mengenai 3 (tiga) strategi, yaitu meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan

04 EP ST

Ke “Khas” An

Para Penggerak Haluan

Si Rampak Sekar (SRS)

Proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan Jawa Barat telah memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem/aplikasi. Namun demikian, sistem tersebut masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi secara utuh. Kondisi tersebut membuat proses perencanaan pembangunan menjadi kurang efektif sehingga perlu dikembangkan suatu sistem informasi t e r i nt e g ra s i ya n g b a r u . D e n g a n hadirnya digitalisasi 4.0, maka diciptakan dengan sistem RKPD online oleh Yerry Yanuar dan kemudian dikembangkan kembali pada tahun 2019-2020 oleh Mohammad Taufiq Budi Santoso, menjadi Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Provinsi, Kabupaten Kota se-

Jawa Barat dan Pusat (SIRAMPAK SEKAR). Aplikasi “Si Rampak Sekar” diharapkan bisa menjadi sistem perencanaan dan penganggaran yang d a p at m e n g i nt e g r a s i k a n a nt a r a Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut ialah untuk mencapai proses perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, serta memudahkan Bappeda dalam melakukan sinkronisasi data dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi terhadap pembangunan.

SI RAMPAK SEKAR

Para Penggerak Haluan

In House Training (IHT)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci untuk mensukseskan pembangunan. Maka tidak heran jika BJ Habibie, pernah berkata “Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami, dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk mendukung SDM yang unggul, Bappeda membuat program untuk peningkatan kapasitas SDM dengan menghadirkan In House Training (IHT) dan Diskusi Reboan. Dimana SDM Bappeda diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kajiannya dan melatih berdiskusi. Menciptakan SDM yang unggul adalah salah satu concern pada periode Mohammad Taufiq Budi

Santoso. Dalam peningkatan kapasitas tersebut Bappeda bekerjasama dengan ITB yang menangani perencanaan wilayah dan kota, sehingga SDM Bappeda bisa belajar dari para akademisi bagaimana membuat perencanaan, baik dari sisi proses maupun tahapannya. Ridwan Sutriadi merupakan dosen ITB yang menjadi salah satu narasumber pada IHT menjelaskan bahwa sisi lain dari capaian yang dibuat oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah pembuatan program IHT. Disinilah menjadi penting bagi Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk menc h a n g e r p a r a p e re n c a n a m u d a . Perencanaan bagus, tetapi seringkali

Para Penggerak Haluan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menerima penghargaan peringkat pertama atas Capaian Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Awards 2020. Hal ini dalam rangka untuk membangun karakter ASN yang lebih mumpuni dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan.

ada indikasi program yang tidak terlaksana dengan baik. Inilah fungsi I H T u nt u k m e m p e r j e l a s l i t e r a s i mengenai regional development dan diharapkan antara tema dengan tema selanjutnya memiliki kaitan satu sama lainnya. Misalnya ketika membicarakan tentang smart city, maka bukan hanya smart city yang diceritakan akan tetapi bagaimana business process smart city tersebut dan apa yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan kajian-kajian terkini dari akademisi. Ke m u d i a n , u n t u k m e n i n g k at k a n kapasitas SDM di Bappeda diterapkannya reward and punishment. Bagi SDM Bappeda yang tidak bisa mengikuti atau perlu bimbingan lebih lanjut, maka akan

diikutkan training. Teamwork dan peningkatan kapasitas adalah tujuan terbesar dalam menciptakan insan perencana yang unggul. Konsep peningkatan skill SDM melalui reward juga pernah dilakukan di masa kepemimpinan Yerry Yanuar. Reward yang diberikan bagi Insan Bappeda yang berani berpendapat di dalam forum. Hal ini sebagai upaya agar Insan Bappeda bisa berlatih cara berkomunikasi untuk mengutarakan ide/statement yang dilihat. Kemudian memetakan kader-kader sesuai kompetensinya. Jika kunci dari suksesnya pembangunan adalah SDM, maka pentingnya pemetaan kualifikasi, kompetensi, hingga tantangan yang ada, penting untuk dikaji. Pertama adalah memahami visi misi kepala daerah. Kedua, tata kelola pemerintahan. Ketiga adalah resource yang ada baik itu anggaran, maupun sumber daya lainnya. Keempat adalah pemilihan SDM. Berdasarkan kajian tersebut, dibuatlah konsep “Merit S y s t e m ”. Ko n s e p m e r i t s y s t e m mencerminkan bahwa faktor prestasi

kerja merupakan pusat dari sistem ini atau dengan kata lain fokus utama merit sistem adalah dalam rangka perbaikan atau peningkatan prestasi kerja (Woodard, 2005). Jika prestasi kerja tergolong baik maka pegawai (SDM) akan diberikan penghargaan atau reward berupa kenaikan penghasilan dan/atau karir jabatan. Sedangkan jika prestasi kerja pegawai (SDM) tergolong buruk maka akan menerima punishment berupa penurunan penghasilan dan/atau karir jabatan. Kedua hal tersebut, yakni reward ataupun punishment akan diterima pegawai sebagai umpan balik yang dipastikan dapat mempengaruhi seluruh sikap-sikap serta perilaku kerja di masa mendatang. Berdasarkan konsep tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menerima penghargaan peringkat pertama atas Capaian Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Awards 2020. Hal ini dalam rangka untuk membangun karakter ASN yang lebih mumpuni dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan.

