serial-make-mining-history by Sekretariat JATAM

DAFTAR ISI Komiditi

5Ada minyak di Balik Krisis â&#x20AC;&#x153;Saya ingin postur pemerintah dikerdilkan sampai saya bisa menyeretnya ke kamar mandi untuk kemudian membenamkannya dalam bak mandi,â&#x20AC;? kata Grover Norquist, pelobi kepentingan bisnis Multi National Coorporations (MNC) terkenal di AS, sekaligus pembela fanatik neoliberal. Untuk mengerdilkan pemerintah, mereka mempunyai modus, yaitu mengacau balaukan negara dengan menciptakan situasi krisis sampai kesadaran nasional negara itu hilang, terutama berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan ekonominya

11Ekonomi Politik Tambang Migas; Investasi dan Pendapatan

19Dunia Keracunan Emas;

Menyudahi Penggalian Emas di Indonesia Tak bisa dipungkiri emas adalah logam mulia yang penuh gemerlap, glamour, bahkan dapat menentukkan status sosial seseorang. Emas memiliki hubungan yang tak lepas dari perkembangan budaya manusia. Seiring perjalanan zaman dan perkembangan budaya manusia, peruntukkan logam emas turut menentukan perubahan terhadap ekonomi budaya manusia

We Are Connected 29 Kami Bukan Sumba yang Menuju Kemusnahan 31 Petisi hingga Kepala Anjing untuk Tolak Tambang 35 Menjaga Aek Latong dan Aek Siancing untuk Generasi Akan Datang 41 Bima, Bawang dan Tambang 45 Pengorbanan Solatia Batubara 51 Menghukum SGSP, Berkorban Melawan MUG 55 Investasi Bank untuk Tambang 59 Festival Wai Humba

Ucapan Terima Kasih dan Catatan PENGANTAR Publikasi Make Mining History (MMH) atau Menjadikan Tambang Sebagai Sejarah, sengaja dikemas sederhana, populer namun tetap berisi. Jika dilihat dari kemasannya, nampak jelas terinspirasi dari konsep zine yang memperhatikan keseimbangan antara konten tulisan dan gambar, ilustrasi (photo). MMH merupakan serial publikasi gagasan baru untuk mendekatkan pemahaman hulu dan hilir daya rusak sektor tambang. Terbitnya MMH kali ini terasa istimewa, meski bukan kali pertama bagi JATAM menerbitkan publikas bergaya zine. JATAM, pada tahun 2005 menerbitkan publikasi bergaya zine yang diberi judul Logam Kotor dan Mautnya Batubara (Deadly Coal). MMH kali ini mencoba melanjutkan gagasan tersebut dengan isi utamanya adalah rekam jejak aktivitas JATAM sepanjang 2012 dan perlawanan-perlawan warga pada 2012 maupun sebelumnya, yang layak untuk diangkat. Meski tidak seluruhnya, namun mewakili beberapa pengalaman langsung bagaimana komunitas mengunakan hak veto-nya dalam menghentikan ekspansi industri tambang. Dari pengerahan aksi massa hingga perlawanan terhadap praktik kriminalisasi yang marak dilakukan oleh perusahaan tambang menjadi rekaman utama. Pada bagian lain tidak kalah menarik adalah rekaman tentang kerelawanan dan solidaritas pendukung gerakan perlawanan komunitas. Semuanya diracik apik dalam publikasi ini. Bahwa penolakan terhadap basis ekonomi yang merusak dan tidak ramah terhadap lingkungan (contohnya sektor tambang) bukanlah sesuatu yang haram dan selalu kalah. Pengalaman nyata dari Desa Lumban Dolok di Siabu Sumatera Utara hingga perlawanan warga desa di Sumba Tengah dan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi â&#x20AC;&#x153;Melawan Lupaâ&#x20AC;? setiap tanggal 29 di Jakarta dan puncaknya aksi akbar pada hari Anti Tambang 29 Mei diseluruh daerah menjadi catatan tersendiri dalam MMH. MMH ini juga ditulis untuk menyebarluaskan inspirasi baik dalam jejaring JATAM maupun yang lebih luas lagi. Pada akhirnya diharapkan pembaca memperoleh kebulatan pandangan tentang daya rusak tambang. Tim penulis menyadari bahwa publikasi ini masih banyak terdapat kekurangan. Sangat dibutuhkan masukan, dorongan serta dukungan banyak pihak untuk perbaikan pada seri MMH berikutnya. Suatu hal yang pasti, ceceran naskah tulisan dan rekaman pengalaman berbagai komunitas itu tidak akan pernah terpublikasi tanpa adanya kesempatan menyunting ulang dan menjahitnya menjadi satu kesatuan yang utuh menjadikan tambang sebagai sejarah. Tim penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi untuk seluruh warga desa, komunitas dan para relawan yang terlibat dalam MMH.

M4, Jakarta Selatan Rumah Perlawanan â&#x20AC;&#x201C; JATAM

Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. Kegiatan-kegiatan JATAM bertujuan untuk mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia di lingkungan yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan. Dalam kegiatannya JATAM dibatasi oleh Etika dan Nilai-nilai Dasar JATAM. Siapapun, baik individu atau kelompok yang bergerak memperjuangkan pengelolaan pertambangan dan energi lebih adil dan bijak kedepan, serta mendukung posisi JATAM, bisa terlibat dan mendukung kerja-kerja JATAM. Kerja-kerja JATAM dilakukan dalam bentuk pendampingan masyarakat korban, riset, pendidikan, kampanye penyadaran publik, advokasi kebijakan dan proses litigasi. Dukung Jatam: Niaga: 903-01-01046-008 AN. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang

Editor Andrie S. Wijaya Penulis : Ahmad Suheri, Hendrik Siregar, Merah Johansyah Ismail, Nova Damanik, Umbu Wulang Tanamaahu, Desain Grafis Dodo Kontributor Abd. Haris Balubun, Ahmah Supiani, Anwar, Saji, Sabihis, Sultan Ramadhan, Voni Novita, Alamat Kontak Jl. Mampang Prapatan IV No. 30B RT 008 RW.002 - Jakarta Selatan 12790 Telp/Fax 021-7997174 E-mail : jatam@jatam.org Website : www.jatam.org Twitter: @mampangcorner

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│Komoditi

Merah Johansyah Ismail

Ada Minyak di Balik Krisis

Potret Indonesia ditengah Arus Kejahatan Geopolitik Industri Migas “I discovered that idea of exploiting crisis and disaster has been the modus operandi of Milton Friedman’s movement from the very beginning-this fundamentalist form of capitalism has always needed disasters to advance”. --Naomi

Klein, “The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism”, 2007--

“Saya ingin postur pemerintah dikerdilkan sampai saya bisa menyeretnya ke kamar mandi untuk kemudian membenamkannya dalam bak mandi,” kata Grover Norquist, pelobi kepentingan bisnis Multi National Coorporations (MNC) terkenal di AS, sekaligus pembela fanatik neoliberal. Untuk mengerdilkan pemerintah, mereka mempunyai modus, yaitu mengacau balaukan negara dengan menciptakan situasi krisis sampai kesadaran nasional negara itu hilang, terutama berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan ekonominya. Negara tersebut, lalu dipaksa menelan resep ekonomi propasar dalam dosis tinggi, tak peduli rakyatnya bakal sengsara. Hal terpenting, negara itu menjadi amat tergantung pada modal asing (kapitalis) sehingga setiap saat bisa dieksploitasi oleh kaum kapitalis. Metode membuat syok nasional sehingga negara tak sadar telah dikuasai kapitalis ini disebut Naomi Klein sebagai “Shock Doctrine1.” Inilah sepotong cerita dari metode operasi neoliberalisme di dunia, Naomi Klein memaparkan metode ini dalam tulisannya ‘’The Shock Doctrine ; Rise of Disaster Capitalism’’ di tahun 2007. ia menganalogikan terapi syok ekonomi ini dengan doktrin militer AS “kejutkan dan takutkan” (shock and awe) dan metode cuci otak ala dinas intelijen AS (CIA), “kubark counter intelligence interrogation.” Dalam format berbeda, para ekonom neoliberal mengaplikasikan metode ala CIA ini ke tingkat negara dengan membuat negara berada dalam suasana krisis, sehingga gampang dipaksa untuk menelan resep kebijakan ekonomi prokapitalis yang formula dasarnya adalah liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan swastanisasi aset publik. 1

Naomi Klein, The Shock Doctrine; Rise of Disaster Capitalism, Zed Books, 2007 I http://www.naomiklein.org/ shock-doctrine

Penggagas terapi syok itu adalah ekonom Universitas Chicago, Milton Friedman. Friedman boleh saja sudah wafat tahun 2006 lalu, tapi tokoh penting dibalik cerita kedigdayaan neoliberalisme ini menjadi catatan tersendiri untuk memeriksa kembali posisi Indonesia ditengah arus kejahatan geopolitik migas. Tak mengherankan, karena friedman seorang penentang intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi yang dulu disarankan ekonom besar pasca-Perang Dunia II, John Maynard Keynes. Friedman percaya bahwa perekonomian harus diserahkan sepenuhnya pada pasar dan ia ingin dunia mempraktikannya tanpa kecuali. Krisis moneter, yang terjadi Indonesia disebut sebagai hasil desain kaum kapitalis karena mereka ingin menguasai aset-aset strategis di kawasan ini, mencaplok aset-aset perusahaan nasional Asia yang tumbuh meraksasa, dan hendak menggulingkan rezim-rezim yang berubah kritis, seperti Soeharto di Indonesia. Hanya dalam 20 bulan, perusahaan-perusahaan multinasional asing berhasil menguasai perekonomian Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina dan juga Malaysia lewat 186 merger dana kuisisi perusahaanperusahaan besar di negara-negara ini. “Ini adalah pengalihan aset dari domestik ke asing terbesar dalam limapuluh tahun terakhir,” kata ekonom Robert Wade.

Indonesia adalah contoh sukses bercokolnya kapitalisme neoliberal, model yang dijalankan oleh Friedman. Struktur ekonomi Indonesia hanya mengandalkan 2 sumber utama, pertama adalah utang luar negeri, kedua adalah modal asing. Tahun 1998 tercatat ada 7 miliar US dolar arus uang yang keluar dari Indonesia pindah ke rekening-rekening luar negeri milik orang-orang kaya, dalam 3 tahun sekitar sejak krisis, total ada 23 miliar US dolar uang yang keluar dari Indonesia2. Krisis 1998 adalah pintu masuk bagi operasi neoliberalisme, mencengkeram lebih dalam ekonomi Indonesia, persis seperti uraian Naomi Klein sebelumnya. Postur ekonomi yang rapuh dan rentan ini semakin diperparah dengan pilihan pengurus negara ini pada sektor industri ekstraktif, sebagai sektor yang dianggap paling cepat menghasilkan devisa atau uang kontan. Istilah industri ekstraktif sendiri adalah politik eufisme bahasa yang dihadirkan untuk mengelabui dan hanya memperhalus isitilah eksploitasi, memelihara isitilah ini sama dengan membiarkan penyesatan opini yang luar biasa. Istilah ini sendiri lahir bersamaan dengan populernya agenda EITI [ Exstraktive Industries Transparancy Initiatives] yang disupport salah satunya oleh Bank Dunia. Ini yang disebut oleh Arief Wicaksono3 sebagai ‘’kalah sejak dari kosakata (Glossarium)’’.

Salamudin, Penjajahan dari Lubang Tambang, Temali modal asing, utang dan pengerukan kekayaan tambang di Indonesia, JATAM 2011, hal 3

Arif Wicaksono adalah Pendamping belajar JATAM, ‘’Kalah sejak dari kosa kata (Glossarium) adalah statemen atas penggunaan istilah-istilah yang menyesatkan dalam diskursus tambang dan migas Indonesia, sebagai contoh yang lain misalnya, bagaimana TV One dan segala Komplotan Bakrie yang terlibat dalamkejahatan lapindo, lebih mempopulerkan dan memilih istilah bencana lumpur sidorajo ketimbang isitilah lumpur lapindo yang digunakan oleh para aktivis . Identifikasi ini juga acap disebut sebagai eufisme, atau politik semantik bahasa yang memperhalus tidak hanya istilah tapi juga makna, diskusi ini mengemuka di pertemuan ke 2, JATAM di Bogor Juni 2012 lampau. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

pemerintah semakin ‘’sinting’’ dengan memberikan berbagai insentif. Mulai dari keringanan bea masuk alat berat, teknologi, hingga tenaga kerja. Tak ada tindakan nyata diberikan pemerintah terhadap manipulasi item cost of recovery. Cost of recovery terbukti menggerogoti pendapatan negara 2030 persen dari eksploitasi Migas.

Era Persekongkolan Mafia Neoliberal dan Tambang Migas di Indonesia 2 dari 3 misi MP3EI adalah peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai produksi dan distribusi potensi sumberdaya alam, kedua, peningkatan efisiensi produksi dan integrasi pada pasar global. Dalam bahasa mudahnya, yakni pengerukan dan pengurasan sumberdaya alam fosil akan dilipatgandakan, untuk memenuhi pasar global. Di dokumen yang dijadikan kitab suci baru pembangunan Indonesia tersebut, PDB Indonesia tahun ini adalah 700 miliar USD atau 3000 USD pendapatan perkapita. Jika kurs dollar 9000 rupiah, maka tahun ini setiap 5 orang Indonesia dapat membeli mobil toyota avanza yang harganya 133 juta rupiah perbuah. Pemerintah bermimpi jika MP3EI dijalankan hingga tahun 2025, dengan PDB 4,5 Trilyun USD, maka satu mobil avanza sudah bisa dimiliki oleh tiap 1 orang Indonesia. Sebuah permainan angka ekonomi makro yang menyesatkan. Menurut pemerintah, target pendapatan perkapita di tahun 2025 tersebut dapat dicapai dengan restrukturisasi (baca; liberalisasi) sektor migas dan energi.

Karpet Merah bagi Investor dan Kontraktor Asing Minyak Bumi Mengatasi krisis lifting minyak bumi yang hanya 95 ribu barel perhari dengan mengundang investor dan kontraktor asing minyak bumi untuk bahu membahu menguras minyak bumi sampai tetesnya yang terakhir. BP Migas mengumumkan 27 WK baru, 21 diantaranya adalah WK Minyak Bumi, krisis penurunan lifting dianggap sukses dilakukan. Karpet merah pun digelar kepada para kontraktor asing Migas yang menguasai 85 % dari 245 blok kerja di seluruh Indonesia tersebut. 4

Karpet merah yang disediakan terbuat dari UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Dan BP Migas adalah aktor utama yang membentangkan karpet merah itu. Ya, UU Migas memberikan ruang sebesar-besarnya bagi investor asing bermain di hulu dan hilir sektor energi. Bagi-bagi jatah bagi pihak asing, sepenuhnya diatur oleh BP Migas. Dan BP Migas sendiri sangat senang memberikannya perusahaan luar negeri, ketimbang diberikan kepada Pertamina. Selain itu, pemerintah semakin ‘’sinting’’ dengan memberikan berbagai insentif. Mulai dari keringanan bea masuk alat berat, teknologi, hingga tenaga kerja. Dan yang paling sering dibicarakan orang mengenai cost of recovery. Tak ada tindakan nyata diberikan pemerintah terhadap manipulasi item cost of recovery. Cost of recovery terbukti menggerogoti pendapatan negara 20-30 persen dari eksploitasi Migas.

Konversi Ke Gas, Pembenaran Kuras Habis Gas Bumi Mengurangi subsidi minyak, mengganti konsumsi BBM ke gas bumi. Apa sebenarnya agenda tersembunyi dibalik keputusan ini. Penggantian BBM ke gas bumi akan menjadi pembenar bagi eksploitasi besar-besaran gas bumi. Kebijakan ini tentu saja akan menguntungkan sebagian besar operatornya didaerah hulu : perusahaan transnasional asing Unocal, Total, Exxon Mobil, Chevron dkk. Menurunnya produksi Minyak mestinya menjadi ‘’alarm’’ bagi tata-kelola energi Indonesia, hal serupa malah diulang di kasus eksploitasi Gas. Pemerintah memandang semakin turunnya target lifting Minyak bumi dan Harga Minyak Bumi Internasional yang bahkan sempat mencapai 123 USD/Barel, mesti dicarikan solusinya, salah satunya adalah mengotakatik bauran energi nasional. Ini bukan kabar baru, penggunaan batubara untuk pembangkit kelistrikan selalu ditingkatkan dari 19 persen (41 juta ton) di tahun 2005 menjadi 23 persen (67 juta ton) di tahun 2010. Kementerian ESDM beralasan, biaya produksi listrik dari batubara yakni Rp 700 per kwh, lebih murah dari bahan bakar minyak yang mencapai Rp 2000 per kwh. Namun padankah situasi tersebut dengan ongkos lingkungan dan ekosob yang mesti ditanggung oleh penduduk di kawasan keruk batubara? Dari sisi konsumsi masyarakat, rentang 2000 – 2008, konsumsi listrik rumah tangga terus meningkat dari 18,7 juta SBM menjadi 30,7 juta SBM. Sedangkan minyak tanah menurun dari 63,2 juta SBM menjadi 40,1 juta SBM, tahun 2008. Penurunan ini disebabkan program konversi minyak tanah ke LPG, yang dimulai tahun 20074. Sejak akhir tahun 2004, pemerintah dengan gencar melakukan eksploitasi gas bumi dan mempromosikan dengan gencar perubahan konsumsi minyak bumi ke

Outlook Energi Indonesia, 2010, Hal 5 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

gas. Pemerintah melakukan hal ini dengan alasan besar, Gas adalah solusi tepat untuk memecahkan krisis energi di Indonesia , apalagi dengan menipisnya cadangan minyak bumi, apalagi harga minyak bumi mahal dan apalagi pemerintah tak mampu terus terusan mensubsidi warga.

Minas dengan menggunakan chemical, Medco yang akan menerapkan EOR di Lapangan Kaji-Semoga, serta Pertamina E&P di Lapangan Limau. Saat ini, juga tengah dilakukan studi penerapan EOR di lapangan Tanjung oleh Pertamina EP dan Lapangan Zamrud oleh Badan Operasi Bersama (BOB) Bumi Siak Pusako6.

Pada tahun 2007, subsidi bahan bakar minyak tanah mencapai Rp 65 triliun (Kumorotomo, 2010) dari total subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 83,79 triliun1. Jumlah ini lebih tinggi dari subsidi tahun 2006, dimana subsidi BBM keseluruhan mencapai Rp. 64.2 triliun, dimana sekitar Rp. 31,6 triliun adalah subsidi untuk minyak tanah.

EOR dianggap sebagai Jawaban dimana dalam 1 dekade terakhir cadangan terbukti mengalami penurunan dari 5,1 miliar tahun 2000 menjadi 4,4 miliar tahun 2009 atau rata-rata 1,4% per tahun, sedangkan tingkat produksi pada periode yang sama mengalami penurunan dari 1,4 juta barel per hari menjadi 0,95 juta barel per hari atau menurun rata-rata 3,5 persen per tahun.

Enhanced Oil Recovery (EOR), Jalan Pintas Kejar Produksi Migas Peradigma meningkatkan pengurasan minyak dan gas bumi, melatar-belakangi upaya penerapan teknologi EOR. ‘’sintingnya’’ Dirjen Migas ESDM Evita Legowo bahkan menyatakan pemerintah siap memberikan insentif. Pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan khusus dalam rangka penerapan EOR. Selain melakukan diskusi internal dengan BPMIGAS dan Biro Hukum Kementerian ESDM5 menyiapkan payung hukum pelaksanaan EOR di Indonesia, atas nama mengejar target produksi nasional 950.000 Barel/Day.

Pemerintah terkesima salah satunya, dari hasil kegiatan EOR yang dilakukan oleh Chevron pada Tahun 2005, yaitu injeksi air (waterflood) di salah satu lapangannya berhasil meningkatkan produksi dari 12 ribu barel per hari menjadi 32 ribu barel per hari, serta injeksi uap (steamflood) di lapangan Duri yang terbukti mampu meningkatkan produksi dari 30 ribu barel per hari menjadi 296 ribu barel per hari7. Penemuan Chevron ini disebut-sebut para ilmuwan Migas Nasional sebagai salah satu penyumbang utama atas keberhasilan produksi Migas Nasional tahun 1995, yang hanya pernah 2 kali mencapai puncak produksi minyak yaitu tahun 1977 (1,65 juta barel/hari) dan tahun 1995 (1,6 juta barel/hari).

Beberapa kontraktor bahkan telah mengajukan proporsal untuk menerapkan EOR di lapangannya. Sebut saja, Chevron Pacific Indonesia yang akan mengolah Lapangan 5

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/4958-susun-kebijakan-eor-pemerintah-terima-masukan-pelbagai-pihak.html, diakses Tgl 2 Juni 2012

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/4656-kontraktor-wajib-terapkan-eor-tahun-depan.html, diakses Tgl 2 Juni 2012

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/4656-kontraktor-wajib-terapkan-eor-tahun-depan.html, diakses Tgl 2 Juni 2012 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Energi telah menjadi kebutuhan dasar. Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber energi utama tersebut. Bahkan semua pasokan energi dunia didominasi minyak bumi. Tak kecuali Indonesia, cadangan bahan bakar fosil semakin menyusut akibat eksploitasi besarbesaran, dijual keluar negeri.

oleh Korea [11 persen], Singapura [9 persen], Amerika [5 persen] dan Taiwan [1,5 persen]10. Terang terlihat bahwa produksi migas Indonesia hanya untuk memenuhi dan melayani kebutuhan asing dan pasar belaka.

Produksi Migas untuk Melayani Kebutuhan Asing dan Pasar belaka

Minyak dan Gas Bumi, Duet Sang Sumber Pencemar

Minyak bumi Indonesia telah dieksploitasi selama lebih dari 100 tahun. Tambang telaga said merupakan tambang minyak pertama yang ditemukan di Indonesia pada tahun 1885, yang kemudian dieksploitasi oleh perusahaan milik inggris dan belanda, Royal Dutch. Disusul oleh penemuan sumur Mathilda di Balikpapan tahun 18978.

Mungkin memang persoalan pencemaran udara akibat aktivitas sektor pengguna bahan bakar khususnya di perkotaan, merupakan faktor pendorong utama perlunya bahan bakar yang lebih bersih; tetapi strategi beralih ke bahan bakar yang lebih bersih tidak akan memecahkan persoalan pencemaran udara akibat aktivitas sektor pengguna bahan bakar.

Tak bisa dipungkiri, manusia modern amat bergantung sekali pada energi, semua kegiatan langsung maupun tidak langsung. Energi telah menjadi kebutuhan dasar. Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber energi utama tersebut. Bahkan semua pasokan energi dunia didominasi minyak bumi. Tak kecuali Indonesia, cadangan bahan bakar fosil semakin menyusut akibat eksploitasi besar-besaran, dijual keluar negeri.

Tak banyak orang tahu sebenarnya apakah gas bumi tersebut. Gas bumi –gas yang tidak berwarna dan tidak berbau– merupakan bentuk dari bahan bakar fosil yang paling bersih, tetapi 70 – 90% kandungan gas bumi adalah Metana (CH4), sisanya adalah C3H8, CO2, N2 , H2S, O2 dan trace element. 11

Pengurus negara lebih mengedepankan memenuhi dan melayani kebutuhan asing dan pasar, ketimbang memenuhi dan melayani kebutuhan dalam negeri. Bayangkan saja sepanjang tahun 2000 – 2009 produksi minyak mentah (crude oil) Indonesia mencapai 1,1 juta barel9 dan 900 ribu barel-nya dijual keluar atau di ekspor, itu artinya hampir 10 tahun terakhir 80 persen Minyak mentah Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan asing belaka.

