Deadly Coal Series "in Images" by Sekretariat JATAM

Sekretariat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Jl. Mampang Prapatan IV No. 30 B RT 008/ RW 002, Jakarta 12790, Telp: 021 - 7997849 Fax: 021 - 7997174 Website : www.jatam.org Email : jatam@jatam.org

Produksi batubara Indonesia melonjak tanpa kendali. Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan ekspor batubara hanya omong kosong. Dalam kurun waktu 15 tahun produksi batubara Indonesia meningkat enam kali lipat. Pada tahun 1998 produski batubara hanya 61,3 juta ton dan tahun ini dipredikisi mencapai 366 juta ton. Kebutuhan batubara dalam negeri diprediksi hanya 74 juta ton. Artinya sebanyak 292 juta ton digunakan untuk melayani kebutuhan batubara dunia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa proyeksi produksi batubara Indonesia tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melainkan demi melayani kebutuhan batubara dunia. Bagi Indonesia ini sama artinya dengan bertambah luas wilayah ekstraksi batubara dan bertambahnya jumlah izin usaha pertambangan. Pada sisi lain merupakan ancaman bagi keselamatan publik dan lingkungan. Banyak fakta menunjukan bahwa kekuasaan mengeksploitasi dan menggunakan kekayaan alam ini untuk kepentingan kelompoknya atau memperkaya segelintir orang. Bagaimana kekuasaan itu bekerja dapat dilihat dari perilaku eksploitatif pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Mudahnya mengobral izin pertambangan kepada pengusaha atau memperpanjang kontrak pertambangan. Sekalipun total produksi batubara sudah jauh melampaui kebutuhan dalam negeri izin tetap diberikan. Tak ada bata produksi batubara Indonesia. Ironis perilaku ini justru melahirkan konflik-konflik yang disertai tindak kekerasan. Sepanjang tahun 2012 sektor pertambangan melahirkan konflik dan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pengkaplingan lahan untuk konsesi pertambangan sebagai bentuk penghilangan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik masyarakat. Konflik juga terjadi antara pemerintah daerah dan pusat. Kasus tambang batubara di Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan contohnya. Kabupaten HST yang merupakan daerah lumbung padi menyatakan tidak untuk industri tambang batubara. Sementara itu pemerintah pusat melalui kementerian ESDM menerbitkan dua izin Perjanjian Kuasa Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B). Salah satu izin diberikan kepada PT. Mantimin Coal Mining (MCM). Konsesi pertambangan batubara MCM selain tumpang tindih dengan kawasan Hutan Lindung. Juga menjadi ancaman serius bagi sistem irigasi yang mengairi 6.223 Ha sawah dan sekitar 9.900 petani. Konflik pertambangan batubara juga menyeret Presiden SBY pada gugatan Churchill Mining Plc. Gugatan bermula dari kasus tumpang tindih wilayah konsesi pertambang batubara di Kabupaten Kutai Timur. Kasus yang juga melibatkan perusahaan tambang batubara milik Prabowo berbuntut panjang. Pada 22 Mei 2012, Churchill mengajukan gugatannya melalui International Center For Settlement of Investment Disputes (ICSID). Kemudian pada 30 Mei 2012, ICSID mengirim pemberitahuan kepada tergugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bupati Kutai Timur. Nafsu besar memenuhi kebutuhan batubara dunia berbuah konflik dan mewariskan persoalan yang kompleks. Menunjukan betapa karut marut eksploitasi batubara yang jauh dari kepentingan hajat hidup rakyat Indonesia.

