Mempertaruhkan transparansi

Sumber informasi dan data untuk analisis tentang situasi di Provinsi Papua diperoleh Greenpeace Indonesia melalui pencarian secara daring serta permintaan informasi langsung kepada lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengelolaan hutan di provinsi, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Permintaan informasi kepada pemerintah ditanggapi beragam, dengan kualitas data atau informasi yang beragam. Bahkan di beberapa kasus, informasi yang diberikan tidak lengkap. Situasi ini merupakan cermin buruknya pengelolaan informasi dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Setelah lepas dari penindasan selama puluhan tahun di bawah rezim Orde Baru Soeharto, pada tahun 2008 Indonesia memberlakukan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik.428 Pada tahun 2011 Indonesia menjadi anggota pendiri badan multilateral Open Government Partnership;429 dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan apa yang disebut Kebijakan Satu Peta sebagai wujud transparansi sumber daya alam.430 Kerangka hukum dan kebijakan ini mengikat semua tingkat pemerintah Indonesia untuk mempublikasikan informasi secara proaktif dan tepat waktu, termasuk peta konsesi perkebunan; menjamin hak publik untuk meminta akses ke informasi tertentu; dan membentuk Komisi Informasi untuk mengadili sengketa kebebasan informasi.

Namun, satu dekade setelah gelombang awal reformasi transparansi, terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia belum memenuhi janji keterbukaan yang dibuatnya kepada masyarakat Indonesia dan dunia, salah satunya akibatnya adalah kegagalan untuk mengendalikan kerusakan hutan dan perampasan lahan oleh industri perkebunan. Kebijakan Satu Peta, yang disusun oleh Presiden SBY tetapi diperjuangkan oleh penggantinya Joko Widodo berjanji untuk memulai proses penyusunan dan penerbitan peta rinci konsesi secara proaktif untuk mengatasi masalah tumpang tindih klaim antara masyarakat, industri perkebunan dan tujuan perlindungan hutan. Hal ini dinyatakan baik di dalam negeri maupun dalam pidatonya di Konferensi Perubahan Iklim Paris.431 Namun hingga saat ini, pemerintah hanya menerbitkan angka-angka untuk luas perkebunan kelapa sawit yang diberi izin dan perkiraan total tutupan perkebunan kelapa sawit.432 Disebutkan bahwa sekitar 3,4 juta ha kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan (di mana HGU tidak diperbolehkan),433 tetapi belum mengungkapkan data spasial dan informasi perizinan yang sangat penting yang memungkinkan partisipasi publik dalam menangani masalah ini.

428 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008). 429 Website Open Government Partnership ‘Indonesia’ 430 Kurniawan NI (2016) 431 Tempo.co (2015b) 432 Kementerian Pertanian (2019a). Lihat juga Timorria IF (2020). 433 Alika R (2020)

Untuk memastikan bahwa hutan, keanekaragaman hayati dan hak atas tanah masyarakat yang tinggal di dalamnya dilindungi, masyarakat harus memiliki akses informasi, terutama perizinan, peta, serta dokumen lain yang menunjukkan siapa yang menguasai lahan hutan, siapa yang memberikan penguasaan dan dengan persyaratan yang diperlukan. Banyak pebisnis dan produsen minyak sawit telah mengakui fakta ini dan karena tekanan publik, telah berjanji untuk membuat rantai pasokan mereka transparan sebagai bagian dari komitmen Nol Deforestasi, Tidak di Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE). Badan industri Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sekarang menyediakan versi peta konsesi perkebunan yang dapat diunduh di manapun kecuali di Indonesia.434 Pasalnya, banyak lembaga pemerintah di Indonesia yang bersikeras bahwa informasi ini harus dirahasiakan dari publik, meski sudah ada UU KIP, bahkan Komisi Informasi dan pengadilan sudah memerintahkan agar informasi itu dibuka ke publik. Kementerian terkait telah menolak untuk mematuhi perintah untuk merilis data hak guna usaha (HGU) di Papua, yang dimenangkan oleh putusan pengadilan oleh Greenpeace Indonesia;435 kemudian terdapat keputusan berupa surat perintah penerbitan data informasi hak atas tanah yang dimenangkan oleh Komisi Informasi provinsi oleh LBH Papua;436 serta perintah pelepasan data HGU untuk seluruh Kalimantan dimenangkan di Mahkamah Agung oleh Forest Watch Indonesia.437

Walaupun dengan adanya beberapa keputusan dari Mahkamah Agung perihal pemerintah yang harus memberikan informasi kepada publik terkait dengan konsesi kelapa sawit,438 sejumlah menteri senior dilaporkan telah menentang prinsip ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terbukanya informasi tersebut, bahkan ketika perusahaan perkebunan sendiri ingin mempublikasikannya.439 Pejabat yang dilaporkan menentang transparansi atau melakukan tindakan pemblokiran antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan;440 Puan Maharani, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sekarang Ketua DPR);441 Darmin Nasution, pada saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;442 dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.443 Mengingat posisinya sebagai menteri yang bertanggung jawab langsung atas data hak atas tanah, beberapa LSM telah melaporkan Sofyan Djalil ke polisi karena menyembunyikan informasi publik,444 sebuah tindak pidana berdasarkan UU KIP.445

434 RSPO (2020) 435 PTUN Jakarta, 19 Feb 2020. Surat Pemberitahuan Putusan No. W.2/TUN.1/552/HK.06/II/2020 tentang Amar Putusan Perkara No. 225/G/KI/2019/ PTUN-JKT. 436 Putusan Komisi Informasi (KI) Papua No. 004/III/KI-Papua/PSA/2018 437 Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 121 K/TUN/2017 438 Lihat Putusan MA No. 121 K/TUN/2017, Putusan MA No. 83 K/TUN/2014, Putusan MA No. 322 K/TUN/KI/2017 dan Antara Bengkulu (2016). 439 Menurut pernyataan Tiur Rumondang, Direktur RSPO Indonesia, sebagaimana dikutip dalam Elisabet A et al. (2020). 440 CNN Indonesia (2019a) 441 CNN Indonesia (2019b) 442 Alika R (2019) 443 Bayu DJ (2019) 444 Rahma A (2019) 445 Lihat Pasal 52 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Details/39047/uu-no-14-tahun-2008).

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Sebuah 'penghargaan' untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) di Jakarta. Koalisi Greenpeace Indonesia, Walhi, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Perdu mendesak kementerian meningkatkan transparansi seputar peta konsesi di Papua dan Kalimantan. 20 Agustus 2018.

Badan Pertanahan Nasional memang memasukkan batas-batas HGU di situs kadastralnya,446 tetapi tidak memberikan rincian tentang pemegang hak. Perbandingan data ini dengan peta penanaman kelapa sawit dan izin lainnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan di seluruh Indonesia yang mengoperasikan perkebunan tanpa HGU. Menurut seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang termasuk kedalam perihal ini jutaan hektar lahan yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar.447 Karena mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut dan alasan mengapa mereka tidak dapat memperoleh HGU dapat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut (dan juga memalukan bagi pemerintah), hal ini patut dicurigai bahwa alasan Badan Pertanahan Nasional untuk menjaga kerahasiaan mungkin berhubungan dengan tekanan dari perusahaan atau orang lain yang dapat dirugikan.

446 https://bhumi.atrbpn.go.id/ 447 Thomas VF (2019)