Apalagi Minyak Bumi, kandungan polutannya berada di urutan ke 2 setelah batubara. Bahkan seperti dibahas di paragraf sebelumnya, dalam komposisi beratnya, 83-87 persen dari Minyak Bumi adalah Karbon12. Sekalipun gas bumi lebih bersih relatif lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, namun tetap menghasilkan emisi pencemar udara. Perbandingan tingkat emisi penggunaan bahan bakar fosil ini pada pembangkit listrik (pound per billion BTU of energy) adalah sebagai berikut :

Sepanjang 2011, Jepang masih menjadi pembeli terbesar minyak bumi Indonesia yaitu mencapai 25 persen disusul 8

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Balikpapan, diakses 25 Mei 2012

Data Statisitik Minyak Bumi ESDM [2009], EIA – Energy Information Administrations [2009] diolah

Data Statistik Minyak Bumi ESDM [2011], hal 6

11 12

Pelangi, 2004, Gas pada Masa Transisi ? , Diskusi Minyak dan Gas Akhir Tahun JATAM

Anderson RO, Fundamentals of the petroleum industry, university of Oklahoma, Norman Press, 198 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Tabel Kandungan Polutan pada 3 bahan bakar Utama 13 Polutan

Gas Bumi

Karbon Dioksida

Minyak Bumi

Batubara

117.000

164.000

208.000

Karbon Monoksida

208

Nitrogen Oksida

448

Sulfur Dioksida

1.122

Partikulat

0.000

0.007

Merkuri

Persentase hidrokarbon ringan di dalam minyak mentah sangat bervariasi tergantung dari ladang minyak, kandungan maksimalnya bisa sampai 97% dari berat kotor dan paling minimal adalah 50%. Penampakan fisik dari minyak Bumi sangatlah beragam tergantung dari komposisinya. Minyak Bumi biasanya berwarna hitam

Tahap Eksplorasi dan Pembangunan • Lahan basah dan hidupan liar terganggu • Pembuangan limbah dari Pengeboran • Emisi dari kegiatan pengeboran • Potensi Kerusakan terhadap tanah dan air tanah

Tahap Produksi

Minyak mentah juga dapat ditemukan dengan campuran dengan pasir dan minyak, 2.591 seperti pada pasir minyak Athabasca di 2.744 Kanada, yang biasanya merujuk pada bitumen mentah. Bitumen yang terdapat 0.016 di Kanada memiliki karakteristik lengket, berwarna hitam, bentuknya seperti minyak mentah dalam wujud tar, sehingga sangat lengket dan berat dan harus dipanaskan terlebih dahulu agar larut dan bisa dialirkan. 457

Sumur minyak sebagian besar menghasilkan minyak mentah, dan terkadang ada juga kandungan gas alam di dalamnya. Karena tekanan di permukaan Bumi lebih rendah daripada di bawah tanah, beberapa gas akan keluar dalam bentuk campuran. Gas yang keluar kadangkadang juga mengandung hidrokarbon yang lebih besar, seperti pentana, heksana, dan heptana dalam wujud gas. Di permukaan, maka gas ini akan mengkondensasi sehingga berbentuk kondensat gas alam. Bentuk fisik kondensat ini mirip dengan bensin. Dalam campuran itu, terdapat juga air asin, yang massa jenisnya lebih rendah sehingga berada di lapisan di bawah minyak.

Daya Rusak Operasi Migas dalam Alir Tahapan

atau coklat gelap, meskipun warnanya juga bisa kekuningan, kemerahan, atau bahkan kehijauan.

Minyak Bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar, keduanya merupakan sumber "energi primer" utama. 84% dari volume hidrokarbon yang terkandung dalam minyak Bumi diubah menjadi bahan bakar, yang di dalamnya termasuk dengan bensin, diesel, bahan bakar jet, dan elpiji. Karena mempunyai kepadatan energi yang tinggi, pengangkutan yang mudah, dan cadangan yang banyak, minyak Bumi telah menjadi sumber energi paling utama di dunia sejak pertengahan tahun 1950-an. Minyak Bumi juga digunakan sebagai bahan mentah dari banyak produk-produk kimia, farmasi, pelarut, pupuk, pestisida, dan plastik; dan sisa 16% lainnya yang tidak digunakan untuk produksi energi diubah menjadi material lainnya.

Tahap Produksi dan Kasus LNG

• Pembuangan limbah ke air

• Polusi suara dan emisi dari unit Compressor

• Potensi intrusi air tanah

• Emisi dari Refrigerasi dan Penguapan

Tahap Ketika Ditinggalkan

• Reklamasi tak dipenuhi • Kebocoran pada Sumur

• Emisi dari Kegiatan alat berat • Emisi Pembakaran

Sumber: Energy Information Office - Natural Gas 1998: Issues and Trends dan Kertas Posisi JATAM ; Energi Indonesia Segera Bangkrut, 2005. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│Komoditi

Merah Johansyah Ismail

Rezim Neoliberal yang sudah menyusup sendisendi politik ekonomi Indonesia berhasil mendorong liberalisasi sektor Migas. Salah satunya adalah mengatur dan mengubah undang-undang Migas, yang mengatur tata penguasaan, produksi dan distribusi migas dalam negeri.

EKONOMI POLITIK TAMBANG MIGAS INVESTASI DAN PENDAPATAN

Sumber: istimewa

Indonesia adalah negara kaya Migas. Inilah mitos yang selalu direproduksi, tidak saja oleh elit penguasa-pengusaha, begitu juga kelompok kelas menengah terdidik pun tak urung di nina bobokan oleh pernyataan ini. Mitos ini ternyata tak lebih dari upaya pembenaran untuk terus menerus melanggengkan paradigma ‘’kuras habis’’ sumber daya alam nusantara tanpa kenal batas waktu dan batas ruang. Mitos ini juga nampak difungsikan secara sengaja untuk memelihara kecanduan akut negeri dan bangsa Indonesia pada komoditas minyak dan gas bumi, komoditas sumberdaya fosil atau hidro karbon yang semakin lama semakin menyusut jumlahnya, sekaligus pembongkarannya memiliki ongkos yang amat tinggi dan amat berdampak pada ekologi, sosial dan tatanan kebudayaan. Indonesia boleh jadi penghasil timah terbesar di dunia, eksportir batubara thermal ketiga terbesar dunia dan berada pada urutan kelima dan ketujuh masing-masing untuk emas dan nikel1 begitu pula dalam konteks Migas. Bahkan jika anda bertanya pada para pelaku bisnis migas pun, mereka masih percaya bahwa migas masih adalah masa depan Indonesia, tak heran karena 1

http://www.pwc.com/id/en/publications/assets/Mining-Investment-and-Taxation-Guide-2012, hal 5. PricewaterhouseCoopers [ PwC ] Indonesian, adalah sebuah lembaga jasa audit, survey serta penelitian yang sering dijadikan acuan perusahaan asing di Indonesia, tiap tahun lembaga ini mengeluarkan rilis surveynya termasuk pula Indonesia.

latar belakang pemikiran mereka yang masih diliputi mitos bahwa Indonesia adalah negara kaya migas, penemuan sumber-sumber migas baru adalah harapan mereka. PricewaterhouseCoopers [PwC] Indonesian menyebut 73 persen para pelaku bisnis migas percaya akan ada penemuan sumber-sumber baru migas dimasa mendatang, jawabannya hanya kerja keras2. Pemerintah Indonesia pun akan bekerja keras meyakinkan para investor dan pebisnis migas bahwa Indonesia adalah masa depan bagi investasi dan modal mereka. Pemerintahan SBY – Budiono adalah pemerintahan yang amat mempedulikan citra, meyakinkan investor dengan menjaga citra adalah langkah yang pasti akan diambil. Dalam survey-nya PwC Indonesian, para pebisnis Migas, 73 persen menganggap regulasi masih menjadi penghalang bagi investasi Migas selama ini3. Inilah bukti bahwa dunia pertambangan Migas kita dikepung oleh berbagai opini hingga mitos yang disusun oleh rombongan lembaga think tank neoliberal, guna meyakinkan bahwa tak ada pilihan lain, Menambang-lah atau anda bukan pada ‘’track’’ yang benar. Cadangan minyak bumi terbesar terdapat di wilayah sumatera tengah [49, 4 persen], jawa timur [13,2 persen], sumatera selatan [11,2 persen] dan kalimantan [8,6 persen] dari total cadangan minyak bumi4.

CADANGAN MINYAK BUMI

Kini produksi minyak bumi semakin menyusut, problem yang selalu dikemukakan oleh pengurus negara adalah selalu luputnya target lifting nasional. Pada kwartal 1 tahun 2012 ini produksi minyak mentah Indonesia baru mencapai 880.701 barel oil per day (BOPD). Padahal target produksi minyak tahun 2012 sesuai APBN-P 2012 adalah 930.000 BOPD, ungkap Menteri ESDM Jero Wacik, (23/05/2012) di Jakarta5. Di dunia6, Indonesia hanyalah berada di urutan ke 21 produsen minyak bumi dunia atau hanya 1% dari total produksi dunia. Rusia adalah Produsen minyak bumi terbesar dunia, yang produksi minyaknya mencapai 10.540.000 barrel/hari atau 12.1% dari total produksi minyak dunia. Kecanduan Akut Minyak bumi dan sifat alamiah sebagai sumber daya tak terbarukan, menyebabkan dalam 1 dekade terakhir cadangan terbukti mengalami penurunan dari 5,1 miliar tahun 2000 menjadi 4,4 miliar tahun 2009 atau rata-rata 1,4% per tahun, sedangkan tingkat produksi pada periode yang sama mengalami penurunan dari 1,4 juta barel per hari menjadi 0,95 juta barel per hari atau menurun rata-rata 3,5 persen per tahun situasi ini ditambah dengan Sejak tahun 2004, Indonesia sudah menjadi net oil importer akibat kemampuan produksi dalam negeri tidak dapat mengimbangi pertumbuhan konsumsi dan pengurasan habis-habisan Minyak di dalam perut bumi. Pada tahun 2009 konsumsi minyak bumi mencapai 1,34 juta barel per hari atau lebih tinggi dibandingkan kemampuan produksi sebesar 0,95 juta barel per hari

Sumber : Ditjen MIGAS Status : 1 Januari 2011 Keterangan: M = Ribu MMSTB = Juta Stock Tank Barrel

Dari sini jelas bahwa Indonesia bukanlah negara kaya Migas, akan tetapi hanyalah negara yang paling jorjoran menguras lalu menjual migasnya, maka mitos Indonesia kaya minyak sudah seharusnya dibantah keras. Karena mitos ini hanya melanggengkan dan menjadi pembenaran bagi terus berlangsungnya eksploitasi migas yang ujungnya hanya dijual untuk melayani asing dan pasar dan hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM akut di kawasan asalnya.

http://www.pwc.com/en_ID/id/publications/assets/pricewaterhousecoopers_Indonesia_oilandgas_2008, hal 10

Ibid, hal 13

Data Statistik Minyak Bumi ESDM [2011], hal 2

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1864115/wahkontrak-migas-dibuat-ala-kontrak-politik

CIA World Fact Book 2011, Indonesia menempati posisi 21 dunia. Indonesia menurut CIA Fact Book, memproduksi minyak dengan asumsi rata-rata sebesar 1.023.000 barrel/hari atau sebesar 1.21% dari produksi minyak dunia. CIA adalah badan intelijen pusat yang dibentuk AS yang bekerja untuk mengumpulkan berbagai informasi di seluruh dunia termasuk sumber daya energi khususnya energi minyak bumi dan negara terbesar penghasil minyak bumi. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

adalah jaminan yang harus disediakan oleh negara kepada pasar, itulah tuntutan para pebisnis Migas.

Indonesia bukanlah negara kaya Migas, akan tetapi hanyalah negara yang paling jor-joran menguras lalu menjual migasnya, maka mitos Indonesia kaya minyak sudah seharusnya dibantah keras

Sejak 1999 – 2011, sejumlah Regulasi atau UU disebut Pro-Asing dan patut dicurigai menjadi bagian dari upaya memuluskan Investasi Neoliberal bekerja tanpa gangguan di Indonesia, diantaranya adalah9; UU Pro- Asing 1999 - 2011 No

Nama Undang-undang

UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

UU No 24 Tahun 1999 tentang Sistem Devisa Bebas

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pengurasan sumber energi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor komoditi energi telah memasuki dekade ke empat. Sementara pencadangan untuk kebutuhan mendesak rakyat dan kebutuhan masa mendatang terabaikan. Ironisnya negara pengekspor energi seperti Indonesia mengalami krisis energi secara terus menerus, sementara sumber daya energi seperti Migas makin langka.

UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Cadangan terbukti minyak bumi pada tahun 2011 sekitar 4,09 miliar barel7, jika eksploitasi dengan tingkat produksi minyak sekitar 500 juta barel tiap tahun, cadangan tersebut akan habis dalam 10 tahun mendatang.

UU No.18/2004 tentang Perkebunan

UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Kebijakan pencadangan pun nampaknya tak akan diambil secara serius. Rencana penerapan EOR (Enhanced Oil Recovery) tahun ini oleh Kementerian ESDM8 menargetkan ladang-ladang Minyak dan gas bumi yang sudah lama dan dihentikan produksinya untuk ‘’diperah’’ kembali, Kementerian ESDM menetapkan target 4 miliar barel dari penerapan EOR karena meningkatkan recovery factor hingga 10 persen.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU Nomor 30 Ketenagalistrikan

UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hak Istimewa untuk Pertambangan Migas Ada 3 hukum besi pasar, jika anda ingin pasar bekerja efektif di negeri anda—begitu ujar para penyuluh neoliberal--Pertama, buruh murah yang mesti tersedia. Kedua, Situasi Politik tak boleh bergejolak dan yang Ketiga, Iklim Investasi yang dijamin oleh Regulasi yang pro pasar. Regulasi Migas adalah faktor ketiga yang disebut sebagai bagian dari mandat negara untuk menyelenggarakan iklim investasi yang baik. Dalam survey-nya PwC Indonesian, para pebisnis Migas, 73 persen menganggap regulasi masih menjadi penghalang bagi investasi Migas. Ini adalah tanda bahwa regulasi yang ramah investor

tahun

2009

mengenai

Tak hanya itu, Perkawinan Rezim Neoliberal dengan asing, bahkan berhasil menyusup menggunakan Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama Pasal 7 Ayat 2 Huruf b Angka 5, ditegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kewajiban mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Ada 236 lokasi yang dikategorikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis, yang tersebar di lebih dari 25 provinsi di Indonesia. Separuhnya adalah simpul-simpul distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikelola PT. Pertamina, selebihnya adalah lokasi-lokasi keruk perusahaan-perusahaan pertambangan skala besar10.

Data Statistik Minyak Bumi ESDM [2011], hal 2

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/4656-kontraktor-wajib-terapkan-eor-tahun-depan.html, diakses Tgl 2 Juni 2012

http://news.okezone.com/read/2012/01/24/337/562778/pmii-cabut-undang-undang-pro-asing, diakses Tgl 31 Mei 2012

Lihat: Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2288 K/07/MEM/2008 tentang Perubahan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Tabel Hak Istimewa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia11 [1] Hak-hak istimewa Pe r t a m b a n g a n Migas

[2]

Tidak tersentuh hukum, sebaliknya mampu mengkriminalisasi balik

Kasus

Kemudahan dukungan Pembiayaan dan Keuangan

BNI beri dukungan Pembiayaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Mahakam untuk menjadi trustee and paying agent atas penjualan LNG dan LPG dari Blok Mahakam ke pembeli luar negeri. Nilai estimasi penjualan LNG dari kontrak tersebut diperkirakan mencapai US$18 miliar selama 10 tahun12

[3]

[4]

[5]

[6]

Mampu mengubah Kawasan Hutan Konservasi dan Lindung

Mengerahkan Aparatur Kekerasan Sipil dan Negara

Didukung oleh Regulasi, Kemudahan Pajak hingga tak malu Mengemplang

Semaunya menggunakan fasilitas publik, uang rakyat di APBN hingga mendapat subsidi

[16/4/2012] Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan akan memprioritaskan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh industri pertambangan Migas untuk mendukung peningkatan target lifting minyak pada 201413

Ada 126 lokasi yang dikategorikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis, di 20 provinsi di Indonesia. Separuhnya adalah simpul-simpul distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikelola PT. Pertamina

Tak hanya menggunakan aparat kepolisian dalam mengamankan operasi pertambangan migas, kerjasama dengan Badan Intelejen Negara dengan Kementerian ESDM juga dihelat15. Atas nama mencegah potensi ancaman non-tradisional yang melibatkan kepentingan global, 18 Januari 2012 lalu, MOU dua lembaga ini ditanda-tangani. Sektor pertambangan Migas adalah kontributor 35 persen dari APBN, bisnis ini juga menghidupi para makelar pemburu rente yang memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan pejabat formal negara. Seperti tak mau kalah dengan TNI, Kepolisian dan BIN— BP MIGAS pun juga adalah pihak yang terlibat untuk menjadi penyedia jasa keamanan bagi berlangsungnya operasi tambang Migas. BP MIGAS menyebut program ini ‘’Integrated Security System’’, yang difungsikan untuk menekan jumlah dan kerugian akibat gangguan di WK migas.

PT. Lapindo Brantas Inc milik Bakrie malah mendapat suntikan ‘’subsidi’’ dari negara 6,2 Trilyun sejak 2007 – 201214

Pada tahun 2010 BPMIGAS mengeluarkan beberapa peraturan bagi Kontraktor KKS, antara lain optimalisasi kerjasama dengan Satuan Pelaksana Penanganan Bersama (Satlakpamber), membuat standarisasi sistem manajemen pengamanan Kontraktor KKS beserta turunannya, peningkatan pengamanan melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (TURJAWALI) di area kegiatan serta membangun security ownership kepada seluruh kontraktor dan warga di sekitar kegiatan sehingga terbangun sistem Security based community16. Dalam laporan tahunannya, Sumatera selatan dan jawa barat adalah 2 kawasan yang paling rentan dengan gangguan keamanan menurut BP MIGAS, di Sumatra Selatan, khususnya di wilayah kerja ConocoPhillips Indonesia Inc (COPI) dan Pertamina EP. Jenis gangguan yang umum terjadi adalah pencurian minyak bumi dan blokade area di wilayah kerja.

Di Inspirasi dengan ditambah beberapa pembaruan oleh Penulis berdasarkan Dokumen Kampanye ‘’Make Mining History’’, Agenda Kampanye JATAM 2011 – 2013, Draft Akhir November 2011, Tidak untuk dipublikasikan

http://www.bpmigas.go.id/blog/2011/10/10/kepala-bpmigas-industri-hulu-migas-lebih-dari-sekedar-penghasil-devisa/, diakses Tgl 1 Juni 2012

http://cetak.kompas.com/read/2010/04/17/03473129/izin.pinjam.pakai.hutan.dorong.lifting diakses Tgl 31 Mei 2012

http://indo.jatam.org/saung-pers/siaran-pers/158-6tahun-lapindo-bakrie-merampok-negara-merampok-masa-depan.html, diakses Tgl 31 Mei 2012

http://www.ebtke.esdm.go.id/berita/477-kesdm-gandeng-bin-amankan-sektor-esdm.html, diakses Tgl 5 Juni 2012

Laporan Tahunan BP MIGAS, 2010, Hal 58 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

JUMLAH DAN JENIS GANGGUAN KEAMANAN TAHUN 2006-2010 1200 Jumlah Gangguan

1000 800 600 400 200 0 2006

2007

2008

Pencurian Peralatan Migas Gangguan Operasi Migas

2010

2009

Total Gangguan Laporan Tahunan BP MIGAS 2010

Kebijakan energi semasa rezim SBY berkuasa bahkan hingga kini, cenderung diatasi menggunakan jurus konservatif-pro pasar, jual murah dan kuras kekayaan migas-batubara sehabis habisnya. Menurut BP MIGAS, Sejak Juni 2010 jumlah gangguan keamanan meningkat cukup signifikan, bahkan yang terbanyak dibanding 5 (lima) tahun belakangan ini. Dari identifikasi yang dilakukan, beberapa hal yang berpotensi memunculkan gangguan adalah17: 1. Sebagian tanah yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha hulu migas belum tersertifikasi, sehingga banyak terjadi penyerobotan lahan terutama pada jalur Right of Way (RoW) pipa penyalur, lahan yang belum digunakan, lahan yang berdekatan dengan kegiatan masyarakat. 2. Dan Kekurangpahaman stakeholders (terutama di sekitar wilayah industri migas) terhadap status aset yang digunakan oleh Kontraktor KKS. 3. TNI, Kepolisian, BIN dan BP MIGAS, kesemuanya terlibat memberikan ‘’servis’’ istimewa terhadap Pertambangan Migas. Negara nampak menjalankan peran hukum besi pasar yaitu menjadi ‘’pelayan’’ menjamin iklim investasi yang kondusif. 17

Laporan Tahunan BP MIGAS, 2010, Hal 55 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Hulu dan Hilir dikuasai Asing

Status Juli 2010, Terdapat 245 Blok Migas diseluruh Indonesia, menurut data Ditjen MIGAS 2009, 44 persen dari Blok tersebut dikelola oleh Perusahaan Asing asal Amerika Serikat, Chevron disusul oleh TOTAL dari Perancis dan 8 persen dikelola Canoco Philips. Pertamina dan Mitranya hanya menguasai 16 persen dari seluruh kelola blok Migas Indonesia. Berdasarkan status, terdapat 67 Operator dalam Wilayah Kerja [WK] Produksi-Pengembangan, 145 Operator dalam WK Eksplorasi, 23 Operator dalam WK Eksplorasi GMB dan 10 Operator dalam WK Proses Terminasi18. Potret dominasi pengelolaan asing di sektor Hulu ini juga terjadi di sektor hilir. Pengolahan minyak mentah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia hingga saat ini hanya ada 9 kilang minyak, yaitu : Kilang Pangkalan Brandan, Kilang Cepu, Kilang Dumai, Kilang Musi, Kilang Balongan, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Sungai Pakning dan Kilang Kasim.

Subsidi, Tipu-tipu Partai Penguasa Jika dihitung, maka sudah 3 kali, pemerintah dibawah rezim susilo bambang yudhoyono ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Walaupun yang terakhir, gelombang demonstrasi dan permainan politik ‘’tipu-tipu’’ antara Golkar dan PKS di Parlemen melahirkan pasal kontroversi, Pasal 6 ayat A, UU APBN 2012 menunda kenaikan Harga BBM hingga enam bulan kedepan. Hal ini menggenapi kesimpulan bahwa kebijakan energi semasa rezim SBY berkuasa bahkan hingga kini, setengah 18

Laporan Tahunan BP MIGAS, 2010, Hal 69

http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/1386/Reshuffle.Kabinet Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

periode jilid kedua kabinet Indonesia bersatu berjalan, tidak lebih dari berkutat pada kebijakan bongkar pasang subsidi saja, pangkal masalahnya yakni tata kelola energi nasional cenderung diatasi menggunakan jurus konservatif-pro pasar, jual murah dan kuras kekayaan migas-batubara sehabis habisnya. Jika mengalami kebuntuan, langkah beberapa bulan19 yang lalu, reshuffle kabinet di setengah periode kedua kabinet Indonesia bersatu dijalankan. Saat itu kebijakan reshuffle kabinet bekerja bak “pil penenang” baik bagi gejolak politik yang tengah terjadi level elit partai koalisi maupun oposisi sekaligus. Nampak mudah di mata SBY, jika persoalan energi dan sumberdaya mineral tak urung bisa mendapat prestasi maka cukup ganti menterinya. Drama pun dihelat, sejumlah menteri diganti, sisanya hanya dirotasi ke kementerian lain. Begitu juga Dr. Darwin Zahedi Saleh, menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) diberhentikan dan digantikan oleh Ir. Jero Wacik. Nampak dari drama politik tersebut, bahwa partai demokrat urung melepaskan dominasi mereka dari sektor energi dan pertambangan yang telah berlangsung selama ini. Kita mafhum bersama, bahwa Ir. Jero Wacik adalah representasi fungsionaris partai demokrat, ia pernah menjabat sebagai wakil sekjend partai dan sekarang tercatat sebagai dewan pembina partai, begitu juga dengan Dr. Darwin Zahedi Saleh, sosok yang digantikannya juga berasal dari partai yang sama. Menjadi genap, karena komisi III DPR-RI, yang membidangi energi dan pertambangan saat ini juga dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya juga kader Partai Demokrat yang

Melawan Lupa

Pemain baru disektor hilir Jenis NRU Niaga Umum BBM No

berada di departemen energi dan sumberdaya mineral di DPP Partai Demokrat20. Gurita partai demokrat dalam bisnis politik energi dan pertambangan nampaknya akan terus di “lanjutkan” sesuai slogan partai yang memenangi pemilu 2009 ini.

