TANGGUNGJAWAB MUTLAK Dyah Ochtorina Susanti, SH., MHum
Universitas Jember Fakultas Hukum Jember 2012
Pengertian Tanggungjawab Mutlak ď Ž
Adalah suatu tanggungjawab hukum yang dibebankan kepada pelaku PMH tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur perbuatan kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelaku dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan.
ď Ž
Dalam ilmu hukum, suatu tanggungjawab mutlak sering diperuntukkan tidak terhadap fakta-fakta biasa dan normal, tetapi diterapkan terhadap fakta-fakta sebagai berikut: 1. Terhadap benda-benda atau aktivitas yang luar biasa (extraordinary). 2. Terhadap eksistensi benda atau aktivitas yang merupakan pengecualian (exceptional) dari hal yang biasa. 3. Terhadap eksistensi benda atau aktivitas yang abnormal.
ď Ž
Di samping hal-hal diatas, faktor-faktor berikut ini juga sangat dominan untuk menentukan apakah suatu tanggungjawab mutlak dapat diberlakukan. Adapun faktorfaktor tersebut adalah: 1. Tempat dimana hal tersebut terjadi. 2. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 3. Kesanggupan secara alami. 4. Penerimaannya untuk suatu tujuan tertentu.
HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK 1. Tanggungjawab Mutlak karena hewan piaraan
2. 3.
4. 5.
pada umumnya. a. Hewan yang menerobos b. Hewan yang tidak menerobos Tanggungjawab Mutlak dalam hubungan dengan api. Tanggungjawab Mutlak dalam kaitannya dengan benda dan atau aktivitas yang berbahaya. Tanggungjawab Mutlak Karena Energi Nuklir, Roket dan Pesawat Terbang. Tanggungjawab Mutlak Majikan.
Penerapan “Tanggungjawab Mutlak� Dalam Tata Hukum Indonesia Indonesia juga mengenal semacam tanggungjawab tanpa kesalahan (tanggungjawab mutlak) dalam arti yang terbatas, sebagaimana yang terlihat dalam pasal 1367 BW, pasal 1368 BW, yakni dengan model-model tanggungjawab sebagai berikut: 1. Tanggungjawab guru terhadap tindakan muridnya. 2. Vis Maior, yakni tanggungjawab orang tua terhadap perbuatan anaknya. 3. Tanggungjawab kepala tukang/mandor terhadap para tukang dibawah pengawasannya.
4. Tanggungjawab majikan atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau tanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang miliknya/piarannya. 5. Res Ruinosa, yakni tanggungjawab pemilik gedung atas robohnya gedung tersebut.