Rakyat
JUMAT
SEJAHTERA
Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000
25 AGUSTUS 2017
HARUS
Tinggal di Mess, Uangnya 33 Tas Dirjen Hubla Dicokok KPK, Diduga Terima Sogok Rp20,7 M
JAKARTA-Pejabat karir tertinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang seharusnya jadi contoh, malah bikin malu. Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Bu diono (ATB) dicokok Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK) dalam operasi senyap, pada Rabu (23/8) malam lalu. ”Lebih dari 33 tas yang berisi penuh uang dalam berbagai bentuk mata uang rupiah, dolar AS, do lar Singapura dan mata uang lain jadi barang bukti. Ini didapatkan tim KPK dari Mess tempat tinggal tersangka,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8). Uang tersebut diduga diberikan kepada ATB,
F A K TA T E N TA N G
yang juga pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perkereta apian terkait proyek di Kemenhub. ”Ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan se jumlah proyek di Kemenhub. Proyeknya apa saja nanti kami sampaikan lebih lanjut,” lanjutnya. KPK belum menghitung jumlah pasti uang dalam belasan tas tersebut. Namun, dari informasi yang dihimpun, uang yang diduga untuk tran saksi suap itu sebesar miliaran rupiah. Uang tersebut belum diketahui peruntukannya. Tapi diduga uang itu terkait proyek tol laut yang sedang gencar diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak beberapa tahun lalu
ANTONIUS
TONNY
BUDIONO
BARANG BUKTI:
Baca Tinggal...Hal 7
• Ada 33 tas traveling dan ransel berisi uang rupiah pecahan seratus ribuan, dolar AS dan dolar Singapura dengan total Rp 19,8 M. • Uang di rekening Bank Mandiri dengan sisa saldo Rp 1,174 M
Sinyal Kuat Pansus Lemahkan KPK Tiga Parpol Tolak Revisi UU JAKARTA-Tiga partai politik (parpol) memberi isyarat bahwa ada gejala ‘tidak sehat’ pada misi Pansus Hak Ang ket KPK. Gejala ‘tidak sehat’ dimaksud bermuara pada pelemahan KPK, yakni merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana penuntutan mau dihilangkan, SP3 mau dikeluarkan serta pelucutan sejumlah hak-hak KPK dalam pemberantasan korupsi. Melihat gejala ini, tiga Parpol dengan tegas akan menolak jika Pansus Hak Angket KPK mengeluarkan rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang (UU) KPK tersebut. Ketiga Parpol dimaksud yakni, Partai Gerindra, Partai Ke adilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. ”Partai Gerindra DPR RI menilai wacana revisi UU KPK tidak kom prehensif,” ungkap Ahmad Muza ni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan,
KEHIDUPAN PRIBADI
Kamis (24/8). Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menegaskan, Gerindra sejak awal tidak ingin ada pelemahan KPK. Ala san itu pula yang JABATAN: membuat Gerindra Dirjen Perhubungan Laut menarik diri dari keanggotaan Pan sus Angket KPK. ”Buat Gerindra, kami dari awal m e nj a u h k a n pikiran dari upaya melemahkan KPK,” tandasnya. Menurut Muzani, ja ngan samSTATUS: Tersangka dugaan suap terkait pai wacana perizinan dan proyek-proyek di yang ber lingkungan Ditjen Hubla kembang di luar mengganggu kinerja komisi antirasuah dalam penidakan korupsi
• Tinggal di Mess, kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B 1-2, Jalan Gunung Sahari Raya No. 65 Jakarta Pusat • Laporan harta kekayaan per 1 Agustus 2016. yaitu Rp 2,7 M Terdiri dari; - Tanah dan bangunan di Tangerang Selatan senilai Rp 559.209.000 - Dua mobil yaitu Toyota Yaris senilai Rp 220 juta dan mobil Toyota tahun 1975 senilai Rp 90 juta. - Harta lain berupa logam mulia dan simpanan giro • Membeli makam mewah untuk almarhum istri di Sandiego Hills, Karawang, Jawa Barat senilai Rp 1 Miliar • Dua putra-putrinya Kuliah di Amerika Serikat
”Kita sudah teriak Pak Jokowi mbok ya bekerja merapikan fraksifraksi pendukung. Kan fraksinya pendukung pemerintah semua. Kalau tak dirapikan belum tentu bola bisa dihentikan” Mardani Ali Sera
Baca Sinyal...Hal 7
Kejagung Siap Bidik Perizinan First Travel Kemenag Perpanjang Hingga Dua Kali
Jakarta-Penerbitan izin dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel hingga dua kali, jadi sorotan Kejaksaan Agung. Per tanyaannya, mengapa Kemenang sampai dua kali memperpanjang izin First Travel, yang jelas-jelas mempromosikan paket umroh jauh di bawah harga normal alias tidak masuk akal. ”Sepanjang ada indikasi penyimpangan, kenapa tidak? Kemungkinan (dise lidiki, Red) itu ada,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hu kum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum kepada INDOPOS di kantornya, Jakarta, Kamis (24/8). Saat ini Kejagung masih fokus menunggu pe limpahan berkas perkara penipuan First Travel dari penyidik Dittipidum Bareskrim Polri untuk diteliti. ”Mungkin nanti kan bisa (disusul penyelidikan izin First Travel, Red),” singkat mantan Wakajati DKI itu.