Nama Badan Usaha

Petronas Niaga Indonesia

PT. Aneka Kimia Raya

PT. Tiara Energi

PT. Tomindomas Bulk Tank Terminal

PT. Sigma Rancang Perdana

PT. Elnusa Petrofin

PT. Petro Andalan Nusantara

PT. Hutan Nilam Persada

PT. Cosmic Indonesia

PT. Patra Niaga

Kepungan asumsi bahwa Partai demokrat memiliki hubungan gelap dengan para pebisnis energi dan investor tambang menjadi tak terelakkan, bukankah SBY adalah mantan menteri ESDM zaman Gus Dur dan Budiono adalah ekonom yang disebut-sebut bagian dari mafia barkeley saat ribut-ribut soal Bank Century lampau.

PT. Mulya Adhi Paramitha

PT. Jagad Energy

PT. Dwikarya Niaga Agung

PT. Mahaputra Adi Nusa

PT. Medco Sarana Kalibaru

Kalau saja antara SBY, Teuku Riefky. dan Jero Wacik saling mengedipkan mata, kuburan untuk negara itu sedang digali. Bukan tidak mungkin, porsi 31% dari setoran penerimaan negara dari sektor ESDM, dengan berbagai lipstik alasan, akan terus melorot dan mengerucut pada satu piramida kepentingan21. Kini drama “gurita” partai demokrat dalam bisnis politik pengurusan energi dan tambang sedang menuju episode baru, peran yang dimainkan oleh menteri ESDM yang baru, Jero Wacik, sudah mulai terlihat, terutama dalam lakon penaikan harga BBM.

PT. Premindo Mitra Kencana

PT. Bumi Asri Prima Pratama

PT. Shell Indonesia

PT. Humpus Trading

PT. Petrobas Indonesia

PT. Pumas Petro Lampung

PT. Total Oil Indonesia

PT. Solar Premium Central

Bahkan fraksi partai demokrat di dewan perwakilan rakyat 'mengklaim' rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan permintaan mayoritas masyarakat agar subsidi tidak membebani negara ujar jafar hafsah ketua fraksi demokrat di kompleks DPR, Jakarta, Rabu, [29/2/2012].

PT. Lingga Perdana

PT. Pertamina (Persero)

PT. Ocean Peetro Energy

PT. Usaha Gemilang Utama

PT. Toyota Tsusho Indonesia

PT. Hokari Linex Pratama

PT. Oil Tanking Merak

Rezim Neoliberal yang sudah menyusup sendi-sendi politik ekonomi Indonesia berhasil mendorong liberalisasi sektor Migas. Salah satunya adalah mengatur dan mengubah undang-undang Migas, yang mengatur tata penguasaan, produksi dan distribusi migas dalam negeri. G-20, IMF dan World Bank menskenariokan Indonesia dan seluruh negara yang berurusan finansial dengan mereka, pada tahun 2014 telah berhenti memberikan subsidi energi fosil22.

Sumber BPH Migas

Setelah harga BBM dilepas pada mekanisme Pasar, Liberalisasi sektor hilir pun digelar. Hasilnya pertamina dan BUMN Hilir migas mesti berkompetisi terbuka dengan serbuan ‘’pemain baru’’ swasta dan asing berdagang atau berbisnis distribusi Migas.

http://www.demokrat.or.id/pengurus-dpp-partai-demokrat/

Dokumen Kampanye, Make Mining History, JATAM 2011-2013, Tidak untuk Dipublikasikan, November 2011

Phasing out energy subsidies will free up fiscal resources. The government should stick to its commitment to eliminate subsidies on fossil fuels by 2014 but also needs cut back on electricity subsidies as well. Widespread communication of thebenefits of subsidy removal and recourse to existing well targeted cash transfer schemes will help to overcome resistance to reform,OECD Economic Survey of Indonesia 2010, dikutip dari Presentasi Dani Setiawan, Neo-Kolonialisasi Kebijakan BBM di Indonesia, Koalisi Anti Utang, 2012 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│Komoditi

Hendrik Siregar

Dunia Keracunan Emas

Menyudahi Penggalian Emas di Indonesia

Pengantar Tak bisa dipungkiri emas adalah logam mulia yang penuh gemerlap, glamour, bahkan dapat menentukkan status sosial seseorang. Emas memiliki hubungan yang tak lepas dari perkembangan budaya manusia. Seiring perjalanan zaman dan perkembangan budaya manusia, peruntukkan logam emas turut menentukan perubahan terhadap ekonomi budaya manusia. Emas tidak hanya sebagai perhiasan dan alat tukar serta bukti kekayaan kaum Raja-raja atau bangsawan tempo dulu. Kini, tidak hanya sebagai devisa negara, juga sebagai alat penjamin transaksi ekonomi yang mampu menentukkan atau merubah keputusan dan perkembangan pasar modal – bursa saham. kini telah menjadi modal dan alat penjaminan dalam sebuah investasi dan perdagangan. Semakin banyak negara kemudian menumpuk emas batangan (Bar Hoardingi), termasuk lembaga-lembaga keuangan seperti World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF)1. Idiom, roda ekonomi selalu berputar naik turun, tak terbantahkan tak hanya dialami kalangan pengusaha. Negara-negara yang terlihat memiliki ketahanan ekonomi maupun finansial, mulai rontok satu-persatu. Walau kemudian ada yang mampu secara cepat dan perlahan tapi pasti memperbaiki perekonomian dan keuangannya, ada juga yang tetap berkubang tak mampu keluar dari krisis tersebut. Setelah kawasan asia termasuk Indonesia - era 98-an – dihantam krisis ekonomi, disusul krisis keuangan – perbankan – di Amerika Serikat dan berlanjut di sebagian eropa khusus Yunani yang terhempas keras hingga kini. 1

Vivanesw.com, 30 September 2010. Hingga akhir 2010 IMF menduduki peringkat 3 di dunia pengumpul emas batangan terbanyak. http://bisnis.vivanews.com/news/read/180386-para-penguasa-emas-di-dunia

Emas menjadi alat tukar devisa yang potensial menjamin negara-negara dalam mengatasi krisis. Begitu pula dengan para investor, memburuknya kondisi krisis utang eropa belakagan ini, mendorong mereka melindungi kekayaannya dengan membeli logam mulia. Di saat bersamaan khalayak publik tergiur dengan melonjaknya harga emas yang mencapai rekor tertingginya sepanjang masa, senilai $1.917,902 per troy ons di tahun 2011 lalu. Sehingga dibalik krisis ekonomi dan finansial yang terjadi, penggalian mineral emas tetap berlangsung dan cenderung naik, pengerukannya hanya terganggu di arus modal investasi. Selain itu kemajuan industri dan pasar elektronik mendorong penggunaan emas sebagai elemen penting di sebuah produk elektronik. Persaingan industri elektronik dewasa ini menuntut kualitas produk barang yang tetap diminati konsumen. Emas mempunyai kemampuan sangat baik dalam hal konduktivitas panas dan listrik, ketahanan terhadap oksidasi dan inalterability3. Maka tak heran sejak era televisi, komputer dan telephone genggam, emas murni jadi bagian penting dalam sirkuit atau rangkaian elektronik, sehingga turut mendorong penggalian emas. Hasil riset International Data Corporation (IDC), menunjukkan rata-rata pertumbuhan penjualan komputer portable dunia sekitar 20%-25% per tahun. IDC melaporkan pada kuartal I 2010 telah terjual, 85,5 juta unit, padahal total penjualan sepanjang 2009 mencapai 126,2 juta unit. Bayangkan dengan laptop atau telepon genggam yang lebih bergerak dinamis. Indonesia sendiri sebagai salah satu negera berpenduduk terbanyak di dunia, merupakan pasar potensial â&#x20AC;&#x201C; captive market â&#x20AC;&#x201C; untuk perdagangan barang elektronik. Misalnya saja pengguna telepon genggam, berdasarkan survey Nielsen per Mei 2011 mencapai 125 juta orang dari 240 juta penduduk. Bahkan, pertumbuhan penjualan komputer di Indonesia termasuk tertinggi didunia. Pada 2009 saja terjual 2, 8 juta4 unit atau rata-rata naik 20% tiap tahun-tahun sebelumnya. Kenyataannya masih banyak orang tidak mengetahui bahwa emas tidak melulu hanya sebagai perhiasan atau juga sering disebut oleh khalayak umum sebagai tabungan/investasi masa depan dengan membeli berbagai model perhiasan. Bahkan, ironisnya juga banyak yang tidak begitu mengetahui dibalik logam mulia itu dihasilkan. Bahwa ada pencemaran air, pengrusakan hutan, perampasan tanah/lahan pertanian

atau perkebunan hingga kriminalisasi atau pelanggaran HAM untuk mendapatkan setumpuk bijih emas. Lebih ironis lagi, para pengurus negara ini lebih banyak menutup mata atas fakta dilapangan. Mengatasnamakan pendapatan negara dan investasi, ribuan izin tambang terus dikeluarkan, tanpa memperhatikan daya dukung dan daya pulih wilayah ekstraksi terutama manusia yang tinggal sekitarnya. Paling mencolok terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dari tiga sektor utama yang dijadikan pondasi pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional, salah satunya adalah pertambangan, lainnya adalah pertanian dan infrastruktur. Terbukti dalam upaya implementasi RPJPN, pemerintah menelorkan program pembangunan yang disebut MP3EI (MasterPlan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang hampir semuanya koridor pembangunan berbasis ektraksi sumber daya alam tak terbarukan.

Kilau Emas yang Menghancurkan Tak bisa dipungkiri kilauan emas mampu menghipnotis setiap orang yang tergiur akan kemewahan. Belum lagi setiap orang merasa terangkat derajat hidupnya dengan beraneka ragam perhiasan emas yang menempel ditubuhnya, termasuk asesoris dan perangkat rumah tangga. Satu hal ini saja â&#x20AC;&#x201C; perhiasan â&#x20AC;&#x201C; membuat orang berlomba-lomba untuk mendapatkan emas. Terutama bagi orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dari menggali bijih emas. Penggerukan emas secara formalitas di Indonesia, dimulai dengan Kontrak Karya pertama yang diperoleh PT. Freeport McMoran, 1967 di Pegunungan Jaya Wijaya Papua, diberikan oleh mantan Presiden Soeharto. Lalu lahir KK yang lainya dibawah naungan UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Sebanyak 42 KK diantaranya menambang emas dari 51 KK5. Dengan lahirnya UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (PMB), maka berakhirlah era KK ke IUP (Izin Usaha Pertambangan). Di Indonesia dari 417 IUP6 dan 42 KK tambang emas belum semuanya beroperasi produksi, diantaranya telah menimbulkan masalah baik terhadap lingkungan maupun manusia, saat baru eksplorasi dan telah eksploitasi. Pada tabel dibawah ditunjukkan perusahaanperusahaan tambang emas di seluruh Indonesia yang telah menimbulkan masalah hingga akhir 2011.

Bisnis Indonesia, 30 Desember 2011. Kaleidoskop Emas 2011: Pasang Surut Harga Emas. http://www.bisnis.com/articles/kaleidoskop-emas-2011-pasang-surutharga-emas

Tidak mengalami perubahan kemampuan atau keabadian fungsi, dalam hal ini emas setara dengan logam mulia lainnya yakni perak.

Vivanews.com, 19 April 201. http://bola.vivanews.com/news/read/145181-pasar_komputer_ri_tumbuh_terbesar_di_asia

Selain KK, era UU 11/1967 sebelum berganti dengan IUP (UU No. 4 tahun 2009), juga ada PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) sebanyak 105 buah.

Berdasarkan IUP dengan kategori clean & clear per Nopember 2012, sebanyak 5.732 buah. Sedangkan jumlah IUP per Nopember 2012 mencapai 10.677 buah. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Tabel. 1 No

Perusahaan

PT. Newmont Minahasa Raya

Daerah Teluk Buyat, Sulawesi Utara

Masalah ditimbulkan/

Jenis

Korban

Izin

Pencemaran Teluk Buyat, Kampung Buyat dan Ratatotok. Akibat yang ditimbulkan masih berlangsung hingga saat ini.

PT. Newmont Nusa Tenggara

Pencemaran Teluk Rinondoran. 19 orang digugat, 1 orang meninggal dan puluhan orang luka- luka akibat penolakan perluasan eksploitasi di Dodo Rinti

PT. Kelian Equtorial Mining

17 tahun beroperasi, 77 juta ton limbah tailing dibuang ke alam. Menggusur warga muara Bayaak. 1 orang warga meninggal setelah ditahan 14 hari tanpa alasan dan 14 perempuan

mengalami pelecehan perusahaan. 4

PT. Barisan Tropical Mining

PT. Freeport Indonesia

PT. Indo Muro Kencana

Papua

seksual

saat

bekerja

Mencemari Sungai Tiku sejak beroperasi hingga tutup. Bekas tambang ditinggalkan begitu saja.

Setiap hari Freeport membuang +200 ribu ton limbah tailing. 133 kilometer persegi lahan subur disepanjang Sungai Ajkwa terkubur tailing. Diduga Freeport memfasilitasi pelanggaran HAM sejak beroperasi.

Perampasan wilayah kelola Suku Dayak Siang, termasuk tempat yang

dikeramatkan. Racun sianida mencemari Sungai Muro, Menawang dan Barito. 7

PT. SorikMas Mining

Mandailing Natal

Konsesi PT. SMM membuat TNBG terbelah 2 bagian. Penolakan warga berujung tindakan kekerasan kepada warga. 1 orang perempuan tertembak

PT. Meares Soputan Mining

Minahasa Utara

Konsesi berada dikawasan hutan lindung, pembabatan hutan menimbulkan banjir lumpur yang menimpa Desa Rinondoran dan Pinendek. Perusahaan mengkriminalkan warga

dan aktivis lingkungan. 9

PT. Nusa Halmahera Mineral

Halmahera

Pada 2003, Brimob menembak mati 1 warga yang melakukan aksi karena

PT. NHM menambang hutan lindung dan hutan adat Toguraci. Limbah tailing mencemari Teluk Kao. 10

PT. Sumber Energi Jaya

Minahasa

3 orang warga meninggal ditembak Polisi di Pelabuhan Sape karena

IUP

menolak rencana operasi PT. SMN 11

PT. Sumber Mineral Nusantara

Sape, Bima NTB

Perusahaan mengkriminalkan 3 warga Desa Prai Koruko.

IUP

PT. Indo Multi Niaga

Banyuwangi

Ratusan orang keracunan logam berat akibat sungai Cikantor tercemar limbah PT. NUP

IUP

Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Grafik 1. Statistik produksi Emas Indonesia 1996-2010

Sumber; Badan Statistik Indonesia dan diolah dari berbagai sumber.

Hingga 2012, dari 42 KK hanya 127 perusahaan yang telah berproduksi. Celakanya dari 12 KK itu, 11 diantaranya seperti ditunjukkan dalam tabel menimbulkan masalah yang tidak kecil hingga menimbulkan korban jiwa. Bisa dibayangkan jika semua kontrak/izin tambang itu beroperasi. Gejalanya justru menjurus tidak akan dihentikan oleh pemerintah saat ini. Misalnya saja predikat clean & clear yang dipromosikan oleh ESDM. Hingga Mei 2012, baru 4.386 IUP yang mendapatkannya dari 10.235. Tidak ada tindakan minimal bagi IUP yang tidak masuk dalam kategori clean & clear. Contohnya, PT. Fathi Resources, perusahaan ini tidak ada dalam daftar pengumuman Dirjen Minerba, untuk IUP clean & clear hingga tahap ke VII yang dikeluarkan pada 9 Nopember 2012. Tapi perusahaan itu tetap melakukan eksplorasi di Sumba Timur dan Sumba Tengah dikawasan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti dan Taman Nasional Tana Daru Maniepu. Contoh lain misalnya, penembakan warga oleh satuan polisi yang menolak PT. Sumber Mineral Nusantara, 24 Desember 2011, padahal perusahaan itu tak tercantum dalam pengumuman tahap I maupun II, per Juni dan Oktober 2011. Namun, apa pun yang menjadi kekurangan dan kesalahan dari perusahaan tambang, pemerintah

selalu mengtoleransi serta memberikan kemudahankemudahan bagi perusahaan agar tetap beroperasi. Tak heran, perusahaan seperti dalam tabel.1, tetap melenggang mengeruk keuntungan. Sebaliknya, apakah Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari mengeruk emas? Jika menyimak produksi emas Indonesia, seharusnya negeri ini tidak jatuh kedalam kubangan utang yang begitu besar. Dari grafik diatas, produksi emas untuk tahun 2010 saja sebanyak 119.726 kilogram. Jika harga rata pada tahun 2010 berkisar US$1.224,558 per troy ons9, angka yang diperoleh Rp.37.709.061.243.911,457, padahal ditahun yang sama setoran dari sektor pertambangan umum (pajak, royalti dan iuaran) hanya Rp.7.115,6 triliun atau hanya sekitar 19% dari potensi pendapatan negara. Bayangkan jika produksi emas jika hanya dihitung dari 1996-2010 yang sebanyak 1.770.1882 kilogram.

Gambar: Peruntukkan Emas Dunia Sumber: World Gold Council 7

32 KK lainnya dalam tahap eksplorasi dan konstruksi. Ada juga yang dibatalkan pemerintah atau menghentikan untuk melanjutkan operasinya, seperti BHP Sumba Minerals dan Gag Nickel. Kini konsesi BHP Sumba Minerals konsesinya diteruskan oleh PT. Fathi Resources.

Harga Emas. http://kaltengmining.com/Harga%20Emas.htm

1 troy ons = 31,1035 gram Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Tingginya harga emas, ternyata tak mampu mengangkat tinggi derajat dan kesejahteran rakyat Indonesia. Puluhan tahun, emas Indonesia telah dirampok tanpa meninggalkan jejak pembangunan yang adil dan merata.

Belum lagi, kalau sumbangan yang hanya Rp.7.115,6 triliun itu dipecah lagi dari berbagai jenis komoditas pertambangan. Setidaknya komoditas tambang yang telah menyetor selain emas semisal Nickel, Timah, Bijih Besi, Batubara dan mangan, maka 19% akan terdistribusi ke masing-masing komoditas. Dengan kata lain bisa jadi sumbangan dari komoditas emas berkisar 3-4%. Jelas, prosentase itu tak sebanding dengan kehancuran lingkungan akibat eksploitasi tambang. Negara tentu tak akan mampu menanggung beban biaya rehabilitasi dari lobang-lobang raksasa yang menyimpan racun-racun tambang seperti cyanida, merkuri atau air asam tambang. Karena biaya untuk melakukan rehabilitasi lebih mahal 1,5 sampai 2 kali biaya produksi (Diamond;2006). Tak heran banyak perusahaan tambang yang lari dari tanggung jawabnya melakukan rehabilitasi/reklamasi. Boleh dikatakan, Indonesia hanya menikmati secuil keuntungan dan racun skala besar yang ditinggalkan. Kita pun tak dapat menikmati secara utuh hasil penggalian bijih emas di produk akhirnya. Jutaan kilogram sejak pertambangan emas skala besar dimulai oleh Freeport, jutaan kilogram pula yang diangkut keluar negeri. Spanyol, Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan China merupakan negara tujuan pengiriman sebagian bijih emas dari Indonesia. Indonesia hanya menampung produk akhirnya. Seperti dikemukan didepan, barang-barang elektronik saat ini hampir semuanya menggunakan emas, selain untuk perhiasan. Mestinya dengan jutaan kilogram yang telah dihasilkan, Indonesia mampu memainkan peran dalam produk elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, peralatan elektronik nyaris tak lepas dari segala aktivitas manusia. Telepon gengam dan komputer (portable dan jinjing) paling mendominasi penggunaannya. Bahkan penggunaan telepon gengam nyaris menyamai jumlah penduduk di seluruh dunia sebanyak 7 milyar jiwa10. Ironisnya, hanya 3% dari telepon gengam tersebut yang didaur ulang. Akibatnya permintaan emas untuk perangkat telepon tidak akan berhenti. 10

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yokohama Metal Co Ltd, 2008 lalu, bahwa satu ton telepon gengam bekas mampu menghasilkan 150 gram emas atau lebih, selain emas juga bisa menghasilkan 100 kilogram tembaga, 3 kilogram perak dan logam-logam lainnya. Apalagi didalam 1 buah perangkat komputer portable yang terdapat di komponen prosesor, mainboard, RAM dan card slot. Pada akhirnya, gaya hidup manusia sangat mempengaruhi eksploitasi emas terus menerus, diluar peruntukkannya sebagai devisa dan penjamin investasi. Namun, yang paling utama adalah keserakahan yang terus menumpuk kekayaan tanpa memperhatikan keberlansungan lingkungan hidup manusia.

Stop Keracunan Emas Keinginan manusia untuk berganti perhiasan selayaknya untuk dihentikan. Dengan menumpuk perhiasan, membuka peluang untuk menciptakan perhiasan baru otomatis membutuhkan pasokan bijih emas. Di sisi lain, negera-negara yang telah menumpuk ratusan ton emas batangan dan koin menyadari betul, bahwa setiap kepin batang dan koin yang dihasilkan berkontribusi terhadap musnah sebuah ekosistem di suatu negara lainnya. Indonesia seharusnya berani menggugat negaranegara yang telah mengirim koorporasinya untuk menghancurkan lingkungan dan masa depan bangsa. Bagi Indonesia sendiri, sudah sepatutnya mengalihkan perhatian pada sektor lain yang terbukti mampu bertahan dan menghidupi rakyat dari tahun ke tahun. Tingginya harga emas, ternyata tak mampu mengangkat tinggi derajat dan kesejahteran rakyat Indonesia. Puluhan tahun, emas Indonesia telah dirampok tanpa meninggalkan jejak pembangunan yang adil dan merata. Membiarkan para pemodal yang diantar oleh pemimpin negara asalnya masuk ke Indonesia, semakin membuka kesepakatan buruk memanfaatkan kelemahan Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan perdagangan, pembangunan dan bantuan lainnya, selalu berujung pada pengerukan sumber daya tambang, termasuk menggunakan kaki tangan mereka bertopeng pengusaha lokal. Dengan mendorong potensi-potensi alam yang lain bukan tambang, sebagai pilihan ekonomi, pengurus negara ini telah mengambil langkah menyelamatkan negara dari keterpurukan terus menerus. Emas adalah harta yang patut diwariskan kepada generasi yang akan datang, takkala negara ini tak mampu mengupayakan sektor lain seperti pertanian, perikanan atau pariwisata. Untuk itu kata yang tepat untuk penambangan emas di Indonesia adalah berhenti keracunan emas dan menyudahi kelanjutan cerita pertambangan sebagai catatan kelam dalam pembangunan bangsa.

Jumlah Ponsel Lampui Penduduk. http://www.hijauku.com/2011/12/27/jumlah-ponsel-lampaui-jumlah-penduduk/ Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

Hendrik Siregar Umbu Wulang Tanamaahu

Kami Bukan

SUMBA YANG MENUJU KEMUSNAHAN ( Nda Humba Li La Mohu Akamma) Kini mereka bertekad untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi penghormatan pada alam dan Sang Maha Kuasa, termasuk tradisi “Kalarat Wai”. Mereka akan tetap menjaga sumber-sumber kehidupan dan tetap menjalin hubungan harmonis dengan alam dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan memaksimalkan fungsi layanan alam, serta kembali membangun komunikasi dan hubungan yang saling toleransi dan menghormati antar warga.

