PENATAAN RUANG KAWASAN PLTN PROVINSI KALIMANTAB BARAT

NASKAH AKADEMIK PENATAAN RUANG KAWASAN PLTN DI PROVINSI KALIMANTAB BARAT

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro | 2020

PARANDITA ANISA 20030

OUR TEAM.

KINANTHI NIART S. 30070

FATHIYYAH NUR A. 30068 ZULFA LAILY WIDYA 30104

OUT LINE.

FEBRIANSYAH BIMA 30074

AZZAM ZAINURAFI 40071

PENDAHULUAN KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS , DAN YURIDIS

MATERI MUATAN RAPERDA

PENUTUP

LATAR BELAKANG ● Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Provinsi Kalimantan Barat.(RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 20182023) ● Menjawab permasalahan kekurangan pasokan sumber energi di Kalbar ● Lokasi yang berpotensi dan sesuai sebagai lokasi pembangunan PLTN meliputi Ketapang, Bengkayang, Sambas, dan Kayong Utara. ● Terdapat kontra karena kekhawatiran akan bencana kebocoran nuklir & kontaminasi nuklir pada lingkungan disekitar lokasi PLTN ● Penataan ruang PLTNmewadahi kebutuhan mencangkup aspek-aspek pencegahan/ mitigasi kebencanaan nuklir pelestarian lingkungan dan kearifan lokal sejalan dengan undang-undang ketenaganukliran (UU RI No. 10 Tahun 1997)

“Peraturan yang menjadi dasar penataan ruang kawasan PLTN “

IDENTIFIKASI MASALAH 01

Permasalahan terkait pencegahan dan mitigasi kebencanaan nuklir Permasalahan terkait pelestarian kualitas lingkungan pada kawasan pengembangan PLTN dan daerah 02 sekitarnya.

03

Permasalahan terkait pelestarian kearifan lokal disekitar lokasi pengembangan PLTN

04

Permasalahan terkait hubungan dengan masyarakat sekitar serta dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat tersebut

TUJUAN DAN KEGUNAAN

1 Melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam pengembangan PLTN di Kalimantan Barat dan solusi untuk permasalahan yang ada

2 Menyediakan data bagi pembentuk peraturan daerah tentang urgensi pembentukan Peraturan Daerah mengenai penataan ruang kawasan PLTN

3 Menyediakan bahan-bahan hukum bagi pembentuk peraturan daerah tentang kewenangan dan ruang lingkup dalam kebijakan penataan ruang kawasan PLTN.

METODE PENDEKATAN

Pengumpulan data sekunder

Pengolahan Data

Deskriptif

Analisis Pengump (metode ulan Data kualitatif ) Normatif

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS Terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat

Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

03

04

Kajian Teoritis

Terhadap Asas yang berkaitan dengan penysunan norma

01

02

01

KAJIAN TEORITIS 1. Sumber Energi a) Sumber energi primer b) Sumber energi sekunder 2. Energi Baru energi yang berasal dari sumber-sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan 3. Energi Nuklir

KAJIAN TERHADAP ASAS YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA

01 02

ASAS PENGHORMATAN HAM Penyediaan listrik yang dihasilkan didistribusi dengan adil serta akses memakainya yang terjangkau adalah bentuk penghargaan terhadap HAM. ASAS BERKELANJUTAN & WAWASAN LINGKUNGAN Pembangunan PLTN merujuk pada upaya efisiensi, bermanfaat secara ekonomi, konservasi sumber daya, dan menekan emisi gas rumah kaca secara lintas-generasi.

ASAS KEMANDIRIAN & BERKELANJUTAN PLTN merupakan aset bangsa dalam pemenuhan kebutuhan listrik secara mandiri serta berlandaskan kedaulatan.

ASAS MANFAAT, KEADILAN, & KESEIMBANGAN Memberikan manfaat secara adil bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing.

ASAS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS Pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber energi nuklir sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. a.

b.

Meningkatnya konsumsi listrik perkapita dampak dari adanya pembangunan industri-industri baru serta pindahnya Ibu Kota ke Kalimantan

c.

d.

e.

Sumber: Widodo, W.L., Suparman, dan S., Rizki Firmansyah (2014)

03

KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pempus merancang regulasi terkait teknis, kemanan, dan pengelolaan PLTN. Pemda Mengatur tentang ketertiban serta penyediaan infrastruktur.

Kondisi Kelistrikan

Rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 81,25%. Angka tersebut masih dibawah capaian rasio elektrifikasi nasional yaitu 95,35%. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mensuplai listrik di Kalimantan Barat.

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

04

KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH IMPLIKASI SISTEM BARU

PDRB Provinsi Kalimantan Barat Kesejahteraan Masyarakat

DAMPAK KEUANGAN DAERAH Pada tahap sebagai salah awal pembangunan, satu riset biaya investasi nasional sangat besar. Namun, APBN setelah beroperasi berangsur-angsur APBD akan berpengaruh Investo terhadap r pertumbuhan ekonomi wilayah

LANDASAN FILOSOFIS ● ●

●

Zona nuklir merupakan zona yang didalamnya terdapat lokasi pemanfaatan sumber daya atau tenaga nuklir. Pada saat ini, pemanfaatan yang dilakukan terhadap radiasi tenaga nuklir sudah sangat luas.