Wacana tentang pembatasan produksi atau ekspor batubara berkembang sejak tahun 2012. Sementara untuk mineral telah terbit PP 7/2012. Bagaimana dengan komoditas batubara? Candangan batubara yang semakin menipis, sementara produksi terus meningkat. Inilah yang menjadi latar belakang wacana tersebut. Indonesia kedepan akan menjadi negara mengimpor batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Wacana bergulir hingga muncul polemik pro dan kontra. Jero Wacik sebagai menteri ESDM menegaskan bahwa, kebijakan pemerintah adalah mengontrol ekspor dan konsumsi batubara. Langkah tersebut karena kebutuhan dalam negeri meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Lain lagi sikap Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dia menolak pengenaan bea keluar batubara. Alasannya tidak sesuai dengan semangat dengan kontrak karya. Usulan untuk pembatasan produksi batubara muncul juga dari Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak. Alasan yang dimukakan adalah hingga kini produksi batu bara Kaltim mencapai 220 juta ton pertahun dan kemungkinan terus meningkat seiring kian bertambahnya permintaan luar negeri. Apalagi sebagian besar produksi batu bara Kaltim1 untuk kebutuhan ekspor bukan untuk kebutuhan dalam negeri, jadi wajar jika dibatasi produksinya. Dari pihak Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) lebih memilih pembatasan produksi ketimbang kebijakan ekspor terkait pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Direktur Eksekutif APBI Supriyatna Suhala menyatakan kalau ingin menghemat cadangan buat masa depan, maka produksi mesti dikendalikan. Hingga saat ini belum nampak ada kebijakan pemerintah terkait Tata niaga batubara. Kecuali untuk penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri melalui keputusan menteri ESDM. Tahun 2013 ini total produksi batubara Indonesia diprediksi mencapai 366.042.287 ton. Sedangkan untuk kebutuhan dalam negeri hanya 20,30 persen atau sebesar 74.320.000 ton. Untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri ESDM mewajibkan pasokan dari 45 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); 1 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan 28 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara. Dengan demikian sebanyak 292 juta ton digunakan untuk melayani kebutuhan batubara dunia atau eksport. Dapat disaksikan disini ekspor batubara terus meningkat artinya tingkat produksi semakin tinggi. Sementara pertumbuhan serapan batubara untuk kebutuhan dalam negeri tidak mengimbangi. Kontrol terhadap tingkat produksi dan yang perlu dilakukan adalah konservasi untuk ketahanan energi nasional. Dari sisi demand menjadi faktor utama pendorong naiknya ekspor batubara Indonesia. Pemerintah tidak ada upaya konkrit untuk menjaga ketahanan energi bangsa ini. Kebutuhan batubara dunia terus meningkat. Banyak analis menyebutkan permintaan batubara tergantung pada harga minyak dan pertumbuhan ekonomi negara Asia khususnya China dan India. Faktor lain akibat pengurangan penggunaan tenaga nuklir serta banyaknya pembangkit listrik menggunakan tenaga air yang mulai tutup. Pembatasan produksi atau ekspor batubara sepertinya masih wacana kosong belum ada realisasi konkrit. Hingga awal tahun 2013 tidak ada kebijakan pemerintah yang tegas mengatur hal ini.

Kebutuhan batubara dunia terus meningkat. Banyak analis menyebutkan permintaan batubara tergantung pada harga minyak dan pertumbuhan ekonomi negara Asia khususnya China dan India. Fa k t o r lain akibat pengurangan penggunaan tenaga nuklir serta banyaknya pembangkit listrik menggunakan tenaga air yang mulai tutup. Pada tahun 2012 angka kebutuhan atau permintaan batubara dunia mencapai 900 juta ton. Permintaan terbesar masih dari negara-negara Asia. Yakni Jepang 123,8 juta ton, India 118,4 juta ton, China 113 juta ton, Korea Selatan 91,4 juta ton, dan Taiwan 62,4 juta ton. Permintaan yang cukup besar juga datang dari Eropa sebesar 132,2 juta ton, dan permintaan dari pasar spot sebesar 238,8 juta ton. Indonesia bukanlah negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia. Data ESDM cadangan batubara Indonesia sebesar 28 miliar ton atau hanya 3,3% dari cadangan batubara dunia yang mencapai 826 miliar ton. Namun anehnya Indonesia memasok 31 persen dari permintaan batubara dunia tahun 2012 atau sebesar 280 juta ton. Tahun 2011 ekspor batubara mencapai 248 juta ton. Terus melayani dunia yang rakus. Seolah tidak pernah lelah dan malah meningkat terus. Tahun 2013 merujuk keputusan Menteri ESDM nomor 2934 Kl30/MEM/2012 dimana prediksi produksi batubara mencapai 366 juta ton dan 20,30 persen untuk kebutuhan domestik artinya 292 juta yang akan terserap (ekspor) untuk permintaan batubara dunia. Jelas tren produksi batubara Indonesia menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Melihat hal ini, adalah wajar kalau publik melihatnya sebagai praktik politik penjarahan. Suatu kejahatan yang terbungkus dan dilegalkan oleh produk-produk kebijakan serta hukum yang diterbitkan secara tidak demokratis. Permintaan pasar dunia akan batubara akan terus ada dan tumbuh. Jika tidak bijak menyikapi hal ini Indonesia akan jatuh terpuruk. Dari negara pengekspor batubara menjadi negara pengimpor batubara. Ketahanan energi dan kedaulatan Indoensia makin terancam. Ekspoitasi batubara berlebih juga menimbulkan banyak persoalan. Kerusakan lingkungan, konflik, dan kekerasan sebagaimana dilaporkan media massa dan berbagai lembaga masyarakat sipil. Demikian juga laporan lembaga negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Data menunjukan dari tahun 2009 hingga 2012 korban kekerasan terus bertambah seiring dengan meningkatnya konflik diberbagai daerah. Tercatat 52 korban meninggal, 64 korban tertembak, 604 ditangkap/ditahan, 321 dianiaya. Konflik tersebut meliputi tidak kurang dari 500.372 hektar luas lahan dan 69.975 kepala keluarga (KK). Presiden SBY yang memegang dua penghargaan prestisius atas kepemimpinannya dalam Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) dan USABC 21st Century Economic Achievement. SBY yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin inovatif dan berpikir di luar kebiasaan harusnya dapat membaca hal ini. Belajarlah dari kesalahan masa lalu dalam pengelolaan minyak dan gas. Indonesia butuh pemimpin yang berani melawan dunia yang rakus. (asw)

