Koran Utama di Kalbar
Rabu, 1 Februari 2012 8 Rabiul Awal 1433 H/10 Chia Gwee 2563
Eceran Rp 2.500,-
http://www.equator-news.com
Terbit Pertama: 29 November 1998
Meraup Untung dari Festival Imlek & Capgome SINGKAWANG. Sektor ekonomi mikro merasakan dampak selama berlangsung Festival Imlek dan Capgome 2653 di Stadion Kridasana Kota Singkawang. Para pedagang musiman meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah perhari. Rata-rata keuntungan kita mencapai Rp 8 juta per hari, kata Hidayat, salah seorang pedagang yang menyewa stand di Stadion
Kridasana Singkawang ditemui Equator di sela kesibukannya melayani pembeli, Selasa (31/1). Pedagang asal Kota Bandung ini memanfaatkan momen Imlek dan Capgome di Singkawang untuk menjual berbagai perlengkapan tempat tidur seperti bantal, tikar, permadani dan lainnya. Barangbarang ini kita bawa langsung dari Bandung, ungkapnya. Semula, dia merasa kaget ke-
tika mengetahui sewa stand di Festival Imlek dan Capgome itu mencapai Rp 3,5 juta selama dua minggu. Awalnya kami menilai sewa stand itu terlalu mahal, kata Hidayat. Tetapi anggapan itu buru-buru berubah. Hanya dalam tiga hari saja, modalnya sudah kembali. Per hari rata-rata keuntungan yang kami peroleh mencapai sekitar Rp 8 juta. Ini tentu sangat
melegakan, ujar Hidayat. Bila diakumulasikan sejak awal Festival Imlek dan Capgome yang akan berakhir pada 6 Februari mendatang, pedagang seperti Hidayat meraih keuntungan hingga belasan juta. Keuntungan tersebut sangat dimungkinkan akan semakin berlipat ganda ketika acara puncak pada 6 Februari 2012, karena dipastikan masyarakat akan
semakin ramai berkunjung untuk menyaksikan pawai ratusan tatung. Hidayat hanya salah satu pedagang yang terus meraih keuntungan. Masih terdapat pedagang lainnya yang juga menyewa stand yang memang disediakan panitia perayaan Festival Imlek dan Capgome. Berbagai produk ditawarkan
Halaman 6
Hidayat melayani pembeli di stand festival Imlek dan Capgome, Stadion Kridasana Singkawang.MORDIADI
Konflik Lahan, Bereskan RTRW Hutan Tergerus Hingga 3,67 Persen Dari kiri ke kanan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XIII Memed Wiramihardja, Direktur Produksi B. Rahman, dan Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah.
Antisipasi Konflik Perusahaan-Masyarakat Pemkab Paser-PTPN XIII Makin Solid PONTIANAK. Hubungan harmonis Pemkab Paser Kaltim dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII dalam membangun perekonomian daerah, terus ditingkatkan. Untuk memperkuat hubungan tersebut digelar pertemuan keduabelah pihak, Selasa (31/1) di Kantor Direksi, Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Bupati Paser, HM Mardikansyah SH MAP, bersama sejumlah pejabat dari Pemkab dan staf. Sedangkan dari PTPN XIII, hadir Komisaris Thadeus Yus, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Memed Wiramihardja, Direktur Produksi B Rahman, para Kepala Bagian, Distrik Manager Kaltim, serta Manajer Kebun Tajati.
