EXPEDISI E D I S I I V O KTO B E R 2 0 1 4
MEMBANGUN
B U D AYA
KRITIS
Dana Makrab Dikurangi, Bentuk Pembatasan Kegiatan Mahasiswa
SURAT PEMBACA Pilkada DPRD, BEM-KM Jangan Diam!
JUM'AT (26/9), dengan melakukan voting, DPR memutuskan pilkada me lalui DPRD. Ini merupakan kemunduran demokrasi Indonesia semenjak refor masi. Nampaknya mahasiswa kembali menemukan musuhnya, yaitu DPR. Perlu kiranya mahasiswa waspada dan kritis terhadap kebijakan anggota dewan. ya mempertanyakan fungsi BEMSa KM sebagai representasi mahasiswa UNY, yang kurang responsif menanggapi permasalahan pilkada. Jelas-jelas bila kita melihat jalannya sidang, sarat akan dealdeal politik yang jauh dari kepentingan rakyat, jadi harus dikritisi. BEM-KM harus melakukan kajian dan menentukan sikap. Bila perlu mereka harus mengoordinasi gerakan menolak pilkada melalui DPRD, turun ke jalan atau gerakan di media sosial, kita tun
jukkan bahwa mahasiswa UNY adalah garda terdepan demokrasi. jangan sampai mengabaikan permasalahan yang dialami oleh bangsa sendiri. Nurus Sarofa Reporter LPMT Fenomena UNY.
Layanan Wifi UNY Belum Optimal
UNY menjadi dambaan para lulusan SMA/SMK/sederajat dengan berbagai keistimewaan dan keunggulannya. Ber bagai fasilitas disajikan bagi mahasiswa nya, namun fasilitas-fasilitas tersebut di rasa masih jauh dari sempurna. Beberapa mahasiswa menyayangkan hal tersebut, karena harapan mereka fasilitas yang diberikan dapat memudahkan aktivitas akademiknya di kampus. Salah satu fasilitas yang dianggap kurang memuaskan adalah layanan wifi UNY (yang biasa disebut YSU). Mahasis wa menganggap sistem yang digunakan
EDITORIAL Tolak Pembatasan Kegiatan Mahasiswa! DEKANAT melakukan tindakan pengekangan aktivitas mahasiswa yang terwadahi dalam himpunan ma hasiswa (hima) dengan pengurangan dana makrab, malah kata mereka dana makrab sebenarnya tahun ini tidak ada. Pengurangan dana malam ke akraban (makrab) yang dilakukan oleh ketujuh dekanat di UNY sangat memberatkan bagi hima. Pada tahun-tahun sebelumnya dana yang diberikan untuk kegiat an makrab mahasiswa baru (maba) adalah Rp150.000 tiap maba. Ke nyataannya tahun ini dana itu harus dibagi dua, pertama untuk makrab dan kedua untuk program softskill. Pengurangan dana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan trans parasi dana inilah yang juga diper tanyakan di beberapa fakultas. Hal itu membuat panitia makrab kelabakan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana makrab yang sebenarnya telah dipersiapkan pada rapat kerja (raker) awal hima, namun semua menjadi berantakan karena pembe ritahuan yang mendadak di tengah masa kepengurusan. Dana makrab tiap maba adalah Rp75.000, itupun jika proposal disetujui, jika tidak di setujui maka akan lebih minim dana
2
yang dapat dicairkan. Kegiatan softskill merupakan alasan utama pengurangan dana ma krab. Perlu diketahui bahwa dana maba 2014 dipergunakan untuk angkatan tahun 2012 yang diharus kan mengikuti softskill Kewirausaha an, angkatan tahun 2013 diharuskan mengikuti softskill Kepemimpinan, dan angkatan 2014 akan dilatih soft skill Kreativitas oleh pihak fakultas, yang nyatanya sampai saat ini (14/10) belum dibentuk kepanitiannya. Setidaknya makrab jangan dipan dang sebelah mata oleh pihak birokrat, seberapa besar fungsinya kepada ma ba, tergantung daya tangkap maba sendiri. Setidaknya, dengan makrab maba jadi mengetahui bagaimana kondisi hima beserta anggota-anggota nya, struktur organisasi jurusan, dan dosen yang mengampu dalam jurusan nya. Relasi pun dapat dibangun dari makrab, dengan begitu pengkaderan hima akan berjalan. Softskill sendiri sebenarnya bisa dikonsep dalam acara makrab dengan kreatif dan inovatif. Tentunya dengan pendanaan yang penuh agar dapat berjalan baik. Redaksi
cukup rumit, yaitu mahasiswa harus mendaftarkan perangkatnya terlebih dahulu untuk dapat mengakses internet melalui wifi UNY. Perangkat yang dapat didaftarkan oleh setiap mahasiswa pun hanya satu, sehingga tidak membuat mereka leluasa memanfaatkan fasilitas tersebut. Layanan wifi UNY juga dirasa belum optimal karena tidak dapat di jangkau di beberapa gedung kuliah dan beberapa area kampus. Meidiala Meisha M. PBSI 2013
Kebijakan Makrab UNY Dipertanyakan
KEBIJAKAN yang dikeluarkan oleh UNY bahwa semua fakultas di UNY tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan makrab bagi maba yang dilaksanakan dalam 2 hari. Menurut kebijakan yang telah dikeluarkan, makrab diganti dengan siang keakraban (sikrab). Dalam sikrab, seluruh kegiatan keakraban maba ini hanya berlangsung dalam satu hari dan tidak menginap. Namun, hal ini berbeda dengan makrab Fakultas Ilmu Sosial, ada beberapa prodi yang dapat menginap, seperti Prodi Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Geografi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa kegiatan keakraban itu diizinkan oleh kaprodi jurusan yang bersangkutan? Lantas apakah kebijakan tersebut hanya sekadar wacana untuk menghilangkan image jelek UNY? Lalu bagaimana dengan konsekuensi yang diberikan oleh jajaran rektorat kepada jurusan yang melakukan kegiatan keakraban selama 2 hari? Muhammad Azmi Pendidikan Sejarah 2013
SEMPIL + Tidak adanya makrab karena UKT - UKT bikin ulah lagi Pimpinan Proyek Arfrian Rahmanta | Sekretaris Mariyatul Kibtiyah | Bendahara Eny Yuly D. | Redaktur Pelaksana Triana Yuniasari | Redaktur Arfrian Rahmanta, Mariyatul Kibtiyah, Muhammad Aziz D., Muhammad Fahrur S., Rohmana Sulik, Triana Yuniasari, Winna Wijayanti | Reporter Arfrian, Kibti, Milda, Prima, Triana, Winna | Redaktur Foto Imam Ghazali | Artistik Prima Abadi S, Rohmana Sulik, Ubaidillah Fatawi | Produksi Muhammad Fahrur S. | Iklan Muhammad Aziz D., Winna Wijayanti | Tim Polling Anggun Mita T.K., Hafid Mutaki, Mayta Cahyani | Sirkulasi Abdy Bani Y. | Alamat Gedung Student Center Lt. 2 Karangmalang Yogyakarta 55281 | Email lpm_ekspresi@yahoo.com | Web ekspresionline.com | Redaksi menerima artikel, opini dan surat pembaca. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah isi.
