Ip 1411 01

SELASA

14 NOVEMBER 2017 Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000

Imunitas Setnov Salah Kaprah

Gugat ke MK, Mangkir KPK, Terancam Panggil Paksa JAKARTA-Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) kemba­ li mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus duga­ an korupsi e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu berda­ lih memiliki hak imunitas dan harus seizin presiden.

Ternyata, sikap yang ditempuh itu menurut ahli hukum adalah salah kaprah.

Refly Harun, pakar Hukum Tata Negara mengatakan, hak imunitas itu terkait dengan materi yang dibicara­ kan dalam tugas sebagai DPR. Dengan demikian, jika seorang anggota DPR memiliki masalah di luar tugas keparlemenannya, terutama berkaitan dengan tin­ dak pidana, maka hak imunitas tersebut tak berlaku bagi anggota dewan Baca Imunitas...Hal 7

Pengacaranya juga Dapat Ditahan

ONI O: T FOT

SU

POS

NDO

NO/I

TO HAR

F

GRA

S

OPO

/IND

BAL

-GIM

N APIE IS: T

B. PENGACARA/ADVOKAT Pasal 16 UU No 18/2003 tentang Advokat

DESAKAN publik tak hanya mendesak agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) segera di­ tahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, namun sang kuasa hukum Fried­rich Yunadi dan Sandi Kurniawan dinilai juga dapat ikut serta ditahan oleh Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Baca Pengacaranya...Hal 7

Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

A. ANGGOTA DEWAN Pasal 224 UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) 1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. 2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau anggota DPR. 3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

6. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

7. Dalam hal MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

C. DIPLOMAT Para anggota diplomatik memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah di negara yang ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu ketentuan yang dalam pergaulan internasional diterapkan oleh protokol. Orang yang menetapkan semua aturan yang berhubungan dengan tugas, hak serta kewajiban anggota diplomatik disebut Kepala Protokol atau Direktur Protokol.

Ia berasal dari pegawai Kementerian Luar Negeri.

Selain diperlakukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapat hak kekebalan (hak imunitas) dan hak ekstrateritorial. Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut exteritoriallity atau extra teritoriallity.

Hak imunitas ini juga dijamin dalam UUD 1945, Pasal 20A, ayat (3). Bunyinya adalah “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.

GIMBAL/INDOPOS

Pembakar Mapolres Dharmasraya Diduga Anak Perwira Polisi JAKARTA – Salah satu dari dua pe­ la­ku pembakar Markas Polres (Ma­ polres) Dharmasraya diduga meru­ pakan anak salah satu perwira Polri

yang bertugas di Polres Muaro Bu­ ngo, Jambi. Untuk memastikannya, Polri akan melakukan tes DNA ter­ hadap terduga teroris berinisial EFA.

Korupsi NJOP, Kepala KJPP Absen Lagi JAKARTA-Kepala Kantor Jasa Penilai Pu­ blik (KJPP) Dwi Hariyantono kembali absen alias mangkir atau tidak bisa memenuhi pang­gilan kedua penyidik Direktorat Re­serse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pa­da Senin (13/11). Rencananya polisi ingin me­ mintai keterangan Dwi Hariyantono terkait kasus dugaan korupsi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ”Kepala KJPP Dwi Hariyantono tidak bisa ha­dir hari ini (kemarin, Red) untuk di­ mintai keterangan dengan alasan berbentu­ ran dengan agenda lain,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yowono kepada INDOPOS, Senin ( 13/11).

Dwi sudah menyampaikan langsung atas ketidakhadiran kepada penyidik untuk di­ mintai keterangan atas kasus dugaan korup­ si penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pulau reklamasi di Teluk Jakarta Baca Korupsi...Hal 7

Jawa Pos News Network

Atas perbuatan anaknya, Iptu MN, kanit Reskrim Polsek Plepat, Muara Bungo, Jambi telah meminta maaf kepada Polri.

Informasi yang didapatkan INDO­ POS menyebutkan, setelah diperli­ hat­­kan foto-foto terduga pelaku yang beredar, MN mengakui bahwa salah

satu terduga pelaku yang berambut panjang merupakan anak kandung­ nya. Namun, putranya yang bela­ kangan diketahui berinisial EFA su­

dah tidak tinggal serumah dengan­ nya dan tinggal dikontrakan di Jalan Damar, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Bungo, Jambi Baca Pembakar...Hal 7

Mengenang Nurtanio Pringgoadisuryo, Sosok Perintis dan Inspirator Karyawan Dirgantara Indonesia

Si Kumbang, Pesawat Intai Bersenjata Pertama Karya Putra Bangsa Presiden Jokowi baru saja memberikan nama pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia N 219 Nurtanio Pringgoadisuryo.

Apresiasi sosial ini diterima dengan rasa bangga karyawan industri penerbangan nasional.

DERI AHIRIANTO, JAKARTA PERINGATAN Hari Pahlawan pada Jumat 10 November 2017 lalu, menjadi kebang­ gaan tersendiri buat karyawan PT Dirgan­ ta­ra Indonesia (DI). Betapa tidak, oleh Pre­siden Joko Widodo, pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) N 219 diberi na­ ma Nurtanio. Laksamana Muda Udara Anu­­merta, kelahiran 3 Desember 1923 di Kan­dangan, Kalimantan Selatan itu meru­ pakan sosok perintis di Lembaga Pener­ bangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Saat memberikan nama pesawat tersebut di Base Ops, Lanud Halim Perdanakusuma,

IMAM HUSEIN/JAWA POS

PERINTIS: Pesawat Nurtanio melakukan uji coba terbang, (10/11). (inzert) Nurtanio Pringgoadisuryo.

Jakarta, Jokowi mengataka, salah satu hal yang dia teladani dari Nurtanio adalah se­ mangat kerja. Jokowi bahkan ingat betul

kalimat tersebut. ”Sudah, kita tidak usah ribut-ribut. Yang penting kerja,” ujarnya menirukan Nurtanio, seperti pernah dibe­

ritakan INDOPOS, Sabtu (11/11).

Lalu bagaimana sebetulnya sosok Lak­ samana Muda Udara Anumerta Nurtanio Pring­goadisuryo, di mata para karyawan PT DI. ”Bagi kami, penamaan oleh Presiden Jokowi itu merupakan upaya untuk meng­ hargai jasa almarhum Pak Nurtanio. Kami sangat bangga. Apalagi, almarhum punya sejarah yang sangat panjang utuk PT Dirgantara Indonesia. Beliau merupakan to­koh cikal bakal perusahaan,” ujar Irland Bu­diman, Manager Hukum dan Humas PT Dirgantara Indonesia, kepada INDOPOS, Senin (13/11). ” Budi lantas mengatakan, semangat pan­ tang menyerah Nurtanio menjadi inspirasi bagi mereka semua. ‘’Bahwa putra bangsa ini bisa membuat karya kedirgantaraan,” imbuhnya. Irland bahkan paham betul ba­ gaimana sepak terjang Nurtanio.

Temuan-temuan hebat Nurtanio, bersa­ ma Wiweko Soepono, seperti membuat pe­sawat layang Zogling NWG(Nurtanio-Wi­ weko-Glider) menjadi salah satu di antara­ nya Baca Si Kumbang...Hal 7 email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id