Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
168
Daftar istilah • APL - Areal Penggunaan Lain. Zonasi wilayah yang tidak dikelola sebagai bagian dari kawasan hutan, baik berhutan atau tidak, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk perkebunan dan pembangunan lainnya. • BBSDLP - Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Sebuah organisasi di bawah Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab antara lain untuk melaksanakan pemetaan lahan gambut. • HGU - Hak Guna Usaha, hak atas tanah untuk perkebunan. • HPK - Hutan Produksi Konversi. Klasifikasi lahan kawasan hutan di mana area tersebut dapat dibebaskan untuk dikonversi menjadi perkebunan atau penggunaan lain, bila memenuhi syarat-syarat tertentu. • IPK - Izin Pemanfaatan Kayu. Izin ini diberikan kepada perusahaan perkebunan untuk memasarkan kayu yang dihasilkan dari kegiatan pembukaan lahan. • IUPHHK - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Izin ini diberikan kepada perusahaan yang secara selektif menebang kawasan hutan atau mengembangkan hutan tanaman industri misalnya untuk kayu pulp. Berbeda dengan tanaman perkebunan lain seperti kelapa sawit, perkebunan kayu untuk pulp tetap berada dalam kawasan hutan. • Izin lokasi - Izin yang mengalokasikan area lahan untuk perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk memulai proses birokrasi untuk mendapatkan izin usaha dan hak atas tanah. • Kawasan hutan - Kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai area hutan permanen, meskipun sebagian kawasan mungkin dilepaskan dari kawasan hutan untuk diubah menjadi perkebunan atau penggunaan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan bahwa kawasan hutan tidak harus hutan negara, karena dapat juga termasuk hutan yang tunduk pada hak, termasuk hutan adat. Kawasan hutan tidak identik dengan lahan berhutan, karena dapat mencakup jenis tutupan vegetasi yang umumnya tidak dicirikan sebagai hutan; dan karena terdapat wilayah berhutan yang luas di luar kawasan hutan.