EDISI IV | OKTOBER 2014
SENTRA
Pengurangan Dana Makrab, Panitia Kewalahan Dana makrab yang biasanya Rp150.000,00 per maba kini berkurang akibat penerapan UKT. Makrab di beberapa fakultas tidak lagi diperbolehkan menginap.
A
kibat Uang Ku l i a h Tunggal (UKT) yang telah diterapkan oleh UNY sejak tahun 2013 yang lalu, membuat dana untuk malam ke akraban (makrab) mengalami pengu rangan, bahkan ditiadakan. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Dekan III (WD III) FIS, Dra. Rr. Terry Irenewaty, M.Hum., " Tidak ada pemotongan dana. Dengan UKT tidak ada dana keakraban. Sejak tahun 2012 memang sudah tidak ada dana untuk keakraban. Salah asumsi jika sampai Anda bilang ini pemotongan dana," jelasnya. Tetapi dampak dari tidak adanya dana untuk makrab baru terjadi di tahun 2014 ini. Sejak tahun 2012 ha nya ada dana softskill yang sejak tahun 2012 juga, dana tersebut digunakan untuk kegiatan makrab. Terry juga me nambahkan, karena UKT tiap mahasiswa yang berbeda-beda membuat keuangan UNY belum stabil dan diperkirakan akan stabil pada 4 sampai 5 tahun lagi. Dana tahun lalu untuk makrab adalah Rp150.000,00 per mahasiswa baru (maba), sedangkan untuk tahun ini dana makrab mengalami pengura ngan di beberapa fakultas. Terry sendiri mengatakan bahwa untuk tahun ini da na makrab hanya ada Rp50.000,00 per maba, dana tersebut sebenarnya juga bukan dana tersendiri untuk makrab, melainkan uang yang diambilkan dari dana softskill, "Tidak ada istilah pemo tongan, malah kami, WD III, WD II, dan WD I, sepakat menyisihkan dana untuk keakraban sebesar Rp50.000,00 untuk satu hari saja kegiatannya,” jelasnya. Se m en t a r a itu, WD III FBS, Dr. Kun Setyaning Astuti, M.Pd., me ngatakan bahwa jika saat makrab, dana untuk satu maba adalah Rp150.000,00 sedangkan sekarang makrab sudah men jadi siang keakraban (sikrab), maka dana untuk sikrab tentunya tidak sama jum lahnya dengan dana kegiatan makrab, "Rasionalnya, ketika keakraban dilak sanakan 2 hari itu membutuhkan dana Rp150.000,00 per maba, maka kegiatan 1
OKTOBER 2014 | EDISI IV
Doc: Istimewa
Maba Ilmu Sejarah sedang melakukan pentas seni Tari Kecak Bali di acara makrab pada hari sabtu, tanggal 18 oktober 2014.
hari adalah Rp75.000,00," ungkapnya. Di lain pihak, Ketua DPM FBS tahun 2014, Septianto Hutama Putra, menga takan, “Semenjak UKT, tidak ada dana untuk makrab, adanya uang untuk soft skill ,yaitu leadership, kreativitas, dan wirausaha. Dana makrab sekarang hanya Rp75.000,00 per maba, ya karena dipo tong untuk ketiga agenda tersebut.” Pengurangan Dana Membuat Panitia Kewalahan “Hima-hima di FBS sebenarnya telah bicara kepada saya bahwa sudah ada rencana kegiatan makrab yang jauh-jauh hari telah disusun seperti yang diingin kan. Yaitu untuk membentuk kultur akrab dengan kakak angkatan, tetapi setelah adanya keputusan ini, mereka kesusahan membentuk konsep yang pas sesuai esensi makrab yaitu mengakrab kan, karena maba harus tahu seluk-beluk jurusannya. Apalagi ormawa (hima) sen diri, di situ mereka mencari bibit-bibit penerusnya, kaderisasi, agar hima itu terus berjalan,” ungkap Septianto. Oleh sebab pengurangan dana itu, kegiatan yang telah disusun oleh pa
nitia harus diubah karena tidak sesuai dengan anggaran dana yang tersedia. “Ini yang saya sayangkan dari dekanat, khususnya WD III, sepertinya agendaagenda yang disusun rapi dan sistematis itu kurang diakui, kurang diperhatikan, dan selalu dianak-tirikan oleh mereka,” lanjutnya. Hal senada juga dikatakan oleh Roghib Mahsyun Ridho, Ketua Hima PBSI. "Sangat disesali pemberitahuan yang mendadak, kami jadi bertanyatanya setelah pemotongan itu, dengan dana yang Rp75.000,00 tergantung pada kegiatan yang akan diadakan ma hasiswa," ungkapnya. Sedangkan Terry berpendapat bahwa kalau mahasiswa membuat program kerja seharusnya fleksibel, sehingga jika ada peraturan baru dari birokrat dapat menyesuaikan dengan baik. Salah satu panitia makrab Ilmu Sejarah yang tidak mau disebutkan na manya mengatakan bahwa pengurangan dana sangat memberatkan untuk ke panitiaan makrab tahun ini. “Panitia paling susah dengan makrab tahun ini.
3
SENTRA Dari keperluan sewa tempat, keper luan makanan, benar-benar memeras otak. Kalau tahun kemarin kan hanya terkendala dengan perizinan, sekarang tidak hanya terkendala perizinan tetapi ditambah juga dengan masalah dana,” cetusnya.
