Sumber informasi dan data untuk analisis tentang situasi di Provinsi Papua diperoleh Greenpeace Indonesia melalui pencarian secara daring serta permintaan informasi langsung kepada lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengelolaan hutan di provinsi, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Permintaan informasi kepada pemerintah ditanggapi beragam, dengan kualitas data atau informasi yang beragam. Bahkan di beberapa kasus, informasi yang diberikan tidak lengkap. Situasi ini merupakan cermin buruknya pengelolaan informasi dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Setelah lepas dari penindasan selama puluhan tahun di bawah rezim Orde Baru Soeharto, pada tahun 2008 Indonesia memberlakukan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik.428 Pada tahun 2011 Indonesia menjadi anggota pendiri badan multilateral Open Government Partnership;429 dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan apa yang disebut Kebijakan Satu Peta sebagai wujud transparansi sumber daya alam.430 Kerangka hukum dan kebijakan ini mengikat semua tingkat pemerintah Indonesia untuk mempublikasikan informasi secara proaktif dan tepat waktu, termasuk peta konsesi perkebunan; menjamin hak publik untuk meminta akses ke informasi tertentu; dan membentuk Komisi Informasi untuk mengadili sengketa kebebasan informasi. Namun, satu dekade setelah gelombang awal reformasi transparansi, terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia belum memenuhi janji keterbukaan yang dibuatnya kepada masyarakat Indonesia dan dunia, salah satunya akibatnya adalah kegagalan untuk mengendalikan kerusakan hutan dan perampasan lahan oleh industri perkebunan. Kebijakan Satu Peta, yang disusun oleh Presiden SBY tetapi diperjuangkan oleh penggantinya Joko Widodo berjanji untuk memulai proses penyusunan dan penerbitan peta rinci konsesi secara proaktif untuk mengatasi masalah tumpang tindih klaim antara masyarakat, industri perkebunan dan tujuan perlindungan hutan. Hal ini dinyatakan baik di dalam negeri maupun dalam pidatonya di Konferensi Perubahan Iklim Paris.431 Namun hingga saat ini, pemerintah hanya menerbitkan angka-angka untuk luas perkebunan kelapa sawit yang diberi izin dan perkiraan total tutupan perkebunan kelapa sawit.432 Disebutkan bahwa sekitar 3,4 juta ha kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan (di mana HGU tidak diperbolehkan),433 tetapi belum mengungkapkan data spasial dan informasi perizinan yang sangat penting yang memungkinkan partisipasi publik dalam menangani masalah ini.
428 429 430 431 432 433
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (dapat diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008). Website Open Government Partnership ‘Indonesia’ Kurniawan NI (2016) Tempo.co (2015b) Kementerian Pertanian (2019a). Lihat juga Timorria IF (2020). Alika R (2020)
139 Besarnya tantangan ke depan
Mempertaruhkan transparansi
