Perencanaan Anggaran dalam Hukum Keuangan Negara Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.
Pertemuan 2-3
CONTENT: Pengertian Keuangan Negara Hubungan antara Keuangan Daerah dengan Keuangan Negara Dasar Hukum Penganggaran Pergeseran Paradigma Penganggaran
Mengenal Anggaran Sektor Publik
Pengertian • Falsafah Keuangan Negara “The constitutional right which a nation possesses to authorize pub lic revenue and expenditure does not originates from the fact that t he members of the nation contribute the payments. This right is bas ed in a loftier idea. The idea of a sivereignty” By: Rene Stours
Hakekat APBN adalah KEDAULATAN • Pengertian Keuangan Negara “...adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai d engan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berup a barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan p elaksanaan Hak dan Kewajiban tersebut” UU 17/2003
Pengertian Keuangan Daerah: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban da erah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuat u berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut� UU 32/2004, penjelasan pasal 156 ayat 1
Perumusan Keuangan Negara menggunakan Pendekatan: 1. Pendekatan dari sisi Objek 2. Pendekatan dari sisi Subjek 3. Pendekatan dari sisi Proses 4. Pendekatan dari sisi Tujuan
Hubungan Keuangan Daerah Dengan Keuangan Negara Pasal 1 UUD 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesat uan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 b eserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi d alan daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pu sat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi dis ertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pen galokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut desentralisasi
PUSAT
dekonsentrasi Tugas pembantuan
DAERAH
Ruang Lingkup Keuangan Negara PERENCANAAN DAN PE NGANGGARAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PELAKSANAAN DAN PE NATAUSAHAAN
AKUNTANSI DAN PELAP ORAN
Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah UU 17/2003 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 PP 55/2005
PKD PP 58/2005 PERDA
Peraturan KDH
OMNIBUS REGULATIONS •PERMENDAGRI 13/2006 •PERMENDAGRI 59/2007
•PERMENDAGRI 20/2009 •PERMENDAGRI 59/2010 •PERMENDAGRI 21/2011 •PERMENDAGRI 22/2011
Pergeseran Paradigma Penganggaran
Traditional Based Budgetting
Performance Based Budgetting
Planning Programing Based Budgetting
Zero based Budgetting
Traditional Budgeting System •
menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemiki ran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakuk
an untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peny usunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk bel anja/pengeluaran •
perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungj awaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pospos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengelua ran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas ja tah tiap-tiap departemen/lembaga
Traditional Budgeting System •
Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kuitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana te lah digunakan secara efektif/efisien atau tidak. Mula-mula pe merintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen lemb aga kemudian setiap departemen/lembaga mengambil jatah da na tersebut dan menggunakannya untuk melaksanakan kegiat
an sampai habis. Setelah dana tersebut habis dipakai, setiap departemen/lembaga melaporkan bahwa dana tersebut sudah dipakai. Jadi tolok ukur keberhasilan anggaran tersebut adal ah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran tersebut seimb
ang (balance) maka anggaran tersebut dapat dikatakan berh asil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berart i anggaran tersebut gagal
Performance Budgeting System •
berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia unt uk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanak a. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan k epada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di da lam “Traditional Budget, tetapi juga didasarkan kepada tuju an-tujuan atau rencana-rencana tertentu yang untuk pelak
sanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut haru s dijalankan secara efektif dan efisien •
bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dulu mengenai r encana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang a kan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar dig
unakan secara efektif dan efisien
Performance Budgeting System •
Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan (management control), sehingga dalam sistem ini efisiensi pe
nggunaan dana diperiksa, juga hasil kerjanya. Pengelompok an pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah d itetapkan suatu tolok ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem i ni adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akunt ansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pe
ngeluaran dana •
Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah perform ance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu deng
an menggunakan dana secara efisien
Planning Programming Budgeting •
perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan prog ram. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhad
ap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek mau pun dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran did asarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang ak an datang.
•
penyusunan PPBS melalui beberapa tahap sebagai berikut: 1. Menentukan tujuan yang hendak dicapai; 2.Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu; 3.Melihat prospek perkembangan yang akan datang; 4.Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. 5.Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan 6.Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah da na yang diperlukan untuk melaksanakan program-program
Planning Programming Budgeting •
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS: 1. dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan progra
m secara terpadu 2.dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lal u maupun informasi masa yang akan datang yang relevan de ngan kebutuhan penyusunan rencana dan program
3.Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sam pai selesainya pelaksanaan rencana dan program.
Zero Based Budgeting • sistem penganggaran yang didasarkan pad a perkiraan kegiatan tahun yang bersangk utan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu • mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegi atan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu
Mengenal Anggaran Sektor Publik • Anggaran: merupakan pernyataan mengengenai es timasi kinerja yg hendak dicapai selama periode wa ktu tertentu yg dinyatakan dlm ukuran finansial. • Penganggaran: proses/metoda untuk mempersiapk an anggaran. • Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program/akti vitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik meru pakan suatu rencana finansial yang menyatakan: berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan b erapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).
Mengenal Anggaran Sektor Publik PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu mene ntukan tingkat kebutuhan masyarakat Pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang d imiliki pemerintah adalah uang rakyat Anggaran menunjukan rencana pemerintah untuk mem belanjakan uang rakyat tersebut • Anggaran sektor publik penting karena beberapa ala san, yaitu: • Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk men garahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin ke sinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masya rakat. • Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus b erkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbat as. • Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemeri ntah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:
(1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik
Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Anggaran sebagai alat perencanaan diguna kan untuk: • merumuskan tujuan serta sasaran kebij akan agar sesuai dengan visi dan misi y ang ditetapkan, • merencanakan berbagai program dan ke giatan untuk mencapai tujuan organisas i serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, • mengalokasikan dana pada berbagai pr ogram dan kegiatan yang telah disusun, dan • menentukan indikator kinerja dan tingk at pencapaian strategi.
Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (me mbatasi kekuasaan) eksekutif. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk mengh indari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (mi
sappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain y ang bukan merupakan prioritas •
Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat car a, yaitu:
•
Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
•
Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable varia
nces); •
Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians;
•
Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikut nya
Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) • Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pem erintah digunakan untuk menstabilkan ekon omi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. M elalui anggaran publik tersebut dapat diket ahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehin gga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan
estimasi ekonomi.
Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool) anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk k omitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas pen ggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dala m lingkungan eksekutif Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. K inerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang b erhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah
ditetapkan
Anggaran Sebagai Alat Motivasi • Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mem otivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara e konomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu ren dah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Anggaran Sebagai alat untuk Menciptakan Ruang Publik • Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan
Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan ha rus terlibat dalam proses penganggaran publik.
Terima Kasih...