Para Penggerak Haluan

Pembangunan di Masa Pandemi

Perubahan RPJMD dan Refocusing Anggaran Pandemi Covid-19 memberikan dampak multisektor sekaligus menjadi gerbang era disrupsi global sehingga mempengaruhi prioritas pembangunan yang telah terstruktur dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi, hingga mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berangkat dari urgensi penanganan C ov i d -19 d a r i s e k t o r ke s e h at a n sekaligus pemulihan ekonomi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Refocusing dan realokasi anggaran dilaksanakan sesuai amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang

juga merubah Prioritas Pembangunan Nasional. Sehingga mempengaruhi prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Sembilan prioritas pembangunan Jawa Barat kemudian disempurnakan menjadi 11 prioritas pembangunan yang selain menitikberatkan pada sektor kesehatan juga ditambah dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah melalui pendekatan teknokratis dan unsur legislatif melalui pendekatan politisnya berelaborasi menciptakan kebijakan pembangunan yang k o m p re h e n s i f u n t u k m e r a n g k u l kepentingan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

Perpres Kawasan Rebana dan Jabar Selatan Ditengah semangat Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama para mitra pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan selama pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) beserta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) dan didukung oleh Kementerian Sekretariat Kabinet berkolaborasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati) dan Kawasan Jawa Barat Bagian

Para Penggerak Haluan

Selatan pada April Tahun 2021. Hingga pada September 2021, Peraturan P re s i d e n No m o r 8 7 Ta h u n 2 0 2 1 tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peraturan Presiden ini menjadi peluang emas bagi Provinsi Jawa Barat untuk memacu kembali denyut perekonomian yang sempat tersendat selama pandemi. Perpres 87 Tahun 2021 ini menjadi landasan dan payung hukum dalam mempercepat pembangunan dua kawasan ekonomi baru. Titik fokus pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana yang ditandai dengan Pelabuhan Internasional Patimban dan Bandara Internasional Kertajati akan menopang kawasan utara sebagai kawasan industri yang mencakup wilayah Kabupaten Subang, Sumedang, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Adapun sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur kelautan akan mengakselerasi Jawa Barat bagian Selatan untuk mampu tumbuh sekaligus menghapuskan ketimpangan ekonomi antara Utara dan Selatan. Kawasan Jawa Barat bagian selatan ini

mencakup Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

Capacity Building SDM Aparatur Era disrupsi yang menuntut sumber daya aparatur untuk mampu beradaptasi dengan cepat terutama dalam penguasaan teknologi dengan tetap mengindahkan budaya dan nilai-

nilai kearifan lokal menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah institusi terutama di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Semangat ini yang kemudian memacu Ferry Sofwan Arif untuk turun langsung membuka ruang sharing, diskusi, hingga menggelar program capacity building terutama bagi ASN muda. Baginya, ilmu pengetahuan, wawasan, hingga nilainilai organisasi penting untuk ditransformasikan kepada para ASN muda yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan institusi di masa yang akan datang. Sebanyak 33 ASN muda yang baru bergabung di Bappeda Provinsi Jawa Barat, secara khusus di training oleh Ferry Sofwan Arif dengan harapan adanya peningkatan kompetensi yang didukung semangat silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wangikeun mampu dilaksanakan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh seluruh insan Bappeda.

Para Penggerak Haluan

Apresiasi Perencanaan dan Pembangunan

Sebagai pengampu perencanaan pembangunan, Bappeda Provinsi Jawa Barat senantiasa mengikuti kompetisi terkait perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sejak

tahun 2011 hingga 2017, apresiasi perencanaan pembangunan tersebut bernama Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Namun sejak 2018 hingga saat ini berganti nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Dalam perjalanannya, kompetisi tersebut terus mengalami upgrading dan saat ini aspek yang dinilai semakin komprehensif, yaitu meliputi pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD, serta inovasi. Jawa Barat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kualitas perencanaan pembangunan yang unggul, dibuktikan dengan capaian prestasinya sebagai berikut:

Penghargaan pembangunan daerah 2011

2013

Terbaik I

Kelompok A

2015 ------

Terbaik III

2021 ------

Terbaik II

2012

Kelompok A

Terbaik I

2014

Kelompok A

Terbaik II

2016 Kelompok A

Perencanaan Terbaik II

BAB III MELUKIS

MASA

DEPAN

Melukis Masa Depan

REFLEKSI

SANG P

VISIONER

e re n c a n a a n p e m b a n g u n a n Provinsi Jawa Barat yang kini telah memasuki era disrupsi 4.0 membutuhkan seorang “arsitek” yang mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi secara bertahap seperti orang meniti tangga. Perubahan pada era tersebut lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluhlantahkan ekosistem lama dan menggantinya dengan eksosistem baru yang sama sekali berbeda.

penggerak roda pemerintahan di Jawa Barat. Nilai-nilai inovatif dan kolaboratif menjadi dasar dari setiap kebijakannya di Jawa Barat. Baginya menciptakan masa depan Jawa Barat yang mampu menjawab setiap tantangan adalah dengan selalu berpikir inovatif. Inovatif adalah menciptakan yang belum ada menjadi ada, berbeda dengan kreatif yang hanya menyempurnakan yang telah ada. Sehingga derajat ilmu imajinasi yang paling tinggi adalah inovasi.

Adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang juga seorang arsitek lulusan Master of Urban Design University of California, Berkeley dengan sejumlah karya monumentalnya baik di dalam dan luar negeri menjadi “arsitek” utama

Inovasi Jawa Barat dari sektor pendanaan misalnya. Selama pandemi Covid-19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat turut serta terkena imbasnya. Sehingga perlu mencari sumber-

Ditulis oleh Satrya Lasmana Kusumayudha

sumber pendanaan lain diluar APBD tahunan yang ada untuk tetap menjalankan roda pembangunan. Selain APBD, skema pembiayaan pembangunan dijaring pula melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dana Corporate Social Responsibility (CSR), dana umat, pinjaman daerah, hingga mengundang investor untuk turut serta mempercepat pembangunan di Jawa B a r a t m e l a l u i a j a n g We s t J a v a Investment Summit. Kepercayaan investasi di Provinsi Jawa Barat memang menduduki peringkat pertama secara nasional bahkan m e l a m p a u i D K i Ja k a r t a . H a l i n i disebabkan secara infrastruktur dan indeks daya kompetisi SDM, Jawa Barat dinilai paling baik dari provinsi lainnya. Konsep 7 arah baru pembangunan ekonomi Jawa Barat yang telah dirilis Oliver Wyman, perusahaan konsultan manajemen kenamaan di Amerika Serikat menjadi peluang baru ditengah pandemi. Adapun ketujuh peluang baru

Melukis Masa Depan

ekonomi tersebut yakni; Investment destination, food security, healthcare infrastructure, industry 4.0, digital West Java, Green Economy, dan D i g i t a l To u r i s m . A r a h b a r u pembangunan ekonomi tersebut sebagian besar berbasis digital seiring berkembangnya tren industri 4.0. Era ini ditandai dengan fenomena belajar daring mulai dari anak-anak hingga dewasa yang mau tidak mau harus mampu menguasai perkembangan teknologi informasi. Oleh sebab itu, teknologi yang terkini menjadi alat bantu Jawa Barat dalam menjalankan s e l u r u h p e r e n c a n a a n pembangunannya. Program petani milenial yang menerapkan teknologi pertanian kekinian, Jabar Digital Service (JDS) yang diisi anak muda dengan kemampuan mengolah data digital, hingga telemedicine yang dipadukan dalam aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 J a w a B a r a t ( P i k o b a r) . S e l u r u h teknologi itu untuk memudahkan para pemangku kepentingan mengambil keputusan dan kebijakan. Sebab good data tentu akan menghasilkan good decision.

Melukis Masa Depan

7 opPortunities Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah salah satu bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan dapat mencapai target-target pembangunan serta senantiasa dapat menyiapkan dokumen perencanaan dengan lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur serta inovatif

Globalization

Melukis Masa Depan

Selain inovatif, masa depan Jawa Barat dibangun melalui kolaborasi. Konsep ini telah lama ditumbuhkan Bappeda melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Lebih jauh kolaborasi diaplikasikan melalui konsep segilima pentahelix. Kolaborasi yang dibangun oleh Academics, Business, Community, Govermnent, dan Media (ABCGM) di Jawa Barat telah berhasil menjadi aselerator pembangunan di Jawa Barat. Academics, yang dipimpin oleh Unpad telah banyak memberikan kontribusi berupa analisis dan kajian ilmiahnya untuk Jawa Barat. Business, melalui kolaborasi dalam forum CSR yang semula berjalan sendiri-sendiri namun kini lebih terpadu dan tersinkronisasi melalui aplikasi. Community disetiap lini sektor yang turut berkolaborasi seperti misalnya organisasi keagamaan yang banyak mendirikan sekolahsekolah swasta, Paguyuban Pasundan yang juga intens di dunia Pendidikan serta komunitas -komunitas milenial yang berperan aktif di dunia digital. Government atau pemerintah sebagai pemeran sentral dalam pembangunan.

Melukis Masa Depan

Transformasi birokrasi di Indonesia umumnya terdiri dari 3 level. Level p e r t a m a y a k n i l e ve l p e r a t u r a n . Sehingga seluruh kegiatan dan program berbasis aturan. Pola ini akan membunuh inovasi, sebab gerak dan langkah kita dibatasi oleh aturanaturan. Level kedua yakni birokrasi yang berbasis performa dan mayoritas pemerintah daerah di Indonesia ada di level ini. Dimana setiap birokrasi dinilai berdasarkan indikator-indikator dan terdapat penilaian serta evaluasi di

dalamnya. Kelemahan dari birokrasi berbasis performa adalah setiap proses pembangunan hanya diurus oleh birokrat saja tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Dan di level tiga, pemerintah sebagai aselerator dan bukan lagi sebagai operator dalam pembangunan. Sehingga birokrasi yang dibangun adalah birokrasi yang dinamis. Adapun Provinsi Jawa Barat telah memposisikan diri sebagai birokrasi level tiga, dengan melibatkan banyak

pihak mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dan terakhir dari konsep ABCGM adalah media. Tanpa komunikasi dan publikasi yang tepat, masyarakat tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga media menjadi katalisator seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat dianugerahi bonus demografi yang diisi oleh penduduk yang ramah teknologi. Potensi ini yang

Provinsi Jawa Barat telah memposisikan diri sebagai birokrasi level tiga, dengan melibatkan banyak pihak mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan

GOVERNMENT

BUSINESS

ACADEMIC

COMMUNITY

Foto Bersama Gubernur bersama Kepala Perangkat Daerah selepas Peringatan HUT KORPRI

MEDIA

Melukis Masa Depan

mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan fasilitasi digital dalam rangka percepatan pembangunan di era 4.0. Konsep pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi konsep dasar pembangunan Jawa Barat di masa yang akan datang. Era disrupsi yang telah menerpa sejak Tahun 2020 yang berdampak multidimensi memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk mau menjalankan kebiasaan baru dan menciptakan hal-hal yang adaptif. Tanpa terkecuali dengan perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Paradigma, pola pikir, cara kerja, hingga indikator-indikator yang masih menggunakan cara lama, terutama sebelum pandemi tentu tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Begitu p u l a d e n g a n p e l ay a n a n k e p a d a masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil senantiasa mendorong pemekaran wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat. Idealnya Provinsi Jawa Barat memiliki 40 kabupaten/kota yang kini hanya 27 kabupaten/kota.

