Rakyat
SENIN
SEJAHTERA
Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000
28 AGUSTUS 2017
HARUS
h u p a R i m o n o k E i s a d n o P , t a Gaw Noorsy: Rezim Praktikkan Perbudakan Modern JAKARTA-Indonesia bakal lebih lama berkubang dalam lumpur utang. Belitan utang itu semakin kuat menyusul rencana pemerintah menambal sulam rancangan anggaran pendapatan dan belanja ne gara (RAPBN) 2018. Ini setelah arsitektur RAPBN 2018 mengalami defisit sekitar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit itu muncul dari hasil kalkulasi RAPBN 2018 sejumlah Rp 2.070,5 triliun dan penerimaan Rp 1.737,6 triliun. Ini artinya, terjadi defisit keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Data dan fakta itu memaksa pemerintah harus menarik utang untuk membayar bunga utang. Berdasar rencana, pemerintah bakal menambah utang senilai Rp 399 triliun. Tabulasi utang tambahan itu akan semakin memberatkan langkah pemerintah. Apalagi, fasilitas pinjaman tersebut bukan untuk kebutuhan inves tasi. Tetapi, untuk menutupi bunga utang. Situasi itu dalam industri pasar modal sangat tidak disukai investor. Bahkan menjadi bukti dan petunjuk kalau pemerintah gagal mengelola keuangan hasil pinjaman
RAPBN 2018 defisit sekitar
Rp 325,9 triliun (2,19% dari PDB)
Utang Luar Negeri
USD 335,3 M
Baca Gawat ...Hal 7
atau setara
Rp 4.478,9 triliun Cicilan utang antara
USD 9,5 M hingga USD 10,5 M/bulan,
cicilan utang bank central dan swasta USD 56,5 M hingga USD 57,75 M/bulan. Ketergantungan pada ketersediaan USD sangat besar
Ancaman masalah ekonomi dalam negeri 1. Capital outflow dan Dolar Amerika Serikat (USD) menanjak tajam, jika The Fed menaikkan suku bunga acuan. Saat bersamaan, pemerintah membutuhkan lebih banyak USD untuk membayar utang. 2. Transaksi neraca berjalan terancam memburuk, berdampak pada performa ekspor, kemudian berefek berantai pada pendapatan negara merosot. 3. Harga komoditas masih melambat, akan menambah fluktuasi nilai tukar terus berayun kencang dan cenderung negatif
GIMBAL/INDOPOS
DPR: STOP IMPOR GULA!
JAKARTA-DPR RI mendesak Kemen terian Perdagangan (Kemendag) menin jau ulang penyegelan ribuan ton gula petani Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya, terkait tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) hanya sebagai dalih. Se lain itu akan merugikan para petani. Abdul Wachid, anggota Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan ini seca ra tegas menyatakan sikap Kemendag itu telah membuktikan bahwa kementerian tersebut telah melenceng dari program Nawacita ala Presiden Joko Widodo. ”Mendag telah melenceng dari program Nawacita presiden. Karena telah sangat mengganggu kemandirian atas swa sembada gula nasional,” katanya saat dihubungi INDOPOS, Minggu (27/8). Menurut politisi Gerindra ini, Kemen dag dalam menerapkan SNI perlu diso sialisasikan dulu kepada industri, tidak terus sewenang-wenang menyegel pro duksi gula lokal. Kalau cara penerapan SNI modelnya seperti itu, ada kesan pe merintah seakan mau membunuh pabrik gula berbasis tebu, sebaliknya melancar kan pabrik gula rafinasi yang berbasiskan Row Sugar Import Baca DPR:...Hal 7
ICW Beber Penyimpangan Pansus Hak Angket JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) tampaknya kurang senang atas sikap Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengumumkan 11 point temuan penting mereka. ICW pun melakukan ‘serangan balik’ dengan mengu mumkan enam catatan penting atas lang kah Pansus Hak Angket KPK tersebut. Peneliti ICW Donal Fariz membeberkan, sedikitnya ada 6 poin yang menjadi catatan ICW. Catatan atau temuan pertama, dari total 16 aktivitas Pansus, 12 di antaranya dinilai tidak relevan dengan tujuan awal. Aktivitas itu diduga hanya untuk menca ri-cari kesalahan KPK. ”Kenapa dinilai tidak relevan? Contoh, ada kunjungan ke Kepolisian, Kejaksaan Agung, ke penjara Suka Miskin dan Safe House. Kalau kita lihat 16 aktivitas dengan 4 materi objek angket tidak ada relevan sinya sama sekali,” ungkapnya kepada war tawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (27/8). ICW juga menilai, orang yang ditemui Pansus Hak Angket KPK untuk meminta informasi tidak objektif. ”Pilhan orang ini subjektif untuk mencari-cari kesalahan KPK itu sendiri. Sebagus apapun kerja KPK kalau yang diwawancarainya adalah korup tor, pasti akan jelek kerja KPK,” sebutnya. Temuan kedua, lanjutnya, ICW menilai 4 dari 5 ahli yang diundang Pansus Angket KPK terkesan mendukung atau mengun
VERSI
INDONESIA CORRUPTION WATCH Dari total 16 aktivitas Pansus, 12 di antaranya dinilai tidak relevan dengan tujuan awal. Aktivitas itu diduga hanya untuk mencari-cari kesalahan KPK.Orang yang ditemui Pansus untuk meminta informasi tidak objektif.
