Ip 2908 01

Page 1

Rakyat

SELASA

SEJAHTERA

Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000

29 AGUSTUS 2017

HARUS

Dana Parpol Kok Malah Naik!

TAPIEM/INDOPOS

APBN Defisit, Utang Semakin Membengkak

JAKARTA-Kenaikan dana partai politik (parpol) yang mencapai 10 kali lipat dinilai tidak masuk akal. Selain jumlahnya yang sangat besar, juga kondisi keuangan Negara yang alami defisit Rp 326 triliun, tentu akan membuat negara semakin morat-marit Baca Dana Parpol...Hal 7

Menkeu-nya mungkin sekarang punya tendensi politik untuk parpol, jadi menaikkan tunjangan parpol” Apung Widadi Deputi Sekjen FITRAH

Dana Kesehatan Malah Dihapus Di satu sisi Pemerintah menaikkan da­ na parpol hingga 10 kali lipat, di sisi lain, Pemerintah menghapus alokasi ang­ garan untuk penambahan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat/BPJS Kese­ha­tan gratis di RAPBN 2018. Sikap pe­merintah ini pun dinilai Ketua Ko­misi IX DPR RI Dede Yusuf sebagai bukti bahwa pembangunan infrastruktur lebih diutama-

Ditanyai First Travel, Gubernur BI Diam

WAWANCARA EKSKLUSIF HABIEB RIZIEQ

”Saya Hijrah Ikut Jejak Nabi” Di sela-sela menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah, wartawan grup media ini (Radar Lam­pung, INDOPOS Grup) berke­ s­em­patan bersilaturahmi dengan pembina Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Ba­gaimana suasananya?

Wirahadikusumah, Makkah TIDAK mudah untuk menemui HRS di Arab Saudi. Media ini mem­butuhkan waktu dua hari untuk bisa bersilaturahmi dengannya. Untuk bertemu, media ini me­minta bantuan Ketua Forum Pon­dok Pesantren Bandarlampung H. Ismail Zulkarnain. Kebetulan, Pemilik Ponpes Yatim Piatu Penghafal Alquran Riyadhus Sho­lihin, Jl. Dr. Harun 2, Kota Baru, Tanjungkarang Timur itu, satu kloter dengan INDOPOS. Kepadanya, diutarakan keinginan untuk ber­ sila­turahmi dengan HRS. Hingga akhirnya HRS dapat ditemui di tempat tinggalnya pada Minggu (27/8) malam Baca ”Saya...Hal 7

HABIB MUKHSIN FOR RADAR LAMPUNG

PERTEMUAN: Penulis bersama Habieb Rizieq di kediamannya di Makkah.

Jawa Pos News Network

kan daripada kesehatan rakyat. ”Ya saya lihat pemerintah lebih serius membangun infrastruktur daripada masyarakatnya mendapat jaminan kesehatan, dimana anggaran untuk penambahan kepesertaan KIS/BPJS kesehatan tak ada di 2018,” kata Dede kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/8) Baca Dana...Hal 7

CHARLIE/INDOPOS

PENDAPAT: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai (dua dari kiri) bersama anggotanya hadir memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK DPR, Senin (28/8).

KPK Bikin Rumah Penyekapan DPR: Safe House Wewenang LPSK, Bukan KPK JAKARTA-Pansus Hak Angket KPK DPR RI menya­ takan bahwa lembaga antirasuah telah melang­gar aturan berkenaan dengan rumah aman (safe house) bagi saksi atau pelapor kasus korupsi. Safe house yang dibikin KPK menjadi rumah penye­kapan, karena wewenang perlindungan saksi dan kor­ban atas sebu-