Terakhir dari sisi sumber daya manusia yang ada di Bappeda Jawa Barat dan umumnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Barat untuk tetap berpedoman pada nilainilai agama, bangsa, dan kearifan lokal Jawa Barat dalam bertugas. Menjaga integritas dengan teguh, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, serta

selalu profesional dalam mengambil keputusan adalah nilai dasar seorang ASN. Sebab jabatan hanya amanah yang dititipkan Tuhan kepada setiap manusia dan mudah bagi-Nya untuk mencabut kembali amanah itu kapan pun. Sementara setiap amanah yang dititipkan tersebut akan kita pertanggungjawabkan kelak diakhirat.

Apel Pagi Bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 2019

Melukis Masa Depan

SKETSA ULTRAMODERN U

Bumi Pasundan lahir saat Tuhan sedang tersenyum." Brouwer

Ditulis oleh Yuraeka Dewi

ngkapan ini sangat menggambarkan Provinsi Jawa Barat dengan kekayaannya, baik potensi alam yang indah dan berlimpah, maupun sumber daya manusia yang mencapai 60 persen total sumber daya manusia di tingkat nasional. Perubahan zaman menuju industri 4.0 tidak lagi d a p at d i t a m p i k k e b e r a d a a n nya . Perkembangan teknologi yang cepat, tentunya harus didukung dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Sistem konvensional yang mulai berganti menjadi otomatis, arsip-arsip yang kini berbasis digital, hingga arus informasi yang cepat dan dinamis menjadikan perubahan sebagai suatu hal yang konstan dan tak dapat dihindari.

Faktor kunci pembangunan wilayah khususnya di era 4.0 ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya bahan baku, iklim investasi yang baik, dan kepastian regulasi, serta kemampuan SDM dalam menghadapi era digitalisasi industri. Menjadi sangat penting ketika sebuah perencanaan pembangunan, dapat berdampak secara berkesinambungan dan mampu berdampak panjang. Sehingga era pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi sebuah konsep yang harus dijalankan ketika berhadapan dengan era industri 4.0 ini.

West Java Investment Summit 2021

Melukis Masa Depan

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Di era 4.0, dimana kekuatan arus globalisasi terhadap semua aspek telah berjalan. Kemajuan industri akan berkorelasi dengan teknologi, dan teknologi akan berkorelasi dengan kebutuhan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Hal tersebut merupakan

Musrenbang RPJMD Jawa Barat secara Virtual tahun 2020

bagian dari dinamika perkembangan industri yang akan berdampak t e r h a d a p ke b u t u h a n h u k u m nya . Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu diikuti dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara. (Muin, 2019) Sebuah konsep pembangunan yang disepakati oleh sejumlah negara dalam menghadapi era industri 4.0 pada dasarnya telah disusun. Adalah konsep Sustainable Development Goals (SDG’s) atau pembangunan berkelanjutan. Sebelum pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “The Future We Want” dalam U N C o n f e re n c e o n S u s t a i n a b l e

Melukis Masa Depan

Development 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pe l a k s a n a a n Pe n c a p a i a n Tu j u a n Pembangunan Berkelanjutan.

Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ciri khas yang dapat dibaca dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0 mempunyai implikasi yang luar biasa dalam tatanan pembangunan wilayah. sehingga manusia sekarang harus beradaptasi dengan pekembangan teknologi informasi global. Revolusi Industri (RI) 1.0 yang ditandai dengan optimalisasi lahan pertanian, RI 2.0 terkait konektivitas wilayah kemudian muncul ekspansi dan kolonialisme, RI 3.0 komputerisasi GIS berkembang pesat dan data spasial berkembang sehingga muncul impact assessment (AMDAL) dan RI 4.0 dengan perkembangan digital muncul Coworking space.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan poin, yaitu (1) Petani Milenial: Kegiatan Bertani dengan Memanfaatkan Teknologi Digital

Melukis Masa Depan

Meninjau Pembangunan Proyek Infrastruktur Tol Cisumdawu Interchange Cileunyi

Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara o bye k t i f, b e r k u a l i t a s d a n d a p at dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan harus memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan multipihak yang menjadi pemangku

kepentingan dalam pembangunan. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat p e re n c a n a h a r u s m e n i n g k at k a n pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik. Revo l u s i i n d u s t r i d i i k u t i o l e h pergeseran cara pandang, pergeseran pendekatan dan manajemen

Proses Perencanaan Teknokratik dengan Melibatkan Forkopimda Kabupaten/Kota

pengembangan wilayah. Revolusi 4.0 memberikan berbagai kemudahan p a d a m a n u s i a u n t u k mengimplementasikan konsep pengembangan wilayah berkelanjutan berdasar tiga unsur utama yaitu keseimbangan ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Disadari atau tidak, perubahan ini hadir dan masuk dalam setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal perencanaan pembangunan. Jawa Barat sebagai sebuah provinsi yang kerap kali menjadi trendsetter karena menerapkan konsep-konsep baru dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari peran Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai pengampunya. Salah satu contohnya adalah penerapan konsep pentahelix, yaitu sebuah konsep pembangunan kolaboratif yang m e l i b at k a n p e m e r i n t a h s e b a g a i penyelenggara pemerintahan, masyarakat/komunitas serta simpulsimpul organisasinya, akademisi dengan seluruh hasil kajian dan penelitiannya , pebisnis/pengusaha yang memiliki kontribusi penting dalam ekonomi, serta media yang menjalankan fungsi publikasi dalam merencanakan pembangunan.