DPR Tidak Bisa Panggil Presiden JAKARTA-Wacana DPR RI akan melakukan pemanggilan terhadap Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak tepat dan ‘offside’. Pasalnya, yang bisa melakukan pemanggilan kepada Presiden selaku seorang kepala negara harus melalui keputusan MPR RI. ”Usulan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah agar Pansus (Panitia Khusus, red) Hak Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo dinilai tidak tepat. Offside itu,” ungkap Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia kepada wartawan, Kamis (24/8). Ray mengatakan, pemanggilan tersebut mengasumsikan bahwa Jokowi sebagai kepala negara. Padahal, ada pembedaan dan batasan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, pemanggilan yang dapat dilakukan pansus sedianya hanya berlaku bagi kepala pemerintahan Baca DPR...Hal 7
Jawa Pos News Network
Seperti diungkap agen First Travel DH, First Travel telah memanfaatkan izin dari Kemenag untuk melakukan penipuan. Masyarakat bahkan mengetahui First Travel mendapatkan dua kali perpanjangan izin. Namun kenyataannya, perusahaan berizin ini melakukan penipuan. Untuk itu, Kemenag harus ikut bertanggung jawab sebagai lembaga pengawas. Tanggung jawab mereka tidak hanya berhenti pada mencabut izin, tapi lebih kepada yang lain. Sebelumnya, Kejagung telah menerima Surat Pemberita huan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus penipuan First Travel. Dalam SPDP itu, telah tercantum nama Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari sebagai tersangka. ”SPDP diterima oleh Kejaksaan pada 9 Agustus 2017,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rochmad saat ditemui di Kejagung, belum lama ini. Dalam SPDP itu, ungkapnya, kedua tersangka dijerat pasal 378 (penipuan) dan 372 (penggelapan) KUHP serta UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
TINDAK KEJAHATAN:
Diduga terima Rp 20,7 M dari komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adhi Putra Kurniawan terkait pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang
Selain itu, mereka juga diMODUS: jerat dengan Penyerahan ATM yang sudah pas al tindak diisi uang miliaran rupiah, pidana pencucidengan nama pemilik an uang (TPPU). rekening yang fiktif ”Kedua tersangka diancam menggunakan 378, 372 KUHP dan TPPU serta UU ITE,” ujarnya. Meski demikian, mantan Kajati Sumatera Utara itu belum memastikan SPDP sudah diterima atas nama tersangka baru, Siti Nuraidah atau Kiki Hasibuan selaku Komisaris First Travel. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, pihak paling bertanggung jawab tentu pemilik First Travel yang kini berstatus tersangka Baca Kejagung...Hal 7
GRAFIS: iFOED-GIMBAL/ INDOPOS
Laporan Tim Kunjungan Kerja Haji DPR Tahap 1
Pemondokan Jauh, Ada 3.334 Kotak Makanan Basi Evaluasi sementara penyelenggaraan haji disampaikan tim kunjungan kerja haji DPR tahap 1 di Jakarta kemarin (24/8). Karena waktu yang terbatas, tim evaluasi gelombang pertama ini berfokus layanan haji di Madinah. Secara garis besar layanan di Madinah kurang memuaskan. Diantaranya adalah di sektor pemondokan. Laporan tim menyampaikan ada sekitar 8.000 jamaah yang tergabung di 18 kloter menempati pemondokan di luar wilayah markaziyah. Wilayah markaziyah adalah area pemonokan atau perhotelan di radius 500 meter dari komplek Masjid Na bawi. ’’Bahkan ada jamaah yang menempati
SEMAKIN RAMAI: Pemondokan yang jauh masih menjadi persoalan.
pemondokan sampai di radius 1,2 km dari Masjid Nabawi,’’ jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid. Dia juga ikut da
DOK/Indopos
lam rombongan tim pengawas haji gelombang pertama. Pelayanan haji di Madinah juga sempat
geger dengan ditemukannya 3.334 boks makanan dalam kondisi basi. Untungnya boks makanan itu belum sampai tersalurkan ke setiap jamaah. Sehingga jamaah tidak sampai mengkonsumsi makanan tidak layak. Kelalaian pihak katering ini membuat jadwal makan malam jamaah haji mundur sampai menjelang dini hari. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan tim pengawas sempat mampir untuk melihat pelayanan haji di Makkah. Diantara yang jadi fokus pengawasan adalah pemondokan. Sodik mengatakan, jamaah yang tinggal di pemdonkan jauh dari Masjidil haram, banyak yang mengeluhkan soal suplai makanan. Informasi yang didapatkan DPR, lama tinggal jamaah haji di Makkah mencapai 30 hari. Sedangkan katering yang disiapkan cukup untuk 12 hari atau 25 kali makan. Nah persoalan muncul karena di area pemondokan yang jauh dari Masjidilharam tidak banyak dijumpai restoran. Sehingga jamaah kesulitan untuk mencari makanan Baca Pemondokan...Hal 7
email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id