Tanah Sumba

eradaban orang Sumba atau Humba tak terpisahkan dengan alam. Seluruh aktivitas ekonomi hingga kebudayaan dari jaman dulu hingga kini tetap bergantung pada suplai layanan alam. Ada tiga hutan gunung utama yakni Wanggameti, Tanadaru dan Yawilla. Wanggameti terletak di Sumba Timur, Tanadaru di Sumba Tengah dan Yawilla di dekat daerah perbatasan Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Ketiganya menyuplai kebutuhan pangan dan air bagi seluruh penduduk di Sumba. Kawasan peternakan, pertanian dan perkebunan terbesar di Sumba berada tak jauh dari ketiga gunung ini. Tak heran sejak dulu, masyarakat sangat menghormati ketiga hutan gunung tersebut. Salah satu bentuk penghormatannya yakni tradisi “Kalarat Wai” (Bahasa Sumba Kambera) atau pengormatan/ritual air di sumber-sumber air di ketiga gunung ini. Kebiasaan ini meruakan bentuk ucapan terimakasih manusia terhadap alam. Selain itu, menjadi arena menyampaikan pengharapan kepada Yang Maha Kuasa agar alam terus memberi air kepada warga dan menjauhkan dari bala, seperti kekeringan. Seiring dengan masuknya ajaran agama modern, Kalarat Wai mulai jarang dilakukan oleh warga, tradisi itu dianggap sebagai kebiasaan “Marapu” (Aliran Kepercayaan asli orang Sumba). Selain itu, sejak ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional di Wanggameti dan Tanadaru, tradisi Kalarat Wai makin sulit dilakukan karena warga dilarang beraktivitas apapun tanpa seijin pihak taman nasional.

Bertahun-tahun harmonisasi penduduk Sumba dengan alam terjalin saling menguntungkan. Tidak hanya dalam memanfaatkan fungsi-fungsi layanan alam. Di situs-situs tertentu menjadi tempat mempererat jalinan budaya atau adat masyarakat terhadap alam dan leluhur nenek moyang mereka. Hingga saat ini, masyarakat yang masih menganut kepercayaan Marapu, tetap memegang teguh budaya-budaya mereka yang berhubungan dengan alam dan arwah nenek moyang. Bukti sejarah relasi manusia dan alam yang harmonis terlihat dari banyaknya kuburan kuno yang diukir dengan beberapa motif seperti kuda, kerbau, laki-laki dan wanita. Kuburan ini merupakan simbol dan status sosial dari keluarga yang ditinggalkan. Tempat itu akhirnya menjadi kawasan keramat bagi masyarakat yang berpegang pada adat. Pulau Sumba yang terbentuk dari sedimentasi batu karang laut, membuat sebagian hamparan tanah didominasi oleh hutan Sabana. Hutan Sabana banyak terdapat di Sumba Tengah hingga Timur. Hutan-hutan Sabana menjadi tempat menggembalakan hewan ternak masyarakat seperti Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi. Dengan luasnya hutan Sabana di Sumba Timur, potensial menjadi sentra peternakan hewan seperti Sapi (waingapu.com, 05/07/2012). Kondisi itu telah berlangsung jauh sebelum promosi pemerintah baru-baru ini melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, (04/07/2012), usai kunjungan dari Australia yang mencanangkan peternakan Sapi skala besar. Selain ternak Sapi, Sumba identik dengan pertenakan Kuda. Kuda menjadi salah satu instrumen budaya yang masih melekat hingga kini. Salah satunya tradisi perang kuda yang dikenal dengan nama â&#x20AC;&#x153;Pasolaâ&#x20AC;?. Dalam beberapa kesempatan, pacuan kuda

juga kadang kala diadakan untuk meramaikan sebuah perayaan-perayaan. Sedangkan di Sumba Barat, pohon-pohon besar hutan masih banyak ditemui. Sebagian penduduk Sumba Barat punya lebih banyak lahan pertanian. Saat ini Kopi, Kelapa, Padi, Jagung dan Sayur-sayuran adalah hasil kebun yang paling banyak. Dulunya, Kayu Manis dan Kayu Cendana lah yang sangat banyak dan dijual keluar pulau. Penduduk yang mendiami pulau seluas 11.052,42 kilometer persegi itu sebanyak + 600 ribu jiwa. Separuhnya, tinggal dan berhubungan langsung dengan kawasan hutan sabana yang terbentang hampir di seluruh daratan pulau Sumba. Sisanya adalah hutan tropis yang identik dengan jenis flora dan fauna pulau Sumba. Bentangan sabana yang luas dan kekhas flora dan fauna itulah, membuat pemerintah berinisiatif menjaga keberlangsungan layanan alam dengan menjadikan kawasan Taman Nasional (TN). Pulau Sumba menjadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki 2 TN, yakni; TN Laiwangi Wanggameti dan Manupeu Tana Daru.

Laiwangi Wanggameti & Manupeu Tana Daru TN Laiwangi Wanggameti merupakan kawasan hutan dengan keanekaragaman jenis bernilai tinggi terutama untuk kawasan di atas ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Di kawasan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti terdapat beragam jenis tumbuhan, termasuk tanaman obat-obatan. Jumlah seluruh spesies tanaman kurang lebih sekitar 70 jenis. Antara lain Jambu Hutan (Syzygium sp.), Pulai (Alstonia scholaris), Beringin (Ficus sp.), Kenari (Canarium oleosum), Kayu Manis (Cinnamomum zeylanicum), Honggi (Myristica littoralis), Suren (Toona sureni), Taduk (Sterculia foetida), Kesambi (Schleichera oleosa), dan Hangkang (Palaquium obovatum). Di TN Laiwangi Wanggameti 182 jenis burung, 22 jenis mamalia, 115 jenis kupu-kupu, 7 jenis amphibia, dan 29 jenis reptilia. Beberapa jenis diantaranya tergolong fauna endemik Sumba yang kini semakin langka, seperti Kakatua Jambul Kuning (Cacatua citrinocristata), Rangkong Sumba (Rhiticeros everretty), Burung Walet Sarang Putih (Aerodramus fuciphagus), Kera Ekor Panjang (Macaca fascicularis fascicularis), Babi Hutan (Sus sp.), Biawak (Varanus salvator), Ular Sanca Timor (Phyton timorensis), dan Ayam Hutan (Gallus gallus). Sedangkan dari 115 jenis kupu-kupu, tercatat 5 jenis endemik di Nusa Tenggara yaitu Kupu-Kupu Halipron (Troides haliphron naias), Elimnias amoena, Sumalia chilo, Ideopsis oberthurii, dan Athyma karita. Di kawasan Wanggameti mengalir 114 sungai yang menopang kebutuhan ekonomi dan rumah tangga masyarakat. Setidaknya ada 16 desa yang secara langsung maupun tidak

Sumber: istimewa Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Jenis spesies tanaman

182 Jenis burung 22

Jenis burung

Jenis mamalia

155 kupu-kupu Jenis

118

Jenis kupu-kupu

Jenis amphibi

Jenis reptilia

114 Sungai Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Wanggameti

Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Manupeu-Tana Daru

punya hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik atas hutan. Wanggameti juga merupakan daerah resapan air utama dan merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kambaniru, Luku Wunga, Luku Kanabu Wai dan Melolo. DAS Kambaniru dan DAS Melolo merupakan DAS terpenting yang menjadi sumber air irigasi dan sumber air minum daerah utara dan kota Waingapu.

Junonia adulatrix, Athyma karita, Sumalia chilo, dan Elimnia amoena – Kupu-kupu –.

TN Manupeu - Tana Daru adalah hutan perwakilan musim semi-peluruh dataran rendah yang tersisa di Sumba. Sebagian besar kawasan hutan di taman nasional tersebut berupa tebing-tebing terjal, dari dataran rendah hingga ketinggian 600 meter. Di TN Manupeu-Tana Daru memiliki keragaman jenis tumbuhan bernilai tinggi yaitu sekitar 118 jenis diantaranya Suren (Toona sureni), Taduk (Sterculia foetida), Kesambi (Schleichera oleosa), Pulai (Alstonia scholaris), Asam (Tamarindus indica), Kemiri (Aleurites moluccana), Jambu Hutan (Syzygium sp.), Cemara Gunung (Casuarina sp.), dan Lantana (Lantana camara). Sedangkan jenis hewan yang ada sebanyak 87 jenis burung dan 57 jenis kupu-kupu. 7 jenis burung dan Kupu-Kupu adalah endemik Pulau Sumba yaitu Kakatua Cempaka (Cacatua sulphurea citrinocristata), Julang Sumba (Rhyticeros everetti), Punai Sumba (Treron teysmannii), Sikatan Sumba (Ficedula harterti), Kepodang-Sungu Sumba (Coracina dohertyi), Madu Sumba (Nectarinia buettikoferi) – burung –, Papilio neumoegenii, Ideopsis oberthurii, Delias fasciata, Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Kedua TN tersebut, saat ini menghadapi ancaman serius dengan rencana operasi tambang emas oleh PT. Fathi Resources. Perusahaan lokal yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Hillgrove Resources Ltd. perusahaan asal Australia, sebanyak 80%.

BHP Lalu Fathi Bermula pada 1998, perusahaan tambang emas dari Australia– Broken Hill Property (BHP) mendapat kontrak karya (KK) generasi VI, di Wanggameti dari Pemerintah Indonesia. Luas konsesi pertambangan emas BHP Sumba Minerals seluas 160.180 hektar. Kehadiran BHP Sumba Minerals ditolak dengan tegas dan keras secara kolektif oleh warga Sumba. Kuatnya penolakan warga membuat BHP Sumba Minerals tak bisa beroperasi. Di tahun 2008, pemerintah pusat memutus kontrak BHP Sumba Minerals tanpa penjelasan yang disampaikan ke publik. Di tahun yang sama, menjelang pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), PT. Fathi Resources mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) dari pejabat sementara (Pjs) Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, masih di area konsesi BHP Sumba Minerals, namun luasnya menjadi 99.970 hektare. Pada November 2009, KP PT. Fathi Resources dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyesuaikan dengan konsep Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Melawan Lupa

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Penyesuaian IUP PT Fathi Resources sangat janggal, karena UU No. 4/2009 baru diundangkan pada Januari 2009 sedangkan IUP diberikan pada bulan Nopember, karena itu peraturan pelaksananya turunan UU Minerba untuk tata laksana perizinan baru lahir pada 2010. Artinya, IUP PT. Fathi Resources mendahului ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tak beda dengan kedatangan BHP, PT. Fathi Resources yang dimiliki oleh Hillgrove Resources (ASX:HGO), juga ditentang oleh warga. Namun, perusahaan ini dengan licin menggandeng pengurus negara, sehingga memaksa untuk tetap bisa beroperasi. Menyuap warga dengan memberi harapan, membelikan peralatan sekolah siswasiswi sekolah dasar (SD), serta memperkerjakan orangorang yang dirasa memiliki pengaruh di desa-desa yang masuk dalam konsesi. Tapi tak semua juga berhasil mempengaruhi warga untuk menerima dan membiarkan PT. Fathi Resources beroperasi. Penolakan, baik secara formal dengan mengirimkan surat kepada kepala daerah hingga turun ke jalan melakukan aksi dilakukan oleh warga.

Martir Prai Karoku Jangga Terus menerus ditolak warga, justru pejabat daerah yang kebakaran jenggot. Berawal dari laporan sepihak Camat Umbu Ratunggay, Umbu Djoka S.Sos, kepada Bupati Sumba Tengah, 7 April 2011, tentang pengrusakan alat berat dan penganiayaan karyawan PT. Fathi Resources pada 6 April 2011 oleh warga Desa Prai Karoku Jangga. Tuduhan itu bermula, ketika PT. Fathi Resources masuk dengan alat beratnya tanpa se-izin warga, 6 April 2011. Malam harinya, perusahaan melakukan pengeboran di dekat lokasi yang dikramatkan dan masih dalam wilayah kelola warga. Warga yang mengetahui pengeboran tersebut mendatangi lokasi di tempat pengeboran, warga hanya menemui 2 anggota polisi dan alat berat beroperasi tanpa operator hingga terbakar. Berselang 4 hari setelah Camat Umbu Djoka S.Sos, melapor ke Bupati Sumba Tengah, 11 April 2011, 20 orang warga desa Prai Karoku Jangga dipanggil oleh Polres Sumba Barat, 3 diantara langsung ditetapkan sebagai tersangka melakukan pengrusakan alat berat. Mereka tak gentar dengan upaya melemahkan perlawanan oleh pihak-pihak yang mencari untung dan perusahaan. 6 Desember 2011, 3 orang warga, yakni; Umbu Janji, Umbu Mehang dan Umbu Pendingara ditahan di Pengadilan Negeri Waikabubak Sumba Barat. 3 Mei 2012. Ketiganya divonis bersalah dan harus menjalani 9 bulan hukuman penjara. Para pengacara dan terpidana, mengajukan banding untuk melepas status bersalah yang dituduhkan kepada mereka. Mereka bertiga bagaikan “Martir” dalam perlawanan warga mempertahankan wilayah hidup yang telah diwariskan turun temurun. Mereka bertiga tak Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

berhenti meneriakkan perlawanan dari balik jeruji untuk mengungkapkan ketidakadilan dan melawan perusahaan tambang yang mencebloskan mereka kedalam terali besi secara tidak langsung. Bahkan setelah lepas pun mereka akan tetap berjuang dan kembali menyemangati warga lain mempertahankan hak-hak yang akan diserobot dan dihancurkan oleh PT. Fathi Resources. Setelah hampir 2 bulan menunggu, putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kupang pun keluar. Putusan pengadilan menetapkan bahwa ketiganya bersalah dan tetap menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Negeri Waikabubak. Setelah dipotong masa tahanan dan ditambah remisi kemerdekaan RI, Umbu Mehang, Umbu Djanji, dan Umbu Pindingara pun bebas.

Penyambutan Martir Hari yang paling ditunggu itu tiba. 17 Agustus 2012; hari penuh kebahagian tak terelakkan. Kisahnya; di hari Jumat, hari kemerdekan yang riuh rendah dirayakan di seantero nusantara ini. Pihak keluarga, JATAM Sumba, BRANTAS dan teman-teman Komunitas Peduli Martabat Tanah Sumba (KPMTS) berada di depan Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak. "Kami mau menyambut kebebasan Umbu Mehang, Umbu Djanji, Umbu Pindingara. Ketiga lelaki Sumba sejati yang telah dipenjarakan secara semenamena karena kukuh mempertahankan tanah airnya dari upaya pengambilalihan dan pengrusakan oleh perusahan tambang dan oknum penguasa", ujar Umbu Manuhara adik Umbu Djanji Mereka dielu-elukan sebagai pahlawan. Di sepanjang jalan, konvoi kendaraan mengantarkan mereka ke kampung halamannya. Ya, di sebuah kampung kecil di tengah hamparan bukit bersabana nan permai bernama Paponggu. Saat akan memasuki kampung, mereka disambut sekelompok kecil orang berkuda yang penuh keceriaan dengan mememikkan Kayaka’ya. Kuda-kuda pun ikut ronggeng sana ronggeng sini. Sesampainya di gerbang pelataran rumah, ratusan orang telah menanti irama tambur gong tak kunjung berhenti. Sanak keluarga telah menanti, ada yang tertawa bahagia dan menangis haru. Tampak, mereka yakin, saudara mereka bukan penjahat. Mereka adalah pejuang martabat tanah leluhurnya. Ini potret sesungguhnya dari laki-laki Sumba! Bila perayaan ini dianggap kemenangan. Maka tak ada kemenangan yang gratis. Cara mereka memperlakukan ketiga umbu itu, menunjukkan bahwa mereka paham benar soal itu. Pengorbanan menjadi kata sakral yang tak terhindarkan untuk dijalani. Mereka berteriak, berpeluh, hingga dipenjara. Pengorbanan paling menyesakkan bahwa mereka mesti rela kehilangan 8 bulan 11 hari untuk mengayomi keluarganya yang sederhana itu! Karena itulah, mereka disambut dengan tradisi Sumba “Panggara Tung” ini adalah ritual untuk menyambut seseorang yang telah lama pergi. Tradisi ini juga untuk menyambut orang yang dianggap telah masuk ke “dunia gelap” dan kembali ke “dunia terang” Melawan Lupa

MEREKA DINOBATKAN SEBAGAI PAHLAWAN MARTABAT TANAH SUMBA! Di depan gerbang pelataran itu, ditengah kerumunan orang, seorang juru bicara adat (Wunang) bertanya lantang dalam syair adat di depan gerbang pelataran, kenapa kalian ada di sini lagi, kemana saja kalian, mengapa selama ini meninggalkan keluargamu? Lalu dari pihak Wunang pengantar menjawab bahwa mereka baru pulang berperang melawan orang-orang jahat, mereka telah dikurung karena setia menjaga harga diri leluhur, kita dan anak cucu. Mereka kini telah kembali, ijinkanlah mereka untuk masuk. Biarkan mereka menemui dan memeluk saudara-saudaranya. Lebih dari itu, agar mereka bisa merangkul hangat dan mengayomi keluarganya lagi!

Katua Padang Rayuan juga angin surga yang ditebarkan oleh PT. Fathi Resources, telah memakan korban. 1 keluarga terpaksa di usir dari dalam kampung oleh warga desa Katikutana Sumba Timur, karena diketahui bekerja di perusahaan. Hal senada terjadi kepada Kepala Desa Karipi, desa yang masih bersebelahan dengan Desa Katikutana dan Desa Tana Rara, – 2 desa yang sangat kuat melawan dan akses menuju lokasi base camp perusahaan – nyaris putus hubungan dengan desa-desa lain yang bersebelahan dengannya. Padahal, selama ini masyarakat disana terikat dan terhubung tanpa batas-batas administrasi desa. Ikatan kuat itu terbangun melalui kesepakatan antar suku dalam mengembalakan hewan ternak yang disebut “Katua Padang”. Dalam Katua Padang itu selalu dihadiri Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

SELAMAT DATANG SAUDARAKU; UMBU MEHANG, UMBU DJANJI, UMBU PINDINGARA. KAMI BANGGA PADA KALIAN! oleh tokoh masyarakat, adat dan juga kepala-kepala desa lainnya. Untuk menjaga kesolidan dan kembali merangkul desa-desa lain melawan PT. Fathi Resources, 26 Mei 2012, diadakan pertemuan Katua Padang di Desa Katikutana. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan tokoh dan kepala desa dari Wanggameti, Katikutana, Tana Rara, Praibakul, Katikuluku dan Karipi. Kesepakatan yang dihasilkan diantaranya adalah sepakat tetap menolak dan menuntut PT. Fathi Resources angkat kaki. Langkah awal sebagai bukti masyarakat melawan PT. Fathi Resources untuk meluaskan dukungan masyarakat, sepakat melakukan aksi simpatik dengan mengadakan penghijauan di perbatasan desa Karipi dan aksi budaya berkuda dan doa bersama di Tana Rara, 29 Mei 2012. Sungguh ironis jika Presiden SBY akan menghabiskan dana APBN sebesar Rp.102,1 milyar (waingapu.com, 05/07/2012), untuk proyek pengembangan peternakan, upaya sia-sia jika fungsi-fungsi alam sekitarnya berubah dan rusak dengan operasi pertambangan. Apalagi pencanangan itu dilakukan pasca kunjungan dari Australia, padahal PT. Fathi Resouces adalah perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan dari negara tersebut. Sangat dikhawatirkan sapi-sapi yang akan diberikan sebagai bentuk “Suap” untuk meredakan perlawanan warga. Tak berselang lama, sekembalinya presiden ke Jakarta, pada Rabu, 18 Juli 2012 telah terjadi kerusuhan di Desa Wahang, Kecamatan Pinu Pahar, Sumba Timur. Melawan Lupa

Kerusuhan ini melibatkan masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan/eksplorasi yang akan dilakukan oleh PT. Fathi Resources di desa tersebut dengan pihak Kepala Desa, pihak perusahan dan beberapa warga yang mendukung pertambangan. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita ini, telah menimbulkan 4 orang mengalami luka-luka dan salah seorangnya dirujuk ke rumah sakit di Kota Waingapu. Selain itu, 2 sepeda motor dan sebuah mobil “ranger” milik PT. Fathi dilempari dan dirusak massa. Tak hanya itu, 2 rumah warga termasuk didalamnya yang menjadi basecamp PT. Fathi juga rusak berat. Kejadian ini dipicu karena pemerintah daerah dan PT. Fathi Resources tak mengindahka surat penolakan 415 warga yang disampaikan ke seluruh lembaga dan instansi di Sumba Timur pada 20 Mei 2012

Mereka tak silau dengan kilauan emas yang diagungkan PT. Fathi Resources dan tidak terbuai oleh janji-janji surga. Masyarakat tetap memilih apa yang telah menjadi pilihan hidupnya selama ini, terbukti telah menghidupi mereka sepanjang tahun. Mereka akan tetap menjaga sumber-sumber kehidupan dan tetap menjalin hubungan harmonis dengan alam dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan memaksimalkan fungsi layanan alam, serta kembali membangun komunikasi dan hubungan yang saling toleransi dan menghormati antar warga. Kini mereka bertekad untuk menghidupkan kembali tradisitradisi penghormatan pada alam dan Sang Maha Kuasa, termasuk tradisi “Kalarat Wai”.

Dengan Slogan “Nda Humba Li La Mohu Akama”, yang berarti Kami Bukan Sumba Yang Menuju Kemusnahan, masyarakat akan terus menerus berjuang dan meluaskan dukungan ke segala penjuru di Sumba untuk mengusir segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan tambang menghancurkan warisan leluhur. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

Nova Damanik

Petisi hingga Kepala Anjing untuk

TOLAK TAMBANG “Kepala anjing ini sebagai simbol agar Pansus RTRW tidak terlalu banyak bicara dan cepat menyelesaikan masalah yang ada di Pulau Bangka dengan menetapkannya melalui Perda RTRW”

ulau Bangka Sulawesi Utara (Sulut), tak kalah cantik dengan Pulau tetangganya, yang telah terkenal luas, Pulau Bunaken. Letaknya, walau agak berjauhan tapi saling berhadap-hadapan. Keindahan panorama laut menjadi salah satu nilai tambah perekonomian penduduk pulau Bangka. Selain wisata alam, masyarakat Pulau Bangka umumnya bekerja sebagai petani nelayan. Walau tinggal di Pulau yang luasnya hanya sekitar 4.800 hektar, profesinya tidak hanya sebagai nelayan, di saat angin kuat atau cuaca buruk, warga memilih bekerja di kebun. Dari kebun yang paling banyak dihasilkan adalah kelapa dan jambu mete. Tak heran, pulau yang dihuni sekitar 2.649 jiwa, gusar takkala mendengar akan adanya investasi tambang. Kebun-kebun mereka terancam diambil untuk pertambangan. Kedatangan PT. Mikgro Metal Perdana (MPP) pada 2008 lambat laun menggangu kedamaian warga pulau ini. Dari 2.649 jiwa tersebar di tiga desa yaitu Desa Libas, Kahuku, dan Lihunu. Pulau Bangka termasuk kategori pulau kecil, tidak lebih luas dari kotamadya Jakarta Pusat. Sesuai UU No 27 Tahun 2007, pulau kecil harus dilindungi termasuk dari aktivitas tambang dan aktivitas lainnya yang merusak agar tidak hilang. Itu diperkuat dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review (JR) UU tersebut pada tahun 2010 yang diajukan oleh Koalisi Tolak HP3, yang salah satunya menghapus Hak Pengusaaan Perairan Pesisir (HP3) khususnya pada pulau-pulau kecil. Tapi sepertinya pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara, tak peduli akan kondisi pulau Bangka. PT MMP, sebuah perusahaan tambang konsorsium dari China, bernama Empire Resources Ltd, justru diberikan izin. Sejak 2010, PT MMP mendapatkan izin eksplorasi kurang lebih 40.000 kilo ton biji besi dari

Sumber: istimewa

tahun 2011 sd 2013 dari Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal. Itu mencakup wilayah pulau Bangka dan akan menggusur tiga desa, yaitu : Lihunu, Libas dan Kahuku. Pulau Bangka sendiri diperkirakan menyimpan potensi batuan bijih besi yang cukup besar hingga mencapai 17,5 juta ton. Ini sangat menggiurkan. â&#x20AC;&#x153;Hipotesa cadangan batuan bijih besi di pulau tersebut cukup besar,â&#x20AC;? kata Kepala Bidang Geologi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara, Katrin Walukow, di Manado, Kamis 1. Kedatangan PT. MMP telah menimbulkan gesekan antar warga. Gesekan antar warga terjadi ketika PT. MMP berniat membeli tanah warga. Tidak semua warga setuju tanah dibeli PT. MMP. Sebagian besar warga Kahuku menyatakan setuju menjual tanah mereka. Sementara, pihak Lihunu menolak. Secara prosentase, yang mendominasi adalah mereka yang tidak setuju pulau ini dijadikan penambangan. Masyarakat sudah sejahtera dari pertanian dan potensi alam yang ada. Pilihan ekonomi berkelanjutan itu yang diyakini bisa diwariskan ke anak cucu tanpa merusak lingkungan.

