Ip 1910 01

Rakyat

KAMIS

SEJAHTERA

Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000

19 OKTOBER 2017

HARUS

JK Tak Setuju, Polri Jalan Terus Fahri Hamzah Tolak Usulan Dana Pembentukan Densus Tipikor

14

Pertimbangkan Ulang Bentuk Densus

Saya tak merestui tambahan kewenangan Densus Tipikor.

Itu hanya diberikan kepada KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002” FAHRI HAMZAH

JAKARTA-Walau Wakil Presiden (Wapres), Ju­suf Kalla (JK) menyatakan tidak setuju jika Pol­r i membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi, ternyata Mabes Polri tetap dengan ren­cananya. Polri tetap akan membentuk detasemen khusus dengan konsep yang hampir mirip KPK tersebut. ”Kami akan tetap lanjut,” singkat Kadiv Hu­ mas Polri, Irjen Setyo Wasisto ketika dihubungi INDOPOS, kemarin Baca JK...Hal 7

APA pendapat sejumlah pengamat tentang sikap Wapres JK yang menolak dibentuknya Den­ sus Tipikor Polri? Pengamat hu­ kum dari Universitas Al Azhar, Su­parji Ahmad berpendapat, per­nyataan JK pertanda sebuah teguran. ”Pernyataaan Wapres Jusuf Kal­la cukup beralasan karena ke­beradaan densus berpotensi terjadi tabrakan dengan institusi lain. Bisa juga menjadi kontraproduktif karena proses konsolidasi yang sulit dilakukan,” ujar Su­parji Ahmad kepada INDO­ POS, kemarin.

Selain itu, tambah Suparji, pernyataan orang nomor dua di ta­ nah air itu juga mempertimbang­ kan alasan lain. ”Instrumen un­tuk memberantas korupsi su­dah cukup banyak,” ujarnya. In­strumen dimak­ sud yakni, Pol­ri, Komisi Pem­ berantasan Ko­rupsi (KPK) dan Ke­jaksaan.

Untuk itu, ia pun mengimbau agar rencana dibentuknya Den­ sus Tipikor dipertimbangkan

Versi:

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

PARPOL

1

2

3

4

YA N G

DITERIMA

5

10

6

11

7

8

12

9

13

14

10. Partai Suara Rakyat Indonesia

1. Partai Republik

(Parsindo)

2. Partai Bhinneka Indonesia

13

3. Partai Rakyat

11. PNI Marhaenis

4. Partai Pemersatu Bangsa

12. Partai Reformasi

5. Partai Islam Damai Aman (Idaman)

13. Partai Republik Nusantara

6. Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

(Republikan)

7. Partai Indonesia Kerja (PIKA) 8. Partai Bulan Bintang (PBB)

PARPOL

9. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

BELUM

DITERIMA

Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum PBB

GIMBAL/INDOPOS

Empat Parpol Baru Lolos di KPU Golkar Tuding Langgar Aturan JAKARTA-Partai Golkar menuding Komisi Pe­milihan Umum (KPU) telah melanggar aturan dalam proses pendaftaran parpol calon peserta Pemilu. Ini karena KPU telah menerbitkan surat edaran terkait tambahan waktu ve­rifikasi pendaftaran partai politik (parpol).

Se­jatinya, pendaftaran untuk peserta pemilu se­lesai pada 16 Oktober 2017. ­Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Rambe

KPK: Ada Tersangka Baru di Kasus e-KTP JAKARTA-Pengusutan kasus megakorupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP masih terus dikembangkan Komisi Pem­be­ rantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK mem­ beri sinyal kuat soal membuka pe­nyelidikan baru kasus yang sudah me­nye­ret 5 tersangka tersebut. Tersangka baru pun bakal segera ditetapkan lembaga antirasuah tersebut.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya pengembangan perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam ko­ rupsi yang menelan kerugian negara sebe­sar Rp 2,3 triliun itu. ”Dalam beberapa hari ini, KPK melakukan pengembangan kasus korupsi e-KTP. Karena proses penyelidikannya tidak spesifik pada orang-orang tertentu, dan itu juga sudah dijelaskan tadi. Yang kita proses adalah penguatan kasus e-KTP, ” ujar­ nya kepada wartawan, Rabu (18/10) di gedung KPK, Jakarta Baca KPK...Hal 7 Jawa Pos News Network

Kamarul Zaman mengatakan, seluruh tahapan pendaftaran Parpol sudah termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, kehadiran surat edaran Nomor 585/PL.01.0SD/03/KPU/X/2017 tentang perpanjangan du­rasi waktu tersebut melanggar aturan induk yang telah disepakati. ”Jadi menurut saya, di­ buat surat edaran PKPU tapi dilanggar oleh

KPU,” ungkapnya kepada wartawan di Kom­ plek Parlemen, Senayan, Rabu (18/10).

