MANAJEMEN DESTINASI WISATA
ANALISIS PENGELOLAAN BERKELANJUTAN
Destinasi Super Prioritas Danau Toba, Sumatera Utara
BERDASARKAN PERMENPAREKRAF NOMOR 9 TAHUN 2021 Anggota Kelompok
FATHIYYAH NUR ANDINA 21/485160/PMU/10827 HOLY MELINDA C.R. 21/475707/PMU/10705 LALE YUNI WULANDARI 21/484331/PMU/10764 EVIO TANTI NANITA 21/485825/PMU/10872 ADHITYA RASTHA ALAMSYAH 21/485011/PMU/10808 MOCHAMMAD FAWWAZ 21/486434/PMU/10911 WIHARDIYANI 21/476247/PMU/10728
MAGISTER KAJIAN PARIWISATA - UNIVERSITAS GADJAH MADA
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
OUTLINE PEMBAHASAN 01
02
03
Struktur dan kerangka pengelolaan
keterlibatan pemangku kepentingan
mengelola tekanan dan perubahan
Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Bagian 1
STRUKTUR DAN KERANGKA PENGELOLAAN Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Uatara Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba Kelompok Sadar Wisata Sekolah Vokasi Pariwisata/ Universitas dan Perguruan Tinggi Lokal (USU, IT Del, dll) Agen Sertifikasi berperan Sertifikasi bisnis dan pekerja di bidang pariwisata Yayasan Pecinta Danau Toba Perkumpulan Gaja Toba Semesta Ketua adat dan tetua suku
Pendanaan dalam DSP TOBA
Berdasarkan Draft RIDP danau toba = RP 29.015,6 M, Danau Toba mendapat pendanaan terbesar di antara 5 DPS karena danau toba memiliki wilayah terluas
Sektor swasta dan publik Beberapa perusahaan yang berada di sekitar DTA Toba yang berpotensi untuk merusak lingkungan,
Sistem monitoring dan evaluasi berkala Belum memenuhi indicator monitoring dan Evaluasi pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
Adanya strategi pariwisata tahun jamak Rencana induk dan rencana detail KSPN Danau Toba dan sekitarnya TERKEMUKA, BERKELAS DUNIA, BERDAYA SAING, DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA Rencana Tata Ruang KSN Danau Toba dan sekitarnya Masterplan dan Development Plan Toba dsk RTRW Nasional RTRW Provinsi Sumatra Utara RIPPARNAS Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
DSP DANAU TOBA ____
Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi
Kriteria lingkungan
yang meliputi kebijakan dan regulasi, kualitas air, hutan dan kawasan lindung, limbah dan persampahan, resiko bencana, kualitas udara, kesehatan lingkungan dan keselamatan, keanekaragaman hayati, serta sumber daya fisik dan budaya;
Kriteria kepariwisataan
yang meliputi kemudahan mencapai DTW, potensi pengalaman wisatawan, penciptaan nilai bagi daya tarik potensial di luar KTA, manfaat ekonomi bagi pemerintah, manfaat ekonomi bagi industri pariwisata, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat;
Kriteria ketataruangan
yang meliputi kesesuaian lahan, alokasi lahan dan dampaknya terhadap intensitas kegiatan, serta keterkaitan alternatif skenario dengan rencana tata ruang; dan
Kriteria lainnya
Biaya penyediaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, respon masyarakat terkait perkembangan pariwisata (irritation index), kecemburuan sosial, spekulasi lahan, pergeseran hubungan diaspora dengan masyarakat, beban dan peluang pelestarian budaya, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta perluasan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Monitoring dan pelaporan Monitoring pariwisata DSP danau toba dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Namun belum transparan seperti menampilkan hasil monitoring ke pubik baik melalui Website/SIM Terpadu. Evaluasi pariwisata DSP danau toba secara internal dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dan secara eksternal dilakukan tim independent (professional) baik dalam bentuk jurnal maupun penelitian berkesinambungan.
Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Bagian 2
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
_____ Pemerintah
Pemangku Kepentingan Kunci
_____ Pihak Swasta
_____ Masyarakat Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Pemerintah
Dewan Pengarah : Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman, Mentri Pariwisata, Mendagri, Kepala Bappenas, Menkeu, Mentri Lingkungan Hidup, Mentri Agraria. Mentri PUPR, Mentri Perhubungan. Mentri Kelautan dan Perikanan, Mentri Energi dan SDM, Mentri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Seketaris Kabinet dan Gubernur Sumatera Utara Badan Pelaksana : Dibentuk dan Disetujui oleh Mentri Pariwisata, Kepala Badan Pelaksana, Pejaban dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana (PNS/ Tenaga Profesional Non PNS)
Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
A. Pemerintah Pusat : Bertanggungjawab kepada Presiden dalam menjalankan proyek, sistem integrator dan investasi, memastikan hadirnya partisipasi publik, aspirasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pakar perguruan tinggi. B. Pemerintah Daerah : 1. Menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi bagi pembangunan daerah; 2. Melaksanakan perencanaan pengembangan daerah; 3. Mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan; 4. Melaksanakan kebijakan dan pemantauan di lapangan; 5. Memberikan informasi kepada wisatawan sekaligus promosi melalui Media Pemerintah dan Media massa serta branding di sosial media; 6. Memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat di Kawasan Danau Toba; 7. Mengadakan pertemuan rutin dalam rangka evaluasi maupun menampung aspirasi dari masyarakat
Magister Kajian Pariwisata- 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Pihak Swasta Pengelola Swasta dalam hal ini adalah investor yang melihat adanya peluang pada suatu kawasan wisata tertentu. Pada tahun 2018 BPODT menandatangani perjanjian kerja dengan 7 investor dalam pengembangan industri pariwisata di danau Toba. Pengembangan yang dilakukan yaitu dengan menambah fasilitas penunjang oleh investor. Dampak negatif: 1. Pencemaran air 2. Kerusakan hutan dan lingkungan Dampak Positif: 1.Fasilitas pendukung terpenuhi. 2.Perbaikan jalan 3.Pengelolaan sumber daya manusia Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Masyarakat Masyarakat lokal sudah mulai terlibat di dalam pengelolaan kegiatan pariwisata di Kawasan Danau Toba Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat lokal di 8 kabupaten masih belum merata dan masih terus berproses Ketika melibatkan masyarakat dibutuhkan pendekatan berdasarkan nilai-nilai kelokalan masyarakat sekitar
Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Bagian 3
MENGELOLA TEKANAN DAN PERUBAHAN Magister Kajian Pariwisata - 2021
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
Peraturan Presiden 60 Tahun 2021 tentang PenyelamatanDanau Prioritas Nasional
Kerusakan ekosistem perairan dan daratan secara alami maupun eksploitatif
SOSIAL BUDAYA
KEBIJAKAN
Resiko pelaksanaan ITMP terhadap aspekadat-istiadat, sosial dan budaya
Bisnis Keramba Jaring Apung vs. Lingkungan dan Perpres 60 Tahun 2021
Magister Kajian Pariwisata - 2021
UPAYA PENANGANAN TEKANAN DAN PERUBAHAN
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Kebijakan dan Pengendalian
Kapasitas dan Aktivitas
Climate Change
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
4 Kriteria dalam Mengelola Tekanan dan Perubahan
berdasarkan Permen Kemenparekraf Nomor 9 tahun 2021
Magister Kajian Pariwisata - 2021
Peraturan Presiden RI Tahun 2020 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Tahun 2020-2045
1. Mengelola Jumlah Pengunjung
Terdapat sistem yang memonitor variasi jumlah pengunjung serta lokasi yang paling sering dikunjungi sepanjang tahun. Wisnus maupun Wisman (ASEAN serta Australia, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) yang mengunjungi Danau Toba terkonsentrasi di Pulau Samosir (Kabupaten Samosir) dan Berastagi (Kabupaten Karo).
2. Perencanaan Peraturan dan Pengendalian Pembangunan
Terdapat bukti izin dari masyarakat asli atau kelompok etnik minoritas yakni suku Batak. Sehingga pelestarian unsur dari suku dan budaya Batak perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kearifan lokal perlu dilestarikan melalui praktek keseharian sebagai bagian dari hospitality Batak.
3. Adaptasi Perubahan Iklim
a. Pembangunan bendungan di daerah Simanindo dengan memanfaatkan air hujan untuk antisipasi kekurangan air di musim kemarau. b. Pengolahan air limbah menggunakan wastewater treatment plant. c. Penekanan Peraturan Presiden No.60 Tahun 2021 sebagai activity control terhadap lingkungan seperti aktivitas jaring apung, pembuangan sanitasi langsung ke danau, serta akitivitas lain terkait pembalakan hutan.
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
4. Pengelolaan Resiko dan Krisis
a. Pengelolaan pengembangan pariwisata di Danau Toba didasarkan pada mitigasi terhadap kemungkinan gangguan yang dapat menimbulkan dampak sosial dan bencana. Antisipasi juga dilakukan terkait gejolak sosial mengenai isu pengadaan lahan, kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha, serta keselarasan dengan nilai dan norma budaya setempat. b. Penyusunan RIDPP telah mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19 dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan protokol yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta protokol lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah. Data-data Susenas (2018) menunjukkan bahwa tingkat akses sanitasi di 8 kabupaten di sekitar Danau Toba secara umum masih di bawah 90 persen aman dimana semua telah memiliki fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.
Magister Kajian Pariwisata - 2021
d. Rencana investasi sarana, prasarana dan infrastruktur pengelolaan manajemen persampahan yang didukung APBD dan APBN telah memenuhi sebagian kebutuhan fasilitas. Kontribusi dari sektor swasta pada umumnya dalam bentuk penyediaan tempat sampah terutama di destinasi wisata, serta truk sampah khususnya di Kabupaten Toba Samosir.
MANAJEMEN DESTINASI WISATA
Thank you! "It's about collaborating and putting the skills from different sectors together to find solutions that can create a more sustainable world." - Maria Ramos