Alam Pulau Bangka Lazimnya keindahan pantai, secara kasat mata keindahan alam Pulau Bangka bisa dilihat dari pasir putihnya yang terhampar luas. Selain itu, ada pula hamparan hutan lindung, hutan mangrove seluas 131 Ha dan didiami berbagai jenis hewan endemik. Di darat kita menjumpai tarsius, kuskus dan rusa, sedang di lautan bisa dilihat

jutaan ragam terumbu karang berwarna warni. Di sini juga tempat tinggalnya hewan laut langka seperti dugong, juga daerah lintasan mamalia laut seperti paus dan dolphin. Pulau yang berfungsi sebagai pelindung dan penyangga taman laut Bunaken ini memiliki potensi ikan yang banyak. Maka tidak disangsikan sebagian besar masyarakat Pulau ini adalah nelayan. Tak heran, kelompok nelayan ini salah satu yang keras menolak PT MMP karena langsung merasakan akibat kerusakan lingkungan. Berdasarkan peruntukan RTRW Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara terhadap pulau Bangka adalah pariwisata. Dan ketika Pemkab lebih mengutamakan pendapatan daerah dan investasi tambang ketimbang keberlangsungan hidup rakyatnya, dari sinilah muncul konflik. Selain ikan, keindahan bawah lautnya juga memikat siapa pun yang datang ke Pulau ini. Itu dikembangkan menjadi diving resort. Sudah ada empat diving resorts dengan lebih dari 25 titik penyelaman di pulau ini. Tentu saja setiap pengunjungnya akan dimanjakan dengan pemandangan indah terumbu karang dan berbagai penghuni laut cantik lainnya, seperti frogfish, kakap biru bergaris, atau redtooth triggerfish. J.R Pahlano Daud, dosen Marine Ecotourism yang juga peneliti bidang kelautan mengatakan bahwa perairan pulau Bangka memiliki ekosistem laut yang kompleks. â&#x20AC;&#x153;Ada mangrovenya, ada padang lamun, dan nelayan memanfaatkan semua potensi di daerah itu,â&#x20AC;? kata Pahlano 2.

Bisnis-KTI.com, Potensi Bijih Besi Pulau Bangka Capai 17,5 Juta ton, 18 Oktober 2012

Tribunmanado.com, Tambang Bangka Ingkari WOC, 24 Oktober 2012 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Kehadiran dive operator di Pulau Bangka saja sudah memberikan efek nyata membantu perekonomian masyarakat. Ketika ada penambangan, akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.

Janji tinggal janji. Upaya hearing tak terealisasi karena pembatalan sepihak DPRD. Hal ini membuat warga marah. Mereka aksi lagi tanggal 8 November 2011, dan masih belum mendapatkan tanggapan yang baik.

Melawan PT. MMP Semula, saat Kuasa Pertambangan (KP) kali pertama diberikan, luas konsesi PT. MMP adalah 1300 hektar. Namun, setelah berubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada 2010 luasanya bertambah menjadi 2000 Hektar. Penambahan luas konsesi PT. MMP menjadi salah satu masalah, akibat penambahan tersebut, lokasilokasi resort-resort dipaksa untuk pindah. Masyarakat tidak mau tinggal diam. Mereka menyusun kekuatan dari berbagai kalangan termasuk para pengusaha wisata/resort di Pulau Bangka. Berbagai cara dilakukan untuk melawan PT. MMP yang terus memaksa agar dapat beroperasi. Aksi turun ke jalan, menggalang dukungan hingga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbit IUP. Gugatan yang ditujukan kepada Bupati Sompie Singal terkait ijin tambang yang mengancam keberadaan Pulau Bangka, memang belum membuahkan hasil. Pada 4 September 2012, Walhi Sulut melayangkan somasi kepada Bupati. Terkait Surat Keputusan (SK) Nomor: 152 tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. MMP yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara pada tanggal 20 Juli 2012, dinilai terindikasi cacat hukum3. SK tersebut kini dijadikan sebagai dasar hukum bagi perusahaan untuk melanjutkan proses eksplorasi selama 2 (dua) tahun kedepan. Aktifitas ekplorasi tersebut akan semakin menambah persoalan baru, sedang yang lama saja belum selesai.

Perang: Petisi dan Aksi Sejak awal masalah ini muncul, warga berusaha sekuat tenaga untuk menggalang dukungan. Salah satu caranya dengan membuat petisi safe Bangka Island 4. Tujuannya agar dunia luar tahu bahwa ada upaya penghancuran terhadap pulau kecil, tempat hidup masyarakat Bangka. Hingga Desember 2011, ada 4000 tanda tangan dan nantinya akan diteruskan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan PBB. Selain petisi, upaya penolakan juga dilakukan dengan aksi. Tanggal 10 Oktober 2012, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Minahasa Utara

mengeluarkan pengumuman. Berisi paparan tentang dampak negatif dan positif rencana penambangan bijih besi di Pulau Bangka. Pengumuman ini bertujuan mendapatkan tanggapan dari masyarakat berupa saran dan masukan terkait rencana kegiatan tambang PT MMP. Pengumuman ini lalu ditanggapi masyarakat Pulau Bangka, seperti Gabungan Pengusaha Pariwisata Bahari Minut, Komunitas Peduli Laut, Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), Sander Batuna Foundation, dan North Sulawesi Watersport Association (NSWA). Masukannya hanya satu: menghentikan kegiatan tambang tersebut, dengan berbagai pertimbangan yang juga mereka jabarkan. Surat ini dikirim kembali 22 hari sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu pada 8 November 2011. Surat ditandatangani oleh 3 warga Desa Kahuku, Lihunu, dan Libas; 2 organisasi pariwisata, dan 1 LSM. Tanggal 27 Oktober 2011, warga melakukan aksi di DPRD Minahasa Utara, bahkan dijanjikan untuk hearing. Namun, janji tinggal janji. Di waktu yang telah ditentukan upaya hearing itu tak terealisasi karena pembatalan sepihak DPRD. Hal ini membuat warga marah. Mereka aksi lagi tanggal 8 November 2011, dan masih belum mendapatkan tanggapan yang baik. Awal Desember 2011, Ulva Novita Takke menjadi perwakilan masyarakat Pulau Bangka untuk mengadukan masalah ini ke pemerintah pusat. â&#x20AC;&#x153;Beberapa departemen sudah kita datangi seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pariwisata, Menkokesra, dan Coral Triangle Initiative,â&#x20AC;? jelasnya 5.

http://www.lensaindonesia.com/2012/09/04/walhi-sulut-somasi-bupati-minahasa-utara.html, 4 September 2012.

www.thepetitionsite.com/1/safe-bangka-stop-mining/

http://regional.kompas.com/read/2011/12/06/22070754/Warga.Bangka.Likupang.Timur.Susun.Petisi, 6 Desember 2012.

http://manado.tribunnews.com/2012/01/20/sarjan-rencanakan-kerahkan-massa-ribuan-tolak-tambang-besi-pulau-bangka, 20 Januari 2012. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Aksi Lanjutan Masyarakat belum merasakan angin segar terkait penyelesaian masalah tambang PT MMP. Baik pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, seakan tidak bergeming untuk mendukung masyarakat menyelematkan tempat tinggal mereka. Sarjan Maramis, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Likupang mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk kembali melakukan aksi demonstrasi, apabila Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ngotot meneruskan pembukaan tambang pasir besi. “Apabila tidak segera dihentikan tambang itu, awal Februari kami akan demo besar-besaran. Sementara kami para nelayan masih berkoordinasi, kira ribuan orang akan turun ke Pemkab dan DPRD Minut,” ujarnya kepada media 6. Meski sangat sulit dan berlarut-larut, semangat perjuangan masyarakat Pulau Bangka tidak surut. Mereka konsisten menyatakan tolak PT MMP. Terbukti, ketika ada kabar bahwa kapal perang TNI AL mengangkut alat bor perusahaan dan akan merapat ke Pulau Bangka, warga langsung bersiaga. Sejak Rabu, 29 Agustus 2012 warga Pulau Bangka mulai patroli di sepanjang pesisir pantai untuk menghalau kapal tersebut agar tidak merapat ke Pulau Bangka 7. Tak cukup sampai di situ, kegigihan semakin nyata ketika melihat sikap Bupati terlihat sangat berpihak ke perusahaan. Hari Selasa, 2 Oktober 2012 masyarakat kesal dan menghadiahi Sompie Singal kotoran sapi. Tak ada pejabat Pemkab yang bersedia menemui. Hanya ada

Sumber: antaranews

petugas keamanan di sana, dan warga justeru diusir dan dipaksa bubar 8. Warga pun rela menyeberang dari Pulau Bangka ke Ibu Kota Provinsi demi terus menyuarakan penolakan mereka. Hari Senin, 22 Oktober 2012 warga melakukan aksi ke kantor DPRD Prov Sulawesi Utara. Kali ini, warga Pulau Bangka menghadiahi anggota Dewan dengan kepala anjing, yang dibeli di Pasar Karombasan Manado dengan harga Rp. 5 ribu. Warga menilai Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Sulut tidak merespons keinginan warga Pulau Bangka yang menolak keberadaan tambang bijih besi di pulau mereka. Bersamaan dengan hadiah kepala anjing, warga juga membawa 1.000 lebih kartu pos dari warga yang ada di beberapa desa di Pulau Bangka yang berisi ungkapan penolakan aktivitas penambangan. “Kepala anjing ini sebagai simbol agar Pansus RTRW tidak terlalu banyak bicara dan cepat menyelesaikan masalah yang ada di Pulau Bangka dengan menetapkannya melalui Perda RTRW”, terang salah seorang warga9.

http://www.lensaindonesia.com/2012/09/04/warga-pulau-bangka-hadang-kapal-tni-al-angkut-bor-pt-mmp.html, 4 September 2012.

http://manado.tribunnews.com/2012/10/02/kotoran-sapi-hadiah-untuk-bupati-minut, 2 Oktober 2012.

Kompas.com, Anggota DPRD Sulut Dihadiahi Kepala Anjing, 22 Oktober 2012. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

Hendrik Siregar Ahmad Suheri

Menjaga

AEK LATONG dan AEK SIANCING Untuk Generasi Akan Datang Kekhawatiran akan rencana operasi PT. BME, dimulai dengan proses belajar PNNB di faslitasi JATAM melalui pelatihan relawan Resistance and Learning Cyrcle (RALC), 2012. Selain sebagai media peningkatan kapasitas mengenai pembelaan komunitas dan penyelamatan lingkungan, namun juga mendiskusikan rencana-rencana kampanye penyelamatan kawasan di Lumban Dolok dan sekitarnya.

Lumban Dolok & Kawasan Konservasi Desa Lumban Dolok merupakan satu diantara 363 desa yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Luas desa sekitar 100.000 hektar, penduduk yang menghuni sekitar 7.500 jiwa. Mayoritas penduduk adalah suku Batak dari berbagai marga. Sebagian besar penduduk mengandalkan hasil pertanian sebagai penopang ekonomi rumah tangga. Antaranya Jagung, Kacang, Karet dan Padi. Lumban Dolok dihuni yang dalam bahasa Batak kata tersebut berarti Kampung Gunung/Hutan. Gunung-gunung yang mengapitnya antaranya Gunung Tua dan Aek Latong. Gunung-gunung tersebut merupakan bagian dari bentangan hutan Bukit Barisan dari Aceh hingga Lampung. Selain itu, letak desa Lumban Dolok berada di hulu Sungai Aek Lantong. Posisi ini yang menjadikan Desa Lumban Dolok menjadi sangat strategis dalam menjaga daerah aliran sungai (DAS) Aek Lantong. Kerusakan kawasan hutan dan perombakan bentang alam berkontribusi langsung pada terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Secara geografis, Desa Lumban Dolok berdampingan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). TNBG memiliki keragaman dan keunikan hayati cukup banyak. Di kawasan ini hidup satwa identik Sumatera seperti Harimau, Tapir, Siamang dan Orang Utan. Kemungkinan besar pun hidup Badak Sumatera. Sebelum diputuskan menjadi TNBG, masyarakat Lumban Dolok telah puluhan tahun berinteraksi dengan kawasan hutan disekitarnya. Dulu masyarakat Lumban Dolok hidup dengan menanam padi dan berkebun tembakau.

Tembakau dikenal dengan istilah Timbako Tali Lumban Dolok. Dengan hasil pertanian tersebut, desa Lumban Dolok dianggap desa paling makmur diantara desa-desa sekitarnya. Dalam perkembangannya, penduduk mulai banyak menanam karet. Kondisi historis geomorfologis yang mencakup TNBG menyebabkan terjadi pemisahan unit penyebaran fauna (zoogeografi) sebagai akibat adanya perintang geografis (geographical barriers), seperti pegunungan atau sungai. Kabupaten Madina dimasukkan dalam Unit Zoogeografi Danau Toba bagian Selatan. Unit ini berbatasan langsung dengan Unit Zoogeografi Danau Toba bagian Utara, Unit Zoogeografi Pasaman dan Unit Zoogeografi Barumun â&#x20AC;&#x201C; Rokan (Perbatakusuma, et al, 2004). TNBG terletak di dalam Kawasan Koridor Biodiversitas Belantara Angkola. Keunikan dan variasi geomormologis di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), termasuk TNBG memiliki konsekuensi di daerah ini mengandung variasi-variasi habitat yang kaya, seperti hutan rawa dataran tinggi, lahan basah, lembah sungai, hutan gamping, hutan dataran rendah perbukitan dan hutan pegunungan. Adanya variasi habitat ini tentunya lebih dapat mendukung hidupan liar dan keanekaragaman hayati yang sangat kaya.

Timah Hitam dan PT. BME Timah Hitam (Timbal) atau dikenal dengan nama logam Pb (Plunbum), produk akhir banyak ditemui di Rumah Sakit sebagai pelindung radiasi X-Ray atau studio musik sebagai kedap suara. Masih banyak lagi kegunaan Galena, -nama lain Timah Hitam- Bahkan, dulu masih digunakan dalam BBM berjenis Bensin. Sebelumnya, menurut WHO sekitar 100 negara didunia menggunakannya didalam bensin. Timah hitam sendiri bukan tidak beresiko terhadap kesehatan. Kebanyakan gangguan kesehatan terjadi kepada manusia oleh timah hitam, melalui pencemaran udara (bensin) dan alat-alat elektronik juga beberapa produk cat. Timah hitam tidak terurai atau terbakar habis. Partikel halus dari asap kendaraan dan yang menempel diperangkat elektronik masuk kedalam alat pernafasan dan peredaran darah. Resiko paling tinggi diterima anak-anak. Akibat dari keracunan timah hitam bisa menimbulkan kerusakan sel otak yang membuat sulit belajar. Tidak bisa memusatkan perhatian, gangguan perilaku, pertumbuhan terhambat, gangguan pendengaran hingga kerusakan ginjal pada anak-anak. Khusus bagi perempuan hamil, kandungan timbal yang tinggi beresiko terhadap janin. Tidak diketahui secara persis, kapan kali pertama masyarakat Lumban Dolok menemukan bongkahan timah hitam. Sejak ditemukan di timur desa, sedikit demi sedikit masyarakat beralih profesi mengambil timah hitam. Penambangan secara tradisional ini berlangsung cukup lama juga. Sampai masyarakat menyadari akan Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Keracunan timah hitam bisa menimbulkan kerusakan sel otak yang membuat sulit belajar. Tidak bisa memusatkan perhatian, gangguan perilaku, pertumbuhan terhambat, gangguan pendengaran hingga kerusakan ginjal pada anakanak. Khusus bagi perempuan hamil, kandungan timbal yang tinggi beresiko terhadap janin.

tingginya resiko kehilangan nyawa dan kerusakan lingkungan. Selain itu, semakin dalamnya menggali untuk meraih hitam menyulitkan warga memperolehnya. Harga jualnya pun jatuh membuat biaya operasionalnya jadi tak seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Potensi timah hitam di Lumban Dolok, akhirnya tercium juga oleh pemilik modal. Menjelang akhir jabatannya, mantan Bupati Mandailing Natal, Amru Daulay, memberikan izin kepada PT. Bahana Multi Energi (BME). PT. BME diberikan izin eksplorasi dengan SK Bupati nomor 540/030/K/2008 tanggal 18 Januari 2008. Izin eksplorasi pun diperpanjang pada 19 Januari 2010 melalui SK Bupati No 540/024/K/2010. Perusahaan tambang yang beralamat di Jakarta ini di pimpin oleh Danding Kristianto. Selain di Lumban Dolok, PT. BME juga memiliki lokasi tambang di Pulau Kabaena Sulawesi Tenggara dan tambang batubara di Batanghari Jambi.

PNNB Persatuan Naposo Nauli Bulung (PNNB) adalah organisasi komunitas di Desa Lumban Dolok yang digerakan oleh pemuda pemudi desa. PNNB didirikan pada 1987. Kegiatannya selama ini sebatas menjadi penyelenggara kegiatan-kegiatan rutin desa, seperti perayaan 17 Agustus-an, perayaan israâ&#x20AC;&#x2122;miraj, atau perayaan hari-hari besar dan keagamaan lainnya. Meskipun jumlah keseluruhan anggotanya sekitar 120 orang, namun tak semuanya aktif dan sama sekali tak memiliki pengetahuan bagaimana mengkampanyekan masalah pertambangan. Yang jelas, mereka khawatir pertambangan di kawasan hulu yang dilakukan oleh PT. BME, akan mengancam sumber air warga dan pelestarian kawasan Taman Nasional. Melawan Lupa

Kekhawatiran akan rencana operasi PT. BME, dimulai dengan proses belajar PNNB di faslitasi JATAM melalui pelatihan relawan Resistance and Learning Cyrcle (RALC), 2012. Selain sebagai media peningkatan kapasitas mengenai pembelaan komunitas dan penyelamatan lingkungan, namun juga mendiskusikan rencanarencana kampanye penyelamatan kawasan di Lumban Dolok dan sekitarnya. Pasca pelatihan RALC, 3 orang yang mengikuti proses pelatihan tersebut langsung bergerak, dimulai dengan mengambil alih pimpinan PNNB. Selanjutnya, mereka bertiga menggalang aksi penolakan PT. BME. Aksi yang berlangsung pada Maret 2012 diikuti sekitar 3.000 warga.

Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Bupati Mandailing Natal, M Hidayat Batubara, langsung mencabut SK 540/497/K/2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi PT. BME. Ini merupakan sebuah kemenangan luar biasa dalam waktu cepat, walau IUP awal sebagai perjanjian investasinya masih belum dicabut. Artinya, penambangan timah hitam masih mengancam dan sewaktu-waktu akan kembali jika PT. BME mendapatkan titik lengah yang dapat dimanfaatkan. Kesadaran PNNB akan keberlanjutan jasa-jasa alam terutama dari Aek Lantong dan Aek Siancing, tidak hanya kepentingan saat ini bagi warga desa Lumban Dolok, namun juga masa yang akan datang kepada masyarakat yang termasuk dalam aliran kedua sungai tersebut. Melawan Lupa

Pemateri dan Materi Pelatihan

Tips Persiapan Aksi

A. Persiapan Aksi 1. Harus ada briefing (persiapan aksi) yang jelas atau diskusi persiapan aksi : • Campaign brief (soal isu, kenapa kita melakukan aksi, oleh pengkampanye. • Action brief (desain aksi (skenario, bentuk, metode), soal risiko dan keselamatan, soal legal) oleh koordinator aksi. 2. Untuk media : • Membuat pres release yang menggambarkan aksi yang dilakukan dan apa tujuannya. 3. Soal pesan : • Pesan yang singkat, sederhana tapi mengena ke persoalan. Pesan yang disampaikan harus bisa berbeda (contrast) pada umumnya tapi nyambung dengan isu, mudah diingat dan bisa menggerakkan orang. 4. Soal mekanisme persetujuan rencana aksi dan pres release oleh pengkampanye atau pimpinan.

Aksi-aksi RALC Aksi tanggal 29 tiap bulan adalah rangkain menuju Hari Anti Tambang (HATAM) yang jatuh pada 29 Mei, juga menggalang dan membentuk opini publik atas kampanye yang dilakukan JATAM.

Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Pelatihan Menulis

5. Soal pembagian peran : • Peran jelas dan tetap tidak berubah saat aksi berlangsung.

3. Bila menurut koordinator aksi sistuasi tidak safe untuk aktivis pelaksana aksi, aksi bisa dihentikan tanpa persetujuan Pengkampenye.

6. Soal logistik.

4. Soal logistik.

7. Desain aksi.

B. Pelaksanaan aksi :

5. Soal exit strategi : • Perlu diputuskan dalam keadaan apa aksi bisa dihentikan (pesan dianggap sudah tersampaikan, terjadi tindak kekerasan terhadap aktivis pelaksana aksi).

1. Soal keselamatan : • Ada SOP baku, misalnya pergi dan pulang dari lokasi aksi minimal berdua.

6. Soal media : • harus ada personil khusus untuk pendekatan terhadap jurnalis.

2. Soal komando : • Komando dari koordinator aksi (namun selalu koordinasi dengan media campaigner dan Pengkampanye untuk soal media coverage - hasil liputan media).

7. Setelah selesai aksi harus evaluasi untuk mendapat feedback dari peserta aksi soal apa yang telah berjalan sesuai rencana dan sebaliknya, mendapat laporan tentang seberapa banyak media yang datang.

8. Sebaiknya peserta aksi dikarantina, agar tidak ada yang terlambat dan soal kebocoran rencana aksi.

Ayo bergabung sekarang.....! Untuk informasi lengkapnya: Sekretariat Rumah Perlawanan JATAM Jl Mampang Prapatan IV No. 30B RT 008 RW 002 Jakarta Selatan - 12790 Tlp : (021) 7997849 Fax : (021) 7997174 email : jatam@jatam.org website : www.jatam.org Facebook : RALC JATAM

Resistence and Learning Circle (RALC) sebuah wadah yang disediakan oleh JATAM bagi publik luas yang punya kepedulian terhadap isu pertambangan dan lingkungan hidup serta memiliki komitmen, aktif melakukan dukungan gerakan penyelamatan lingkungan.

Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORYâ&#x201D;&#x201A;Melawan Lupaâ&#x201D;&#x201A;We Are Connected

Andrie S. Wijayaď&#x201A;Ł

BIMA, BAWANG dan TAMBANG Kabupaten Bima bukanlah kabupaten miskin. Data BPS yang dirilis baru-baru ini menyebutkan angka kemiskinan kabupaten Bima pada 2008 turun menjadi 21,79%. Ini artinya jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan sebanyak 3,3% dari tahun 2007 sebesar 25,12%, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi NTB yang mencapai 23,40%. Itu semua berkat pertanian bawang, peternakan dan pertanian sebagai basis ekonomi, bukan tambang. Bawang merah alasan kuat orang Bima menolak tambang emas. Di Kabupaten Bima luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hekta. Mereka menyebutnya bawang Keta Monca. Hasil panen Keta Monca bahkan sampai kedaerah lain, dalam maupun luar negeri. Anehnya, pemerintah justru memilih tambang emas. Usaha ekonomi yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, tak terbarukan, dan memiliki daya rusak luar biasa. Itulah sebabnya, sejak tahun lalu tambang emas ditolak warga. Pada 24 Desember 2011, sudah hari keempat warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) melakukan aksi penolakan, menduduki pelabuhan Sape (Occupy Port Sape). Aksi ini bukan yang pertama menanggapi pemerintah yang tuli dan tak menghiraukan suara penolakan kehadiran tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Perusahaan yang mendapat Kuasa Pertambangan (KP) pada 2008 untuk 25 tahun, yang diperbaharui menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2010 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati bernomor 188/45/357/004/2010. Tak tanggungtanggung, luasanya 24.980 hektar berada di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Saham mayoritas PT. SMN sebanyak 95 persen dimiliki PT. Arc Exploration Ltd dari Australia.

Sumber: istimewa

Warga sudah berkali-kali menyampaikan penolakan, mulai kepada Camat, Bupati, Gubenur hingga DPRD setempat. Bima. Tahun ini saja, aksi penolakan sudah dilakukan lebih tiga kali. Mereka percaya, tambang emas asal Australia di sekitar area dam Diwu Moro dandam Pela Parado akan membuat susutnya

debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama. Itulah sebabnya warga menolak, meninggalkan industri pertambangan menjadi pilihan ekonomi (make mining history) pemerintah. Namun, pemerintah justru melawan para petani bawang itu. Pemerintah justru mengerahkan pasukan, intimidasi bahkan berondongan peluru. Ada 4 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis serta sekitar 40-an lebih ditangkap dipagi hari saat pendudukan pelabuhan Sape oleh masih berlangsung. Kasus Bima melengkapi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan oleh tentara, polisi dan perusahaan di sekitar pertambangan dan perkebunan sawit tahun 2011, mulai kasus Freeport di Papua, Tiaka, Bangai dan Bombana di Sulawesi Tengah, Meranti dan Suluk Bongkal di Riau, Ongan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Mesuji di Lampung.

Sumber Konflik Kasus Bima merupakan bukti berulang bahwa industri pertambangan merupakan sumber malapetaka bagi keberlanjutan hidup warga sekitarnya. Industri yang dianggap sebagai primadona dan mesin devisa Negara ini justru momok bagi keselamatan warga dan daya pulih produktifitas mereka, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sekitarnya.

Q and A Kasus Sape Bima

Pertambangan kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat di satu sisi, dan perusahaan bersama pemerintah di sisi lainnya. Pendekatan represif selalu dipilih pemerintah menanggapi penolakan warga sekitar pertambangan. Itu juga terjadi pada aksi-aksi penolakan sebelumnya di Bima. Salah satunya, saat aksi 10 Februari 2011, warga melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di sana, warga menyampaikan tuntutan Bupati harus mencabut IUP SMN. Mereka di kawal ketat, ada 250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Namun Camat Muhaimin, menolak menyampaikan aspirasi warga. Pertemuan pun berakhir ricuh. Seketika itu pula disikapi tembakan oleh polisi menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Saat itu pun tampak ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan berdiri di samping kantor yang mencoba memprovokasi keadaan. Konflik horisontal pun mengintip. Aksi paling terakhir, aspirasi dan tuntutan mereka bahkan dibalas serbuan dan penembakan terhadap warga yang sedang terlelap tidur di pelabuhan Sape (24/12). Kasus Bima adalah salah satu potret yang muncul dari maraknya investasi tambang di Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengumumkan ada 5171 IUP (Izin Usaha Pertambangan) per November 2011. Daftar IUP yang diumumkan ini hanya untuk kategori clear and clean, katagori yang dianggap pemerintah telah memenuhi peraturan

Untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang akar permasalah kasus Bima. Anda dapat mengikuti pertanyaan dan jawaban berikut ini.Berikut pertanyaan yang sering kami terima mengenai kasus pertambangan di Indonesia:

Apa yang membuat resah warga Kecamatan Sape dan Lambu? Kecamatan Lambu adalah kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sape yang kini menjadi salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kecamatan yang memiliki dua belas desa dan terletak di ujung timur Kabupaten Bima, tiba-tiba dihebohkan dengan masuknya perusahaan tambang emas yang dipusatkan di Desa Sumi Dusun Baku Kecamatan Lambu. Setelah ditelusuri lebih lanjut bahwa aktivitas eksplorasi tambang emas di Desa Sumi yang dioperasikan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara telah berjalan sejak tahun 2010. Apakah sejak awal warga mengetahui adanya izin perusahaan tambang ini? Hak atas informasi warga telah dilanggar sedari awal. Izin yang diberikan oleh bupati baik sebelum atau sesudah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) warga sama sekali tidak pernah disosialisasikan. Warga justru mengetahui sejak perusahaan aktif melakukan eksplorasi di desa Desa Sumi Dusun Baku Kecamatan Lambu. Mengapa masyarakat setempat merasa begitu kuat melawan tambang emas di wilayah mereka? Bukan tanpa alasan jika mereka begitu gigih melakukan perlawanan dan protes terhadap Pemerintah Kabupaten Bima Penolakan keras itu terutama dilakukan oleh warga Desa Sumi dan Rato. Pertimbangan utama mereka mempertahankan tanah dan tempat tinggal mereka dari tambang adalah demi lahan pertanian mereka, terutama bawang. Daerah perusahaan pertambangan akan mengeksploitasi pada dasarnya adalah daerah resapan air dan pertanian. Daerah tersebut adalah produsen berkualitas ekspor bawang selama beberapa generasi. Ada dua Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

perijinan. Dalam catatan JATAM, hingga 2011 pemerintah telah mengeluarkan sedikitnya 8263 izin pertambangan. Seluruh izin diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga, yang tinggal disekitar lokasi tambang. Inilah salah satu penyebab utama konflik dan kejahatan kemanusiaan terjadi di sekitar tambang.

Keta Monca Bawang Keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan. Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta.

Kabupaten Bima bukanlah kabupaten miskin. Data BPS yang dirilis baru-baru ini menyebutkan angka kemiskinan kabupaten Bima pada 2008 turun menjadi 21,79%. Ini artinya jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan sebanyak 3,3% dari tahun 2007 sebesar 25,12%, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi NTB yang mencapai 23,40%. Itu semua berkat pertanian bawang, peternakan dan pertanian sebagai basis ekonomi, bukan tambang. Harusnya pemerintah Bima mendukung pilihan warganya, mengembangkan pertanian, dan model ekonomi lainnya yang lebih berkelanjutan. Bukankah itu juga menjadi seruan SBY saat penyerahan penghargaan ketahanan pangan Adhikarya Pangan Nusantara 2011, awal Desember lalu. Ia tak hanya melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Ia juga menyampaikan perlunya perhatian pada penyediaan bibit yang baik, ketersediaan pupuk, dan peningkatan kemampuan teknis petani serta distribusinya. Apakah pemerintahan SBY dan jajarannya mau menjilat ludah sendiri? Atau, mungkin sudah waktunya kita mencari pemimpin baru yang berani memilih bawang dan usaha pertanian lainnya menjadi penopang utama ekonomi bangsa ini.

bendungan yang menyediakan air untuk pertanian, Diwu Moro dan Pela Parado. Masyarakat setempat telah belajar apa yang terjadi di Batu Hijau, eksploitasi wilayah pertambangan oleh Newmont Nusa Tenggara di bagian lain dari Pulau Sumbawa, dimana ekstraksi pertambangan telah menelantarkan dan meminggirkan masyrakat setempat. Mereka tidak ingin kompensasi dari perusahaan pertambangan namun jaminan keamanan oleh pemerintah untuk mata pencaharian yang lebih berkelanjutan melalui pertanian. Siapa yang akan menarik keuntungan besar dari tambang di Bima ini? Austindo Perusahaan kerjasama Indonesia dan Australia, yang dimiliki oleh George Tahija (Arc Exploration Ltd) yang mengontrol 95% saham, dan PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang dimiliki oleh Gunardi Salam Faiman (5% dari saham). Kabupaten Bima hanya akan memperoleh keuntungan dari royalti dan landrent serta pajak ketika pertambangan memulai eksploitasi. Apa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2011? Pada 24 Desember 2011, Polisi (Brimob) mereka menembaki warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) saat melakukan aksi damai sejak empat hari lalu di pelabuhan Sape. Mereka menolak hadirnya tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Pemerintah justru mengerahkan pasukan Brimob beserta perlengkapan anti huru hara, yang justru menembaki mereka pagi tadi. 3 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis. Ini menandai puncak konflik antara pemerintah, perusahaan dan korporasi bekerjasama melawan warga negara sepanjang 2011.

Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Solat, cukup tegar menghadapi situasi yang dialaminya. Kerinduan akan rumah seringkali membuatnya termenung seorang diri. Namun, demi mendapatkan keadilan, dia menjalani semua proses hingga mendapatkan jaminan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

Ahmad Suheri Hendrik Siregar

Pengorbanan SOLATIA BATUBARA Aksi 29 Mei Ditengah-tengah aksi yang sedang berlangsung, 29 Mei 2011, tiba-tiba terdengar letupan senjata api. Seorang gadis remaja, Sholat Batubara, warga desa Huta Godang Muda, tersungkur dihantam peluru seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) gabungan dari Kompi C Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Polres Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut). Hari itu, Solat Batubara, 19 tahun, bersama + 1300 warga lainnya menyeruduk ke Base Camp perusahan tambang emas PT. Sorikmas Mining (SMM). Naas bagi Solat, niatnya bersama sekitar 1.000 perempuan melakukan aksi, tak lain untuk menyelamatkan lingkungan dan masa depan dari ancaman penambangan emas. Aksi provokatif dari pihak Kepolisian yang memang berniat untuk mengacaukan aksi warga, membuat Solat segera dilarikan ke Puskemas Siabu. Bahu kirinya dihajar peluru karet berjarak + 10 meter dari barisan polisi. Tak hanya Solat yang menjadi korban kekerasan saat itu, setidaknya ada beberapa perempuan lain yang dipukul, disikut atau dijambak oleh anggota Brimob. Seperti Ibu Risnawaty yang merasakan sakit kepala cukup lama akibat dijambak rambutnya. Pembubaran paksa dengan kekerasan dilakukan oleh Brimob yang didatangkan jauh dari Tapsel, menunjukkan sejak awal tidak ada niat baik dari pihak Kepolisian mengawal aksi warga untuk menyuarakan hakhaknya. Ditenggarai, penembakan tersebut bukan akibat situasi panik atau

keadaan yang memaksa. Penuturan salah satu peserta aksi, sebelum Solat tertembak, seorang anggota Polisi terdengar mengatakan “Tembak dulu satu, biar yang lain mundur”. Saat itu, masih sekitar pukul 11.00 WIB. Aksinya sendiri tidak berlangsung rusuh sehingga tidak layak aparat langsung melepas tembakan. Tak lama berselang usai tertembaknya Solat, terlihat kobaran api dan asap membumbung tinggi dari camp PT. SMM. Tidak diketahui siapa yang mendahului atau mendalangi pembakaran. Tak ayal, beberapa warga pun dituduh melakukan pembakaran atas bukti-bukti rekaman video Polisi yang telah disiapkan. Aksi warga sendiri tidak semata-mata dengan pelaksanaan kali pertama “Hari Anti Tambang – HATAM” yang jatuh pada 29 Mei. Jauh sebelumnya, warga desa Huta Godang Muda, melihat akivitas eksplorasi PT. SMM telah menimbulkan masalah, sehingga warga berniat menghentikan operasi PT. SMM. Sungai Aek Garut dicurigai telah tercemar dan mengalami penurunan debit air sejak perusahaan melakukan pengeboran di beberapa titik sekitar hulu sungai. Sungai Aek Garut sendiri merupakan satu-satunya sumber air bagi kehidupan warga desa Huta Godang Muda, desa Muara Batang Angkola, desa Aek Garut dan desa Tanjung Sialang. PT. SMM adalah produk rezim Kontrak Karya (KK). Kepemilikan perusahaan ini sebagian besar dikuasai oleh Sihayo Gold Limited (75%), perusahaan yang terdaftar di bursa saham Australia. Sisanya dimiliki oleh BUMN, yakni PT. Aneka Tambang. Luas konsesinya mencapai 41.900 hektar, sebagian luas konsesinya tumpang tindih dengan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

Hilangnya Status Lumbung Padi

Mempertahankan Layanan Alam

Desa Huta Godang Muda, tempat tinggal Solat Batubara tumbuh, dahulunya disebut Tano Tiris, dihuni sekitar + 2.950 jiwa. Masyarakat sangat menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian. Hasil sawah dan tanaman palawija paling banyak dihasilkan tiap tahunnya. Namun, warga desa yang diperkirakan dibentuk sekitar tahun 1940-an, dari pertanian tersebut, mereka mampu bertahan dan memenuhi kebutuhan, bahkan menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi.

Kejadian penembakan warga, 29 Mei 2011, berujung terbakarnya camp PT. SMM, bukan saja preseden buruk atas penegakan HAM, namun juga bukti keberpihakan negara melalui aparat penegak hukum, khusunya pemerintah daerah dan Kepolisian Sumatera Utara.

Setidak, tiap tahun dari sawah-sawah warga itu dulu mampu menghasilkan sekitar 600-700 ton beras. Namun, belakangan sejak masuknya perkebunan sawit dan operasi eksplorasi tambang PT. SMM, paling banyak dihasilkan 270 ton. Makin banyak sawah-sawah warga yang berubah menjadi perkebunan sawit. Sebagian lagi rusak akibat eksplorasi tambang. Kini, guna menutupi kebutuhan akan beras, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, harus didatangkan dari desa bahkan kabupaten lain.

Bahkan, sikap yang berlebihan dipertontonkan oleh aparat Kepolisian. Pengerahan anggota Densus guna mengepung kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan1, saat Solat dan beberapa warga sedang berada di LBH, sebuah tindakan tak masuk akal dalam menghadapi warga yang menjadi korban penembakan sebelumnya. Lucunya lagi, Solat yang merupakan korban justru sempat dijadikan tersangka kerusuhan 29 Mei oleh Polda Sumut. Gadis yang beranjak dewasa itu, tak akan tertembak dari pergi jauh hingga ke Medan, jika Polisi tak berpihak. Apa yang dialaminya, sesungguhnya merupakan kesadaran terhadap betapa pentingnya kelestarian alam yang

Dokumen; Advokasi Kasus Penembakan Brimob di Camp PT. SMM. Ditulis oleh tim pendamping, BITRA Indonesia, LBH Medan, KONTRAS SUMUT, WALHI SUMUT, WCC Sinceritas/PESADA Medan,OKR madina, YLBHI Jakarta, KONTRAS Jakarta. 1

Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Aksi itu bukanlah kali pertama dilakukan untuk menolak PT. SMM. Sejak 2006, suara warga tak pernah didengar atau mencuri perhatian sedikit pun oleh semua lembaga negara di pusat maupun daerah, biarpun aksi dengan jumlah lebih besar dan dilakukan di kantor Bupati maupun DPRD Mandailing Natal. Faktanya perusahaan tetap melenggang merusak daerah tangkapan air yang berakibat turunnya debit air sungai Aek Garut.

Pengorbanan yang Tak Kecil Pasca 29 mei 2011, boleh dibilang kehidupan Solat Batubara, Ahmad Suhaeri dan 8 warga lainnya berubah drastis. Solat harus meninggalkan kedua orang tuanya dan sanak familinya, Ia ke Jakarta untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Tak kurang 1 bulan, Solat tinggal dirumah bersama keluarga perantauan yang berasal dari desanya juga. Solat, cukup tegar menghadapi situasi yang dialaminya. Kerinduan akan rumah seringkali membuatnya termenung seorang diri. Namun, demi mendapatkan keadilan, dia menjalani semua proses hingga mendapatkan jaminan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sedangkan Ahmad Suhaeri, yang pada saat kejadian tidak berada atau tak ikut serta aksi, turut serta Solat ke Jakarta. Ahmad Suheri juga dijadikan tersangka karena dianggap sebagai otak dibelakang berlangsungnya aksi. Belakangan, karena surat pemanggilan oleh Polres Madina, atas namanya tak dipernah dipenuhi karena belajar dari 6 warga yang dipanggil untuk dimintai keterangan namun langsung ditahan, Ia kemudian ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). telah menopang hidup keluarga dan warga desa lainnya selama ini. Terutama, keberlanjutan layanan yang diberikan oleh Sungai Aek Godang. Air sungai Aek Godang, satu-satunya sumber air yang biasa digunakan untuk minum dan kebutuhan seharihari. Selain itu, sungai Aek Godang juga sebagai sarana transportasi antar desa yang berseberangan dengan sungai. â&#x20AC;&#x153;Air sungai mulai keruh, rasanya agak asam. Kami rasakan itu sejak tambang adaâ&#x20AC;? tutur Sholat kepada wartawan, saat melakukan aksi depan kantor PT. SMM di Jakarta, 16 Juni 20112. Hampir semua warga menyakini, eksplorasi PT. SMM yang menyebabkan air sungai menjadi berasa asam dan sepat.

Lain halnya dengan 8 warga lainnya, mereka dijadikan korban oleh Polisi untuk menyenangkan PT. SMM. Tanpa didampingi pengacara, mereka di BAP dan ditahan untuk kemudian disidangkan. 6 orang diantaranya sempat mendekam di sel selama 3 bulan. April 2012, ke-8 orang tersebut di vonis 8 bulan hukuman percobaan sebagai tahanan kota. Dibalik itu, pengorbanan mereka tidak sia-sia, walau belum mampu menghentikan operasi PT. SMM. Setidaknya, PT. SMM tak lagi masuk ke desa Huta Godang Muda untuk mengakses camp atau mendistribusikan logistik. Perusahaan harus memutar jauh atau menggunakan Helicopter untuk menggangkut segala kebutuhannya.

Dalam upaya menyelamatkan sumber penghidupan berupa sungai Aek Garut, menjaga kerukunan antar warga, budaya masyarakat lokal dan mata pencaharian maka 1300-an orang terpanggil untuk menyampaikan suaranya dalam mempertahankan hak yang telah diwariskan sejak dulu dan akan tetap seperti itu selamanya. 2

Aksi pada 16 Juni 2011, dilakukan bersama dengan Ikatan Keluarga Huta Godang Muda se-Jabodetabek, Kontras, YLBHI dan JATAM. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

NT4

Melawan Pertambangan Melalui Seni dan Budaya

11 Maret 2012, di Marsudirini Hall, Matraman Jakarta Timur, NT4 meledak menggelorakan semangat perlawanan dan solidaritas. Yang kedua NT4 kembali membakar gelora di Kampus Universitas Atma Jaya, 30 Juni 2012. NT4 ini bukanlah bahan peledak militer yang sering kita dengar. NT4 – Nusa Tenggara Timur Tolak Tambang – dilandasi semangat menyelamatkan wilayah NTT dari booming pertambangan. Terutama solidaritas terhadap 3 orang warga di Sumba Tengah, NTT. 3 warga desa Praikoruko yakni, Umbu Janji, Umbu Mehang dan Umbu Pendingara. Ketiganya adalah tokoh masyakarat yang dikriminalkan atas tuduhan melakukan pengerusakan atau pembakaran alat berat eksplorasi PT. Fathi Reosurces. Perusahaan tambang emas yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Hillgrove Resources Ltd dari Australia. Perusahaan itu memiliki luas konsesi 3.300 hektar yang sebagian masuk kekawasan Taman Nasional (TN) Laiwangi Wanggameti dan TN Tana Daru Manipeu. 6 Desember 2011, ketiganya ditahan di Kejaksaan Negeri Sumba Barat, setelah menjalani hampir 6 bulan wajib lapor. Kriminalisasi 3 Umbu tersebut menjadi salah satu pendorong keprihatinan, selain serbuan izin tambang yang mengancam seluruh wilayah NTT mencapai 418 buah. Pagelaran NT4 adalah inisiatif warga NTT yang berdomisili di Jabodetabek dari berbagai profesi khususnya kalangan seniman, yakni budayawan, musisi, penyair, komposer dan penari. NT4 merupakan wujud keprihatinan dan kepedulian atas kondisi di NTT yang terancam oleh industri pertambangan.

Marsudirini Hall Tumpah Ruah Digawangi, Ivan Nestorman, seorang musisi kelahiran Ruteng yang populer dengan lagu-lagu asal Flores, bersama musisi dan budayawan lainya seperti Robert Eppedando, Boy Clemens, Edel Jenarut, Ferry Nggaro, Hans Boleng dan Tobby Ndiwa, membuat gedung Marsudarini penuh sesak hingga keluar gedung. Para pengunjung mayoritas adalah masyarakat NTT yang berdomisili di Jabodatabek serta masyarakat yang bukan dari NTT turut serta menyumbangkan kepedulian dan solidaritasnya. Pagelaran yang dimulai pukul 19.00 hingga menjelang dini hari, diisi dengan tampilan tari-tarian etnik; Dolodolo (Lamaholot), Wa'e Woge dan Gawi (Ende – Lio), Dero alias Iki Mea (Nagekeo) dan tari Ja'i (Ngada). Lalu teatrikal, puisi-puisi, kesaksian atau testimoni, Orasi “NT4”, musik dan lagu-lagu untuk dukungan 3 Umbu.

Menhangatkan Kampus Atmajaya

Sebelum menyampaikan deklarasi bersama. Koordinator JATAM, Andrie S Wijaya, Sekjen Kiara, Riza Damanik dan Perwakilan JPIC yakni Pater K. Aman. Pada intinya deklarasi yang dibacakan bersama menolak semua aktvitas pertambangan berlangsung di NTT.

Hari senin, 30 Juli 2012, NT4 masuk ke kampus Atmajaya. Dengan latar belakang spanduk ukuran 10x5 meter dengan tulisan Nusa Tenggara Timur Tolak Tambang, panggung terlihat nyaman untuk dipandang. Disudut kiri spanduk tertuliskan nama lembaga yang mendukung yakni JATAM, HuMa, Kiara dan JPIC.

Tampil pula pada kesempatan itu, sumbangan lagu dari musisi Aceh, Ramadhan Moeslem Arrasuly yang dikenal dengan nama Made. Salah satu lagu yang disumbangkan bernuansa reggae berjudul “Masyarakat Tolak Tambang”.

Urutan acara tak jauh beda seperti pagelaran sebelumnya yang pertama di Marsudarini Hall. Hanya beberapa item yang ditiadakan seperti deklarasi, penggalangan dana atau lelang DVD dan orasi NT4.

Disela-sela acara, para pendukung acara membagikan dan melelang kaset DVD berisi lagu-lagu, puisi dan testimoni untuk menggalang dana. Dana terkumpul untuk sebanyak 8 juta, digunakan untuk membantu keluarga ke-3 Umbu yang sedang menjalani proses persidangan.

Pada kesempatan ini, Umbu Wulang T, sebagai pendamping warga khusus pada kasus kriminalisasi ke-3 Umbu desa Praikoruku, datang langsung dari Sumba untuk menyampaikan sekilas kisah perjuangan warga dan melakukan testimoni.