Melukis Masa Depan

Publikasi Musrenbang Jawa Barat 2021

Salah satu aspek dalam konsep pembangunan pentahelix adalah media. Menurut Budhiana Kartawijaya selaku chief editor Pikiran Rakyat, media dan kaitannya dengan komunikasi pembangunan mempunyai tiga fungsi. Fungsi yang pertama adalah

memberikan informasi kepada masyarakat, sebagai agen interaksi, dan kemampuan media dalam melakukan mobilisasi. Fungsi ini dijalankan untuk memberikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat melalui wawancara dan pengungkapan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Kemudian informasi ini diterima oleh masyarakat sebagai bahan dalam monitoring. Selain itu sebuah media massa yang kuat dapat menggerakan masyarakat, seperti Pikiran Rakyat yang memberikan wadah diskusi dengan membuat event yang juga menghadirkan pakar lokal d a n n a nt i nya b e r t u j u a n sebagai media bertukar pikiran dari tuntutan hingga harapan. Bappeda diharapkan mampu memberikan perspektif lain kepada masyarakat dalam kaitan manfaatnya bagi mereka, yang nantinya akan m e n i k m a t i m a n i s n y a Melibatkan media dalam proses pembangunan tersebut. perencanaan pembangunan Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan kerjasama dengan media yang memiliki kemampuan mobilisasi dan sebagai agen interaksi. Dengan menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat, media bisa menyalurkan aspirasi atau tanggapan masyarakat terkait pembangunan. Hasil diskusi tersebut dapat menjadi bekal bagi Bappeda untuk merencanakan arah pembangunan kedepannya. Dengan demikian pemerintah, media, dan

Melukis Masa Depan

masyarakat sejatinya dapat berkolaborasi untuk mencapai arah pembangunan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menerapkan konsep pentahelix ini sejatinya menimbulkan rasa kepemilikan bersama dimana keterlibatan dari segala pihak diuntai melalui komunikasi yang terus menerus. Komunikasi yang dimaksud ini bukan hanya sekedar press conference, namun juga sosialisasi ke daerah-daerah yang sulit memperoleh informasi. Langkah kecil yang bisa dilakukan adalah mengajak media lokal untuk mensosialisasikan kegiatankegiatan ke ranah publik sehingga masyarakat lokal paham kegiatan atau program apa yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Harapan Budhiana untuk masa yang akan datang adalah pembangunan Jawa Barat dapat menjadi sebuah titik balik untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat m e l a l u i p e r s i a p a n ya n g m at a n g sehingga kekosongan seperti sumber daya manusia dapat diisi oleh masyarakat lokal bukan “orang luar.” Adapun pembangunan harus

Keterlibatan akademisi dalam proses perencanaan pembangunan

menyertakan media terutama media lokal sehingga pertanyaan, “rek keur abdi naon manfaatna,” dapat dijawab dengan optimis dan penuh keyakinan bahwa masyarakat pasti mampu untuk mengisi ratusan ribu lowongan pekerjaan yang ada. Selain itu, Ridwan Sutriadi, Ketua J u r u s a n S e k o l a h A r s i t e k t u r, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) melihat bahwa ruang komunikasi pentahelix yang mampu mensinergikan perencanaan pembangunan saat ini jarang d i l a k s a n a k a n s e c a r a berkesinambungan. Idealnya dalam

sebuah proses perencanaan pembangunan di era industri 4.0, ruang-ruang komunikasi pentahelix harus diciptakan secara berkelanjutan sehingga evaluasi dan monitoring dapat dilakukan bersama-sama. Akademisi yang memiliki kajian dan penelitian terkait setiap sektor pembangunan harus mampu dimaksimalkan oleh pemerintah dalam menyiapkan regulasi serta mengaplikasikannya. Tidak sedikit penelitian yang telah berhasil dilakukan para akademisi, namun tidak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah dikarenakan tidak siapnya regulasi yang ada.

Kolaborasi akademisi dan pemerintah dalam perencanaan pembangunan

Melukis Masa Depan

Penerapan konsep perencanaan pembangunan dengan sinergitas lima pihak tentu lah tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia ini seperti dua mata pedang dan bergantung dari sudut mana kita melihatnya, sebagai hambatan atau sebuah momentum menuju perubahan. Sebagai bagian dari media, Budhiana berharap bahwa Bappeda Jawa Barat melihat Pandemi Covid-19 ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk melakukan transformasi pembangunan ke arah digital. Sebagai sebuah institusi yang mengampu pembangunan Jawa Barat di pundaknya, Bappeda Jawa Barat harus