2
Ancaman Pansus ke KPK mulai soal pembekuan anggaran KPK dan Polri, desakan dan ancaman untuk mengganti Pansus diduga jubir hingga desakan dan sengaja menebar ancaman untuk merevisi ancaman undang-undang KPK. hoax
5
Ahli yang diundang terkesan mendukung atau menguntungkan pansus.
3
Saksi yang dihadirkan pansus dari napi korupsi, atau mereka yang terlibat kasus korupsi.
Pansus melakukan kunjungankunjungan politis yang tidak relevan.
tungkan pansus. Hanya 1 ahli yang dinilai merugikan pansus karena mempersoalkan legalitas pansus. ”Yaitu Profesor Mahfud MD, itu pun di undang karena sosial media sudah heboh untuk menantang pansus kalau berani mengundang Mahfund MD. Kami mendu ga (ahli yang diundang, red) sengaja dilaku kan dengan memilih ahli-ahli yang akan mendukung opini pansus sejak awal,” im buhnya. Temuan ketiga, masih menurut Donal, ICW menilai Pansus Angket KPK melaku kan kunjungan-kunjungan politis yang ti dak relevan. ”Agar kami objektif juga, hanya dua kunjungan yang menurut kami relevan, BPK dan Kepolisian dalam menyerahkan audit,” ujarnya. Dia menegaskan, kunjungan ke Lapas Suka Miskin dan safe house KPK tidak re levan dengan pembentukan Pansus Angket KPK. ICW juga menilai kunjungan ke Jaksa Agung dan Kepolisian sebagai kunjungan lobbiying. ”Kan Jaksa Agung mendukung pansus setelah itu, NasDem mendukung pansus, ya satu suara antara Jaksa Agung yang dari NasDem dan NasDem itu sendiri yang mendukung pansus. Maka kami sebut ini kunjungan politis,” urainya. Temuan keempat, kata Donal, ICW mem pertanyakan saksi yang dihadirkan pansus dari napi korupsi Baca ICW...Hal 7
GIMBAL/INDOPOS
Catatan
Perjuangan agar Dolly Tidak Kembali Saya lagi asyik menulis sore itu. ’’Ada tamu dari Gang Dolly,’’ ujar istri saya sambil berbisik. Gang Dolly? Terbayang oleh saya kompleks pelacuran terbesar di Surabaya itu. Yang sudah ditu tup oleh Wali Kota Surabaya Bu Risma pada 2014 lalu. Saya pun bergegas keluar rumah. Ada tiga anak Oleh muda di pintu depan. Dahlan Iskan Semua mengenakan kopiah. Satu orang la gi berambut pendek. ’’Kami dari Taman Pendidikan Alquran Gang Dolly,’’ kata salah seorang yang bena ma Muhammad Nasih. ’’Ingin diskusi se bentar,’’ tambahnya. Saya memang tertarik pada program apa saja yang dilakukan di Gang Dolly pasca penutupan perdagangan kelamin di sana. Saya sudah bertemu aktivis LSM yang ber gerak di situ Baca Perjuangan...Hal 7 Jawa Pos News Network
Cerita dari Medan, Kampung Halaman Johannes Marliem, Saksi Kunci e-KTP
Ayah Batak, dari SMA Memang Murid Pintar Sosok mereka yang terlibat kasus korupsi temuan KPK kerap me narik perhatian publik. Sebut saja Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono yang baru dicokok KPK pekan lalu. Ada pula Johannes Marliem, saksi kasus mega korupsi e-KTP yang tewas bunuh diri. Jika di edisi sebelumnya INDOPOS menurunkan cerita kesederhanaan Antonius Tonny Budiono yang ternyata diduga pelaku korupsi, kali ini soal Jo hannes Marliem yang ternyata siswa pintar di sekolah di Me dan, Sumatera Utara. Berikut ceritanya; Muhammad Idris, Medan
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
USANG: Rumah masa kecil Johannes Marliem di Medan yang kini tiada penghuni.
Rumah lama bercat putih kusam di Blok N Nomor 8 Komplek Villa Gading Mas II, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan
Amplas, siang itu tampak tak berpenghuni. Pintu pagar besi berwarna hitam beberapa kali sempat digedor Jawa Pos News Network
(JPNN-Sumut Pos) beberapa kali, tapi tak ada respon dari dalam rumah yang berada di sudut jalan. Suasana rumah memang seperti gedung yang lama tidak ditinggali, tidak terawat. Rumputnya tumbuh tinggi, ada beberapa barang yang berserakan dan sampah yang agak menumpuk. Dari luar pagar, tak bisa melihat kearah dalam rumah. Ini karena rumah tersebut menggunakan kaca hitam. Di saat harian ini menggedor pintu pagar nya, tiba-tiba ada warga yang melintas dan menghampiri. “Gak ada orangnya itu bang. Capek abang ketok-ketok, gak ada yang ke luar. Lama sudah gak ada yang tinggal di situ, bang,” kata seorang warga tadi, yang ternyata tetangga rumah. Nita, nama tetangga tadi, mengaku rumah itu memang rumah orang tua Johannes Marliem, yang ramai diberitakan media sebagai saksi kunci kasus e-KTP. Tapi me nurut Nita, ia tak begitu kenal dengan kelu arga Johannes, karena sejak dulu orang tua Johannes memang tidak berbaur dengan tetangga Baca Ayah...Hal 7 email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id