Indonesia saat ini memiliki 7 (tujuh) instalasi nuklir yang terdiri dari 3 (tiga) reaktor penelitian atau reaktor non daya dan 4 (empat) instalasi nuklir non reaktor (INNR). Hal ini mengimplikasikan bahwa reaktor nuklir dapat dibangun untuk keperluan pembangkitan tenaga listrik (PLTN) yang saat ini belum ada di Indonesia. Listrik merupakan bentuk energi yang banyak dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dan merupakan infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ketersediaan energi listrik yang cukup dan terjangkau akan mendorong tumbuhnya sektor ekonomi yang ada.

Indonesia, sebagai negara yang sedang dan terus melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Maka harus segera dikembangkan penggunaan sumber daya energi lain agar memberikan jaminan pasokan yang juga menjamin pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

LANDASAN SOSIALIS ●

Tujuan pembangunan PLTN secara khusus adalah untuk meningkatkan penguasaan teknologi Bangsa Indonesia dalam merencanakan, mendesain, membangun, mengoperasikan dan merawat reaktor nuklir untuk pembangkit listrik. Tujuan yang lebih luas adalah meyakinkan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa energi nuklir layak dan aman digunakan untuk membangun kemandirian listrik secara nasional.

●

Dampak sosial yang mungkin terjadi bisa dalam bentuk kekhawatiran terhadap resiko radiasi dan terjadinya kecelakaan, benturan budaya antara masyarakat lokal dengan pekerja pendatang, ketidaknyamanan pada saat proses pembangunan atau konflik sosial secara horisontal karena ada masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.

●

Oleh karena itu, perlu dilakukan rekayasa sosial (social engineering) secara menyeluruh kepada setiap segmen masyarakat terutama kepada masyarakat di sekitar wilayah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan pembangunan PLTN.

LANDASAN YURIDIS Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang melandasi diambilnya keputusan atau tindakan pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga dengan uraian sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertanggung jawaban Kerugian Nuklir; 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Batas Radioaktivitas di Lingkungan; dan 19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Bidang Ketenaganukliran.

MATERI MUATAN RAPERDA Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN memuat arah dan jangkauan pengaturan materi yang terbagi ke dalam 10 bab, sebagai berikut : BAB I Ketentuan Umum Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN. BAB II Rencana Umum Pembangunan PLTN Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan, penyusunan, serta tata cara pelaksanaan dalam rangka pembangunan PLTN di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III Rencana Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Kawasan PLTN • Kawasa PLTN wajib memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan pemanfaatan nuklir.

• Kawasan PLTN wajib memiliki jaringan jalur evakuasi dan sarana penanganan kecelakaan minimal skala ringan dari bahaya nuklir.

• Kawasa PLTN memiliki jaringan sarana dan prasarana penanganan limbah pemanfaatan energi nuklir sesuai standar.

MATERI MUATAN RAPERDA BAB IV Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan PLTN • Pemanfaatan Ruang dalam kawasan PLTN harus memenuhi kebutuhan ruang yang didalamnya termasuk ruang terkait pencegahan bencana nuklir dan penanganan limbah.

• Pemanfaatan ruang kawasan PLTN harus mengakomodir adanya kawasan penyangga yang membatasi zona reaktor nuklir dengan zona lain.

• Pemanfaatan ruang dalam zona kedaruratan nuklir pada kawasan PLTN harus memperhatikan mitigasi bencana nuklir.

BAB V Jangka Waktu Pada Bab ini dijelaskan mengenai jangka waktu berlakunya Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat, serta terkait dengan peninjauan kembali mengenai Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI Koordinasi dan Kerja Sama Pada Bab ini dijelaskan mengenai hak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam satu sektor maupun lintas sektor, yang mana dalam rangka memenuhi kebijakan utama maupun pendukung dalam pelaksanaan program Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat

MATERI MUATAN RAPERDA BAB VII Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VIII Pendanaan Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pendanaan pelaksanaan program Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IX Hak dan Peran Masyarakat Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai hak dan peran masyarakat dalam rangka proses pelaksanaan program Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat.

BAB X Ketentuan Penutup Pada Bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengudangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KESIMPULAN Lokasi yang berpotensi dan sesuai sebagai lokasi pembangunan PLTN di Provinsi Kalimantan Barat meliputi Ketapang, Bengkayang, Sambas, dan Kayong Utara.

Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Provinsi Kalimantan Barat.(RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023) sesuai dengan undang-undang ketenaganukliran (UU RI No. 10 Tahun 1997)

Perlu payung hukum terkait pembangunan PLTN agar mampu memenuhi pasokan listrik tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana nuklir.

TERIM A KASIH