Dia mengatakan, surat edaran tak perlu muncul jika KPU melakukan antisipasi yang baik. Parpol yang kesulitan mengisi sistem in­ formasi partai politik (sipol) harusnya dibantu agar tahapan pemilu 2019 sesuai jadwal. ”Ini mepet betul, jadi ketentuan KPU seharus­ nya diantisipasi dari awal pendaftaran itu, itu jad­wal kan ada di PKPU,” ucapnya Baca Empat...Hal 7

ulang. ”Lebih baik optimalkan lembaga yang ada dan tingkatkan sinergi kinerjanya,” imbau dia.

Sementara pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, terpisah mengaku masih meragukan keberadaan den­­sus tipikor nantinya benar-benar mampu memberantas tindak pidana korupsi. Se­bab, ia memandang, korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan membangun sebuah lembaga, tetapi juga komitmen penegak hukum­nya. ”Kalau bikin (densus tipikor) saja, semua lembaga pasti bisa.

Ta­pi yang susah itu menumbuhkan kultur budaya kerjanya,” ujar Abdul Fickar Hadjar kepada INDOPOS, kemarin.

Dia menjelaskan, kultur budaya kerja yang harus dimiliki oleh penegak yakni adalah ko­mit­men dalam penegakkan hu­kum. ”Penegak hukum tidak boleh memilah-milah kasus yang nantinya akan diselesaikan dan tidak boleh mengenal kompromi dengan para terduga pelakunya Baca Pertimbangkan...Hal 7

Najwa Shihab Gagal Jadi Mensos?

PKB Dukung NU, Pengganti Khofifah dari Nahdliyin JAKARTA-Arus yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk memilih war­g a Nahdatul Ulama (NU) untuk menjadi Menteri Sosial (Mensos) sebagai pengganti Kho­ fifah Indar Pa­ra­ wansa, terus me­ ngalir. Setelah Ke­­t u a Umu m Pe­­ngurus Besar Nah­dlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, kali ini Partai Ke­ bangkitan Bang­­sa (PKB) menyampaikan hal senada. Lan­ tas, apakah Pre­ siden Jokowi go­ yah dan mem­ba­ talkan Najwa Shihab yang sejak lama diplot sebagai Mensos?

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, keingi­n an Ketua Umum PBNU Said Aqil adalah sesuatu yang wajar sebagai pemimpin organisasi terbesar di negeri ini Baca Najwa...Hal 7

NAJWA SHIHAB NET

Diaspora Jerman yang Plesiran ke Jepara

Ibu Rumah Tangga, Bikin, dan Terbitkan Belasan Buku Menjadi ibu rumah tangga di Negeri Jerman tak membuatnya berhenti berkarya. Baru-baru ini Gaganawati Stegmann telah menerbitkan buku berjudul Exploring Hungary. Dia pun mengenalkan karyanya hingga ke Jepara.

NOOR SYAFAATUL UDHMA, Jepara TUBUHNYA mungil. Ukuran sepatunya ju­ga kecil. Hanya 36 cm. Namun jangan re­ mehkan perempuan satu ini. Meski kecil, pres­tasinya cukup membanggakan. Ibu ru­mah tangga ini produktif menulis. Se­ tidaknya ada delapan buku yang telah diterbitkan. Ribuan artikel juga telah dia buat.

Usianya kini menginjak 41 tahun. Dialah Kanjeng Raden Ayu Gaganawati Dyah Pan­

NOOR SYAFAATUL UDHMA/RADAR KUDUS

PLESIRAN KENALKAN BUKU: Gaganawati Stegmann seorang diaspora. Dia ibu rumah tangga di Jerman yang berhasil membikin belasan buku.

ca Harsanti Stegmann. Namun dia biasa meng­gunakan nama Gaganawati Steg­ mann. Biasanya orang memanggilnya den-

gan Gana.

Dia seorang diaspora. Orang Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Gana sen-

diri saat ini menetap di Jerman, negara suaminya. Ya, Gana menikah dengan orang Jer­man. Usai menikah, dia diajak suami me­netap di Negeri Hitler. ”Kurang lebih 11 tahun lamanya saya tinggal di Jerman,” ungkap ibu tiga orang anak ini.

Pertemuannya dengan suami juga terbilang unik. Mereka kenal lewat media so­ sial. Saat itu Gana iseng berkenalan dengan suaminya. Dia mengaku hanya ingin kenalan dengan warga asing dan tidak berniat untuk menikah. Namun lama-lama muncullah benih cinta di antara keduanya. Se­ lang beberapa lama, suaminya lantas memintanya untuk menikah. ”Saat itu dia mem­beri saya cincin sambil berlutut. Su­ dah kayak di sinetron,” kenangnya lalu tertawa.

Sejak beberapa hari lalu, Gana dan suaminya di Jepara. Mereka datang untuk berlibur sekaligus mengenalkan buku terbarunya berjudul Exploring Hungary. Buku tersebut dia tulis tentang tempat-tempat menarik di Hongaria Baca Ibu...Hal 7

email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id