Ip 1810 01

Rakyat

RABU

SEJAHTERA

Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000

18 OKTOBER 2017

HARUS

Nanti malah bikin pejabat pemerintah takut bikin kebijakan. Banyak juga masalah korupsi itu internal polisi. Itu dulu selesaikan secara maksimal”

Sumber:

Butuh Anggaran Rp

2,76 triliun

Anggaran KPK

Rinciannya: Rp 786 M : Belanja Pegawai 3.560 personel

2016

: Rp 991,M

Rp 359 M : Belanja Barang Memakan

2017

: Rp 734,2M

Rp 1,55 T

2016 2017

ICW dan sumber lainnya

Parpol Oposisi Kritik Tiga Tahun Berkuasa

: Belanja Modal

Densus Tipikor Digaji Sama dengan Penyidik KPK

Termasuk Jumlah Pegawai

139 penyelidik,

KPK

1.124 Personel

1.

Ada assessment seperti di KPK

96 penyidik dan

2. Dipilih betul-betul memiliki integritas dan komitmen kepada tugasnya

80 penuntut umum

3. Proses ketat, system penggajian sama dengan penyidik KPK

Mantan Kabid Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar:

Wapres: Densus Tipikor Tak Perlu

“Gaji penyidik setingkat Kompol Polri bisa Rp 5 juta, di KPK bisa mencapai Rp 20 juta - Rp 25 juta"

Sistem Satu Atap

Untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sudah disiapkan tempat bagi jaksa di gedung lama Polda Metro Jaya.

Bikin Pejabat Takut Ambil Keputusan JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pembentukan Densus Tipikor oleh Polri tidak perlu.

Karena di internal kepolisian saja masih banyak persoalan korupsi yang harus ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Saat ini pemberantasan korupsi semestinya difokuskan sebagai urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polisi bisa membantu KPK dengan memaksimalkan kinerja.

Apalagi polisi juga sudah punya struktur dari pusat hingga ke pelosok daerah. ”Nanti malah bikin pejabat pemerintah takut bikin kebijakan.

Banyak juga masalah korupsi itu internal polisi. Itu dulu selesaikan secara maksimal,” kata JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (17/10).

Pembentukan Densus Tipikor itu, lanjut Wapres, berdampak kurang bagus bagi pemerintahan.

Selama ini ada fenomena pejabat yang ketakutan dalam mengamDOK/INDOPOS bil kebijakan karena khawatir Jusuf Kalla terseret kasus korupsi. Sehingga, pejabat publik tidak bisa segera mengambil keputusan. ”Berbahaya kalau semua pejabat takut.

Walaupun dia tidak korup, takut juga mengambil keputusan,” ujarnya. JK melihat ada fenomena perlu menjaga profesionalitas dalam pemberantasan korupsi. Penegak hukum termasuk polisi dan jaksa harus bisa menjaga objektivitas dalam penanganan kasus. ”Jangan hanya yang penting membasmi (korupsi), kadang-kadang disapu semua, ketakutan yang muncul,” tegas dia.

Di tempat terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto belum bersedia berkomentar banyak terkait pernyataan JK Baca Wapres...Hal 7

Kelebihan Presiden, Suka BagiBagi Sepeda JAKARTA-Dua partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Ge­ rindra, mengkritik pencapaian kerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla selama tiga tahun berkuasa. Jokowi khususnya, dinilai terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak penting, hanya untuk menarik simpati masyarakat.

Politikus PKS, Na­ sir Djamil mengatakan, sejauh ini ma­ syarakat puas terhadap pemerintahan Jo­k owi-JK karena se­ring memberi hadiah sepeda pada beberapa kali ke­ sem­patan. ”Itulah ke­lebihannya. Suka kasih pertanyaan, kemudian kasih sepeda, kemudian yang lain-lainnya,” kata Nasir, kepada wartawan, kemarin.

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai, Jo­kowi pintar meraih simpati masyarakat dengan sikap-sikap yang notabene kurang cocok jika dilakukan oleh seorang presiden.

Misalnya, ketika Jokowi tidak sungkan makan di warung tegal (warteg). Selain itu, lanjutnya, keputusan Jokowi berjalan kaki menuju acara HUT TNI 5 Oktober lalu di Cilegon, Banten, juga dinilai mengundang pujian dari masyarakat

1 Tabrak Aturan

2

Densus Tipikor dipimpin Bintang Dua

Hanya Tangani Kasus di Bawah Rp1 Miliar Menangani kasus dengan nilai kerugian di bawah Rp 1 miliar. Jika di atas angka tersebut, maka itu menjadi kewenangan KPK (Diatur di UU tentang KPK)

PEMBENTUKAN Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri apabila teJumlah Kasus di Polri, KPK realisasi akan menabrak aturan. Pa­salnya, dapat & Kejaksaan Tahun 2016 menghambat Peraturan Pe­me­rin­tah (PP) Nomor 12 POLRI tahun 2017 tentang Penga­wa­san dan Pembinaan 140 kasus korupsi Penyelenggaraan Pe­me­rintahan Daerah juncto Inpres Nilai kerugian negara Nomor 3 dan 1 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Terlebih lagi, berpotensi menimbulRp337 M kan masalah independensi dalam menjalankan tugasnya.

