Rakyat
SABTU
SEJAHTERA
Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000
16 SEPTEMBER 2017
HARUS
Edisi Akhir Pekan
Fadli Zon, Anda Dukung Tersangka Korupsi? Tak Etis Sebut Aspirasi sebagai Suara Masyarakat
JAKARTA-Penjelasan Wakil Ketua DPR RI, Fadi Zon soal surat yang ditekennya guna me nunda penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto dinilai ganjil. Pasalnya, aspirasi masyarakat yang disebut Fadli Zon adalah aspirasi Setya Novanto, yang notabene ketua DPR RI yang tengah berperkara di lembaga antirasuah. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, banyak keanehan pada penjelasan Fadli terkait alasan diterbitkannya surat tersebut. Fadli, kata Lucius, sempat mengutarakan bahwa dirinya hanya menyampaikan aspirasi dari Novanto sebagai masyarakat. “Penjelasan Fadli Zon yang mengatakan bahwa dia sekadar menyampaikan aspirasi Novanto sebagai masyarakat, terkesan aneh,” kata Lucius kepada INDOPOS, kemarin. Lucius menguraikan, Novanto memang merupakan bagian dari masyarkat. Namun pada saat yang bersamaan, Novanto juga seorang wakil rakyat bahkan menduduki jabatan Ketua DPR RI. Sebagai pimpinan wakil rakyat, Novanto seharusnya juga memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Posisi Novanto, sama dengan Fadli Zon
AKBAR: SETNOV Sebaiknya Taat Hukum JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung ikut menyoroti sikap Novanto yang meminta pemeriksaannya ditunda melalui surat aspirasi yang diteruskan DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai Ketua DPR, Novanto harus menghindari persepsi negatif masyarakat saat bertindak. ”Tidak bisa dipi sahkan (Novanto pri badi) dengan Ketua DPR. Sebaiknya tentu hal-hal yang bisa menjadi konflik kepentingan, itu dihindari. Publik semakin kritis, pada hari ini sudah mampu menempatkan itu murni atau interest di DOK/INDOPOS dalamnya. Ini sangat Akbar Tandjung sulit dipisahkan,” kata Akbar kepada wartawan di Komplek Parle men, Senayan, Jumat (15/9). Menurut Akbar, Novanto sebaiknya taat proses hukum. Langkah Novanto, apalagi dalam status tersangka, harus dipikirkan matang-matang. ”Saya menyarankan percaya ke proses hukum. Jangan ada kesan kita ingin melakukan langkah-langkah konflik kepentingan. Kalau dalam proses hukum dimungkinkan praperadilan, ya silakan. Saya sudah sampaikan ke Novanto, silakan praperadilan,” ucap Akbar. Akbar menyebut, langkah praperadilan lebih baik ketimbang Novanto menyurati KPK. Dia memberi contoh Jenderal Budi Gunawan saat mengajukan praperadilan. Soal dimenangkan atau tidak, Akbar meminta Novanto menghormati ketentuan yang berlaku
Baca Fadli...Hal 7
Pertanyaan etiknya di situ, apakah etis wakil rakyat menggunakan jabatannya untuk membela tersangka koruptor di depan penegak hukum?” Lucius Karus Peneliti Formappi
Baca Akbar...Hal 7
TAPIN/INDOPOS
BPJS: Biaya Keluar Tak Militer Gunakan Ranjau untuk Pengungsi Rohingya Seimbang Iuran Masuk Amnesty International Beberkan Hasil Investigasi
JAKARTA-Warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh akibat kekerasan militer Myanmar, masih harus menghadapi ancaman kehilangan nyawa saat dalam perjalanan lokasi pengungsian. Dari bukti yang didapat tim dari Amnesty International menyebutkan, pihak militer Myanmar ternyata menanam ranjau di sekitar Rakhine dengan tujuan menghambat orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Selain itu, pemasangan ranjau juga bertujuan mencegah pengungsi yang su dah keluar, kembali lagi ke Myanmar. ”Kami memiliki bukti pemerintah Myanmar menanamkan ranjau. Kami mempunyai saksi mata yang menyatakan mereka melihat pe merintah Myanmar melakukan patroli di suatu tempat, kemudian menggali lubang di sana,” ujar Laura Haigh selaku peneliti Am
Kasus Bayi Debora Masih Terjadi
PURWOKO/INDOPOS
KOK TEGA?: Amnesty Internasional menunjukan bukti foto ranjau yang digunakan militer Myanmar.
nesty Internasional untuk Myanmar, via Sky pe di kantor Amnesty International, Gedung HDI Dive, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9). Kemarin, mereka menggelar jumpa pers.