Doc: Istimewa
Kurangnya Transparansi Dana Sampai awal bulan Oktober belum ada penjelasan terkait transparansi dana untuk kegiatan softskill terse but. “Transparansi dana terkait ketiga agenda softskill dari dekanat belum ada, karena hingga awal Oktober kepa nitiaan acara softskill belum dibentuk. Transparansi dana tentang uang maba yang masuk untuk raker hima mau pun untuk acara dekanat juga belum ada hingga awal Oktober ini,” jelas Septianto. Menurut Septianto, pengangga ran dana untuk makrab ini tidak se banding dengan anggaran dana acara Dies Natalis UNY ke-50 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. “Lo gikanya begini, kemarin ketika Dies Natalis UNY ke-50 itu bisa mengada kan berbagai macam agenda dengan dana ratusan juta lebih. Akan tetapi untuk kepentingan mahasiswa sendiri mengapa tidak bisa menganggarkan?” terangnya. Sedangkan akibat dari pengurangan dana itu, ada penarikan dana kepa da mahasiswa untuk pembuatan kaos
makrab. “Penarikan dana untuk pembu atan kaos saja,” lanjut Septianto. Penarikan dana kepada maba juga dilakukan di Prodi Ilmu Sejarah untuk
"Semenjak UKT, tidak ada dana untuk makrab, adanya uang untuk softskill " menutupi kekurangan dana. Salah satu panitia mengatakan, “Kalau pembatasan kegiatan kami sudah tahu, ini malah ke dana, sampai-sampai Hima Ilmu Sejarah harus memungut dana dari maba sebesar Rp20.000,00 per maba tetapi dengan persetujuan maba juga, tidak hanya se pihak dari kita.” Makrab Jadi Sikrab Malam keakraban yang biasanya di lakukan dua hari satu malam sekarang harus berganti menjadi siang keakraban (sikrab). Di FBS misalnya, untuk menca irkan dana dari dekanat, judul kegiatan yang tertera pada proposal kegiatan tidak boleh menggunakan kata "makrab". Kata “makrab” harus diganti dengan kata lain dan harus ditambah dengan kata “kepe mimpinan” atau “leadership”. Septianto mengatakan, "Nah untuk nama makrab, itu dari pihak deka nat tidak memperbolehkan ada kata “makrab” di proposal yang diajukan. Harus diganti dengan “keakraban” atau “sikrab”. Selain itu harus ditambah kata “leadership” dalam judul proposal ter sebut. Agar dapat diakui oleh dekanat sehingga dananya cair secara maksimal, yaitu Rp75.000,00 per maba," ujarnya. Septianto mengatakan bahwa hal terse but sudah dijelaskan oleh WD II FBS, Dr. Widyastuti Purbani, MA., saat dila kukan mediasi terkait makrab dengan para pengurus Ormawa FBS pada 15 September 2014 yang lalu. Peraturan tersebut ternya ta tidak hanya berlaku di FBS saja. Di FIS, terjadi insiden pemulangan maba ketika ke giatan makrab tengah berlang sung, yakni makrab Prodi Ilmu Sejarah. Menurut panitia, kegi atan tersebut seharusnya me nginap tetapi tidak mendapat kan ijin dari Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Sejarah, H. Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum.
Maba Dipulangkan Saat Makrab Makrab Ilmu Sejarah yang dilak sanakan pada 18 Oktober 2014 lalu, dipulangkan oleh kaprodinya. Pemu langan maba tersebut karena panitia makrab memalsukan rundown acara demi mendapatkan ijin kegiatan makrab dari kaprodi. Pemalsuan terpaksa dilakukan karena pembatasan waktu kegiatan ke akraban yang tidak boleh menginap. Me nurut informasi yang berhasil dihimpun, pemulangan maba dan panitia makrab terjadi setelah Kaprodi Ilmu Sejarah mengunjungi tempat mereka makrab di KP4 UGM, Sleman. Kunjungan dan pantauan tersebut dilakukan pada pukul 20.00 WIB, lantas pada waktu itu juga memberikan perintah kepada panitia dan maba untuk segera pulang. “Karena dari atas (kaprodi,-red.) tidak mengizinkan ya bagaimana lagi? Kami pasrah, panitia juga ada salahnya sih, seperti memalsukan rundown kegiat an, tetapi itu juga karena pembatasan. Kami ingin sedikit melawan, toh kegiatan itu pun sudah diberi restu oleh beberapa dosen kami, walaupun tidak secara ter tulis, itu juga salah kami,” ungkap salah satu panitia yang tidak mau disebutkan namanya. Pemalsuan rundown yang dilakukan panitia dilakukan karena mahasiswa, baik panitia maupun maba, menginginkan kegiatan keakraban dengan bermalam. Panitia pun sudah mempersiapkan acara dari segi keamanan. “Secara jujur dari panitia dan maba ingin menginap. Karena sebenarnya kita sudah siap secara kea manan dan konsekuensi-konsekuensinya. Namun pihak atas saja yang tidak percaya kepada kami. Akhirnya ya, maba dibawa kembali ke FIS, dan setelah dilakukan negosiasi kami boleh tidur di Pusat Ke giatan Mahasiswa (PKM). Kami sebe narnya kasihan pada maba,” lanjutnya. Se m en t a r a itu, H. Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Sejarah hingga berita ini diturunkan tidak dapat ditemui dan dimintai ketera ngan terkait pemulangan maba ini. Rohmana Sulik Arfrian, Milda,Triana
WD III FBS, Dr. Kun Setyaning Astuti, M.Pd sedang menyambut acara di Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS)
4
EDISI IV | OKTOBER 2014
POLLING
Kegiatan Makrab Perlu Diadakan
K
egiatan malam ke akraban (makrab) yang bert uj ua n untuk memperkenalkan orientasi masing-masing jurusan serta wadah untuk mengakrabkan sesama ma hasiswa baru, antara maha siswa baru dan mahasiswa lama, dan antar mahasis wa baru dengan dosen kini tengah mendapat perhatian lebih di kalangan mahasis wa. Yakni terkait dengan kebijakan baru mengenai kegiatan tersebut. Kebi jakan baru itu menyangkut masalah anggaran kegiat an, durasi pelaksanaan ke giatan, nama kegiatan, dan adanya kegiatan softskill sebagai kegiatan tambahan. Hal tersebut membuat panitia makrab harus meng ubah beberapa agenda yang telah biasa mereka laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Di beberapa jurusan bahkan harus menarik iuran dari para mahasiswa baru. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena adanya perubahan alokasi anggaran dari pihak birokrasi. Sebagai gantinya, anggaran makrab yang dipotong terse but dialokasikan pada kegiatan softskill. Di beberapa fakultas, kegiatan makrab juga tidak diperbolehkan menginap, jadi hanya dari pagi sampai malam. Akan tetapi dengan adanya kegiatan softskill yang dapat diintegrasikan dengan kegiat an makrab, maka memungkinkan maha siswa untuk melakukan kegiatan tersebut dengan menginap. Keluarnya kebijakan
Agenda Makrab Sudah Baik
tersebut dikarena adanya tindakan yang kurang edukatif dari salah satu jurusan ketika pelaksanaan makrab tahun lalu. Perubahan kebijakan tersebut membuat panitia makrab harus mengatur ulang strategi kegiatan makrab yang telah biasa mereka laksanakan tiap tahunnya. Tanggapan mahasiswa terhadap per masalahan itu pun beragam. Untuk itu, tim EXPEDISI melakukan polling untuk mengetahui pendapat dan respon maha siswa terhadap kebijakan tentang kegiat an makrab yang baru tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode accidental, yaitu mem berikan angket secara langsung kepada responden Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan masingmasing lima pertanyaan dan lima per nyataan. Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. dengan menggunakan sampling error sebesar 5%. Dari rumus tersebut dipoleh sebesar 394 sampel yang mewakili dari jumlah total 26.864 mahasiswa UNY
i 3% t T 5, nga Sa
ju
% ,1 u 59 etuj S
tu % e ,3 k S 16 ida T
u
uj
et
S % at 14 ang S
Sulik | Ekspedisi
per 29 September 2014. Berd as arkan ang ket yang disebar ter seb ut, men unjukk an bahwa 89,3% respon den pernah mengikuti kegiatan makrab, dan hanya 9,9% saja yang mengaku tidak meng ikuti kegiatan makrab di jurusannya, sedangkan 0,8% tidak menjawab. Mengenai manfaat dari kegiatan makrab, 84,5% responden merasakan manfaat dari kegiatan makrab tersebut, sedang kan 14% tidak merasa kan manfaatnya, 1,5% tidak menjawab. D a l a m k eg i a t an makrab tersebut, sebanyak 9,6% responden mengaku mengalami per peloncoan ketika mengikuti kegiatan makrab, sedangkan 89,7% lainnya tidak mengalami perpeloncoan, dan 1,3% res ponden tidak menjawab. Pertanyaan mengenai penarikan dana untuk kegiatan makrab dari panitia diperoleh hasil, yakni 36,5% responden mengalami penarikan dana, 62,2% tidak mengalaminya, dan 1,3% lainnya tidak menjawab. Dilihat dari sisi agenda atau acara ketika makrab, 14% koresponden sangat setuju dan menganggap agenda ketika makrab sudah baik, 59,1% responden setuju. Adapun 5,3% responden sangat tidak setuju dan 16,2% tidak setuju. Sedangkan 5,3% koresponden tidak menjawab. Dari segi kemanfaatan diadakannya kegiatan makrab tersebut, 7,4% respon den sangat tidak setuju bahwa kegiat an makrab tersebut bermanfaat, 9,1% responden tidak setuju. Adapun 45,9% responden lainnya setuju bahwa kegiat an makrab tersebut bermanfaat, 33,8% bahkan sangat setuju, 3,8% responden tidak menjawab. Arci | Expedisi
Tim EXPEDISI
ju
etu
kS
da
OKTOBER 2014 | EDISI IV
5
PERSEPSI
Kurikulum 2013, Gagal?
