Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
134
Studi Kasus 9: Merauke, PT Merauke Rayon Jaya Poin perhatian: • • • •
Perubahan Moratorium Hutan Konsesi yang dikeluarkan Soeharto masih berlaku Regulasi lemah Oposisi masyarakat adat
© Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Tampak atas konsesi PT Merauke Rayon Jaya 2 Okt. 2020
Perubahan terbesar peta Moratorium Hutan di Provinsi Papua dilakukan bukan untuk mengakomodasi perkebunan kelapa sawit, melainkan perkebunan HTI, PT Merauke Rayon Jaya (PT MRJ).415 Kasusnya juga berbeda dengan studi kasus lain dalam laporan ini karena perubahan tersebut dilakukan, bukan sebagai tanggapan atas permintaan perusahaan, tetapi setelah KLHK kalah dalam pengadilan yang ajukan oleh perusahaan. Namun, ini relevan dengan laporan ini karena menggambarkan dengan jelas 415 Sebelumnya bernama PT Maharani Rayon Jaya.
bagaimana kegagalan jangka panjang pemerintah untuk menghasilkan sistem regulasi hutan yang jelas dan tidak ambigu memungkinkan proyek-proyek cacat yang dipicu bertahun-tahun lalu terus menjadi ancaman. Selain itu penting menjadi perhatian akan banyaknya keberadaan hutan primer yang berisiko rusak dalam konsesi ini, serta skala ancaman terhadap hak ulayat, budaya, dan mata pencaharian masyarakat adat.