Tim GTPP Covid-19 Jawa Barat

Sebagai sebuah institusi yang mengampu pembangunan Jawa Barat di pundaknya, Bappeda Jawa Barat harus terus melakukan inovasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai perubahan zaman terus melakukan inovasi dan m e n ye s u a i k a n k e b i j a k a n s e s u a i perubahan zaman. Apalagi Jawa Barat adalah daerah yang sering dilihat sebagai panutan, beban tersebut menjadi semakin berat. Bukan hanya usaha untuk menjadi lebih baik dari daerah lain, namun juga lebih baik dari negara luar dan terutama dari Jawa Barat di masa yang lalu. Selain melalui konsep kolaborasi segilima pentahelix, tantangan pembangunan di era industri 4.0 adalah dengan digitalisasi dan laju distribusi informasi yang semakin cepat dan mudah. Hal ini harus diimbangi dengan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan, data dan informasi yang

valid dan aktual sebagai dasar penentuan kebijakan, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan yang cepat disertai peningkatan kualitas pendidikan. Momentum pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan

Penyerahan DIPA oleh Gubernur Jabar

pembangunan hendaknya mampu memudahkan seluruh proses perencanaan. Namun tantangan dalam proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara daerah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat serta sejumlah stakeholder didalamnya harus mampu dilaksanakan dengan maksimal.

BAPPEDA TA H U N

2 0 2 1

Melukis Masa Depan

MENAUTKAN

RUANG

PANDANG

erencanaan merupakan suatu p ro s e s u nt u k m e n e nt u k a n tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara itu di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Proses perencanaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga periode baik di Ditulis oleh Faizah Finur Fithriah

tingkat nasional maupun daerah. Periodisasi tersebut yakni; rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan periode 5 tahun, dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Seluruh rencana pembangunan tersebut tersinkronisasi baik di pemerintah pusat maupun daerah, demi tercapainya sinergitas perencanaan yang holistik dan inklusif. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Ta h u n 2 0 0 7 Te n t a n g R e n c a n a Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa RPJP Nasional ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen

bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Kick Oﬀ Meeting tahun 2021

Melukis Masa Depan

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, A D I L D A N M A K M U R ”. D a l a m mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, (2) Mewujudkan b a n g s a ya n g b e rd aya s a i n g , ( 3 ) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai dan Bersatu, (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, (6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, (7) Mewujudkan Indonesia m e n j a d i n e g a ra ke p u l a u a n ya n g mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan p e n t i n g d a l a m p e rg a u l a n d u n i a internasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut diturunkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

misi pembangunan nasional 2005-2025 Masyarakat Berakhlak

berbangsa berdaya saing

mendunia

masyarakat demokratis

negara & kepulauan

aman, damai bersatu

asri & lestari pemerataan & berkeadilan

Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Melukis Masa Depan

Dalam dokumen RPJPD tersebut dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 adalah: “DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI I N D O N E S I A”. P e r n y a t a a n V i s i pembangunan Provinsi Jawa Barat di atas, memiliki makna:

Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah;

Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut ditunjukkan pada 6 (enam) aspek kehidupan terutama aspek SDM, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

pembangunan yang berkelanjutan

Beberapa indikasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian visi tersebut, yaitu:

Melukis Masa Depan

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagai berikut: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing; Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;

Visi dan Misi : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sembilan misi tersebut yakni;

Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari; Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; Adapun Rencana Pembangunan Jangka Me n e n g a h Na s i o n a l ( R PJ M N ) m e r u p a k a n penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden.

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Melukis Masa Depan

R PJ M D P rov i n s i Jawa B a rat Ta h u n 2 0 1 8 -2 0 2 3 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2005-2025). Arah pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Kemandirian dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum menjalankan periode keempat pembangunan jangka panjang ini. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: “TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”. Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut; Jawa Barat Juara Lahir Batin berarti Pembangunan Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang berdaya saing dan mandiri. Inovasi berarti pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan p e m b a n g u n a n b e r k e l a n j u t a n . Ko l a b o r a s i b e r a r t i Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, wilayah, dan pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jawa Barat Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Provinsi Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar.

Melukis Masa Depan

Selain Masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertakwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tenteram, dan bahagia.

Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat, agar rakyat Provinsi Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan, perempuan Provinsi Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya

dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya serta dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat b a g i m a sya ra k at . Ke s e j a ht e ra a n s o s i a l j u g a mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten serta antar provinsi. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Melukis Masa Depan

100

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Ekonomi Kerakyatan yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Provinsi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tata kelola pemerintahan, good governance atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merepresentasikan good governance melalui penerapan Provinsi Cerdas (smart province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal. Perubahan Rencana Pembangunan Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilainilai sebagai prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Religius Bahagia Adil

Inovatif Kolaboratif

Melukis Masa Depan

Jawa Barat Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Kerakyatan dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

101

Melukis Masa Depan

102

Fase pembangunan Provinsi Jawa Barat pasca diterpa Pandemi Covid-19 mengalami sejumlah pelambatan. Sehingga mengharuskan merubah skala prioritas pembangunan. Kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Berikut 10 +1 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat:

