Studi Kasus 9: Merauke, PT Merauke Rayon Jaya

Poin perhatian:

• Perubahan Moratorium Hutan • Konsesi yang dikeluarkan Soeharto masih berlaku • Regulasi lemah • Oposisi masyarakat adat

Tampak atas konsesi PT Merauke Rayon Jaya 2 Okt. 2020

Perubahan terbesar peta Moratorium Hutan di Provinsi Papua dilakukan bukan untuk mengakomodasi perkebunan kelapa sawit, melainkan perkebunan HTI, PT Merauke Rayon Jaya (PT MRJ).415 Kasusnya juga berbeda dengan studi kasus lain dalam laporan ini karena perubahan tersebut dilakukan, bukan sebagai tanggapan atas permintaan perusahaan, tetapi setelah KLHK kalah dalam pengadilan yang ajukan oleh perusahaan. Namun, ini relevan dengan laporan ini karena menggambarkan dengan jelas bagaimana kegagalan jangka panjang pemerintah untuk menghasilkan sistem regulasi hutan yang jelas dan tidak ambigu memungkinkan proyek-proyek cacat yang dipicu bertahun-tahun lalu terus menjadi ancaman. Selain itu penting menjadi perhatian akan banyaknya keberadaan hutan primer yang berisiko rusak dalam konsesi ini, serta skala ancaman terhadap hak ulayat, budaya, dan mata pencaharian masyarakat adat.

© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

PT MRJ telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) pada 5 Januari 1998 - pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Soeharto - untuk menanami hutan tanaman industri di 206.800 ha hutan primer yang sebagian besar di Kabupaten Merauke. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Texmaco Group milik Marimutu Sinivasan, yang kabarnya merupakan teman dekat Soeharto.416 Direktur Utama perseroan saat ini, Martin Hutabarat, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mewakili daerah di Sumatera Utara untuk Partai Gerindra.

Pada saat izin dikeluarkan, krisis keuangan Asia mulai memburuk dan Grup Texmaco bermasalah, dilaporkan meminjam USD 2,7 miliar dari bank-bank pemerintah.417 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) - badan khusus yang dibentuk untuk penyehatan sektor perbankan pasca krisis 1998 - telah mengambil alih utang Texmaco. Meskipun BPPN menawarkan Marimutu Sinivasan syarat mudah untuk memulihkan asetnya, dia tetap kehilangan banyak aset.418 Namun, berhasil menyelamatkan PT MRJ, tetapi, konsesi ini tidak dikelola selama bertahun-tahun.

Pada Juli 2014, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengeluarkan keputusan pencabutan izin PT MRJ dengan alasan tidak aktif.419 Perusahaan mengajukan banding atas putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perusahaan mengklaim bahwa sejak 2010, meskipun belum benar-benar membuka hutan atau membangun fasilitas, mereka telah melakukan survei, berkomunikasi dengan masyarakat adat setempat dan mencoba mendapatkan izin lebih lanjut untuk memungkinkannya melakukan kegiatan terkait pembangunan, beberapa di antaranya (termasuk rencana kerja tahunan dan izin untuk membangun jalur akses) telah ditolak oleh pemerintah daerah.420

Kasus berlanjut hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung, yang memenangkan KLHK. Namun, PT MRJ mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi. Pada 20 Juni 2017, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali PT MRJ dan memerintahkan agar izinnya dipulihkan.421

Pada saat itu, 133.481 ha hutan primer dan 2.109 ha lahan gambut dalam konsesi telah dimasukkan dalam peta Moratorium Hutan,422 tetapi lahan ini telah dihapus dari peta pada revisi ke-15 moratorium pada Desember 2018 dengan alasan bahwa, dengan validitas izin tahun 1998 yang ditegaskan kembali, justifikasi untuk dimasukkan dalam moratorium telah hilang. Selama tahun 2019 dan 2020 perusahaan dikabarkan melakukan pendekatan dengan masyarakat adat di sekitar konsesi, namun mendapat tentangan dari suku Marind di sekitar desa Selouw di Kabupaten Merauke,423 dan masyarakat Wambon Tekamerop yang tinggal di beberapa desa di Distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.424

416 Fung N & Sentana IM (1999) 417 International Crisis Group (2001) hal.21 418 International Crisis Group (2001) hal.21 419 SK251/Menhut-II/2014 420 Mahkamah Agung Republik Indonesia (2017) 421 Mahkamah Agung Republik Indonesia (2017) 422 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019b) 423 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2020a) 424 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019b)

Peta PT Merauke Rayon Jaya (HTI) menunjukkan revisi moratorium 14 dan 15.

Banyak yang berubah sejak 1998 ketika izin PT MRJ dikeluarkan. Soeharto sudah lama jatuh, dan sistemnya dalam menawarkan izin penebangan yang menguntungkan kepada kroninya425 telah ditantang. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diberlakukan pada tahun 2001, menegaskan kembali hak ulayat orang Papua atas tanah leluhur mereka. Di sisi lain, kawasan hutan primer lainnya yang berdekatan telah menjadi perkebunan kelapa sawit, hal ini berdampak terhadap keutuhan Ekoregion Hutan Hujan Dataran Rendah Papua Selatan.426

Akan tetapi, di seluruh dunia ada penerimaan yang jauh lebih besar atas kebutuhan tindakan segera untuk menghadapi krisis iklim dan keanekaragaman hayati dan untuk menghormati hak atas tanah adat, yang semuanya berarti melestarikan hutan dan lahan gambut yang tersisa. Dengan menghitung biomassa di atas permukaan tanah saja, terdapat 18,9 juta ton karbon yang tersimpan di hutan konsesi PT MRJ - lebih dari jumlah yang dikeluarkan setiap tahun oleh Austria.427

Oleh karena itu, tindakan pemerintah seolah-olah tidak ada cara lain untuk mencabut izin terlantar karena izinnya terbit dua dekade lalu - yang berpotensi menghancurkan hutan primer dua kali luas Singapura - sungguh tidak dapat diterima. Jika sampai saat ini pemerintah gagal memastikan kerangka hukum yang cukup kuat, maka pemerintah harus merumuskan aturan yang baik dan tidak ambigu sehingga memungkinkan kementerian untuk turun tangan terkait kasus-kasus seperti PT MRJ, dengan mengedepankan kepentingan sosial dan ekologis sebagai dasar pencabutan.

© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Masyarakat adat memasang papan bertuliskan 'Suku Wambon Tekamerop Kampung Subur Menolak PT Merauke Rayon Jaya/HTI, sesuai dengan Putusan MK35/PUU-X/2012" 2 Okt. 2020.

425 Human Rights Watch (2003), Bab 3 426 Salah satu 200 ekoregion Global WWF (lihat situs WWF ‘Southern New Guinea lowland rain forests’). 427 Dihitung menggunakan rata-rata stok karbon untuk tiap kelas vegetasi yang terdapat dalam pengajuan Acuan Level Emisi Hutan Indonesia 2015 (Forest Reference Emission Level) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016)) dan peta tutupan lahan KLHK 2019.