S
ejatinya pendidikan adalah hak se mua warga negara, dan negaralah yang berkewajiban menyelengga rakannya. Untuk mewujudkan itu, pe merintah berusaha merumuskan suatu kurikulum pendidikan yang bersifat nasional. Namun yang ironis, hingga 69 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia belum mempunyai kurikulum nasional yang baku. Ia masih terus ber ubah, bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap ganti pemerintahan, ganti pula kurikulumnya. Menurut Pasal 3 UU No. 20 Sisdiknas Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seharusnya meru juk dari Undang-undang tersebut, hasil dari proses pendidikan adalah generasi yang cerdas secara emosi dan pikiran. Namun, harapan itu nampaknya tidak sepenuhnya terpenuhi. Pendidikan yang berjalan selama ini masih mengutamakan kemampuan otak dan terkesan menge sampingkan pembelajaran etika. Pemerintah saat ini menganggap ku rikulum yang sebelumnya dirasa tidak berhasil mewujudkan tujuan itu, maka pemerintah lantas merumuskan kuri kulum baru: Kurikulum 2013. Kuriku lum ini bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan
Repro. Arci | Expedisi
6
sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Di samping itu, perumusan kurikulum ini diklaim oleh pemerintah sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubah an paradigma kehidupan dan pendi dikan yang terjadi secara global pada abad ke-21. Maka, untuk meng-upgrade perubahan itu, pemerintah berasumsi bahwa kurikulum baru adalah sebuah keniscayaan Perubahan dan Perbedaan Kurikulum Sebenarnya, kurikulum 2013 meru pakan antitesis terhadap beberapa per masalahan yang melekat pada kurikulum 2006 sekaligus sebagai penyempurna. Lantas apa perbedaan yang substansial terhadap keduanya? Setidaknya ada tiga perbedaan yang mendasar dari keduanya, yakni mengenai: materi pembelajaran; pendekatan pembelajaran; dan penilaian pembelajaran. Materi pembelajaran pada kuriku lum sebelumnya disusun untuk sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa. Namun, pada kurikulum sekarang, ma teri disusun secara seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelaja ran pada kurikulum sebelumnya adalah siswa diberi tahu tentang materi yang harus dihafal. Namun, kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar. Mengenai penilaian pembelaja ran, kurikulum terdahulu dilaksanakan melalui ulangan dan ujian. Namun, kuri kulum sekarang lebih menekankan penilai an otentik pada aspek kompetensi sikap, pe ngetahuan, dan kete rampilan berdasarkan portofolio. Sebuah Tinjauan Men ur ut Anita Lie (2012), keberha silan suatu kurikulum mer up ak an suatu rangk aia n proses panjang. Dimulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep
ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan, persiapan sa rana dan prasarana, serta tata kelola pelaksanaan kurikulum. Jadi, perubahan kurikulum tak semudah membalikkan telapak tangan. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerin tah telah berupaya untuk melaksanakan kurikulum ini melalui tiga hal. Pertama, mengenai pembuatan buku pegangan. Kedua, mengenai pelatihan guru. Ketiga, mengenai tata kelola pendidikan nasio nal. Setidaknya, dari ketiga hal inilah kita bisa menilai kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kurikulum 2013. Menurut penulis, pemerintah telah gagal sejak langkah pertamanya, yakni dalam penyediaan buku pelajaran kurikulum 2013 sebagaimana dengan yang terjadi saat ini. Kurikulum 2013 menjadi po lemik di mana-mana. Banyak sekolah belum menerima buku kurikulum 2013, bahkan sampai pertengahan semester pertama tahun 2014. Lantas bagaima na kurikulum itu hendak dilaksanakan jika buku sebagai dasar tujuannya pun tak ada? Jika dirunut dari akarnya, permasa lahan ini berawal dari kebijakan yang diadopsi oleh Kemendikbud sendiri. Di dalam proses pengadaan buku kurikulum 2013, Kemendikbud melakukan tender untuk menunjuk perusahan-perusahaan yang berhak mencetak buku-buku itu. Dari proses ini, terpilih 31 perusahaan percetakan yang berhak mencetak dan memperbanyak buku-buku tersebut. Ke mendikbud kemudian membuat alur me ngenai tata cara pemesanan buku, seperti berikut: sekolah – dinas kabupaten/kota – penyedia jasa (percetakan) – sekolah. Terlepas dari pemikiran-pemikiran nega tif dari alur itu, toh kenyataannya sistem ini bisa dikatakan gagal, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dyah Ayu Anggraheni I., M.A. Dosen Ilmu Sejarah
EDISI IV | OKTOBER 2014
PERSEPSI
Maksimal 5 Tahun, Yakin?