11 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 - 2023

Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi

Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Gerakan Membangun Desa

Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan

Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Melukis Masa Depan

103

39 Program Juara Pesantren Juara

Olahraga Juara

Ibu dan Anak Juara

Gerbang Desa Juara

Mesjid Juara

Budaya Juara

Perguruan Tinggi Juara

Kota Juara

Ulama Juara

Sekolah Juara

SMK Juara

Pantura Juara

Kesehatan Juara

Guru Juara

Transportasi Juara

Pansela Juara

Perempuan Juara

Ibu dan Anak Juara

Logistik Juara

Melukis Masa Depan

104

39 Program Juara Energi Juara

Tanggap Bencana Juara

Petani Juara

Birokrasi Juara

Pariwisata Juara

Ekonomi Kreatif Juara

UMKM Juara

Lingkungan Juara

Buruh juara

Wirausaha Juara

Kelola Sampah Juara

Pasar Juara

Investasi Juara

APBD Juara Aparatur Sipil Negara (ASN) Juara BUMD Juara

GEDUNGMERDEKA

M U S E U M

Migran Juara

G E O L O G I

Melukis Masa Depan

105

Selain pengembangan programp ro g r a m p r i o r i t a s d i at a s , j u g a dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19 melalui program-program Jawa Barat Juara, meliputi: 1. Pesantren Juara; berupa program One Pesantren One Product (OPOP) suatu program dalam menciptakan, mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh setiap pesantren di Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan kemandirian pesantren. 2. Mesjid Juara; berupa pembangunan Masjid, dan pengembangan kredit masyarakat sejahtera. 3. Ulama Juara; berupa beasiswa bagi penghafal Al-Quran, dan peningkatan kapasitas ulama melalui pelatihan keterampilan Berbahasa Inggris. 4. Kesehatan Juara; berupa kunjungan dokter dan perawat kerumah-rumah warga, peningkatan fasilitas puskesmas, dan revitalisasi serta pembangunan rumah sakit.

Kegiatan Gerakan Cinta Zakat Jawa Barat

5. Perempuan Juara; berupa Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) merupakan sekolah u nt u k p e re m p u a n k h u s u s nya d i pedesaan. 6. Olahraga Juara; diselenggarakan melalui pendirian pusat-pusat olahraga di kabupaten/kota meliputi pembangunan atau revitalisasi pusat olahraga.

7. B u d aya Ju a ra ; s e b u a h u p aya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. 8. Sekolah Juara; merupakan salah satu program prioritas urusan pendidikan dimana penyelenggaraan program ditujukan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif di Provinsi Jawa Barat.

Melukis Masa Depan

106

9. Guru Juara; merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat. 10. Ibu dan Anak Juara; untuk m ew u j u d k a n a n a k j u a ra m e l a l u i pemenuhan hak anak di ruang publik. 11. Milenial Juara; sebagai upaya mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif untuk menjawab berbagai tantangan serta persaingan global. 12. Perguruan Tinggi Juara; merupakan wujud fasilitasi aktif pemerintah daerah untuk mendorong keberadaan Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Barat sebagai Center of Excellence and Inovation. 13. SMK Juara; dilaksanakan melalui revitalisasi SMK sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta link and match dengan industri dan penciptaan kewirausahaan dini. 1 4 . Tr a n s p o r t a s i J u a r a ; b e r u p a peningkatan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah.

15. Logistik Juara; diarahkan untuk mengefektifkan distribusi produk bahan pokok (konsumsi) sekaligus menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting di Provinsi Jawa Barat. 16. Gerbang desa juara; merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan Desa yang mandiri yaitu Desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakatnya. Inovasi program ini berupa One Village One Company (OVOC), Satu Desa Satu BUMDes, Desa Digital, Patriot Desa, Kampung Keluarga Juara, Desa Wisata, dan Sapa Warga.

17. Kota Juara; diarahkan sebagai perwujudan kawasan perkotaan yang modern, yang dilakukan melalui 1) Dukungan pengembangan ruang terbuka publik perkotaan; 2) Dukungan perencanaan dan penataan alun-alun kabupaten/kota melalui skema belanja modal maupun bantuan keuangan; 3) Pengembangan smart building pada kawasan tertentu (kampus/ perkantoran) melalui skema hibah. 18. Pantura Juara; sebuah bentuk peningkatan pembangunan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat sebagai kawasan industri. 19. Pansela Juara; dengan mengembangkan destinasi wisata, a k s e s i nf ra s t r u k t u r, p e m e k a ra n wilayah, dan peningkatan konektivitas antar desa. 20. Energi Juara; pengembangan penerapan energi baru dan terbarukan dan diversifikasi energi. 21. Nelayan Juara; diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan.

Melukis Masa Depan

22. Pariwisata Juara; rencana pembangunan terkait pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Jawa Barat. 23. Lingkungan Juara; peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat, peningkatan i n f r a s t r u k t u r s u m b e r d a y a a i r, konservasi hutan, dan pembangunan rendah karbon. 24. Kelola Sampah Juara; melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah. 2 5 . Ta n g g a p B e n c a n a J u a r a ; merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. 26. Ekonomi Kreatif Juara; diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sekaligus menangani masalah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. 27. Buruh juara; berupa beasiswa bagi anak buruh, pembangunan pemukiman

107

untuk buruh, dan revitalisasi lingkungan sekitar kawasan industri. 28. Industri Juara; diarahkan untuk meningkatkan produktivitas industri di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan nilai produksi yang mengarah pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. 29. Pasar Juara; diarahkan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat serta mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri. 30. Petani Juara; adalah petani perorangan dan keluarga yang mengusahakan salah satu atau beberapa usaha tani di sektor pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Serta mengembangkan program petani milenial yang mengembalikan para sarjana untuk mau mengolah lahan p e r t a n i a n m e l a l u i p e m a n f a at a n teknologi. 31. Umat Juara; berupa penguatan kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jawa Barat.

Penanganan Covid-19 di Jawa Baear

32. UMKM Juara; diarahkan untuk meningkatkan kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan dari usaha menengah ke usaha besar dengan digitalisasi UMKM, kolaborasi ekonomi kreatif antardaerah dan mengefektifkan peran serta pemangku kepentingan.

