INDOPOS 14 FEB 18

R A B U 14.3.2018

NEWS IN DEPTH

ECERAN Rp. 4.500,LANGGANAN Rp. 96.000,-

EKONOMI KREATIF

UNDUH APLIKASI INI

SCAN BARCODE

NIKMATI BERSELANCAR DI

DUNIA MAYA

QUICK SCAN QR-CODE READER

GAMMA PLAY SCAN BARCODE

PESTA DEMOKRASI

JAKARTA RAYA

KAMPUS KREATIF

JAKARTA-Partai Demokrat harus rea­ listis dalam menentukan siapa calon pre­siden jika berhasil mendorong terben­tuknya poros ketiga nanti. TGH M Zainul Majdi atau dikenal dengan pang­gilan Tuan Guru Bajang (TGB) di­ nilai lebih berpeluang dibanding Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TGB yang kini menjabat gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki dukungan besar dari masyarakat muslim dan tentunya pemilih Demokrat.

Pengamat politik Universitas Para­ma­ di­na, Hendri Satrio menilai, jika Partai De­mokrat ingin meraih kemenangan di pemilihan presiden (pilpres) nanti, ma­ka Demokrat harus legowo untuk memajukan TGB dibanding AHY. Kenapa begitu?

Menurutnya, TGB memiliki massa sendiri

M. Romahurmuziy @MRomahurmuziy

ZAINUL MAJDI

1991

Prabowo Masih Galau, Kader Tetap Deklarasi HMI Aset Nasional, Setara NU dan Muhammadiyah

Keluarga dan Manajemen Belum Putuskan Aksi Korporasi SEPENINGGAL Bos Matahari Group, Hari Darmawan, 77, perusahaan se­ olah kehilangan ‘roh’nya. Posisi Hari memang bukan pengendali utama di perusahaan karena sudah terstruktur dengan rapi sesuai syarat perusahaan terbuka. Namun, pria gigih itu kerap memberikan ide, strategi, dan inspirasi soal pengembangan bisnis kepada perusahaan terlebih setelah dicaplok Grup Lippo di 1996 dalam aksi stock swap (penukaran saham).

Halaman 4 dan 5

P

LLINGHEADLINE Setara Institute menilai, pasal penghinaan presiden rusak demokrasi.

Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut?

ANGGA/INDOPOS

OLAHRAGA

MURAH MERIAH

Zainul Majdi Berpeluang Capres Demokrat

Menurut kami Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dihidupkan kembali sebagai sebuah kesepakatan besar dan kontrak sosial baru bagi bangsa Indonesia.

Ke Camp Nou, Conte Khawatirkan Hal Ini

BANTEN RAYA

Tuan Guru Bajang (TGB) Terlahir dengan nama Muhammad Zainul Majdi. Sebutan Tuan Guru Bajang adalah gelar ulama muda yang disematkan padanya dari masyarakat Sasak.

Menghafal Al-Qur'an di Ma’had Darul Qur’an wal Hadits Nahdlatul Wathan Pancor.

Baca Zainul ...7

1992 Kuliah di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus meraih gelar Lc.

Siapa yang lebih Anda pilih untuk menjadi calon pre­ siden?

AGUS H. YUDHOYONO

2002 Meraih Master of Art (M.A.) dengan predikat Jayyid Jiddan

2011

2008

Terpilih sebagai Gubernur NTB dengan meraih 44,36 % suara (1.038.642 pemilih)

Meraih gelar Doktor dengan predikat Martabah EL-Syaraf El Ula Ma`a Haqqutba atau Summa Cumlaude.

OS DOP

OK/IN TO D AL FO GIMB RAFIS

G

Jadi Peringatan, Lima BUMN Karya Kena Sanksi

LSI: Ganti Presiden Tergantung Kinerja Jokowi JAKARTA-Ancaman nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melanggengkan kekuasaannya selama dua periode berada di tangannya sendiri. Posisi petahana dalam Pilpres 2019 mendatang sangat tergantung dari kinerja yang dilakukan Jokowi itu sendiri. Artinya, siapapun penantang

incumbent, tidak akan bisa mengubah keadaan apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja mantan wali kota Solo tersebut. Demikian yang dikatakan Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby kepada INDOPOS di Jakarta, Selasa (13/3) Baca LSI...7

Komposisi ini (elektabilitas Jokowi rendah, Red) memungkinkan calon lain muncul, misalnya poros Gerindra atau porosnya Demokrat, meskipun kita belum tahu capresnya apakah Agus Harimurti Yudoyono (AHY) atau yang lain,” Adjie Alfaraby

Peneliti LSI Denny J.A.

JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mem­bongkar bobrok tender proyek di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI beberapa waktu lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak­ yat (Kemen PU-PR) langsung merespon hal itu. ”Sebagai pembina konstruksi kita mengimbau seluruh penye­ lenggara pembangunan infrastruktur untuk selalu patuh terhadap ketentuan yakni, Perpres tentang Pengadaan barang dan jasa. Karena itu patokan kita ya kan. Kita juga harus dalam

implementasinya merujuk itu.

Pesannya, kita harus lebih hatihati,” ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja saat ditemui INDOPOS di kantornya, Jakarta, Selasa (13/3).

Terkait temuan KPPU tentang adanya tender kongkalingkong, Endra mengaku tidak tahu dasarnya seperti apa. ”Artinya tapi buat kita sih baik. Kan kita harus selalu patuh peraturan pengadaan barang dan jasa.

Saya kira itu bagus kita diingat­ kan seperti itu. Tapi kan tentang infrastruktur itu sendiri ada banyak,” ujar Endra Baca Jadi...7

Menelisik Modus Pencucian Uang Melalui Sarana Money Changer

Kurs, Lebih Ringkas, dan Lemah Pengawasan YUDHA KRASTAWAN Jakarta

S

ISTEM pembayaran pa­ da Kegiatan Usaha Pe­ nukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank atau biasa dikenal dengan money changer diduga rawan dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundry.

Kegiatan haram itu biasanya dilakukan pada money changer yang tidak berizin alias ilegal.

Kemudian kejahatan pencucian uang melalui money changer ini kadang juga dilakukan oleh bandar-bandar narkoba. Namun tidak menutup kemungkinan uang hasil korupsi dan human trafficking juga diolah melalui money changer. Ini seperti halnya kasus korupsi kartu e-KTP yang menggunakan jasa money

changer. Bagaimana modusnya?

Pengamat hukum perbankan Universitas Muhammadiyah Jember, Ahmad Suryono mengungkapkan, modus pencucian uang melalui sarana money changer bukan hal baru yang terjadi. Karena pencucian uang melalui cara itu dianggap lebih efisien dan minim dari pengawasan. ”Umumnya modus pencucian uang menggunakan money changer karena soal kurs dan lebih ringkas dibawa dari mata uang kita. Pengawasannya juga lemah karena tidak termasuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di dalamnya,” katanya kepada INDOPOS, Selasa (13/3).

Diungkapkan dia, selama ini banyak pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, dan human trafficking yang bermuara pada pencucian uang memanfaatkan

YUDHA KRASTAWAN/INDOPOS

IDENTITAS-Seorang pegawai money changer menun­ jukkan logo KUPVA.

jasa penukaran uang. Apalagi, money changer dianggap sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk mengangkut uang hasil kejahatan tersebut dari luar ke dalam negeri atau sebaliknya. ”Jangan kita ba­ yangkan sekoper uang hasil ke­jahatan dibawa dari luar ke dalam negeri atau sebaliknya.

Sudah menjadi isu di kita mo­ney changer menjadi sarana pencucian uang,” ujarnya.

Meski demikian, Ahmad Sur­ yono mengakui pola pencuci­an uang melalui jasa money changer bukan cara baru. Menurutnya, masih ada dua cara lain yang disinyalir bisa digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan tersebut. Adalah melalui cara transaksi di bank asing dan pasar modal. ”Saya memang tidak curiga ke arah sana, tapi apakah koruptor

dan sebagainya memiliki lebih dari satu perusahaan di banyak negara. Saya malah mencurigai bank asing dan pasar modal yang beroperasi di kita,” ungkapnya.

Adapun pola yang digunakan oleh pelaku adalah dengan me­ lakukan transaksi melalui bank asing atau pasar modal. ”Kalau bank umum saya yakin OJK mempunyai regulasi.

Mi­salnya penyetoran dengan jumlah tertentu harus ada clea­ rance untuk mengetahui asal uang dari mana. Tapi untuk hal-hal yang demikian, yang kita sering luput dari pasar mo­ dal dan transaksi bank asing di Indonesia,” ujarnya.

Dia pun mencurigai kebe­ra­ daan sejumlah bank asing yang bercokol hingga ke pelosokpelosok daerah

Baca Kurs...7