Gelombang pengungsi Rohingya diketahui mengungsi ke Bangladesh untuk menyela matkan diri dari aksi pembakaran desa tempat tinggal mereka di negara bagian Rakhine Baca Militer...Hal 7 Utara
JAKARTA-Kasus kematian bayi Tiara Debora Simanjorang di RS Mi tra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, membuat kinerja BPJS Kesehatan menjadi sorotan. Masyarakat pun bertanya, di mana peran BPJS dalam memberi proteksi pada urusan kesehatan masyarakat. Sementara di satu sisi, BPJS Kesehatan masih menghadapi persoalan kerugian da lam menjalankan program tersebut. “Istilahnya mismatch, atau tidaksesuaian biaya. Itu akibat uang yang masuk dari iuran peserta tidak
Pasca Meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di RS Mitra Keluarga
Tak Pancasilais, Biarkan Pasien Miskin Mati Kasus meninggalnya balita Tiara Debora Simanjorang saat akan berobat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat belum lama ini memang cukup menghebohkan. Geliat pemberitaan kasus ini pun masih terasa hingga beberapa hari. Joesvicar Iqbal, Indopos Masyarakat pun menanggapi kasus ini dengan beragam. Ada yang minta rumah sakit ini disanksi ada juga yang membelanya. Pro kontra ini berlanjut ibarat benang kusut yang tak ada ujungnya. Tapi yang jadi masalah bagaimana denJawa Pos News Network
ISMAIL POHAN/INDOPOS
SEPI: Suasana pelayanan di RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta.
gan kondisi pelayanan di rumah sakit itu pasca kasus ini mencuat? Kamis (14/9), INDOPOS berkesem patan untuk menyambangi rumah
sakit itu untuk mengetahui sejauh mana pelayanan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Saat di kunjungi rumah sakit ini tampak
sepi karena jumlah pasien yang berkunjung tidak terlampau banyak. Pada lantai 1 misalnya, di Insta lasi Farmasi (pengambilan obat) tampak pasiennya sangat sepi. Se banyak 18 kursi warna ungu di depan instalasi itu hanya diduduki satu dua orang pengunjung saja. Itu pun pengunjung yang sedang asyik bermain-main HP. Tampak juga ada sepasang suami-isteri hendak pulang untuk membawa sang bayi dengan ditemani seorang suster mengenakan seragam orange. Entah apa yang terjadi dengan RS Mitra Keluarga Kalid eres ini. Sepinya rumah sakit apa karena “pemboikotan warga” atau memang begitu kebiasaan setiap hari. Sayangnya penulis tak banyak mendapat informasi dari pihak rumah sakit yang memiliki motto ‘Kasih sayang yang memperkaya hidupmu melebihi cinta terdalam dan tawa terhangat’ ini Baca Tak...Hal 7
Melaksanakan fungsi sosial dalam pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka.
Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien, sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat, yaitu tindakan penyelamatan (life saving). Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam keadaan gawat darurat, dan membuat surat rujukan kepada penerima rujukan. Pengenaan sanksi berupa pencabutan rekomendasi perpanjangan izin operasional rumah sakit oleh dinas kesehatan, apabila isi surat edaran ini tidak dilaksanakan dengan baik.
menutupi biaya layanan kesehatan,” kata Irfan Humaidi, Staf Ahli Direksi Bidang Komunikasi Publik dan Par tisipasi Masyarakat di BPJS Kese hatan, kepada INDOPOS, di Jakarta, kemarin Baca BPJS...Hal 7
A
Memberikan pelayanan yang aman, bermutu anti-diskriminasi dan efektif, mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. RS yang belum bekerja sama dengan BPJS, biaya pelayanan gawat darurat sampai dengan kondisi pasien stabil dapat ditagihkan ke BPJS. Melakukan rujukan pasien rumah sakit dengan terlebih dahulu melakukan pertolongan pertama, dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis, serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan. Rumah Sakit dilarang menyuruh pasien/ keluarga untuk mencari tempat rujukan sendiri. grafis: gimbal/indopos
email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id