Rakyat
RABU
SEJAHTERA
Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000
30 AGUSTUS 2017
HARUS
Dana Parpol untuk 2019, Ya? Politik Balas Budi, Sudah Tiga Tahun Dukung Kebijakan Pemerintah
JAKARTA-Sejumlah kalangan sebenarnya tidak menolak jika partai politik menerima bantuan dana operasional dari Pemerintah. Namun yang disayangkan, di tengah keuangan negara yang morat-marit saat ini, justru kenaikan bantuan dana parpol naik 10 kali lipat. Sedangkan sejumlah ang garan untuk kepentingan rakyat justru dihapus. Ke janggalan ini kemudian dinilai bermuatan kepentingan penguasa untuk mempertahankan kekuasaan hingga 2019 sekaligus untuk mendapat kekuatan politik di Pemilu 2019 mendatang Baca Dana...Hal 7
1. Selandia Baru sama sekali tidak memberi bantuan partai
2. Uzbekistan: Negara menangung semua pengeluaran partai
75%
PPP: Idealnya Malah Naik 50 Kali Lipat
Pendidikan politik, rekrutmen, kaderisasi dan pembenahan tata kelola partai politik (variable cost).
3. Inggris, Italia, Australia: 30% kebutuhan partai
4. Austria, Swedia, Meksiko: 70% kebutuhan partai
5. Perancis, Denmark, Jepang: 50% kebutuhan partai
1. Irisan yang jelas tindak pidana korupsi dengan partai politik 2. Kerugian keuangan negara akibat korupsi (politik) 3. Amanat konstitusi: Peran, fungsi dan tanggung jawab strategis parpol dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. 4. Memelihara demokrasi, membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan. 5. KPK mengusulkan porsi ideal sebesar 50% dari kebutuhan parpol dengan kenaikan bertahap selama 10 tahun secara proporsional
25% Kesekretariatan (fixed cost)
Menanggapi penolakan sejumlah kalangan terhadap kenaikan dana bantuan parpol yang mencapai 10 kali lipat, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mempersilahkan BPK sebagai auditor negara untuk mendalami penggunaan bantuan dana parpol
: : : :
Gerindra
PKB
Rp 14,7 M
Rp 11,2 M
14.760.371 suara (11,81%) Dana Parpol:
Perbandingan Dana Parpol dari Masa ke Masa: Hasil Pemilu 2009 1999-2004 2004-2009 Hasil Pemilu 2014
Hanura
Rp 8,4 M
Rp 6,5 M
8.480.204 suara (6,79%) Dana Parpol:
Baca PPP...Hal 7
1. 2. 3. 4.
PKS
Rp 108/suara Rp 1.000/ per suara Rp 21 Juta/ per kursi di DPR Kenaikan 10x lipat (1.000%)
PDIP
Golkar
Rp 23,7 M
Rp 18,4 M
Partai Demokrat
23.681.471 suara (18,95%) 18.432.312 suara (14,75%) 12.728.913 suara (10,9%) Dana Parpol: Dana Parpol: Dana Parpol:
Rp 12,7 M
11.298.950 suara (9,04%) Dana Parpol:
PAN
9.481.621 suara (7,59%) Dana Parpol:
Rp 9,4 M
Nasdem
8.402.812 suara (6,72%) Dana Parpol:
Rp 8,4 M PPP
8.157.488 suara (6,53%) Dana Parpol:
Rp 8,1 M
6.579.498 suara (5,26%) Dana Parpol:
PBB
1.825.750 suara (1,46%) Dana Parpol:
Rp 1,8 M PKPI
1.143.094 suara (0,91%) Dana Parpol:
Rp 1,1 M
gimbal/indopos
KPK, Kasus RJ Lino Kok Nggak Ada Kabar? Kesejahteraan Selesaikan Juga Turun, Investasi Kasus Adik Ipar Presiden Jokowi Malah Rendah Jika dalam 14 hari ke depan KPK JAKARTA-Sejumlah kalangan mempertanyakan perkembangan kasus RJ Lino, mantan Dirut Pelin do II yang sudah ditetapkan Ko mis i Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka sejak 18 Desember 2015, namun hingga kini jalan di tempat. Akhirnya, KPK pun disebut-sebut tak berani memproses kasus RJ Lino yang dikenal dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Demikian juga dengan kasus yang melibatkan Arif Budi Sulis tyo, adik ipar Presiden Joko Wido do. Hingga hari ini tak ada penye lesaian kasusnya. Beberapa pengamat hukum menilai, KPK benar-benar menun jukkan sikap yang tidak profesional dengan mengombang-am bingkan nasib orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan ko rupsi proyek pengadaan Quay Contaner Crane (QCC) senilai se kitar Rp 100 miliar di LampungPalembang-Pontianak.
