Daftar istilah

• APL - Areal Penggunaan Lain. Zonasi wilayah yang tidak dikelola sebagai bagian dari kawasan hutan, baik berhutan atau tidak, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk perkebunan dan pembangunan lainnya.

• BBSDLP - Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Sebuah organisasi di bawah Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab antara lain untuk melaksanakan pemetaan lahan gambut.

• HGU - Hak Guna Usaha, hak atas tanah untuk perkebunan.

• HPK - Hutan Produksi Konversi. Klasifikasi lahan kawasan hutan di mana area tersebut dapat dibebaskan untuk dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan lain, bila memenuhi syarat-syarat tertentu.

• IPK - Izin Pemanfaatan Kayu. Izin ini diberikan kepada perusahaan perkebunan untuk memasarkan kayu yang dihasilkan dari kegiatan pembukaan lahan.

• IUPHHK - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Izin ini diberikan kepada perusahaan yang secara selektif menebang kawasan hutan atau mengembangkan hutan tanaman industri misalnya untuk kayu pulp. Berbeda dengan tanaman perkebunan lain seperti kelapa sawit, perkebunan kayu untuk pulp tetap berada dalam kawasan hutan.

• Izin lokasi - Izin yang mengalokasikan area lahan untuk perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk memulai proses birokrasi untuk mendapatkan izin usaha dan hak atas tanah.

• Kawasan hutan - Kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai area hutan permanen, meskipun sebagian kawasan mungkin dilepaskan dari kawasan hutan untuk diubah menjadi perkebunan atau penggunaan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwa kawasan hutan tidak harus hutan negara, karena dapat juga termasuk hutan yang tunduk pada hak, termasuk hutan adat. Kawasan hutan tidak identik dengan lahan berhutan, karena dapat mencakup jenis tutupan vegetasi yang umumnya tidak dicirikan sebagai hutan; dan karena terdapat wilayah berhutan yang luas di luar kawasan hutan.

• Moratorium Hutan - Kebijakan yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2011 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan

Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan

Lahan Gambut, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada izin baru yang diterbitkan di hutan primer dan lahan gambut.

• Moratorium Kelapa Sawit - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta

Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Inpres ini berisi instruksi untuk menghentikan izin baru perkebunan kelapa sawit untuk jangka waktu tiga tahun, dan peninjauan izin yang ada akan dilakukan secara nasional.

• Omnibus Law - Istilah populer untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini kontroversial karena merevisi puluhan undang-undang yang ada sebelumnya.

• Online Single Submission - Sebuah sistem yang mulai berlaku pada tahun 2018 untuk merampingkan prosedur untuk mendapatkan izin dan lisensi lintas sektor. Beberapa peraturan telah dimodifikasi untuk mengakomodasi pendekatan baru ini.

• Padiatapa – Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan

• Pemilik manfaat - Pemilik dan pengendali sebenarnya dari sebuah perusahaan; orang yang menikmati keuntungan sebagai kepemilikan perusahaan, meskipun tidak tercatat sebagai pemegang saham. Menurut hukum di Indonesia, termasuk seseorang yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengendalikan perusahaan, termasuk mengangkat dan memberhentikan direktur, komisaris dan manajer.

• Pemilik sah - Pemilik terdaftar perusahaan melalui kepemilikan saham. Istilah ini digunakan sebagai pengakuan bahwa pemilik sah mungkin tidak sama dengan pemilik manfaat (lihat di atas).

• PIPPIB – Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

• REDD+ – Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ditambah peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang. Mekanisme ini dinegosiasikan melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

• Survei tata batas - Proses administrasi untuk melakukan survei fisik kawasan hutan. Ini adalah langkah wajib sebelum kawasan hutan bisa dilepas untuk perkebunan.

• Tanah Papua - Mengacu pada kedua provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan setengah dari pulau Papua di wilayah Indonesia.