A
turan mengenai kuliah S1 maksi mal 5 tahun merupakan persoalan yang terjadi tanpa melihat realitas di institusi perguruan tinggi Indonesia. Masalahnya adalah Kemendikbud me ngeluarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendi dikan Tinggi dengan batas masa studi 5 tahun, telah memberi batas mengenai hak mengenyam pendidikan. Ini bisa kita cermati melalui aturan tersebut yang bakal menciptakan sarjana instan. Walaupun ada anggapan dari Dirjen Dikti Kemendikbud, Djoko Santoso, bahwa evaluasi kurikulum diadakan setiap 4 tahun sekali, sehingga kalau kuliah sampai 7 tahun akan tertinggal kurikulumnya dan harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Kita bisa melihat, setiap pergantian menteri, akan berganti pula sistem ku rikulum pendidikannya. Seolah pen didikan merupakan ajang percobaan dalam menerapkan sistem, tanpa me mikirkan dampak dan proses yang ber jalan di dalam. Seperti yang dituturkan oleh advokat LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyudin, mahasiswa bisa menggagal kan kuliah 5 tahun dengan landasan hukum sebagaimana terlansir dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hakhak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang
perlu disoroti di sini ialah mahasiswa bisa menggagalkan itu dengan alasan kebebasan bersosialisasi dan hak-hak sipil untuk mendapatkan pendidikan dibatasi (dilansir dari opini M. Taufik dalam ekspresionline.com). Ada beberapa hal yang mesti jadi per timbangan untuk penerapan aturan ter sebut, misalnya tidak semua mahasiswa fokus mengejar akademik, dan beberapa ada yang nyambi kerja paruh waktu su paya bisa membiayai kuliahnya, serta ada juga yang dengan mengikuti organisasi sebagai salah satu cara untuk mengem bangkan diri. Juga aturan itu hanya akan melahirkan sarjana yang tidak menjamin kualitas di medan kerja, dengan kelulu san tingkat tinggi tetapi tidak dibekali kemampuan secara matang. Bahkan ada mahasiswa yang mesti mengulang mata kuliah semester tertentu, yang mana itu hanya bisa diambil di semester yang sama (tahun depan). Pem er int ah terkes an mem aks a dengan cara membuat aturan yang tidak memahami latar belakang maha siswa dengan segala kondisinya. Kalau mengacu pada pernyataan Mohamad Nuh, selaku Menteri Pendidikan, bahwa percepatan itu akan memacu semangat belajar, sehingga harapannya mahasiswa tidak bersantai-santai di kampus. Hal itu tidaklah sejalan dengan realita yang dilakukan oleh mahasiswa, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa tidak se
mua mahasiswa fokus akademik. Ada beb e rapa pertanya an yang pantas untuk diajukan, Prima | Expedisi yaitu sudah menunjangkah sarana dan prasarana kampus dalam menjalankan proses perkuliahan? Apakah dosennya sudah profesional? Dan apakah peme rintah sudah mempersiapkan lapangan kerja untuk para lulusan sarjana? Per tanyaan-pertanyaan itu perlu menjadi dasar supaya segala kebijakan itu tidak merugikan pihak-pihak lain, dan terlebih bisa saling menguntung-kan. Sekali lagi, pembatasan hak meru pakan suatu pengekangan. Mesti ada pemahaman bahwa latar belakang maha siswa berbeda-beda. Mengenai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, jelas terlihat tujuannya untuk menciptakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya, tanpa memandang batasan itu bisa mengurangi daya kreativitas mahasiswa. Dan yang harus menjadi perhatian adalah tidak semua universitas memiliki akreditasi baik dengan dosen dan segala infrastruk tur yang menunjang. Kalau memang pergantian kurikulum yang jadi alasan, apa tidak salah dengan pergantian yang tiap 4 tahun sekali itu?
Winna Wijayanti
INFO KAMPUS @bidadariuny Bukan Akun Resmi UNY. Selasa (21/10), Kepala Humas UNY, Anwar Efendi, mengklarifikasi bahwa akun Twitter @bidadariuny bukanlah akun resmi official UNY. “Walaupun logonya jelas-jelas logo UNY, namun itu bukan milik official UNY,” jelas Anwar. Pemakaian logo instansi yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak terkait dapat dituntut secara hukum sesuai UU No. 11 Tahun 2008 . “Kami masih melakukan sinergi dalam mengkaji masalah media sosial hingga ke ranah hukum,” kata Anwar. Sementara itu, pada Senin (20/10), akun @bidadariuny sudah berganti OKTOBER 2014 | EDISI I
logo. “Kami kemarin sudah mengirim pesan kepada pemilik akun tersebut untuk mengganti logonya,” cetus Anwar. UNY berencana akan melayangkan surat elektronik kepada pihak Twitter agar menghapus akun-akun yang merugi kan UNY. Arfrian Rahmanta
Persyaratan Wisuda Desember 2014 Dirampingkan Kepala Bagian Akademik, Sumardi, S.Pd., mengatakan bahwa persyaratan wisuda periode Desember 2014 lebih sedikit dibanding persyaratan wisudawisuda sebelumnya. Dari 15 poin per syaratan disusutkan hingga hanya ada 4 poin saja. “Ini untuk lebih memudahkan
mahasiswa,” jelas Sumardi. Pendaftaran yudisium dan wisuda pun dijadikan satu paket yang diurus oleh fakultas terlebih dahulu. “Kalo yang periode kemarin, pendaftaran yudisium dulu lalu pendaftaran wisuda, sekarang kita satukan,” kata Sumardi. Terkait pengisian data, Sumardi menghimbau agar mahasiswa benarbenar mengisi data sesuai ijazah SMA/ SMK/MAN terakhirnya. Jangan sampai ada kekeliruan dalam pengisian. “Jika ijazah SMA/SMK/MAN yang salah, diurus dulu ke SMA/SMK/MAN-nya baru mengisi data untuk ijazah,” lan jutnya. Arfrian Rahmanta
7
TEPI
Lembaga Pelayanan Itu Bernama LBK Sejauh ini banyak civitas akademika UNY yang tidak mengetahui keberadaan LBK. Padahal LBK merupakan salah satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT).
L
namun masih satu fakultas yang belum disosialisasi, yakni FIS. “Kami sosiali sasi di seluruh fakultas di UNY untuk para maba khususnya saat ospek, namun untuk FIS belum. Karena WD 3 FIS belum bisa dihubungi, saat itu beliau sedang berada di Semarang. Kami me minta waktu dari panitia ospek tetapi tidak diperbolehkan karena belum men dapat persetujuan dari WD 3,” terang Sekretaris LBK, Agus Triyanto, M.Pd., ketika ditemui di gedung LBK yang cukup sulit ditemukan. “LBK cuma kurang sosialisasi, saya pikir UNY tidak serius menjadikan LBK sebagai layanan. Tapi kemarin sudah di lakukan sosialisasi ketika ospek fakultas. Di hari pertama ospek kemarin sudah Kurangnya Sosialisasi LBK ada pengenalan LBK. Cuma masalahnya Ketika Orientasi Studi dan Pengena ini adalah level universitas, saya pikir lan Kampus (Ospek) tahun 2014 kema seluruh fakultas perlu tahu,” ungkap rin, sebenarnya LBK sudah melakukan Harris Fadhillah, mahasiswa Bimbingan sosialisasi ke seluruh fakultas yang ada dan Konseling 2011 yang juga Ketua di UNY. Sosialisasi itu dilakukan melalui BEM FIP UNY 2014. wakil dekan masing-masing fakulstas, Permasalahan lain yang dialami LBK terkait sosialisasi adalah tidak strategisnya tempat pelayanan yang digunakan saat ini. Da hulu LBK berada di tempat yang saat ini adalah Museum Pendidikan Indonesia (MPI), yang sebenarnya adalah tempat strategis. Namun setelah itu dilakukan pembangunan MPI sehingga LBK ditempatkan di belakang MPI, kemudian LBK menjadi redup di sana. Ditam bah lagi dengan perpindahan selanjutnya yang juga tidak menguntungkan bagi LBK, yaitu di sebelah utara Pusat Komunikasi (Puskom). “Di tempat strategis seperti itu (yang kini menjadi MPI,red.), banyak orang yang lewat kan jadi tahu, lalu dibangun MPI di situ, kemudian LBK dipindah ke belakangnya, ya menjadi seperti unit pelayanan mati ketika itu. Pada saat itu Gedung LBK yang bergabung dengan Koperasi yang tampak sepi, dan adanya perbaikan selokan di depannya.