KPK Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar 35 kasus Hadjar menuturkan, Inpres tersebut memerintahkan Jaksa KEJAKSAAN Agung dan Kapolri untuk lebih mendahulukan proses admi307 kasus korupsi nistrasi terhadap proyek-proyek yang disinyalir merugikan negara. Caranya, bukan lewat penuntutan pidana korupsi, tapi Biaya Selesaikan dengan mengembalikan kerugian negara.

Perkara ”PP dan Inpres ini sedikit banyak akan menghambat tugas dan POLRI fungsi Densus Tipikor jika dibentuk. Artinya hal-hal seperti ini Satu perkara Rp208 juta akan mengintervensi independensi densus sebagai penegak KEJAKSAAN hukum,” ungkapnya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema Satu Perkra Rp200 juta ‘Densus Tipikor, Kewenangan dan Regulasinya’ di Media Center, KPK Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/10) Baca Tabrak...Hal 7

Satu Perkara Rp141 juta

NASIR DJAMIL

Baca Kelebihan...Hal 7

Gantikan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) akan dibubarkan, penggantinya Densus Tipikor Polri

Itulah kelebihannya.

Suka kasih pertanyaan, kemudian kasih sepeda, kemudian yang lainlainnya”

Said Aqil Berharap Mensos Tetap NU Najwa Shihab Dinilai Minim Jam Terbang

Menurut Said Aqil, selain banyak kader yang mumpuni, dengan duduk di kementerian, dianggapnya sebagai sebuah pe­ JAKARTA- Siapa nama calon ngab­dian kepada bangsa dan Men­teri Sosial (Mensos) peng- negara. ganti Khofifah Indar Parawansa ”Di NU tidak kekurangan kamulai diperbincangder. Banyak yang kan. Ini setelah ada mum­p uni untuk kepastian Kofifah membantu Presi­ maju di bursa calon den di pemerintaGu­b ernur Jawa Ti­ han. Yang terpenmur (Jatim). Ketua ting kami bisa me­ Umum Pe­ngu­rus Be­ ngabdi untuk nesar Nahdlatul Ulama gara ini,” ujarnya.

(PBNU) KH Said Aqil Lalu siapakah so­ Si­radj berharap, agar sok yang dimak­ jabatan Mensos tetap sud? diberikan kepada Tanpa mau meDOK/INDOPOS war­ga NU lainnya. nyebut na­ma, Said Said Aqil ”Kalau ditanya ha­ra­ hanya menyebut ­pan, saya sih tetap pengen dari bisa pria ataupun wanita yang NU yang kembali duduk di ke­ berasal dari berbagai organisasi menterian itu,” ucap Said Aqil di NU ke­pada INDOPOS, Selasa (17/10).

Baca Said...Hal 7

GIMBAL/INDOPOS

Istilah ‘Pribumi’ Pidato Anies, Kok Diributkan, Sih? JAKARTA-Hingga tadi malam, publik Ja­ karta masih diramaikan dengan urusan mem­ba­has kata ‘pribumi’ yang digunakan Gu­ber­nur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan pidato pertamanya usai pelanti­kan, Senin (16/10) lalu.

Pro dan kontra terja­di, yang menyoal bahwa kata pribumi terse­but menggambarkan bahwa Anies diskri­mi­natif ras dan etnis.

Bahkan inisiator Ge­ra­kan Pan­casila Jack Boyd Lapian didam­pingi or­ga­nisasi sayap PDI Perjuangan, Ban­teng Muda Indonesia, mengadukan Anies ke Bareskrim.

Lantas, apa kata Anies? ”Itu konteks pada era penjajahan. Karena saya menulisnya ju­ga pada zaman penjajahan dulu, Jakarta itu kota yang paling merasakan,” ujar Anies, Se­lasa (17/10) Baca Istilah...Hal 7

Jawa Pos News Network

Melihat Aktivitas Hari Pertama Anies Baswedan–Sandiaga S Uno

Naik Sepeda Motor, TransJakarta hingga Sepatu Tanpa Kaos Kaki Usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (16/10) lalu, kemarin, menjadi hari pertama Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan wakilnya, Sandiaga S Uno memulai masa kerjanya. Seperti apa aktivitasnya?

ASRULLAH, Jakarta MENGENAKAN seragam dinas berwarna co­kelat, merupakan penampilan perdana Gu­bernur Jakarta Anies Baswedan dan Wa­ kilnya, Sandiaga Uno memasuki kantor barunya, Balai Kota DKI, kemarin. Mereka ti­ba sekitar pukul 7.29 WIB dengan menumpang mobil Toyota Innova dengan nomor polisi (nopol) B 2507 BKU milik Anies.

Begitu keluar dari mobil, mereka langsung disambut beberapa pegawai. Kepada media yang sudah menunggu, Anies sem-

KOMPAK: Di hari pertama bertugas, Anies – Sandi masih jalan bareng. Naik sepeda motor hingga mengantre di Bus Transjakarta.

pat menjelaskan alasan menggunakan ken­ da­raan pribadi miliknya.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan

Ke­budayaan (Mendikbud) itu, fungsi mobil tidak lebih sekadar sebagai alat transportasi, sehingga apa yang dilakukan bukan sebuah

ISTIMEWA

pencitraan yang dapat mengubah persepsi masyarakat untuk meraih simpati Baca Naik...Hal 7

email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id