Acara ditutup dengan meriah, tampil dengan lagu-lagu khas NTT, Ivan Nestorman dan kawan-kawan membuat hampir semua hadirin yang hadir turun untuk berjoget bersama.

Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Tak kurang 300 penonton yang umunya adalah mahasiswa Universitas Atmajaya menyaksikan konser yang berlangsung kurang lebih 3 jam. Namun cukup menghangatkan suasana dan menghilangkan rasa rindu akan kampung halaman di Jakarta terobati dan mendorong untuk peduli akan keberlangsungan dan keselamatan rakyat yang masih tinggal di NTT. Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

Hendrik Siregar

Menghukum SGSP, Berkorban Melawan MUG Lantang mereka menyatakan; “Dengan Tegas Menolak segala bentuk investasi apapun seperti; Pertambangan, Perkebunan Besar, HTI dan HPH yang akan masuk ke wilayah adat Kami, terutama di wilayah bukit Kerapas, bukit Alat, bukit Tutup, bukit Kumal, bukit Mangkung, bukit Bunyau, bukit Sada dan sekitarnya”

Karena tak menghargai dan menghormati Adat, Tim Survey PT. Mekanika Utama Group (MUG), perusahaan tambang batubara, ditahan oleh masyarakat adat Dayak Limbai Ketemenggungan Pelaik Keruap untuk dimintai keterangan, 11 Mei 2009, tim survey tersebut masuk secara diam-diam dan aktivitas keluar masuk dilakukan pada malam hari. Dalam suku Dayak, kedatangan tim survey batubara pada malam hari dan tidak meminta ijin adalah pelanggaran hukum adat. Namun, untuk menunggu proses sidang adat, keduanya diperlakukan sebagai tamu dalam hukum adat. Seperti menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya, serta menyiapkan tempat tidur terbaik. Penempatan dua orang rombongan di kediaman pengurus adat, merupakan simbol keduanya berada dalam lindungan adat, dan masyarakat adat akan patuh. Pihak perusahaan menggangap tindakan warga merupakan tindakan kriminal, sehingga dilaporkan ke Polres Melawi. Laporan itu cepat sekali direspon, 14 Mei 2009, kurang lebih 70 anggota Polres termasuk Kapolres datang ke Desa Pelaik Keruap Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Dengan alasan mau membebaskan 2 orang yang ditahan oleh warga, Polisi langsung menangkap Bambang Bin Nail, Kepala Desa, Alfonsius Iyon, Kepala Dusun dan Sergius Selamat, Ketua RT. Ketiganya langsung diproses di Pengadilan Negeri Sintang atas tuduhan melanggar Pasal 333, 335 dan 368 KUHP. Mereka langsung di vonis bersalah hukum kurungan 4 bulan 5 hari.

Ketiga tokoh masyarakat Pelaik Keruap itu terpaksa menjalani hukuman pidana oleh sistem hukum formal negara. Padahal, upaya yang dilakukan oleh masyarakat Pelaik Keruap dengan hanya menahan 2 orang Tim survey – sisanya dibolehkan pulang – untuk menjalani proses penegakan hukum adat yang telah dilanggar oleh Tim Survey. Jauh sebelum PT. MUG melakukan survey, masyarakat adat Pelaik Keruap telah menjatuhkan hukuman adat kepada PT. Sumber Gas Sakti Prima (SGSP) dan Dinas Pertambangan Kabupaten Melawi, Oktober 2006. Saat itu, PT. SGSP dan pemerintah kabupaten tak pernah mengindahkan penolakan dan peringatan yang disampaikan oleh masyarakat. Itu sebab, hukuman adat pun dijatuhkan kepada dua pihak tersebut. Sejak hukuman adat diberikan tidak ada lagi aktivitas dari perusahaan dan pemkab.

Ketemenggungan Pelaik Keruap Di kawasan Bukit Kerapas, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sebagian besar masyarakat adat Dayak Limbai tinggal disana. Kawasan itu juga dikenal sebagai wilayah Ketemenggungan Pelaik Keruap. Didalam kawasan bukit Kerapas banyak mengandung tumbuhan-tumbuhan yang biasa digunakan sebagai bahan-bahan obat tradisional oleh masyarakat, selain sebagai tempat yang dikeramatkan warga. Kearifan masyarakat Ketemenggungan Pelaik Keruap menjaga keberlangsungan layanan alam telah terjadi turun menurun. Disekitar Bukit Kerapas juga ada Bukit Bunyau dan Bukit Alat. Bukit-bukit itu merupakan sumber air bersih yang mengalir di Sungai Keruap dan Sungai Kayan. Sungaisungai itu juga sebagai sumber irigasi warga. Ketemenggungan Pelaik Keruap telah berjuang menghadapi upaya penghancuran kawasan Bukit Kerapas. Sebelum pertambangan, bersama Ketemenggungan Batas Nangka, melawan dan menghukum sebuah perusahaan pemilik HPH. Pada 2003, masyarakat adat Limbai Kampung Bunyau – kampung tetangga Pelaik Keruap – menghukum perusahaan HPH tersebut. Perusahaan itu menerima sanksi adat yang diberikan dan tidak lagi beroperasi. Setahun kemudian, terdengar ada rencana masuknya pertambangan batubara yang akan beroperasi di Bukit Kerapas dan sekitarnya. Mengetahui bahwa perusahaan yang akan berencana masuk adalah PT. SGSP, masyarakat Pelaik Keruap membuat surat penolakan dengan cap jempol yang ditujukan ke pemerintah dan DPRD setempat. Seperti yang sudah-sudah terjadi diberbagi tempat, surat penolakan warga tak dihiraukan, malahan perusahaan bersama instansi terkait dari pemerintah melakukan survey di Bukit Kerapas, Banyau dan Alat. Sebelum mengirimkan surat, masyarakat adat Limbai mengadakan musyawarah adat dari 26 kampung Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Persatuan Masyarakat Adat Dayak Limbai (PERMADALI) menjadi wadah bersama dalam upaya berjuang mempertahankan atas tanah, hutan dan sumber alam lainnya dari rongrongan investasi.

yang tersebar di Ketemenggungan Pelaik Keruap dan Ketemenggungan Batas Nangka. Salah satu yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut, terbentuk wadah Persatuan Masyarakat Adat Dayak Limbai (PERMADALI). PERMADALI menjadi wadah bersama dalam upaya berjuang mempertahankan atas tanah, hutan dan sumber alam lainnya dari rongrongan investasi. Setelah berhasil mengenakan sanksi adat kepada PT. SGSP, persatuan masyarakat kembali diuji oleh rencana penambangan oleh PT. MUG. Kesolidan masyarakat betul-betul diuji, karena perusahaan menggunakan strategi memecah belah dan mengkriminalkan warga. Selain membentuk sebuah Ketemenggungan tandingan yang akhirnya tak diakui, 3 orang tokoh desa dilaporkan ke Polisi yang langsung ditahan dan dijatuhi vonis bersalah oleh PN Sintang.

Perlawanan Terhadap PT. SGSP dan PT. MUG Pada awal 2004, pemerintah bersama PT. SGSP melakukan survey batubara di Bukit Kerapas dan Bukit Alat yang masih wilayah adat Ketemenggungan Pelaik Keruap. Survey batubara itu berlangsung hingga 2006. Masyarakat telah berulangkali meminta secara baik-baik agar survey tidak diteruskan. Surat pernyataan cap jempol warga tak diindahkan oleh pemerintah kabupaten Melawi. Masyarakat pun semakin kesal, setelah surat tak ditanggapi, perusahaan tetap melakukan survey tanpa pernah minta ijin kepada masyarakat adat disekitar lokasi yang merupakan penduduk asli pemilik bukit Kerapas, bukit Alat dan bukit Bunyau. Kesabaran warga pun berakhir, 8 Oktober 2006, sekitar 120 orang dari 6 kampung berkumpul, yakni Pelaik Keruap, Teluk Rabin, Entubu, Guhung Keruap, Bunyau dan Batas Nangka. Mereka sepakat menghukum adat pemerintah daerah dan tim survey perusahaan yang sedang melakukan survey di bukit Kerapas dan bukit Alat. Hukuman adat yang dijatuhkan adalah Adat Pelanggar; Adat pelanggaran terhadap keberadaan masyarakat adat Limbai yang bermukim disekitar bukit Kerapas, bukit Alat dan bukit Bunyau. Artinya pemerintah daerah kabupaten Melawi dan perusahaan tidak menghormati Melawan Lupa

serta menghargai keberadaan adat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat yang hidup di sekitar bukit Kerapas dan bukit Alat. Adat Pelanggar yang dijatuhkan terdiri dari; “Adat Kesupan Temenggung yang besarnya 4 Ulun, terdiri dari 4 buah tempayan tajau; Adat Kesupan Dewan Adat yang besarnya 3 Ulun, terdiri dari 3 buah tempayan tajau; Adat Kesupan Kepada Dusun yang besarnya 3 Ulun, terdiri dari 3 buah tempayan tajau; Adat Kesupan Kampung yang besarnya 1 Ulun, terdiri dari 1 buah tempayan tajau; dan Adat Kokoh Sengkolan yang besarnya 2 Ulun, terdiri dari 2 buah tempayan tajau, babi 22,2 kilogram, parang 1 buah dan satu ekor ayam. Selain dikenakan hukum adat tersebut, sebagai adat pemutus perkara bagi pengurus adat, makan dikenakan hukum adat 2 Ulun. Pihak yang dikenakan adalah pihak Kepolisian Menukung dan pengurus adat. Hukum adat pemutus perkara dimaksudkan agar adat yang sudah diputuskan tidak ada lagi gugatan dari berbagai pihak serta tidak membuat kesalahan yang sama dikemudian hari. Hukuman adat di patuhi oleh PT. SGSP, mereka tidak lagi melanjutkan aktivitas surveynya lagi. Namun, batubara yang dikandungnya membuat kenyamanan warga kembali terusik. Pemerintah daerah seperti tak peduli hukuman yang telah dijatuhkan. Melalui SK nomor 600/205/2007 tanggal 23 Nopember 2007, pemerintah kabupaten Melawi memberikan izin Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. MUG untuk melakukan eksplorasi. Mei 2009, PT. MUG mulai melakukan survey. Aktivitas itu terdengar oleh warga. Pada 11 Mei 2009, masyarakat memergoki aksi sembunyi-sembunyi tim survey PT. MUG. Tim survey itu menggunakan speedboat ketika dipergoki warga. Warga meminta speedboat berhenti dan mengajak penumpangnya naik kerumah kepala dusun. Saat itu juga, para penumpang speeboat yang terdiri dari surveyor perusahaan, PNS Dinas Pertambangan Melawi dan aparat kecamatan Menukung, dimintai untuk menunjukkan surat atau izin untuk melakukan survey. Karena mereka tak dapat menunjukkan surat yang diminta, warga meminta para penumpang speedboat menginap. Selain tidak punya surat atau izin, mereka telah melanggar adat setempat. Menurut JJ Kusni, dalam hukum adat Suku Dayak ditemukan juga hal istimewa untuk melindungi dan menjadi orang asing yang mengembara di daerah suku Dayak. Suku Dayak merasa terhina apabila ada orang asing yang datang ke daerahnya, selagi dalam perjalanan di daerah suku Dayak kemudian orang asing tersebut menderita atau mengalami kesusahan. Oleh karena itu ada Hukum Adat Dayak yang isinya antara lain harus menerima dan memelihara keamanan orang 1

asing yang masuk daerah suku Dayak dan telah berjanji menyerahkan nasib kepada Kepala Adat dan berjanji untuk tunduk kepada Hukum Adat suku Dayak di mana orang asing tersebut berada1. Dalam persfektif masyarakat adat, kedatangan tim survey batubara pada malam hari dan tidak meminta ijin adalah pelanggaran hukum adat. Namun, untuk menunggu proses sidang adat, mereka diperlakukan sebagai tamu dalam hukum adat. Seperti menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya, serta menyiapkan tempat tidur terbaik. Penempatan dua2 orang rombongan di kediaman pengurus adat, merupakan simbol keduanya berada dalam lindungan adat, dan masyarakat adat akan patuh. Anggota tim survey yang dibolehkan pulang karena alasan sakit dan mengantarkan berobat, justru langsung melapor ke Camat dan Polsek Menukung, bahwa telah terjadi penahanan 2 anggota rombongan oleh masyarakat. Berselang 2 hari, sekitar 70 anggota kepolisian bersama Kapolsek Menukung melakukan operasi pembebasan.

Pengorbanan 3 Tokoh Dibalik operasi pembebasan 2 anggota tim survey PT. MUG, ternyata Kepolisian telah berencana menangkap langsung tokoh-tokoh masyarakat. Polisi menangkap Kepala Desa, Bambang bin Nail, Kepala Dusun, Alfonsius Iyon dan Ketua RT, Sergius Selamat. Mereka dituduh melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 333 ayat (1) Jo Pasal 335 ayat (1) ke – 1e KUHP. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan atau kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Penangkapan ke tiga warga masyarakat adat Pelaik Keruap tersebut oleh Polsek Menukung dan Polres Melawi tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, yaitu tidak adanya surat perintah penangkapan. Ke-3 warga itu baru mendapat surat penahanan pada 17 Mei 2009 atau 3 hari telah mendekam di sel Polres Melawi. “Kenapa ditahan Polisi? Kami tidak melakukan kriminal, Kami hanya ingin perusahaan menghargai dan menghormati adat-istiadat, hukum adat kami dan hak-hak kami atas tanah dan hutan yang telah kami miliki turun-temurun dan tetap lestari masa yang akan datang. Kami mempertahankan wilayah ini bukan untuk kepentingan pribadi kami sendiri, tapi kepentingan masyarakat adat kami seluruhnya. Kok sekarang malah Polisi yang ikut campur tangan dan menangkap kami”3, kalimat itulah yang dituturkan ke-3 tokoh tersebut didalam sel.

JJ Kusni, “Kalimantan Tengah, Betang Kekinian”, Jurnal Toddoppuli, Cerita Untuk Andriani S. Kusni & Anak-Anakku, Posted September 27, 2009

Sebagian rombongan dibolehkan pulang karena salah satu anggota tim survey mengaku sakit, karena kasihan warga mengizinkan untuk diantarkan berobat dan hanya 2 yang harus tinggal. 2

Dikutip dari http://succes-live.blogspot.com/2010/12/perlawanan-masyarakat-adat-limbai-di.html Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Ketiganya diproses hukum di Pengadilan Negeri Sintang, Kalimantan Barat. PN Sintang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama hukuman 4 bulan 5 hari karena dianggap melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu tanpa hak. Temenggung Ronti, Ketua Ketemenggungan Pelaik Keruap, menolak proses dan putusan peradilan terhadap ketiga warga dengan melampirkan nama dan tanda tangan/cap jempol sebanyak 505 nama. Penolakan temenggung Ronti, diperkuat dengan nota penjelasan tanggal 15 September 2010 sebagai jawaban atas permintaan penjelasan dari Mahkamah Agung (MA) nomor 242/PAN/VII/2010. Tak sampai disitu, Temenggung Ronti pun berangkat ke Jakarta, guna melaporkan sikap hakim yang mengadili ketiga warganya. Didampingi Pastor Agustinus Ubin, Aktivis dari LSM LBBT dan HuMa, mereka melaporkan majelis hakim yang terdiri dari Ramses Pasaribu, SH. MH, Justiar Ronal, SH, dan Rahadian Nur, S. MH ke Komisi Yudisial (KY) dan MA4. Pengorbanan ketiga tokoh masyarakat Ketemenggungan Pelaik Keruap, membuahkan hasil walau mereka harus mendekam di penjara. Pada 14 Maret 2011, Bupati Melawi, Firman Muntaco, mengeluarkan surat Penundaan aktivitas pertambangan dan perkebunan, bernomor 540/2000/Ekbang yang ditujukan ke Camat Menukung. PT. MUG sendiri, tidak terdaftar sebagai salah satu perusahaan yang berkategori Clean & Clear

per Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerbapum Kementrian ESDM. Kriminalisasi itu pun melahirkan solidaritas berbagai elemen yang mendukung perjuangan dan penolakan tambang, seperti Jaringan Komunikasi Antar Kampung (JAKA), PERMADALI, Persatuan Masyarakat Adat Dayak Ransa (PEMADAR), Gerakan Masyarakat Serawai (GEMAS) dan Gerakan Masyarakat Adat Kabupaten Melawi (GEMAKAMI). Upaya-upaya untuk mempertahankan perjuangan, membangun solidaritas dan mengembangkan jejaring perlawanan, pada 30 Nopember â&#x20AC;&#x201C; 3 Desember 2011, diadakan musyawarah adat bukit Kerapas dan sekitarnya di kampung Pandau Desa Merah Arai, Kecamatan Tebidah Kabupaten Sintang. Salah satu yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut, terbentuknya organisasi yang berfungsi sebagai penghubung antar warga/masyarakat yakni KAMAS. Selain itu, sebuah pernyatan sikap bersama dihasilkan yang ditujukan 28 intansi terkait pemerintah pusat dan daerah. Lantang mereka menyatakan; â&#x20AC;&#x153;dengan tegas menolak segala bentuk investasi apapun seperti; Pertambangan, Perkebunan Besar, HTI dan HPH yang akan masuk ke wilayah adat Kami, terutama di wilayah bukit Kerapas, bukit Alat, bukit Tutup, bukit Kumal, bukit Mangkung, bukit Bunyau, bukit Sada dan sekitarnyaâ&#x20AC;?5.

Rilis bersama JATAM, HuMa, LBBT dan Ketemenggungan Dayak Limbai; 10 Maret 2010. Ketemenggungan Dayak Limbai Laporkan Hakim PN Sintang.

Pernyataan Sikap Bersama, 3 Desember 2011, Desa Pandau. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

Hendrik Siregar

Merah Johansyah Ismail

INVESTASI BANK UNTUK TAMBANG Lebih jauh lagi lembaga keuangan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi sebuah Negara. Dalam kasus Indonesia yang sangat jelas adalah hadirnya Undangundang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU ini ada atas bantuan pendanaan dari United State Agency for International Development (USAID) senilai 8 juta dollar.

Membiayai Sang Pembunuh Tahun lalu, 2011, Banktrack1 merilis laporannya yang membeberkan 20 bank yang bertanggung jawab atas pelepasan karbon CO2 dan perubahan iklim. Laporan tersebut fokus untuk merubah arah politik pendanaan para bankir dan institusi keuangan/perbankan yang selama ini masih memberikan bantuan keuangan dan pembiayaan atas sektor yang selama ini berkontribusi pada pelepasan karbon CO2 dan perubahan iklim yaitu sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Batubara, Industri Senjata dan Proyek Reaktor Nuklir2. Ini sama saja membiayai dan mempersenjatai para pembunuh lingkungan hidup. 20 Bank raksasa ini terendus sudah melakukan praktik pembiayaan atas 232 Miliar Euro sejak tahun 2005 atau berakhirnya protokol Kyoto3. Seperti kita tahu, 83 sampai 87 % dari elemen Minyak Bumi adalah Karbondioksida atau CO24 terang benderang bahwa pembongkaran dan pengurasan Minyak bumi sama artinya dengan pelepasan Karbon CO2 ke udara, begitu juga pada praktik hilirnya, pembakaran Minyak juga adalah pelepasan Emisi Karbon pula. 1

BankTrack is a global network of civil society organisations and individuals tracking the operations of the private financial sector (commercial banks, investors, insurance companies, pension funds) and its effect on people and the planet. Lebih lanjut silahkan akses ; www.banktrack.org.

http://www.banktrack.org/annual_reports/2011/BT360_Annual_Report_2011.pdf, hal 15

Ibid, hal 16

Anderson RO, Fundamentals of the petroleum industry, university of Oklahoma, Norman Press, 1984

THE TOP TWENTY

Para Bank raksasa ini juga disebut dalam laporan ini bertanggungjawab atas 74 persen Investasi di sektor Pertambangan Batubara dunia, dari 93 fortopolio yang diperiksa, terdapat aliran bantuan pembiayaan atas 31 perusahaan batubara besar yang selama ini menguasai 44 persen produksi batubara dunia5. Di kalimantan timur, pengelolaan blok mahakam, salah satu ladang Migas besar, produsen minyak berkualitas tinggi, ber-merk Handil mix6 disebut melibatkan Morgan Stanley7 salah satu dari 20 bank yang dilaporkan Banktrack. Setelah tahun 2017 saat kontrak TOTAL Indonesie, perusahaan energi asal Perancis berakhir, Morgan Stanley disebut-sebut akan kucurkan 600 juta USD untuk perusahaan ‘’boneka’’ yang melibatkan Pemerintah setempat8 untuk mengelola saham partisipasi mereka.

Modus Pembiayaan Dalam konteks investasi pertambangan peran lembaga keuangan sangat sentral bagi perusahaan untuk beroperasi. Karena sebuah perusahaan pertambangan dalam mengembangkan tambang, perusahaan itu memerlukan Aset. Aset sebuah perusahaan terdiri dari semua barang materi maupun tidak materi milik perusahaan tersebut. Untuk sebuah perusahaan pertambangan, aset-aset penting ialah konsesi, peralatan pertambangan, alat transportasi, perumahan untuk karyawannya, fasilitas pengolahan bijih, dan lain sebagainya. Untuk membiayai aset-aset ini, perusahaan pertambangan membutuhkan modal. Jika perusahaan tidak memiliki modal, tidak dapat meraih aset dan tidak dapat menjalankan bisnisnya. Lembaga keuangan atau disebut Penyandang dana perusahaan oleh karena itu sangat penting peranannya operasional tambang. Contohnya adalah PT. Meares Soputan Mining yang telah memperoleh kontrak karya-nya sejak tahun 1986, namun karena ketiadaan modal dan baru di tahun 2000-an PT. MSM memperoleh pendanaan, perusahaan langsung ngebut dengan segala cara agar dapat beroperasi. Secara kolektif maupun sendiri lembaga-lembaga keuangan ini dapat mengendalikan perusahaan. Lebih jauh lagi lembaga keuangan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi sebuah Negara. Dalam kasus Indonesia yang sangat jelas adalah hadirnya Undang-

Bank Track Exposes Climate Killer Banks

CLIMATE KILLER BANKS No Bank

In Million Europe

JP Morgan Chase

16.540

Citi

13.751

Bank of America

12.590

Morgan Stanley

12.117

5 Barclays

11.514

Deutsche Bank

11.477

Royal Bank of Scotland

10.946

BNP Paribas

10.694

Credit Suisse

9.495

10 UBS

8.217

11 Goldman Sachs

6.770

12 Bank of China

6.323

13 Industrial and Commercial Bank of China 6.182 14 Credit Agricole Calyon

5.637

15 UniCredit/ HVB

5.231

16 China Construction Bank

5.110

17 Mitsubishi UFJ Financial Group

4.980

18 Societe Generale

4.742

19 Wells Fargo

4.523

20 HSBC

4.432

undang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU ini ada atas bantuan pendanaan dari United State Agency for International Development (USAID) senilai 8 juta dollar. Bentuk pemberian dana diatas dapat dikategorikan sebagai hibah yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mengikat dan kemudahan-kemudahan bagi negera-negara asal lembaga keuangan dalam melakukan investasi dan penguasaan sektor-sektor penting lainnya. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi bisnis kategori hibah jelas tidak akan pernah terjadi. Biasanya yang dilakukan pemberi dana untuk modal kepada perusahaan tambang dengan cara membeli atau memiliki “saham”, memberi pinjaman atau sebagai “kreditor” dan surat berharga atau “obligasi” dalam kerangka memperoleh keuntungan.

http://www.banktrack.org/annual_reports/2011/BT360_Annual_Report_2011.pdf, hal 17

Harga Jual Merk Handil Mix mencapai 112 USD, termasuk tinggi diantara 10 merk lainnya yang dijual oleh Pemerintah Indonesia, hampir dipastikan Kualitasnya pun tinggi. Handil Mix diekstraksi di ladang Minyak milik Total Indonesie di Blok Mahakam, Handil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Silahkan cek di Statistik Migas ESDM, 2011.