Arci | Expedisi
ayanan Bimbingan Konseling (LBK) adalah salah satu lem baga pelayanan konsultasi yang dapat membantu pemecahan masalah yang dialami mahasiswa, dosen, dan staf Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Namun banyak civitas akademika UNY yang tidak mengetahui keberadaan LBK. Kepala LBK, Sri Iswanti, M.Pd., menuturkan bahwa menurut statuta terakhir, LBK dinaungi oleh WR 1, se telah sebelumnya dinaungi oleh WR 3. Nah, dalam naungan WR 1 ini LBK tidak hanya melayani mahasiswa saja, tetapi juga melayani karyawan, dosen dan keluarganya, serta masyarakat yang membutuhkan peran LBK. Dalam hal kepegawaian, LBK juga dinaungi oleh WR 2. Ketidaktahuan akan keberadaan LBK tidak hanya dirasakan oleh staf ahli WR 1 UNY saja, tetapi juga dirasakan oleh mahasiswa Ilmu Administrasi Negara bernama Fajar Septiaji. “LBK itu apa ya? Saya malah baru tahu kalau ada
8
lembaga seperti itu di UNY,” ungkapnya ketika ditemui di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY. Suatu lembaga yang penting kebera daannya di UNY namun justru banyak yang tidak mengetahuinya. Ketidakta huan ini menjadikan LBK tidak bisa bekerja secara optimal untuk menunjang pelayanan konsultasi di UNY, sehing ga perlu adanya perhatian khusus dari pihak universitas terhadap lembaga ini. Hal tersebut dikarenakan LBK tidak hanya berperan dalam menyelesaikan permasalahan saja, namun juga mem bantu mahasiswa tingkat akhir dalam membuat keputusan tentang masa depan setelah lulus.
EDISI IV | OKTOBER 2014
TEPI memang tidak ada yang menya d a ri bahwa di belakang MPI ada LBK. Selanjutnya kami pindah ke gedung baru dekat Puskom ini pada 2011,” ungkap Agus. “Anda bisa melihat sendiri, pasti Anda merasa kesulitan men cari ruangan ini. Mahasiswa yang lain akan seperti itu juga,” lanjut Agus pasrah. Menurutnya, telah mendapatkan tempat
Arci | Expedisi
ngenai ruangan yang tersedia untuk pelayanan konseling di LBK. Minimnya ruangan konsultasi yang ada menja dikan pelayanan LBK tidak maksimal. Terlebih ketika sedang banyak pengunjung yang hendak berkonsultasi. Idealnya ada 6 pengunjung tiap harinya, tetapi karena ruangan yang terbatas maka LBK tidak bisa melayani se mua pengunjung dalam satu hari. Mengingat satu sesi konsultasi bisa menghabiskan waktu hingga dua atau tiga jam. Alih-alih men dapatkan tamba han rua nga n, salah satu ru angan di LBK justru diguna kan untuk ruang kul ia h dan praktik micro teaching. “Sekarang ini
Sekertaris LBK, Agus Triyanto, M.Pd. menjelaskan sejarah, peran, dan fungsi LBK sebagai Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di UNY.
pelayanan pun sudah berterima kasih. Fungsi Vital LBK Di LBK tidak hanya terdapat pela yanan konseling untuk membantu me mecahkan suatu masalah, tetapi juga ada pelayanan konseling karier untuk mahasiswa yang akan lulus. “Biasanya mahasiswa bingung akan menentukan arah tujuannya setelah lulus, karena itu perlu bimbingan supaya dapat mene mukan pekerjaan yang cocok. Di LBK ada pelatihan wawancara kerja sampai pelatihan tes CPNS,” ujar Agus sembari memperlihatkan poster kegiatan LBK yang ditempel di dinding ruangan LBK. Di samping itu, LBK juga melakukan kerja sama dengan mahasiswa, seperti melakukan beberapa latihan bimbingan belajar dengan mahasiswa. Sebenarnya banyak fungsi dan pelayanan yang di tawarkan oleh LBK, namun lagi-lagi yang patut disayangkan adalah banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya. Universitas Kurang Serius Menggarap LBK “Mau gimana lagi mas? Lha cuma ada dua,” ujar Agus ketika disinggung me
OKTOBER 2014 | EDISI IV
LBK juga digunakan untuk praktik micro teaching dan ruang kuliah dari beberapa dosen,” tutur Agus sambil menunjukkan sebuah ruangan di sudut gedung LBK yang sering digunakan untuk kuliah. Tidak hanya permasalahan ruangan saja, konselor yang melayani konsultasi pun merangkap sebagai dosen di UNY. Sri Iswanti mengatakan bahwa sistem piket yang disesuaikan dengan jam me ngajar adalah solusi agar konselor tetap ada ketika dibutuhkan untuk melaksa nakan pelayanan konsultasi. Hal itu dikarenakan UNY belum mempunyai dana untuk mengangkat psikolog murni dan menggajinya, padahal menurutnya hal tersebut idealnya perlu. Selain pelayanan konsultasi, LBK juga mengadakan berberapa program kerja lainnya. Sama halnya dengan lem baga lain, program yang diajukan oleh LBK tidak seluruhnya disetujui oleh pihak universitas. Menurut Sri Iswanti, program LBK tidak disetujui karena berbagai alasan, mungkin karena adanya cara pandang yang berbeda dengan pihak universitas. Sejauh ini, LBK tidak ter lalu menghiraukan, yang penting setiap program yang bisa dijalankan dapat ber
jalan dengan maksimal. Setelah itu LBK harus membuat laporan kegiatan yang telah berjalan. Setiap laporan kegiatan harus disusun dengan rinci. Menurut penuturannya, LBK tetap melaksanakan program kerja, walau mungkin belum ada dana atau justru tidak ada dana. “Silahkan anda datang ke kami, tidak dipungut biaya kalo anda punya masalah atau keluhan. Tapi ya memang tempatnya seperti ini, misal ada mahasiswa yang takut, malu, atau hanya mondar-mandir di depan ruangan ini, lalu banyak juga yang mengurungkan niatnya. Malahan ada yang kesusahan mencari LBK,” ujar Agus seraya mempromosikan LBK. LBK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga memiliki beberapa ken dala, misalnya terlalu banyak pengunjung yang datang dengan hendak berkonsul tasi, LBK akan kerepotan, dilihat dari konselor LBK yang tidak hanya bekerja di LBK saja, namun juga sebagai dosen sekaligus beberapa menjadi pembimbing skripsi serta sebagai peneliti pula.Tidak heran jika LBK mengalami kerepotan saat banyak mahasiswa yang meminta layanan konsultasi. Nah, dari sinilah seharusnya perha tian dari pihak rektorat hadir, agar salah satu lembaga yang fungsinya sangat dibutuhkan, tak hanya oleh mahasiswa tetapi juga dosen, staf, dan masyarakat. Dengan demikian pelayanan LBK dapat berjalan dengan optimal dan bisa di manfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh civitas akademika UNY. Terlepas dari itu semua, kini dengan segala kendala yang dihadapi, LBK tetap berjalan, mengalami peningka tan, semakin efektif, dan semakin bagus. “Kita tidak terlalu mengurusi rektorat perhatian terhadap kami atau tidak. Saya tidak berani berbicara seperti itu, yang penting kami tetap bekerja sebaik mungkin. Dengan melihat kinerja kami, mungkin mereka akan memberikan per hatian,” kata Agus berharap.