JAKARTA-Gubernur Bank Indo­nesia (BI) Agus Marto­war­ dojo melakukan aksi tutup mulut ketika ditanyai INDOPOS soal lem­baga yang dipimpinnya disebut-sebut pernah memberikan proyek umroh ratusan pegawai BI kepada First Anugerah Karya Wisata atau First Travel (FT) tahun 2011 lalu. Namun secara terpisah, Direktur Eksekutif De­ pertemen Komunikasi BI, Agus­ man justru membantah kabar tersebut. “Hari ini kegiatan saya audiensi dengan DPR RI untuk menye­ rah­kan Rencana Anggaran Ta­ hunan BI tahun 2018,” kata Agus singkat, kepada INDOPOS, di

ah kejahatan ada di Lembaga Per­lindungan Saksi dan Korban (LPSK). “ KPK melanggar ketentuan menyediakan rumah aman tanpa diketahui oleh LPSK. Kalau ada perlin­du­ ngan saksi tanpa koordinasi dengan LPSK dan me­ ngadakan safe house sendiri dengan alasan tertentu, itu adalah penyekapan,” kata Ketua Pansus Angket Hak Angket KPK DPR RI, Agun Gunandjar, usai rapat dengar pendapat umum antara Pansus Angket dengan LPSK, kemarin Baca KPK...Hal 7

Se­nayan, kemarin. Sebelumnya tersiar kabar bah­ wa terjunnya First Travel ke bisnis perjalanan umrah dan haji, berawal dari pekerjaan yang diperoleh FT dari BI, yakni membawa sembilan karyawan BI me­ lak­sanakan ibadah umroh di tahun 2011. Ketika itu, FT belum menganto­ ngi izin sebagai biro perjalanan um­rah dan haji. Andika, bos FT kemudian semakin memantapkan banting stir ke bisnis perjala­ nan umroh dan haji, karena me­ menangkan tender proyek perjalanan umroh ratusan karyawan BI, juga di tahun 2011 Baca Ditanyai...Hal 7

Itu tidak benar. BI tidak pernah ada kerja sama dalam bentuk apapun dengan First Travel” Mirza Adityaswara Deputi Gubernur Senior BI

Petani Tebu Akhirnya Unjuk Rasa di Jakarta

“HPP Rp 10.500, Masa Dijual Rp 9.700, Habis dong Petani” Buntut kekecewaan para petani tebu terharap pemerintah ditumpahkan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran secara maraton di tiga tempat berbeda antara lain Istana Negara, Kantor Menteri Perdagangan dan Kantor Menteri BUMN, kemarin (28/8). Sejak pukul 09.00 WIB, massa petani te­ bu yang berjumlah sekitar 5.000 orang sudah berkumpul di Lapangan Monas, Ja­ karta. Dengan mengenakan baju putih dan ikat kepala, serta membawa spanduk dan pos­ter berisi tuntutan, massa bergerak ke Is­tana Negara. Ketua DPD Andalan Petani Tebu Rakyat In­donesia (APTRI) Jawa Barat (Jabar) versi DPN APTRI H Nana Karnadi mengatakan, demo ini menjadi puncak kekecewaan petani terhadap kebijakan pemerintah. Selain

andri wiguna/radar cirebon

BERLANJUT: Demo petani tebu di Cirebon, kemudian berlanjut di Jakarta, kemarin.

membenahi petani dengan PPN (Pajak Per­ tambahan Nilai) 10 persen, pemerintah ju­ga menyegel gula petani dengan alasan

tidak sesuai dengan Standar Nasional In­ donesia (SNI). Saat bersamaan, pemerintah jus­tru melakukan impor gula rafinasi.

”Tentu kebijakan ini menyakitkan para petani. Meskipun untuk pemberlakukan PPN 10 persen untuk gula kini sudah dicabut. Petani sudah tidak bisa berbuat apaapa. Sampai-sampai mereka jual ternak untuk menyambung hidup,” ujarnya. Dijelaskan Nana, penyegelan gula menjadi puncak kekecewaan petani. Apalagi tanpa penjelasan pasti soal standar gula. Akibatnya gula petani tak ada yang mau membeli. Pasar justru dibanjiri gula impor yang merupakan gula rafinasi. Gula ini bukan untuk konsumsi, tapi untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. ”Itu gula mau diapakan? Sudah tidak laku, disegel lagi,” tandasnya. Selama ini, gula petani lokal hanya ditawar oleh Bulog senilai Rp 9.700 per kg. Rendahnya harga beli lantaran adanya peraturan presiden mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran sebesar Rp 12.500 per kg. Dengan demikian, Bulog hanya mematok harga gula Rp 9.700 dari petani Baca ”HPP...Hal 7

email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.