Since its founding in 1935, Morgan Stanley and its people have helped redefine the meaning of financial services. The firm has continually broken new ground in advising our clients on strategic transactions, in pioneering the global expansion of finance and capital markets, and in providing new opportunities for individual and institutional investors. Click below to see a timeline of Morgan Stanley's growth, which parallels the history of modern finance. Cek di www.morganstanley. com.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/15/EB/mbm.20101115.EB135129.id.html, diakses Tgl 1 Juni 2012 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

Lembaga keuangan dapat membeli saham perusahaan tambang untuk menjadi pemilik perusahaan agar terlibat dalam pengambil keputusan maupun semua resiko yang diambil perusahaan. Contohnya adalah saat Deutsche Bank memiliki saham 40% PT. Adaro di Kalimantan Selatan atau Dana Pensiun Norwegia di Freeport sebesar 16%, sebelum kedua-duanya menjual kepemilikan saham seluruhnya dan menarik sahamnya yang dilakukan dana pensiun norwegia. Lembaga keuangan juga dapat memberi pinjaman kepada perusahaan tambang sebagai kreditor. Namun sebagai kreditor mereka tidak sebagai sesama pemilik perusahaan. Oleh karena itu mereka tidak terlibat secara penuh dalam resiko yang diambil perusahaan. Pinjaman memiliki bagian keuntungan yang tetap; jumlah suku bunga tertentu yang harus dibayar setiap tahunnya atau dalam kurun waktu tertentu atas dasar kesepakatan yang terjalin antar pihak. Umum sebagian besar proyekproyek besar di Indonesia tidak hanya tambang dibiayai oleh pinjaman bank. Contohnya adalah proyek LNG Tangguh yang didanai oleh 7 buah lembaga keuangan nasional maupun internasional diantaranya adalah JBIC dan ADB. Contoh lainnya kredit yang diberikan PT. Bank Mandiri kepada PT. Timah Tbk dalam pengembangan fasilitas perusahaan. Lembaga keuangan juga dapat berperan dalam pertambangan dengan membeli surat-surat Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dalam memperoleh pinjaman. Surat obligasi adalah pinjaman yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil, di mana setiap bagian dijual secara terpisah. Pembeli surat obligasi ini â&#x20AC;&#x201C; pemilik surat obligasi â&#x20AC;&#x201C; berhak mendapatkan pembayaran ulang setelah sejumlah tahun dan dengan suku bunga tertentu untuk setiap tahun. Surat obligasi dijual di pasar modal. Soal resiko yang ditanggung oleh pemberi dana, modelmodel pembiayaan diatas, memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Untuk level resiko paling tinggi bagi lembaga keuangan adalah turut serta dalam kepemilikan saham, selanjutnya adalah kreditor dan paling rendah adalah surat obligasi. Kelompok resiko bagi lembaga keuangan diantara adalah resiko imbalan rendah dan gagal, resiko hukum dan resiko reputasi. Resiko ini muncul akibat adanya nilai keuntungan dari sumber tambang yang dihasilkan atau kinerja perusahaan yang tidak baik, bahkan cenderung kearah negatif terhadap lingkungan, sosial, hukum dan produktivitas. Pelanggaran-pelanggaran administrative yang berakibat tidak diterima baik oleh regulator maupun masyarakat. Ini dapat berakibat pada klien meninggalkan lembaga keuangan dan oleh karenanya kehilangan pangsa pasar dan penghasilan untuk lembaga keuangan akibat reputasi yang buruk dari keterlibatannya dalam pembiayaan tambang. 9

mereka tidak terlibat secara penuh dalam resiko yang diambil perusahaan. Pinjaman memiliki bagian keuntungan yang tetap; jumlah suku bunga tertentu yang harus dibayar setiap tahunnya atau dalam kurun waktu tertentu atas dasar kesepakatan yang terjalin antar pihak. Sebagian besar proyek-proyek besar di Indonesia tidak hanya tambang dibiayai oleh pinjaman bank. Contohnya adalah proyek LNG Tangguh yang didanai oleh 7 buah lembaga keuangan nasional maupun internasional diantaranya adalah JBIC dan ADB. Contoh lainnya kredit yang diberikan PT. Bank Mandiri kepada PT. Timah Tbk dalam pengembangan fasilitas perusahaan.

Artinya sangat penting untuk menyediakan lebih banyak informasi untuk lembaga keuangan mengenai masalahmasalah sosial dan lingkungan ini dapat menambah resiko untuk lembaga keuangan yang menyediakan modal (dalam bentuk saham, surat obligasi atau kredit) bagi perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah dan dunia perbankan nasional terlibat mendukung transaksi pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas dan penyimpanan dana abandonment and site restoration (ASR) dalam jangka panjang. Sepanjang tahun 2010, nilai transaksi yang dilakukan melalui perbankan nasional telah mencapai US$8.59 miliar (sekitar Rp 76 triliun), sementara dana ASR yang disimpan telah mencapai US$167 juta. Kebijakan ini dimulai pada akhir tahun 20099. Bank BNI contohnya, memberi dukungan Pembiayaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Mahakam untuk menjadi trustee and paying agent atas penjualan LNG dan LPG dari Blok Mahakam ke pembeli luar negeri. Nilai estimasi penjualan LNG dari kontrak tersebut diperkirakan mencapai US$18 miliar selama 10 tahun10. Padahal operasi tambang migas TOTAL yang didukung oleh BNI adalah pihak yang mesti bertanggung jawab atas 3 operasi on shore TOTAL di Delta Mahakam yang

Laporan Tahunan BP MIGAS 2010, Hal 5

http://www.bpmigas.go.id/blog/2011/10/10/kepala-bpmigas-industri-hulu-migas-lebih-dari-sekedar-penghasil-devisa/, diakses Tgl 1 Juni 2012 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

ikut berkontribusi menghancurkan 80 persen Mangrove di delta mahakam yang bernilai ekologis tinggi11. Empat (4) dari Tujuh (7) ladang minyak bumi dan gas alam, TOTAL E & P Indonesia berada di swamp area, delta mahakam. Ini berarti mengorbankan peran ekologis delta mahakam sebagai benteng kehidupan keanekaragaman hayati delta mahakam yang hutan mangrovenya, menurut Pusat penelitian oseanografi LIPI berisi rupa jenis-jenis fauna krustasea dan molluska begitu juga kaya ragam jenis ikan. Padahal, dibandingkan dengan hutan hujan tropis, penyimpanan karbon di hutan mangrove bisa lebih dari dua kali lipat. Di hutan mangrove yang dikategorikan sebagai ekosistem lahan basah, penyimpanan karbon mencapai 800-1.200 ton per hektar merujuk pada keterangan Louis Verchot, peneliti senior Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)12 itu artinya pembabatan dan pengrusakan kawasan mangrove seperti Delta mahakam berkontribusi pada peningkatan Karbon di udara dan Perubahan Iklim.

Menghambat Modal Penambang Pada dasarnya tidak semua resiko diketahui oleh lembaga keuangan ketika keputusan investasi diambil. 11

Penilaian resiko selalu tidak lengkap, keputusan investasi selalu diambil berdasarkan neraca yang tidak lengkap dari resiko dan perkiraan imbalan. Jika informasi lebih lanjut menjadi tersedia, lebih banyak resiko yang dapat diketahui. Informasi lebih ini bisa jadi kritis untuk mengubah keputusan investasi; walaupun resiko yang diketahui hanya sedikit bertambah, ini bisa menjadi lebih penting daripada perkiraan imbalan yang akan didapati. Dan lembaga-lembaga keuangan menerima jenis informasi ini dengan terbuka ketika ditunjukkan kepada mereka dengan cara yang objektif dan meyakinkan, karena mereka akan ingin membuat penilaian resiko mereka selengkap mungkin. Atas informasi lengkap, Menteri Keuangan Norwegia, Kristin Halvorsen melalui Dana Pensiun Pemerintah, tahun 2006, mencabut 16% sahamnya atau senilai US$240 juta di PT. Freeport, dengan alas an Freeport telah melakukan pengrusakan lingkungan yang sangat berat. Contoh lainnya adalah cabutnya WestLB (Jerman) dari pendanaan PT. MSM. WestLB adalah salah satu Bank didunia yang menandatangi Equator Principles tentang lembaga keuangan atas pembiayaan proyek dalam perkiraan, penentuan dan penanganan masalah sosial dan resiko lingkungan, telah membatalkan kerjasamanya dalam proyek Toka Tindung.

Hutan mangrove di Delta Mahakam seluas 150.000 hektar, namun terus menyusut dan diperkirakan tinggal sekitar 30.000. ha, Rilis JATAM Kaltim, Menambang Minyak alam dan gas bumi di Blok Mahakam sama dengan mewarisi Sampah TOTAL E & P Indonesie dan Menanggung Bencana Ekologis, 13 April 2011

http://edukasi.kompas.com/read/2011/04/11/03165783/.Mangrove.Penyimpan.Karbon.yang.Tinggi, diakses Tgl 5 Juni 2012 Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Melawan Lupa

MAKE MINING HISTORY│Melawan Lupa│We Are Connected

Andrie Wijaya Umbu Wulang Tanamaahu 

FESTIVAL WAI HUMBA 28-29 Oktober 2012

Salah satu kearifan lokal penduduk pulau Sumba adalah Kalarat Wai yaitu suatu ritual atau persembahyangan di sumber-sumber air yang ada di Pulau Sumba. Ritual ini perwujudan dari ucapan syukur kepada Sang Pencipta serta doa agar senantiasa diberikan karunia air bagai penduduk Sumba. Sumber air utama di Pulau Sumba meliputi 3 wilayah tertinggi atau gunung yaitu : Wanggameti, Tana Daru dan Yawilla. Dari sini pula mengalir kehidupan kebudayaan dan peradaban Sumba dari waktu ke waktu. Air bagi orang Sumba adalah satu keutamaan dari berbagai aspek dalam kehidupannya. Hal ini terlihat dari cara orang Sumba memberi nama pada hampir semua daerah-daerah utama, namanya mengandung unsur air atau Wai. Sumba Timur dengan Waingapu, Sumba Tengah dengan Waibakul, Sumba Barat dengan Waikabubak dan Sumba Barat Daya dengan Waitabula. Dari latarbelakang itulah lahir Festival Wai Humba atau Air/Sungai Sumba. Satu ide dari komunitas, yang merupakan suatu bentuk reproduksi kreatif dari kearifan lokal Kalarat Wai. Kegiatan juga sebagai upaya pelestarian simbol dan nilai-nilai budaya Orang Sumba khususnya dalam soal pelestarian lingkungan (sumber air). Selain itu merupakan suatu upaya refleksi warga di sekitar gunung untuk lebih mendekatkan diri dengan tanah dan air di sekitarnya. Festival pertama ini juga didedikasikan buat tiga Umbu Pejuang lingkungan yang dikriminalisasi karena melakukan penolakan terhadap tambang di lahan penggembalaannya, Padang Rara Wu, Sumba Tengah. Mereka adalah Umbu Mehang, Umbu Djanji dan Umbu Pindingara. Mereka dipenjara selama 9 bulan karena menolak aktivitas pertambangan berada di kampung mereka. Mereka khawatir industri tambang akan merusak tatanan kehidupan lingkungan, ekonomi dan sosial budayanya. Dalam tradisi orang Sumba, bagi mereka yang mengalami nasib buruk akan mengalami mental atau jiwa yang menurun sehingga harus dikuatkan kembali. Dalam istilah Sumba yakni Pakabeli ya na Ndewa na atau dalam terjemahan filosofisnya mengembalikan roh aslinya.

Festival Wai Humba, mengajak generasi muda untuk turut aktif mejaga dan mempertahankan kebiasaan nenek moyang yang positif dalam pelestarian lingkungan maupun kekayaan pangan lokal dan seni budaya Sumba. Rangkaian kegiatan festival yang diselenggarakan di Kampung Paponggu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah ini terdiri dari; Pahamang (duduk setikar antar juru bicara adat dari tiga gunung mengenai kondisi alam di 3 gunung), Penghormatan air secara tradisional dengan menyajikan sirih pinang kepada leluhur di sungai, Pentas Seni dan Budaya tradisi maupun modern, Pameran pangan dan kerajinan tradisional lokal, Penghijauan, Pemberian penghargaan pada keluarga tiga Umbu, Ibadah Oikumene di Sungai Paponggu, Pahamang Penutupan (membangun kesepakatan tiga gunung untuk merawat alam bagi kehidupan rakyat) .

Para Pejuang Martabat Tanah Humba Menjaga martabat tanah kelahiran adalah panggilan setiap warga negeri. Demikian juga bagi Umbu Djandji, Umbu Pendingara dan Umbu Mehang, warga Desa Paponggu Tana Daru Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun harus menghadapi praktik kriminalisasi dan divonis 9 bulan penjara tidak menyurutkan langkah dan perjuangan mereka dalam menjaga tanah kelahirannya. Adalah PT Fathi Resources, perusahaan tambang emas asal Australia yang secara lancang masuk bahkan mengancam situs keramat bagi keluarga besar 7 marga saat melakukan eksplorasi emas di Tana Daru. Penolakan terhadap aktivitas perusahaan sudah dilakukan secara formal. Dengan menyampaikan surat terbuka pada pihak-pihak terkait. Namun entah permainan apa di tingkat kabupaten, perusahaan malah mendapat izin masuk dan melakukan pengeboran eksplorasi di Desa Paponggu Tana Daru Sumba Tegah. Warga desa tidak tinggal diam dan segera melakukan protes hingga ke lokasi eksplorasi perusahaan. Tepat tanggal 06 April 2011, terjadi kebakaran di lokasi tersebut, saat itu waktu menjelang malam. Anehnya polisi bertindak sangat cepat, menahan warga desa dengan tuduhan melakukan pembakaran. Namun tak ada tindakan polisi saat perusahaan PT Fathi Resources melanggar tanah ulayat warga. Nampak jelas keberpihakan aparat kepolisan pada perusahaan dan berusaha penuh daya melindungi setiap aktivitasnya. Tidak lama berselang, 20 orang dipanggil Polres Sumba, 3 diantara langsung ditetapkan sebagai tersangka. Desember 2011, Umbu Djandji, Umbu Pendingara dan Umbu Mehang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ironis, warga yang notebene pemilik tanah dan pemegang hak yang sah justru jadi pihak yang dipersalahkan. Konon perusahaan tidak pernah melakukan pelaporan dan tuntutan atas kejadian ini, namun aparat kepolisian begitu cepat melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Selama 5 bulan proses persidangan di Kota Waikabubak, ketiga Umbu tegar dan makin bersemangat menentang aktivitas perusahaan PT Fathi Resources. Kasus ini mencuat dan mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Solidaritas mengalir kian kuat mendukung perjuangan 3 Umbu menjaga martabat tanah Humba. Pada 11 Maret 2012, kalangan seniman dan budayawan Jabodetabek mengelar acara solidaritas di Marsudiri Hall, Jakarta, dengan tajuk “Nusa Tenggara Timur Tolak Tambang – NT4”. Dan berlanjut pada 30 Juni 2012 bertempat di Universitas Kampus Atma Jaya Jakarta. Pendampingan hukum bagi 3 Umbu, diperoleh secara cuma-cuma dari dua pengacara dari Ende dan Sumba Barat NTT. Satu lagi bukti kalau perjuangan 3 Umbu mendapat dukungan banyak pihak. Para Rambu (istri 3 Umbu) pun tidak tinggal diam. Sepanjang proses persidangan mereka aktif mengelar aksi di depan pengadilan negeri Waikabubak. Tercatat 5 kali aksi, walau harus menempuh jarak cukup jauh dari desa mereka menuju Waikabubak. Tepat tanggal 17 Agustus 2012 ketiga Umbu bebas dari masa tahanan. Suka cita menyambut para pejuang martabat tanah Humba. Tidaklah tertunduk kepala mereka, melainkan tegak berwibawa bahwa mereka adalah korban dari satu sistem korup dimana aparat tunduk pada korporasi.

Ikrar 3 Gunung Untuk Air dan Tanah Humba Tepat 2 bulan setelah bebas kembali ke Desa, beberapa warga kampung dari Tana Daru, dan Wanggameti memprakarsai satu pertemuan dan ritual adat. Acara yang dikemas dalam bentuk festival dinamai “Wai Humba”. Acara ini mengusung tema “Nda Humba Li La Mohu Akama” yang bermakna kami bukan Sumba yang menuju kemusnahan. Festival ini juga didedikasikan buat tiga Umbu. Dalam budaya Sumba, masyarakat percaya bahwa seseorang yang baru mengalami musibah atau sesuatu yang buruk harus diperbarui rohnya. Proses ini dikenal dengan Pakabeli ya na Ndewa na yang berarti mengembalikan roh aslinya. Ritual adat merupakan salah satu bentuk “pengembalian roh”. Dalam acara ini turut hadir wakil warga adat dari Wanggameti dan wakil warga adat dari Yawila. Festival sendiri berlangsung di Sungai Luku Madiku di Kaki Gunung Tana Daru. Semua peserta boleh disebut sebagai wakil warga adat dari 3 gunung yaitu Wanggameti, Yawila dan Tana Daru. Ikrar atau sumpah bersama dilangsungkan secara adat tepat di sungai Luku Madiku yakni menjaga air dan lingkungan tanah Humba dari semua aktivitas eksploitasi yang mengancam. Kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga martabat tanah leluhur. Demikian inti sumpah atau ikrar 3 gunung pada Festival Wai Humba 27-28 Oktober 2012. Melawan Lupa

Acara berlangsung sederhana juga menampilkan permainan lokal, hewan-hewan ternak serta produk pangan lokal. Budaya komunal sangat nyata mulai dari gotong royong persiapan hingga berlangsungnya ritual. Para Rambu (sebutan untuk perempuan Sumba) juga tidak ketinggalan ambil bagian, dibantu pemuda dan pemudi bergotong royong mulai dari menyiapkan makan hingga turut menari saat ritual berlangsung. Tikam babi sebagai simbol bahwa sumpah bersama ini dimulai. Warga pun berteriak kencang menyambut ikrar 3 gunung. Teriakan khas Humba menyatu dengan bebunyian alat musik serta gerak penari para Umbu dan Rambu. Sebagai penutup dilakukan doa bersama tepat di tengah sungai disaksikan para leluhur dan alam semesta. Mereka jaga dan sebarkan sumpah ini kepada warga lain di seluruh pelosok tanah Humba. Dengan harapan, kelestarian alam dan keharmononisan hidup dapat diteruskan hingga generasi depan. Jaringan Advokasi Tambang

Make Mining History

Setelah makan bersama, warga meneruskan rapat adat untuk menentukan lokasi festival Wai Humba 2013. Dan Yawila yang diwakili oleh kepala desa menyatakan siap menjadi tuan rumah untuk festival berikutnya. Mereka bertekad menggalang solidaritas lebih luas dan lebih besar lagi. Hal ini agar Festival Wai Humba di Yawila nantinya akan semakin banyak rakyat terlibat. Ikrar tiga gunung merupakan gelora rakyat untuk melestarikan alam semesta di sekitarnya sekaligus memperjuangkan kesejahteraan hidup mereka. Ungkapan satir yang ditujukan bagi rakyat Sumba selama ini yakni Humba Li La Mohu (Sumba menuju Kemusnahan) akibat praktek penguasaan semua bidang kehidupan terutama sumber daya ekonomi (baca, alam) oleh â&#x20AC;&#x153;orang luarâ&#x20AC;? di Sumba tentu sangat menyakitkan. Namun dalam ikrar tiga gunung kali ini, rakyat desa setidaknya dari Wanggameti hingga Yawila, ejekan itu tak berpengaruh lagi. Mereka sudah punya ikrar sendiri â&#x20AC;&#x153; Nda Humba Li La Mohu Akamaâ&#x20AC;?. Melawan Lupa

FESTIVAL NINGKAM HAUMENI Menyelamatkan Lingkungan, Menjalin Harmonisasi Antar Suku

Sejak 2010, telah 3 kali Festival Ningkam Haumeni di selenggarakan di Bukit Anjaf dan Nausus, Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Sebuah festival yang digelar untuk merayakan dan mempromosikan pentingnya upaya kembali ke adat dan memanfaatkan kekayaan lokal menuju kemandirian. Dalam bahasa lokal “Ningkam” berarti lilin madu dan “Haumeni” artinya kayu Cendana. Keduanya kini sulit diperoleh. Kayu Cendana hampir punah akibat program pemutihan masa Soeharto dan eksploitasi tambang yang dulunya banyak tersebar di NTT. Festival ini menjadi simbol untuk mengingatkan pada upaya penyelamatan budaya dan lingkungan kepada generasi yang akan datang.

Kami Tidak Menjual Apa yang Tidak Kami Buat

DEKLARASI KEDAULATAN PANGAN DAN KESELAMATAN RAKYAT MASYARAKAT ADAT TIGA BATU TUNGKU BANAM, OENAM, ONAM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Kami, Masyarakat Adat Tiga Batu Tungku kaya akan pengetahuan, sumber daya alam dan kearifan mengelolanya. Kami menginginkan pengetahuan dan kearifan yang kami miliki dihargai, diakui, dilindungi dan dikembangkan. Kami akan jauh dari ketertinggalan dan dipenuhi kesejahteraan bila upaya kami selama ini didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami memimpikan masyarakat adat yang berdaulat atas pangan dan terjamin keselamatan, dimana: 1. Wilayah adat kami diakui berdasarkan peta yang jelas akan kekayaan yang ada didalamnya. Memastikan sumber air, batu, dan pohon kami dikenal, diakui dan dilindungi. Kami ingin peta ini menjadi dokumen sejarah yang tak lekang bergenerasi. Kami ingin peta ini menjadi bahan utama pengambilan kebijakan, perencanaan program pembangunan di wilayah kami. 2. Kami berhak menata wilayah kami dengan arif untuk memastikan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil laut kami berkelanjutan. Menata wilayah untuk melindungi hutan kami dari pengrusakan, melindungi sumber air kami dari kekeringan, menciptakan pemukiman yang layak dan aman. 3. Aturan – aturan adat kami dihormati dan diakui oleh pemerintah. Kami tidak menebang pohon di mata air, di pinggir sungai, dan diatas gunung. Nenek moyang kami memberi nama pada batu, pohon, kolam, sumber air untuk kami cintai dan lindungi. 4. Kami berhak atas sarana, prasarana dan layanan dasar yang mendukung perkembangan kami. Jalan yang berkualitas dan menjangkau kami semua. Yang memudahkan kami memasarkan hasil bumi kami. Yang membuat kami lebih mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasar kami. 5. Lembaga adat dan budaya kami kuat, berkembang dan dihargai. Nilai – nilai yang terkandung didalamnya diperkaya dan diwariskan pada generasi penerus. Kami biasa bermusyawarah di lopo untuk membuat keputusan. Kami memiliki rumah adat yang mempersatukan, berbagai tarian, lagu dan alat musik yang membangkitkan semangat kebersamaan. Kami memiliki tenunan yang kami banggakan, dan kami buat dengan apa yang kami miliki. Dari kapas kami, diperindah tarum, mengkudu dan kunyit kami. 6. Kami berhak menentukan sendiri apa yang ingin kami makan dengan apa yang bisa kami hasilkan. Kami memiliki jagung, kelapa, gewang, lontar, ubi-ubian, pisang, dan ribuan tanaman pangan yang memberikan kami tenaga dan gizi yang layak. Kami ingin semuanya lebih subur walau iklim menantang. Kedaulatan pangan dan keselamatan manusia bukan impian kosong bagi kami. Kami memiliki kekuatan dan kemampuan. Kami tidak butuh raskin untuk mencukupi pangan kami. Kami tidak ingin pembangunan yang mengancam keselamatan kami. Kami bukan perusak, maka jangan rusak kami dan alam kami atas nama pembangunan.