tidak juga menahan Lino, maka MAKI akan menggugat praperadilan KPK, dengan alasan KPK telah menghentikan perkara Lino secara tidak sah”
JAKARTA-Di tengah morat-maritnya keuangan negara, tingkat kesejahteraan masyarakat rupanya semakin menurun. Kenaikan biaya hidup, terutama biaya pendidikan dan kesehatan menggerus skor kesejahteraan masyarakat. Berdasar survei skor kesejahteraan yang dilakukan Cigna Indonesia, skor Indonesia pada 2015 masih sebesar 66,5. Namun, pada akhir 2016, skornya turun signifikan menjadi 62,5. ”Ini menunjukkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek menurun,” ujar Presiden Direktur (Presdir) Cigna Indonesia Herlin Sutanto dalam keterangan pers, kemarin (29/8). Skor tersebut merupakan anomali karena saat perekonomian tumbuh, beban hidup masyarakat justru terus membengkak. Akibatnya, responden merasa
Boyamin Saiman Ketua MAKI Bahkan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengancam akan meng gugat KPK, jika dalam 14 hari tidak memproses kasus RJ Lino. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap, agar KPK segera menentukan sikap tegas apakah kasus RJ Lino mau diteruskan atau ditutup Baca KPK...Hal 7
TAPIEN/INDOPOS
khawatir terhadap kondisi keuangan dan jaminan kesejahteraan keluarga mereka. Dalam survei pada akhir 2015, sebanyak 63 persen responden merasa yakin bisa menjamin kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Namun, pada akhir 2016, hanya 44 persen responden yang memiliki keyakinan tersebut. Selain itu, 49 persen responden dalam survei 2015 mengaku bisa menjamin kesehatan dan kesejahteraan orang tua mereka. Namun, hanya 32 persen responden yang menjawab serupa pada akhir tahun lalu. ”Karena kesejahteraan keluarga juga terkait dengan anak dan orang tua mereka,” jelas Herlin. Tingginya beban kerja juga membuat masyarakat kehilangan waktu untuk diri mereka sendiri Baca Kesejahteraan...Hal 7
Perpanjang Dua Kali Izin First Travel
Sengsarakan Rakyat, Kemenag Harus Dievaluasi Kinerja Kementerian Agama (Kemenag) harus secepatnya dievaluasi sebelum kembali menyengsarakan masyarakat Indonesia. Pasalnya, lembaga negara yang berwenang mengurusi haji dan umrah itu tidak jeli dalam menentukan pemberian izin kepada perusahaan yang menjadi rekanannya. Contohnya, pemberian izin dua kali kepada agen perjalanan haji dan umrah, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang telah menipu ribuan calon jamaah umrah. ”Soal apakah ada indikasi main mata antara Kemenag dan First Travel saya kurang tahu. Apalagi terlibat perbuatan korupsi. Tapi yang jelas kinerja Kemenag harus secepatnya dievaluasi,” ungkap Ade Irawan, wakil koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada INDOPOS saat dihubungi, Selasa (29/8). Menurut dia, seharusnya Kemenag setiap tahun kembali menelusuri agen-agen perjalanan haji dan umrah yang berada dalam naungannya. Terlebih, bagi mereka yang me ngajukan perpanjangan izin kembali. ”Harusnya Kemenag lebih jeli dengan melakukan evaluasi para agen perjalanan Jawa Pos News Network
Ismail Pohan/INDOPOS
KOK TEGA: Tak hanya mengungkapkan tindak kejahatan pemilik usaha travel tersebut, tetapi juga Kemenag soal perizinan yang sempat diperpanjang.
haji dan umrah. Jangan sampai kecolongan layaknya pada First Travel (FT),” tukasnya. Terbukti, lanjutnya, kecerobohan Kemenag pada kasus FT ini. Berarti memang Kemenag tidak melakukan penelusuran rekam jejak dari FT. Dikhawatirkan, apabila tidak dilaku-
kan evaluasi terhadap kinerja Kemenag akan terulang kembali kasus serupa. Terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai izin yang diberikan Kemenag kepada FT pada 2016 memperparah masalah. ”Izin penye
lenggaraan umrah kepada FT diberikan pada 2016 (yang kedua kali, yang pertama pada 2013, Red). Padahal, sejak 2015 pemberangkatan tersendat,” tegasnya kepada wartawan, kemarin. Diketahui, izin operasional FT sebagai pe-
nyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) adalah 723/2016. Pada 2012, FT mu lai memiliki jamaah umrah sebanyak 800-900 orang. Sebelum itu mereka menyelengga rakan umrah untuk korporasi seperti Bank Indonesia (BI) dan Pertamina. Kemudian pada 2014, jamaah FT meningkat menjadi 15.700-an jamaah. Kemudian pada 2015, jamaah kembali naik hingga mencapai 38 ribu jamaah. Sebelum izin PPIU keluar pada 2016, lanjutnya, FT diduga kuat bekerja sama dengan travel lain untuk mengajukan visa umrah. Selain itu, berbekal relasi yang sudah terbangun dan tarif murah, FT juga telah memberangkatkan jamaah meskipun izin PPIU dari Kemenag diterbitkan. Abdul Fickar mengaku sangat aneh jika Kemenag tidak mengetahui bahwa banyak keberangkatan jamaah umrah FT yang tertunda. Sebab, Kemenag memiliki seorang direktur yang khusus mengurusi masalah umrah dan haji. ”Saat pengawasannya lemah dan tidak efektif, Kemenag harus bertanggung jawab,” tandasnya Baca Kemenag...Hal 7 email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id