ENG) MPOB commercialisation of palm oil technologies hits rm3b BHS) Badan Usaha Milik Negara Indonesia, PT Pertamina Meminta Agar Parlemen Membatasi Harga Minyak

Badan Usaha Milik Negara Indonesia, PT Pertamina Meminta Agar Parlemen Membatasi Harga Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO), Karena Perusahaan Tersebut Sedang Mengembangkan Kilang Untuk Membuat Bahan Bakar Dari Minyak Nabati.

ertamina perlu jaminan dari sisi pasokan dan harga minyak kelapa sawit yang akan digunakan sebagai bahan dasar untuk setidaknya tiga kilang yang diinvestasikannya, kata presiden direktur Nicke Widyawati kepada komite P parlemen pada hari Selasa. Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menggunakan bahan bakar yang terbuat dari minyak kelapa sawit sebagai langkah pengurangan impor bahan bakar yang mahal, yang juga merupakan kontributor utama defisit yang berkelanjutan. Widyawati mengatakan kepada parlemen bahwa Pertamina menginginkan peraturan dengan sebutan “kewajiban pasar domestik” (DMO) mengwajibkan sebagian hasil perkebunan CPO untuk dijual dalam negeri dengan harga yang dibatasi. Pertamina juga telah menyampaikan permintaanya tersebut secara tertulis kepada pemerintah. Pertamina sedang mengubah kilangnya agar bisa mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar serta menambah unit baru untuk memenuhi target pemerintah. Salah satu fasilitas yang akan dibangun akan menelan biaya 600 juta Dolar Amerika. “Ketika ini menjadi program nasional, harus ada kebijakan untuk memastikan harga dan volume,” kata Widyawati. Harga kelapa sawit melonjak pada tahun lalu, ketika Indonesia, sebagai eksportir terbesar minyak nabati, mengatakan kalau Ia akan memperluas program wajib biodiesel. Indonesia mulai menggunakan biodiesel dengan 30% biokontennya terbuat dari kelapa sawit pada tahun 2019, yaitu kenaikan dari 20% ada tahun sebelumnya. Pada bulan Januari, konsumsi bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit 35% lebih tinggi daripada konsumsi rata-rata bulanan pada tahun lalu dikarenakan adanya program B30, seperti yang ditunjukkan oleh data pemerintah pada hari Selasa. Sugend Suparwoto dan Maman Abdurrahman, anggota parlemen, mengatakan bahwa mereka mendukung proposal DMO untuk menghindari kekurangan pasokan. Seorang menteri senior telah memperingatkan bahwa Indonesia mungkin tidak akan memiliki persediaan CPO yang cukup untuk melampaui 50% bio-konten jika program penanaman kembali terhambat. Sahat Sinaga, ketua direksi grup bahan bakar bio Indonesia Bio-Hydrocarbon Society, mengatakan kalau pemerintah harus mulai memikirkan untuk menanam berbagai tanaman lain untuk dijadikan bahan dasar bahan bakar bio di masa depan, mengingat adanya penundaan perkebunan kelapa sawit yang baru. “Kami telah menyarankan agar pemerintah tidak bergantung kepada kelapa sawit saja. Karena ada permintaan yang besar untuk minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan,” kata Sinaga kepada Reuters, seraya menambahkan ada empat tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan pengganti. Jika Indonesia tidak mulai menghasilkan bahan dasar yang baru untuk bahan bakar bio, Sinaga mengestimasikan 75% dari produksi kelapa sawitnya akan digunakan di dalam negeri untuk lima tahun ke depan, meningkat sekitar 30% dari angka saat ini.

Indonesia State Energy Company PT Pertamina Asked Parliament To Cap Prices For Some Crude Palm Oil (CPO), As The Company Develops Refineries To Make Fuel From The Vegetable Oil.

Pertamina needs a guarantee on the supply and price of palm oil as feed stock for at least three refineries it is investing in, chief executive officer Nicke Widyawati told a parliamentary committee on Tuesday. President Joko Widodo wants Indonesia to use fuel made from palm oil as he seeks to cut imports of costly fuel, a big contributor to Indonesia’s persistent current account deficits. Widyawati told parliament Pertamina wanted so called “domestic market obligation” (DMO) rules to require a mandatory portion of planters’ output of CPO to be sold domestically at a capped price. Pertamina has also written to the government about its request. Pertamina is converting its refineries to be able to process palm oil into fuel as well as adding a new unit to meet government targets. One of the facilities will cost $600 million to develop.“When it is a national programme, there should be a measure to guarantee price and volume,” Widyawati said. Prices of palm surged last year when Indonesia, the world’s top exporter of the vegetable oil, said it would expand the mandatory biodiesel programme. Indonesia started using biodiesel with 30% bio-content made from palm in late 2019, up from 20% previously. In January, consumption of the palm-based fuel was around 35% higher than the average monthly consumption last year due to the B30 programme, government data showed on Tuesday. Sugend Suparwoto and Maman Abdurrahman, members of parliament, said they supported the DMO proposal to avoid supply shortage. A senior minister has warned that Indonesia may not have enough supplies of CPO to go beyond 50% bio-content if a replanting programme stalls. Sahat Sinaga, chairman of biofuel group Indonesia Bio-Hydrocarbon Society, said the government should start thinking of planting different crops for future feed stocks of biofuel, especially given there is a moratorium on new palm plantations. “We have advised the government not to rely on palm alone. There is a big demand for palm oil as food ingredients,” Sinaga told Reuters, adding there were four crops that could be used as a replacement. If Indonesia does not produce new feed stock for biofuel, Sinaga estimated 75% of its palm output will be used domestically within five years, up from around 30% currently.