Muhammad Fahrur S. Arfrian, Kibti, Prima, Triana, Winna
9
RESENSI
Doc: Istimewa
Enrique Maluku: Pengeliling Bumi Pertama Hingga akhirnya pada 7 April 1521, Enrique dan Magellan tiba di Cebu, Filipina (di sini Enrique sudah meleng kapi putaran 3600 bumi). Sedangkan pada 27 April 1521 Magellan terbunuh di Mactan, Filipina, dan oleh sebab itu, Magellan tidak menuntaskan per jalanannya mengelilingi bumi karena masih kurang 1.035,28 kilometer lagi agar Magellan dapat dikatakan menge lilingi bumi. Permasalahannya adalah adanya klaim dari Malaysia dan Filipina yang mengatakan bahwa Enrique berasal dari kedua negara tersebut. Dikatakan dalam buku ini bahwa pada 1958 seorang no velis Malaya, Harun Aminurrashid, dalam novelnya mengklaim bahwa Enrique Malukulah pengeliling bumi pertama dan dia adalah orang Malaya Judul Buku : Pengeliling Bumi Pertama Adalah (Malaysia baru ada pada 1963). Filipina Orang Indonesia ENRIQUE MALUKU pun mengklaim Enrique sebagai orang Penulis : Helmy Yahya dan Reinhard R. Tawas Filipina. Carlos Quirino, pakar se Penerbit : PT. Ufuk Publishing House jar ah dan pen ul is Filipina, Tahun Terbit : September 2014 pada 1980 dalam pidatonya Halaman : 233 halaman m en y at aka n b a h w a Enrique adalah orang Filipina. Doc: Istimewa Tuj u etika membicarakan penge an pen ul i liling bumi pertama, pasti san buku ini yaitu pikiran kita langsung tertuju men gaj uk an klaim pada Ferdinand Magellan. Tetapi ternyata bah w a Enrique Maluku ada catatan sejarah yang menyebutkan adalah orang Indonesia dan mem bahwa pengeliling bumi pertama bu berikan informasi kepada pembaca bah kanlah Magellan, melainkan Enrique wa Indonesia memiliki “pahlawan” yang Maluku. Ia adalah seorang pribumi yang patut dibanggakan. Gaya penulisan yang berasal dari kepulauan rempah-rempah, mengalir dan santai menjadikan buku ini Maluku, sesuai dengan namanya. mudah dipahami oleh orang yang awam Perjalanan Enrique mengitari bumi terkait dengan sejarah. diawali dengan pelayaran dari Ambon Sayangnya, banyak terjadi pengula ke Palembang pada 1503 (di sinilah ngan beberapa pernyataan/informasi di secara teknis Enrique memulai perja buku ini, seperti nama lain yang dipakai lanannya mengelilingi bumi). Kemudi untuk menyebut Enrique Maluku. Pengu an dari Palembang ia hijrah ke Malaka langan informasi lain adalah keberhasilan dan bertemu dengan Magellan untuk pengajuan permohonan biaya Ekspedisi selanjutnya dibawa ke Portugal. Kemu Maluku yang dilakukan Magellan karena dian dalam rangka menemukan Pulau membawa Enrique untuk meyakinkan Maluku—disebut Ekspedisi Maluku atau Raja Charles I. Pengulanga semacam Armada Maluku—dengan dibantu oleh itu membuat buku ini terkesan boros Enrique, Magellan memulai ekspedisinya kalimat. pada 1519.
K
10
Pemborosan lain yang ada dalam buku ini adalah ukuran font huruf yang digunakan terlalu besar dan gambar yang terkesan dipaksakan. Gambar terkesan dipaksakan karena dilakukan pembe saran pada gambar untuk memenuhi satu halaman. Gambar-gambar terse but adalah gambar Script De Moluccis Insulis dan Old Map of Nusantara yang justru tidak nyaman dilihat dan dibaca karena gambar menjadi pecah. Buku ini juga terlalu banyak memba has hal-hal di luar Enrique dan perjala nannya. Misalnya, pembahasan tentang Kesultanan Turki Ottoman yang dika takan bersinggungan meskipun secara tidak langsung dengan kiprah Magellan dan Enrique mengitari bumi. Tetapi di da lamnya justru membahas sejarah Kesul tanan Turki Ottoman tanpa menyinggung Enrique sedikitpun. Kemudian pemba hasan tentang persaingan Portugal dan Spanyol yang justru dikaitkan dengan karakter dua manajer sepak bola asal Portugal dan Spanyol, Jose Mourinho dan Josep Pep Guardiola. Salah satu bab yang bisa dikatakan out of topic adalah Bab VIII yang mem bahas tentang Marilyn Monroe dan per nikahan bulan Juni. Pembahasan yang melenceng jauh dan tidak perlu dimasuk kan dalam buku dengan judul seperti ini justru mengganggu fokus pembaca. Terlepas dari berbagai kekurangan buku ini, pengetahuan yang disajikan di dalamnya adalah pengetahuan baru dan menarik. Oleh sebab itu, buku ini perlu dibaca untuk memperluas wawa san terkait sejarah perjalanan manusia mengelilingi bumi. Triana Yuniasari
EDISI IV | OKTOBER 2014
WACANA
Demokrasi Nyaris Berubah (Lagi)
M
Doc. Istimewa
anggota parlemen. Oligarki patut disandang oleh mereka yang menggunakan kekuasa anya untuk melanggengkan kepen tingan-kepentingan mereka sendiri. Adanya putusan dari DPR soal pemili han kepala daerah dipilih tidak secara langsung adalah produk dari adanya permainan para oligarki. Dengan permainan ini, suara dominan dalam parlemen adalah penguasa yang akan memunculkan pemimpin di daerah. Sebuah jurus jitu untuk melebarkan sayap kekuasaan. Undang-undang pemilihan kepa la daerah memang disebut tidak me nyalahi demokrasi. Namun dengan mekanismenya yang tidak melibat kan rakyat secara langsung—sebagai tokoh utama dalam pemilihan—adalah sebuah sistem yang perlahan akan me ngubah mindset mengenai rakyat hanya sebagai penerima produk demokrasi. Secara harfiah makna demokrasi dalam undang-undang tersebut memang tersampaikan, namun sesungguhnya praktik demokrasi tidak hanya berhenti pada soal pemilihan/electoralism. Dalam ilmu pol it ik men gen al adanya demokrasi substansial, yang berarti tidak sekadar pemenuhan hakhak sipil (civil right) namun sekali gus agar menciptakan pemerintahan yang efektif atau biasa disebut effective governance. Keefektifan tersebut di