Melukis Masa Depan

108

33. Wirausaha juara; diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku usaha, terutama pelaku usaha pemula atau start-up, dengan mengefektifkan peran serta pemangku kepentingan. 34. Birokrasi juara; yakni upaya dalam meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas.

35. APBD Juara; adalah upaya optimalisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah melalui melalui inovasi teknologi. 36. ASN Juara; adalah upaya menciptakan ASN yang berkualitas melalui corporate-university, talent management/talent pool, e-aparatur, lelang jabatan, remunerasi berbasis kinerja dan beasiswa bagi ASN melalui pemberlakuan Sistem Merit secara 38. Migran Juara; adalah program penuh. perluasan kesempatan kerja ke luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia 37. BUMD Juara; yakni upaya untuk m e r e f o r m a s i B U M D d e n g a n (PMI) asal Provinsi Jawa Barat. menerapkan Good Coorporate Govermence, meningkatkan efektifitas dan efisiensi BUMD guna meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat.

39. Investasi Juara; diarahkan untuk meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Barat sebagai destinasi investasi terbaik nasional.

BAB IV

GALERI

BINGKAI

MASA

110

Galeri Bingkai Masa

APA KATA MEREKA

Galeri Bingkai Masa

111

112

Galeri Bingkai Masa

113

Galeri Bingkai Masa

114

POTRET DIBALIK

LENSA

Gedung Bappeda dari masa ke masa

Galeri Bingkai Masa

115

Bingkai Masa Pegawai Bappeda

Galeri Bingkai Masa

116

Bingkai Masa Pegawai Bappeda

Galeri Bingkai Masa

117

Bingkai Masa Pegawai Bappeda

118 Galeri Bingkai Masa

Galeri Bingkai Masa

119

Bingkai Masa Pegawai Bappeda

DARI KAMI Satrya Lasmana K

Yuraeka Dewi

Sejarah manusia bukan perihal siapa yang menciptakan. Melainkan apa yang diciptakan. Sebab nama akan terkikis roda sejarah. Namun karya, akan tetap kekal abadi hingga roda waktu terhenti. TABIK!

Selama bekerja di Bappeda, saya diajarkan pentingnya kerja sama dalam menyusun perencanaan dan pembangunan Jawa Barat. Semoga kerja sama ini akan membawa Bappeda menjadi lebih baik melalui inovasi dan kolaborasi. Bappeda Juara! Penulis

Penulis

Sapnah Rahmawati Saya merasa bersyukur telah menjadi bagian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari tempat ini saya banyak belajar betapa mulianya tugas ini. Bapak Yusuf Kalla pernah berkata bahwa suatu negara akan sukses jika direncanakan dengan matang dan detail. Tandanya perencanaan adalah ujung tombak dalam membangun negeri ini. Meski harus menguras tenaga dan pikiran, namun bagaimanapun juga menjadi ASN tandanya harus siap memikul pundak rakyat. Penulis

Faizah Finur Fithriah Merencanakan pembangunan di atas kertas dengan bermodal pengetahuan ala kadar ternyata akan jadi sangat berbeda jika ditambahkan pengalaman dari lapangan yang terhampar. Bappeda memberikan saya kesempatan tersebut, dan saya bersyukur karenanya. Penulis

Risma Irnisari

Maya Resty Andryana Bappeda memberikan kesempatan pada saya untuk belajar banyak hal dan saya yakin setiap perjalanan punya ceritanya masing-masing. Penulis

Ramadhan Setia Nugraha Ide, Sekecil apa pun, adalah emas. Dia bisa terus mengendap tanpa pernah ditemukan, atau bisa digali & dipergunakan. Maka tuangkanlah ide dengan berkarya. Dengan karya, sebuah ide terus hidup selamanya. Penulis

Bangga dan bersyukur. Bappeda membuka pikiran dan memantik semangat saya untuk terus berproses dan belajar. Karena sejatinya keberhasilan pembangunan adalah buah dari perencanaan yang adaptif dan kolaboratif. Editor

Nisrina Merencana arah pembangunan Jawa Barat ibarat mengukir kertas dengan jangka. Untuk mendapat guratan yang pasti, perlu kehati-hatian dan ketelitian. Bangga dan bersyukur bisa belajar dan berkarya di Kawah Candradimuka, Bappeda Jawa Barat. Peliputan

Pelopor Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Soehoed Warnaen (1972-1981)

UTON RAFEI (1981-1982)

ATENG SYAFRUDIN (1982-1987)

ARIFIN YOESOEF (1988-1997)

Peningkatan SDM di Sektor Pendidikan Jawa Barat AHMAD SOBANA (1997-1999)

Inisiator Tata Ruang Jawa Barat SETIA HIDAYAT (2000-2001)

Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah

Transformasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Tonggak Sistem Perencanaan Pembangunan

DUDUNG SUMAHDUMIN (2001-2002)

ABDUL WACHYAN (2002-2004)

AGUS RACHMAT (2004-2005)

Penguatan Peran Bappeda Provinsi di Era Reformasi SOEMIRAT (2005-2007)

3 5 9 11

Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Demogra

Penggagas Aglomerasi Wilayah Pengembangan

2 4 8 10 14

Pionir Pola Dasar Pembangunan Jawa Barat

Inovasi Pembangunan Multi Sektor

Prof. DENY JUANDA P (2007-2016)

Kolaborasi Pendanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan di Era Pandemi

M TAUFIQ BUDI S (2019-2020)

Ferry Sofwan (2020-Sekarang)

Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat YERRY YANUAR (2016-2019)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Jalan Ir. H. Juanda No.287 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40135