RABU
8 NOVEMBER 2017 Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000
Fredrich: Hukum di Negeri Ini Tak Jalan Periksa Setnov Harus Izin Presiden, Ancam Pidanakan KPK
JAKARTA-Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi menegaskan, akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika kliennya kembali diperkarakan tanpa bukti yang jelas. Apalagi tanpa kejelasan prosedur. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang beredar, menurutnya tidak benar. Hingga saat ini, “Putusan praperadilan kasus Setya belum ada menerima surat dari KPK. Novanto adalah putusan hukum Soal proses pemanggilan Setya Novanto, Fredrich terakhir dan mengikat semua mempersilahkan saja, asal terleih dahulu meminta pihak. Putusan tersebut adalah izin kepada Presiden. Tapi perlu diingat, langkah putusan yang tidak bisa dikasasi hukum tetap akan dijalankan dengan melakukan pra maupun diajukan peninjauan peradilan ataupun laporan pidana terhadap KPK. kembali (PK)” “Artinya mereka melawan hukum. Apa masih layak instansi (KPK) seperti itu sebagai penegak hukum? Kami juga pun akan melawan hukum jika itu terjadi,” ujar Fredrich Yunadi dalam jumpa pers di Kantor Advokad miliknya, di Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, kemarin. Dikatakan, KPK selalu mengatakan telah bekerja sama dengan FBI untuk mendapatkan bukti kuat. Namun ia mempertanyakan kerja sama seperti apa yang dilakukan FBI dan KPK. Karena ia menilai sejauh ini tidak ada perjanjian dengan Amerika Serikat. “Jangan macam-macam lah. Itu bisa dipidanakan dan bisa saya sikat,” kata Fredrich. Ditanya apakah tetap mengajukan pra“Pak Setya Novanto tak bisa memenuhi panggilan KPK sebagai peradilan jika benar Setnov kembali mensaksi lantaran ada tugas negara yang jadi tersangka, Fredrich membenarkantak bisa ditinggalkan. Ada kegiatan nya. Ia pun optimis bisa memenangkan negara sebagai Ketua DPR. Beliau kan lagi sidang praperadilan tersebut
2 Oktober 2017
1 November 2017 setingkat dengan presiden. Jadi beliau ada kegiatan negara"
7 November 2017 “What ever, karena kami juga bisa melakukannya dengan upaya hukum. Kalau perlu dibawa ke pengadilan internasional, meski di satu sisi memalukan karena saya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Sekarang hukum ini tidak bisa jalan di Indonesia”
Kasus RJ Lino, KPK Kesulitan Bukti JAKARTA-Komisi Pembe rantasan Korupsi (KPK) te rus menyidik kasus korupsi pengadaan mobile crane atau Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. KPK menyebutkan, pihaknya belum bisa menuntaskan kasus yang menyeret RJ Lino sebagai tersangka karena terkendala pencarian bukti yang membutuhkan kerjasama internasional. ”Kasus RJ Lino masih penyidikan. Ada kebutuhan pencarian bukti di luar negeri, ” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, Se nin (6/11) sore. Bukti yang dimaksud adalah harga pembelian QCC oleh perusahaan plat merah tersebut. Tiga QCC itu dibeli dari perusahaan asal Cina, Wuxi Huang Dong Heavy Machinery. Nah, untuk mengetahui kerugian ne
GIMBAL/INDOPOS
"Penyidik, selain wajib meminta izin tertulis dari presiden, penyidik juga wajib meminta izin tertulis dari MKD,”
Irjen Paulus Waterpauw Kapolda Sumatera Utara Pilgub Papua
gara, KPK harus punya bukti harga alat itu. Sejauh ini, KPK telah melakukan berbagai upaya untuk mencari tahu harga pembelian QCC. Salah satunya meminta data terkait pembelian ke otoritas di Tiongkok. Namun belum membuahkan hasil. ”Jadi ada kerjasama internasional yang harus kita selesaikan,” katanya. KPK menetapkan status tersangka kepada RJ Lino, mantan Dirut PT Pelindo II, sejak 2015
Istana: Tak Ada Program KEK di Meikarta JAKARTA-Istana Negara menyatakan, sejauh ini belum ada program menjadikan proyek Meikarta sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. ”Tak ada informasi program seperti itu (Meikarta jadi KEK),” kata juru Bicara Kepresidenan Johan Budi saat dikonfirmasi INDOPOS, Selasa (7/11). Ditanya apakah pernyataan Luhut itu menjadi kebijakan istana? Johan pun kembali membantah. ”Tidak benar itu,” jawabnya singkat. Senada dengan Johan, Menteri Perindus trian Airlangga Hartarto mengungkapkan, tak ada rencana untuk menjadikan semua kawasan di Bekasi, Karawang dan sekitarnya menjadi KEK Baca Istana...Hal 7
Jawa Pos News Network
7 November 2017
Baca Kasus...Hal 7