Halaman 7
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR CABANG PONTIANAK
PONTIANAK. Konflik status lahan kerap terjadi. Pemukiman bisa diklaim sebagai hutan lindung. Peruntukan perkebunan sering tumpang tindih di atas tambang sehingga investasi terkendala. Mampukah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi solusinya? Kendala serius adalah soal kehutanan. Sampai saat ini Perda RTRW belum selesai. Pansus sudah diperpanjang dan dari Dinas PU ingin akhir Maret sudah selesai, ungkap Wakil Ketua Pansus RTRWP Kalbar, Ir Sy Izhar Asyyuri kepada Equator, Selasa (31/1). Setelah terkatung-katung sejak 2006, RTRWP Kalbar dibahas lagi dan katanya sudah 70 persen rampung. Sisanya, 30 persen masih dibahas alot menyangkut masalah kehutanan dan agenda pembangunan ke depan. Ketidakmampuan menyelesaikan RTRWP selama bertahuntahun ini menyebabkan banyak kerugian baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melakukan investasi. Masalah lahan tak bisa main-main karena menyangkut semua stakeholders. Perkebunan terkait alih fungsi hutan, pada tahap kedua inilah kita menyelesaikannya. Pansus akan berkoordinasi dengan tim terpadu. Pada akhir Desember lalu mereka sudah pleno. Kita belum dapatkan perkembangan terbaru soal itu, jelas Izhar. Luas kawasan hutan Kalbar sekitar 9.087.127 hektar atau 60,93 persen dari total 14.914.590 hektar luas provinsi ini. Pemprov mengusulkan perubahan kawasan hutan melalui dua tahap seluas 3.362.395 hektar. Rincian perubahan peruntukan menjadi APL (areal penggunaan lain) seluas 2.319.832 hektar. Perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 801.807 hektar dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 240.755 hektar, kata Ir Jakius Sinyor, Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar. Menurut Jakius, kajian tim terpadu merekomendasi sementara perubahan peruntukan seluas 482.597 hektar atau 20,80 persen dari usulan. Kemudian perubahan fungsi seluas 296.508 hektar atau 36,98 persen dari usul, dan perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas 65.941 hektar
dan fasilitas sosial yang masuk permukiman yang ada di kawasan hutan akan kita keluarkan. Di-enclave, jadi berapa kawasan hutan itu nantinya kita kurangi untuk permukiman dan fasum itu, papar Jakius. Namun, kata dia, itu ti-
atau 27,39 persen dari usulan. Jadi luas kawasan hutan setelah rekomendasi sementara tim terpadu menjadi 8.539.853 hektar atau 57,26 persen dari total luas daratan provinsi atau turun 3,67 persen, paparnya. Kawasan Kampung Alih fungsi juga menyangkut permukiman (desa/kampung) dalam kawasan hutan, akan diubah secara total atau bertahap menjadi APL, sepanjang diusulkan dan disetujui kepala daerah serta ketersediaan data/informasi pendukung. Ada kesepakatan antara Dirjen Planologi Kemenhut, bahwa fasilitas umum
Target Pertumbuhan Tak Tercapai
HUMAS PT PLN CABANG PONTIANAK
Untuk pelayanan pengaduan pelanggan melalui SMS anda dapat mengirim kan SMS ke:
No. HP. 08115718811 Tekad PLN memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan
Injet-injet Semut Konflik Lahan, Bereskan RTRW -- Jangan sampai dua-dua tadak beres.
- Bang Meng
Mempawah Rp 2.500,-
Tak Terbukti Bersalah di Mata Hukum Setelah konsep federalisme ditolak sebagian besar politisi nasional kala itu, Sultan Hamid II kembali ditangkap karena berkawan dengan orang-orang Partai Masyumi.
Pertumbuhan Ekonomi Kalbar
Kami sampaikan batas bayar rekening listrik kepada pelanggan yang budiman : 1. Tanggal 01 s/d 20 pelanggan PLN diwajibkan membayar rekening listrik 2. Apabila pelanggan membayar Rekening Listrik di atas tanggal 20, pelanggan tersebut dikenakan biaya keterlambatan dan petugas PLN akan melakukan pemutusan sementara . 3. Untuk pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran Rekening Listrik di atas 90 hari (3 bulan), pihak PLN akan melakukan pembongkaran rampung. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor PT PLN (Persero) dan PPOB yang tersebar di seluruh Wilayah Kalbar. Demikian himbauan ini, agar menjadi perhatian demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Christiandy Sanjaya
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Realisasi (%) 5,42 4,76 5,35 5,48 5,69 5,90
Keterangan 2012 dan 2013 adalah target yang direvisi
H Miftah
