TEORI RES IPSA LOQUITUR Oleh: Dyah Ochtorina Susanti
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER 2012
Doktrin Res Ipsa Loquitur, dalam bahasa Inggris berarti “The Thing Speaks For Itself”, yang dalam bahasa Indonesia terjemahan harfiahnya adalah “benda tersebut yang berbicara”. Teori ini hanya relevan digunakan terhadap kasus-kasus PMH yang disebabkan oleh faktor kelalaian
Doktrin Res Ipsa Loquitur merupakan suatu doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu PMH dalam bentuk kelalaian dalam kasuskasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik diri sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan PMH tersebut.
ď Ž
Doktrin Res Ipsa Loquitur bertujuan untuk mencapai keadilan, di mana pihak korban dari PMH dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kelalaian, apalagi jika bukti-bukti dari PMH tersebut cukup baik aksesnya kepada pelaku atau dalam kontrol pihak pelaku, tetapi sangat sulit diakses oleh korban, dan karenanya tidak adil jika pihak korban yang harus menanggung sendiri akibat dari perbuatan yang sebenarnya merupakan kelalaian dari pihak lain.
ď Ž
Doktrin Res Ipsa Loquitur berjalan seiring dengan doktrin pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) dan juga dengan doktrin tanggungjawab mutlak (strict liabililty), meskipun diantara ketiganya terdapat perbedaan. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Doktrin Pembuktian Terbalik: Yang ditekankan adalah kewajiban pembuktian dari pihak yang disangka sebagai pelaku.
2. Doktrin Res Ipsa Loquitur: Yang ditekankan adl. Penunjukkan fakta kejadian oleh korban, meskipun diberikan hak kepada pihak yang disangka sebagai pelaku untuk membuktikan ketidakbersalahannya. 3. Doktrin Tanggungjawab Mutlak: Yang ditekankan adl. Penunjukkan fakta kejadian oleh korban dan tanggungjawab oleh pihak yang disangka sebagai pelaku, tanpa diberikan hak kepada yang disangka sebagai pelaksana untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
Syarat Berlakunya Doktrin Res Ipsa Loquitur 1. Harus dibuktikan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian dari pihak pelakunya. 2. Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga. 3. Pada kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya. 4. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban. 5. Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif).
Konsekuensi Yuridis dari Berlakunya Doktrin Res Ipsa Loquitur 1. LEBIH MEMBERIKAN KEADILAN Ketidakadilan yang banyak terjadi dalam pembuktian di pengadilan, dapat diterobos dengan adanya doktrin ini, yakni dengan memindahkan beban pembuktian (pembelaan tidak bersalah) kepada pihak pelaku perbuatan, sementara pihak korban tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku, tetapi cukup membeberkan akibat yang terjadi terhadapnya dan bagaimana sampai akibat tersebut terjadi serta membuktikan bahwa biasanya akibat seperti itu baru terjadi jika ada kelalaian dari pelaku PMH tsb.
2. MERUPAKAN PRESUMSI KELALAIAN Artinya, dengan hanya membeberkan suatu akibat dan fakta yang menimbulkan akibat tersebut, oleh hukum telah dipresumsi bahwa pihak yang disangka pelaku PMH,dianggap telah melakukannya dengan kelalaian, tanpa korban perlu membuktikan kelalaian tersebut. 3. MENJADI BUKTI SESUAI SITUASI DAN KONDISI Pihak korban hanya membuktikan fakta dan kondisi (circumstantial evidence) disekitar kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut, dengan manarik kesimpulan-kesimpulan tertentu dan membiarkan fakta itu sendiri yang berbicara.
4. MEMAKSA PELAKU UNTUK MENJELASKAN KEJADIAN YANG SEBENARNYA. Salah satu pertimbangan mengapa doktrin ini diberlakukan adl. Karena pihak pelaku PMH lebih banyak mengetahui dan banyak akses untuk membuktikan apa sebenarnya yang terjadi mengenai kejadian tersebut. Dia pula yang memiliki banyak saksi atau alat bukti lainnya, karena itu dalam keadaan yang demikian sepantasnyalah jika oleh hukum digiring untuk menjelaskan kejadian tsb, dengan cara membebankan pembuktian seandainya dia tidak bersalah. 5. KONSEKUENSI TERHADAP PELAKU GANDA Dalam kasus-kasus tertentu, salah satu atau lebih dari pelaku dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum, meskipun korban tidak dapat menunjukkan siapa diantara mereka yang bersalah dan melakukan tindakan tersebut. Adalah kewajiban dari pihak yang disangka sebagai pelaku untuk membuktikan bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah atau bahkan tidak melakukan tindakan tersebut.
Agar Doktrin Res Ipsa Loquitur dapat diterapkan terhadap kasus pelaku ganda, maka ada syarat yuridis sebagai berikut: 1.
2.
3.
Memenuhi persyaratan standart untuk diterapkan doktrin Res Ipsa Loquitur. Memenuhi persyaratan tambahan untuk kasus pelaku ganda, yaitu terdapatnya hubungan “rekan profesional� (profesional collages) antara sesama pelaku. Memenuhi persyaratan tambahan untuk kasus pelaku ganda, berupa syarat bahwa semua mempunyai kewajiban (duty) untuk menjaga keamanan atau kesehatan dari korban
Kedudukan Doktrin Res Ipsa Loquitur Dlm Tata Hukum Indonesia Doktrin Res Ipsa Loquitur dlm tata hukum Indonesia merupakan bagian dari alat bukti persangkaan --- Lihat 1915 KUHPerdata. Lihat pasal 1922 KUHPerdata