Irjen Pol Safaruddin Kapolda Kaltim Pilgub Kaltim
Irjen Pol Murad Ismail Komandan Korps Brimob Polri Pilgub Maluku
Irjen Pol Anton Charliyan Wakalemdiklat Polri, Mantan Kapolda Jabar Pilgub Jabar
GIMBAL/INDOPOS
Baca Fredrich...Hal 7
KPK Benarkan Penyidikan Baru Kasus e-KTP JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, membenarkan bahwa pihaknya sudah membuka penyidikan baru terkait kasus megakorupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ataus e-KTP. Bahkan, ia juga membenarkan penyidik sudah menerbitkan sprindik serta menetapkan tersangka baru terkait hal tersebut. Namun, Febri belum mau mengungkapkan siapa tersangka dalam penyidikan baru ini. ”Iya memang, hari ini (kemarin) kami melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, sejumlah saksi yang sebelumnya pernah kami periksa juga,” ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (7/11) Baca KPK...Hal 7
Usung Polri di Pilgub, PDIP Bantah Ada Agenda Politik JAKARTA-Hingga kemarin, tercatat ada empat perwira tinggi (Pati) Polri yang serius maju sebagai bakal calon Gubernur, di Pilkada serentak 2018 mendatang. Wa lau mereka mendaftar di partai politik (Parpol) lain, namun keempat Pati Polri ini disebut-sebut akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Muncul pertanyaan, ada apa dengan PDIP yang sepertinya punya agenda khusus di daerah, dengan me ngusung sejumlah pati untuk menjadi gubernur? Keempat Pati Polri tersebut rata-rata adalah Kapolda dan mantan Kapolda. Mereka adalah Irjen Paulus Waterpauw, Kapolda Sumatera Utara, yang akan maju
di Pilgub Papua. Kemudian, Irjen Pol Sa faruddin, Kapolda Kaltim, yang maju di Pilgub Kaltim. Ada juga Irjen Pol Anton Charliyan, Mantan Kapolda Jabar yang kini Wakalemdiklat Polri, akan maju di Pilgub Jabar. Terakhir, Irjen Pol Murad Ismail, Komandan Korps Brimob Polri yang akan maju di Pilgub Maluku. Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin telah sejak lama mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur Kaltim pada Pilkada 2018 mendatang. Bahkan, pria kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan itu, telah menentukan pasangannya, yakni Syaharie Jaang, Walikota Samarinda Baca Usung...Hal 7
Pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Prof Drs Lafran Pane Bakal Dinobatkan Sebagai Pahlawan Nasional
Sosok yang Rendah Hati, Sederhana, dan Religius Setelah disetujui Presiden Joko Widodo, (alm) Prof Drs Lafran Pane, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun ini. Pemberian gelar kehormatan tersebut rutin diberikan pemerintah setiap peringatan Hari Pahlawan, 11 November. RIZKA PRADHANA, Jakarta PEMBERIAN gelar kepahlawanan terhadap alm Prof Drs Lafran Pane tersebut mulai diusulkan tahun lalu oleh para kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dipimpin langsung tokoh nasional Akbar Tandjung, yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta era 1969-1970. Dalam kepanitiaan kecil tersebut, total telah menggelar 27 kali seminar yang di
DEDIKASI: Prof Drs Lafran Pane (tengah) dalam salah satu acara HMI.
laksanakan di 27 perguruan tinggi di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mengukuhkan dan mencari dukung-
IST
an dari beberapa elemen masyarakat. Pada Jumat (3/11) lalu, Koordinator Pre sidium Korps Alumni Himpunan Mahasis
wa Islam (KAHMI) Mahfud M.D. juga ber temu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Adapun sosok Prof Drs Lafran Pane sendiri, menurut penuturan sang anak, Iqbal Pane ketika diwawancarai INDOPOS, merupakan seorang ayah yang sangat rendah hati, tepat waktu, jujur, disi plin, dan penuh dengan religius. ”Makanya, sekarang kita usulkan karena beliau bisa menjadi contoh kepada kawankawan bangsa Indonesia seluruhnya yang giat bekerja,” ujarnya kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa (7/11). ”Jadi beliau (Lafran, Red) sampai dengan meninggal (24 Januari 1991, Red) masih menggunakan sepedanya. Padahal murid-murid dan kawan-kawan di HMI lainnya sudah pada jadi orang,” terang Iqbal. Diceritakan Iqbal, pada waktu dahulu para kader yang dididik Prof Lafran seperti tokoh nasional Akbar Tandjung, Ghofur, tokoh Muhammadiyah Mar’ie Muhammad, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, dan sebagainya, semua sudah menjadi orang hebat Baca Sosok...Hal 7 email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id