PONTIANAK. TIDAK TERCAPAINYA TARGET pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemprov Kalbar setiap tahun, membuat eksekutif terpaksa menurunkan target itu melalui perubahan lampiran Perda Nomor 8/2008 tentang RPJMD 2008-2013. Tidak perlu melakukan perubahan atas lampiran tersebut meskipun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, kata H Miftah SHi, juru bicara Fraksi PPP dalam paripurna
Taget (%) 6,16 6,27 6,30 6,89 7,05 7,28
Pemandangan Umum (PU), Senin (30/1). Fraksi ini menyayangkan pihak eksekutif baru menyadari hal itu tidak pernah tercapai selama bertahun-tahun. Pada tahun terakhir periode kepemimpinan seolah-olah sudah pesimis duluan dan merasa sangat tinggi. Kenapa tidak sejak awal hal ini dilakukan perubahan dari hasil evaluasi kinerja aparatur pemerintah atau SKPD. Dengan sisa waktu yang ada, kami
Sambas Rp 2.500,-
yakin target setinggi apa pun bisa tercapai jika eksekutif bersungguh-sungguh, kata Miftah. Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen penting yang ditandai terjadinya pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ini terjadi bila ada kenaikan output perkapita yang menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Pada 2008, pertumbuhan
Landak Rp 3.000,-
Halaman 6
Sanggau Rp 3.000,-
Halaman 6
Pemulihan Nama Baik Sultan Hamid II (2)
Fraksi Kritik, Wagub Anggap Realistis
PEMBERITAHUAN
Harga Eceran :
dak gampang. Karena ke depan akan prediksi lagi. Sebagai contoh, yang mau dibebaskan ada 100 kepala keluarga (KK), jumlah itu nanti tentunya akan berkembang setiap tahunnya. Ini yang sedikit berat analisisnya dan ekstra hati-hati. Apakah kawasan hutan yang sudah dibebaskan itu cukup untuk 20 tahun ke depan. Pembahasan RTRW Provinsi Kalbar mau tak mau harus sudah final, tinggal menunggu Persetujuan Substansi (Persub) dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk dapat disetujui Gubernur dan DPRD Kalbar menjadi produk peraturan daerah. Pembahasan yang dilakukan Pansus di DPRD Kal-
bar s e j a k 2011 ini ditargetkan rampung akhir Maret 2012. Ada lima kabupaten/ kota yang masih proses memperoleh Persub Menteri PU, yakni Landak, Sanggau, Melawi, Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Hanya Kabupaten Sintang yang masih menunggu surat rekomendasi Gubernur, jelas Jakius. Belum diterimanya rekomendasi Gubernur sempat menuai pertanyaan Pemkab Sintang beberapa waktu lalu yang disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sintang, H Mas ud Nawawi. Kabupaten yang dipimpin Milton Crosby ini meminta penjelasan resmi apa yang menyebabkan wilayahnya belum mendapat rekomendasi atas substansi Raperda tentang RTRW. Perubahan tata ruang Sintang sudah mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan penataan ruang daerah, termasuk kawasan pemukiman warga atau perkampungan yang masuk dalam kawasan hutan. Ada sejumlah desa yang memang diusulkan untuk diubah status kawasannya, karena sebelumnya desa itu masuk kawasan hutan, sementara desa itu lebih
Corong-corong pengeras suara dipasang di luar ruang sidang yang dihadiri ribuan orang, mendengarkan persidangan tak adil Sultan Hamid II di Lapangan BantengJakarta, 8 April 1953. ISTIMEWA
Oleh: Hanafi Mohan Pada tahun 1950 terjadi Pemberontakan Westerling di Negara Pasundan (kini Jawa Barat). Peristiwa tersebut menyeret keterlibatan seorang politikus ternama asal Negeri Pontianak-Borneo Barat bernama Sultan Hamid II yang dituduh sebagai pemimpin dan/atau pengatur pemberontakan tersebut. Tak pelak lagi, Sultan Pontianak terakhir inipun pada tanggal 5 April 1950 ditangkap. Tuduhan yang dialamatkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya (keterkaitannya) den-
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
gan pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) atau de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia) yang dipimpin Kapten Raymond Westerling di Bandung pada 23 Januari 1950, serta mempunyai niatan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS (Republik Indonesia Serikat) yang niat tersebut kemudian beliau batalkan. Alih-alih tak terdapat sebuah fakta yang membuktikan tuduhan kepadanya di pengadilan, Sultan Hamid II tetap saja divonis bersalah dengan ganjaran hukuman 10 tahun penjara (dipotong masa tahanan 3 tahun).
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Halaman 6
Ketapang Rp 3.000, -