peroleh dari kepentingan-kepentingan yang digunakan untuk pendekatan calon yang akan dipilih. Kepentingan tersebut yang akan menjadi tolok ukur keefekti fan sebuah pemerintahan. Kepentingan rakyat atau para oligarki. Tahun 1945 tercatat sejarah penting dalam proses pembentukan Negara In donesia. Proklamasi Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi langkah awal pembentukan konstitusi Indonesia. Kita patut berbangga bahwa konstitu si yang kita dapatkan murni “made in Indonesia” dengan perjuangan rakyat. Pemilihan Umum tahun 1955 bisa dika takan produk awal demokrasi Indonesia yang diakui dunia internasional. Empat tahun setelahnya diperkenalkanlah Demokrasi Terpimpin yang merupakan konsep demokrasi yang dibawa oleh Soekarno. Dengan melihat rekam jejak dinami ka perbuahan demokrasi di Indonesia, sebagai rakyat Indonesia khususnya mahasiswa, kita tidak boleh serta merta menerima dekonstruksi demokrasi ini. Jangan biarkan perkembangan pendi dikan demokrasi Indonesia mengalami kemerosotan. Biarlah demokrasi terus berkembang, namun sebagai rakyat kita perlu mengawal perubahan tersebut hingga tercapai demokrasi yang sehat untuk Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa prasyarat tumbuhnya demokrasi adalah terbentuknya civil society. Maka dengan cara menjadi rakyat yang cerdas dan ikut aktif dalam mengawal kebijakankebijakan pemerintah adalah pilihan kita sebagai motor perubahan demokrasi yang lebih baik. Muhammad Aziz D.
OKTOBER 2014 | EDISI IV
LA IK E SP AC
SP AC
E
IK
LA
N
N
engutip dari buku The Histories karya sejarawan Yunani berna ma Polybios, “Bentuk pemerin tahan negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara siklus, selalu berganti-ganti dan berputar ke bentuk asal”. Dari kutipan tersebut dapat kita refleksikan terhadap keadaan Indonesia saat ini, di mana demokrasi substansial tidak kunjung diperbaiki, namun justru elitisasi prosedur demokrasi yang dikem bangkan. Ciri demokrasi yang dicita-ci takan kian samar dan sifat-sifat oligarki semakin jelas tergambar di Indonesia. Oligarki dipahami dengan penger tian bahwa kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang. Kekuasaan itu biasanya didapatkan dari harta kekaya an, kekuatan militer, pengaruh politik, atau gabungan dari ketiganya sekaligus. Pemahaman atas oligarki tersebut terus berkembang sejalan dengan berubahnya sistem pemerintahan dan ketatanega raan. Kekuasaan yang terpusat dalam pemerintahan satu partai, seperti Uni Soviet (sekarang Rusia), Tiongkok, dan Kuba dikategorikan sebagai bentuk pe merintahan oligarkis (prinsip the winner takes all). Indonesia memang tidak memiliki sebuah partai yang dominan dan berku asa. Namun kita dapat mencium aroma oligarki di panggung politik kita saat ini. Sebutlah Koalisi Merah Putih seba gai penebar aroma tersebut. Kumpulan dari partai-partai pengusung pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres 2014 ini menyatakan diri sebagai koalisi perma nen. Artinya, perjalanan mereka tidak akan berhenti di pemilihan presiden saja, namun akan terus berlanjut pada kinerja mereka selama menjabat sebagai
11
EKSPRESPEDIA
Teknologi Intel RealSense memberikan sebuah platform kreatif yang belum pernah ada. Kemudian dengan gerakan tangan dan pelacakan jari, pengguna dapat mengontrol pe rangkat ini dengan presisi tinggi, dari perintah sederhana hingga perintah yang rumit dalam memanipulasi 3D. Pengguna juga akan berinteraksi dengan karak ter dan objek dengan cara-cara yang belum pernah dibayangkan. Terlebih lagi pengguna akan mendapat berbagai kon ten, seperti berkumpul di lokasi virtual dan berkolaborasi dengan orang-orang terkasih yang jauh, mitra bisnis, dan Doc: Istimewa
Mariyatul Kibtiyah Dikutip dari berbagai sumber.
LA IK
IK E
IK E SP AC
SP AC
E
IK
LA
N
LA
N
SP AC
E
SP AC N LA
IK E
N
LA
N LA IK E SP AC SP AC 12
teman-teman. Selain itu, teknologi ini memberi pilihan pengoperasian gadget yang lebih personal (mirip dengan kode pembukaan kunci laptop menggunakan suara), yaitu gadget akan bisa berinterak si dan beroperasi dengan cara pengguna sendiri dalam menggunakan perangkat tersebut. Di masa mendatang, kita tidak hanya bisa menggunakan respon seperti ini de ngan Kinect Xbox (sensor gerak untuk bermain game khusus kinect di console xbox 360), namun juga pada gadget yang lebih umum seperti tablet, ponsel, notebook, dan komputer yang meng gunakan teknologi Intel. Akan tetapi, yang ditakutkan dari teknologi seperti ini yaitu kita semakin tidak mau ber pikir karena terlalu sering dimanjakan teknologi.
N
I
ntel RealSense merupakan teknologi berupa sebuah kamera yang dapat mengenali wajah maupun bagian tubuh pengguna secara 3D sehingga selain lebih akurat juga diyakini lebih mudah digunakan. Jadi, media inilah yang nantinya akan menggantikan peng gunaan password dengan biometrik. Teknologi ini mulai diperkenalkan ke pada publik dalam pameran teknologi di Las Vegas pada awal Januari 2014, kita tinggal menanti kapan teknologi ini akan muncul di gadget kita. Secara pengertian, teknologi Intel RealSense merupakan teknologi yang mampu mem baca dan mendeteksi setiap gesture, seperti gerakan tangan dan suara yang dilakukan oleh penggunanya. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengem bangkan aplikasi dan permainan yang memaksimalkan gesture tubuh sebagai sistem kendalinya. RealSense ini memiliki beberapa ke unggulan yang dapat dijabarkan, seperti dapat memindai, memodifikasi, men cetak, dan berbagi aplikasi dalam 3D,
EDISI IV | OKTOBER 2014