Rakyat
KAMIS
SEJAHTERA
Eceran: Rp 4.500 Langganan: Rp 96.000
31 AGUSTUS 2017
HARUS
Bunda Sitha Dibui, Tegal Syukuran
Lahir Jakarta, 10 Januari 1964 (Anak mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Soeparno)
”Warga, Saya adalah Korban”
Pendidikan SD di Palembang, Sumatera Selatan. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di Thailand, Belanda dan Amerika Serikat.
JAKARTA-Tertangkapnya Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha ternyata membawa kebahagiaan tersendiri bagi warga Tegal, khususnya di lingku ngan pemerintahan. Ini karena Bunda Sitha selama
Tahun 1986
Pendidikan di School of Hotel Administration, Cornell University Ithaca, New York, AS.
Tahun 1983-1984
Pendidikan di Steigenberger Hotelfachschule Bad Reichenhall, Muenchen–Deutschland
ini memang dikenal banyak men ciptakan konflik. Ia dituding pernah memenjarakan pegiat LSM, hingga memecat pejabat eselon II yang tidak berkenan memberi upeti kepadanya Baca Bunda...Hal 7
B idang yang dikuasai Perhotelan, Kecantikan dan Manajemen.
Karir Politik Pemilu 2014 : Caleg DPR RI dari Partai NasDem (Pemilihan Jawa Barat I) 23 Maret 2014 : Menjabat Wali Kota Tegal didampingi Drs HM Nursoleh, diusung Partai Golkar.
BUNDA SITHA
TERIMA
Alamat Jakarta Palm Residence No 5 RT 3, RW 6 Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Jasa pelayanan rumah sakit (Indikasi diterima Januari-Agustus 2017)
GRAFIS: GIMBAl-TAPIN/INDOPOS
Tuntut Setnov Mundur, Golkar Pecat Doli JAKARTA-Partai Golkar bersih-bersih terhadap kadernya yang kerap menyoal Ketua Umum PG Setya Novanto, yang berstatus tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Tahap pertama, Ahmad Doli Kurnia dipecat. Masih ada sejumlah nama yang menunggu giliran. Namun Ahmad Doli mengaku belum menerima surat pemecatan atas dirinya. Sekretaris Jenderal PG Idrus Marham mengatakan, pemecatan Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) bukanlah yang terakhir Baca Tuntut...Hal 7
Ismail Pohan/INDOPOS
TAHANAN PEREMPUAN: Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno keluar dari gedung KPK memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (30/8).
Fee proyek di Pemkot Tegal (Januari-Agusutus 2017)
PAN Minta Dibatalkan, PKB Anggap Riak Mayoritas Parpol Dukung Kenaikan Dana Parpol JAKARTA - Partai politik (parpol) bergeming alias cuek dengan maraknya kritik dan penolakan kenaikan dana bantuan Pemerintah yang mencapai 10 kali lipat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar saja misalnya, menganggap penolakan itu hanya sebuah riak-riak. Usulan
pemerintah menaikan dana parpol ini justru hasilnya dapat menuai kebaikan kelak. Namun berbeda dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang minta agar rencana kenaikan dana parpol tersebut dibatalkan saja. ”Ada dana parpol kita tentu bersyukur, parpol bisa lebih berdaya. Kalau perlu disesuaikan kebutuhan,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan, Rabu (30/8). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyatakan, seharusnya se-
mua pihak menyambut baik ke naikan dana bantuan keuangan untuk parpol. Naiknya dana itu akan membuat parpol semakin kuat dan mandiri. Mantan menteri transmigrasi itu menuturkan, kenaikan dana parpol akan berguna untuk pengem bangan partai, baik untuk proses kaderisasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) kader partai. Selain itu, dana juga dapat digunakan untuk operasional partai, serta untuk menyiapkan para Baca PAN...Hal 7 calon legislatif
Soal Kenaikan Dana Parpol 10x Lipat
PAN :
Menolak, rakyat sedang susah NET
KASUS e-KTP: Ahmad Doli gencar menyuarakan mundurnya Setya Novanto.
Jawa Pos News Network
PKB:
Setuju, kalau perlu disesuaikan kebutuhan
PDIP :
Setuju, liberalisasi politik melahirkan biaya-biaya politik yang besar
Gerindra :
Setuju, seharusnya kenaikannya sekitar Rp5.000
Hanura:
Setuju, Kenaikan itu atas rekomendasi KPK gimbal/indopos
LSM Antikorupsi Desak Aris Dipecat Temui Pansus, Direktur Penyidikan KPK Disesalkan JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak pimpinan Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) segera memecat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman. Desakan itu muncul pasca kehadiran Aris di rapat dengar pendapat panitia khusus hak angket DPR, Selasa 29 Agustus 2019 malam. Koalisi menilai, kehadiran Aris di dalam forum yang dibentuk secara tidak wajar oleh DPR itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya hadir dalam pansus, karena sikap pimpinan yang tidak mengakui keabsahan pansus. Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Alghiffari Aq sa kepada Indopos mengatakan, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, maka jabatan Direktur Penyidikan berada di bawah Deputi Penindakan. Ada dua
Keterangan Aris Budiman di Pansus justru mencemarkan nama baik KPK dengan menyatakan adanya friksi dan perpecahan di KPK, adanya genk di KPK, ancaman oleh Wadah Pegawai KPK” Alghiffari Aqsa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi level pimpinan yang dilampaui oleh Aris Budiman untuk berbicara membawa nama KPK di depan DPR Baca LSM...Hal 7
email: editor@indopos.co.id | www.indopos.co.id