Weitsss... Tambang ada dibelakang rumah anda segera cek ...!!! Mereka punya daya Rusak yang Dahsyat...!!!!

Kami kehilangan jalan setapak menuju rumah. Tambang menggantinya dan membuat jalan mereka Yang hiruk Pikuk #DeadlyCoal

#sambutan... Lobang Tambang ini membunuh dua bocah eza (9 thn) dan Ema (9 tahun) dan pemerintah tutup Mata

Minggir ... Kalian sudah tidak punya Hak dengan jalan ini .. Selamat jadi penonton ..

Beri jalan tuan besar, kami cuma numpang lewat #bengalon #deadlycoal

Biar kami antar pulang perusahaan biasanya tak Ramah sama orang yang tak mereka kenal...melintasi jalan mereka kita harus ijin sementara ketika mereka masuk kampung kami tanpa ijin dari kami #mahakamsumberjaya #sungaisepari #berambai #tenggarongseberang #deadlycoal #jatam

#SungaiSepari #tenggarongseberang sungai yang jadi sumber air 5 kampung kini sudah habis tercemar karena aktivitas Tambang batubara dihulunya ada #mahakamsumberjaya #jembayanmuarabara #kitadin yang secara aktif menghajar sungai ini "bahkan untuk cebok setelah buang air saja air ini sudah tak layak "kata warga separi dalam #deadlycoal #jatam

Bambangan river samboja coal terminal

KERUK, ANGKUT, JUAL, inah(inilah) watak industri Tambang batubara kaltim melayani dan menerangi dunia luar dan membiarkan warganya Krisis Listrik.... Inilah watak pemerintah yang cuma ngurusin Rente ketimbang pemenuhan kebutuhan Rakyat #mahakam #deadlycoal #sudutkotasamarinda

KESEHATAN

Debu Batubara

Pertanian vs Pertambangan Meretas jalan kebukit suharto #samboja #deadlycoal

Kebun nanas disekitar bukit suharto mulai dihabisi

Parkir

Simpang 4 tanpa lampu merah..bengalon KPC

Mereka bilang tambang dan pertanian bisa berdampingan ..Mereka bohong karena tambang menghilangkan mata air dan pertanian butuh Air...mereka menipu kami...mereka mau menggusur kami #Makroman #deadlycoal

Pit hatari KPC antara simpang bengalon ~muara wahau..pit paling disembunyikan KPC

FOOD NOT COAL

Lihat...Lumpur ini berasal dari Tambang dibelakang sawah kami ...tak berjarak ...membuat padi kami tak tumbuh Normal...membuat panen kami Merosot tajam...masa depan kami di pertanian Bukan di Tambang #makroman #deadlycoal

Konsesi Batubara

LEGENDA

Konsesi Batubara Kalimantan