Jumat, 1 April 2011 27 Rabiulakhir 1432 H/28 Jie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Ekonomi
Rukasi Merasa Dikorbankan
Surplus Beras, BPS Bingung
TF Tenang atas Vonis Kasus Baju Hansip
PONTIANAK. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar mencatat angka sementara produksi GKG Kalbar 2010 sebesar 1.343.888 juta ton per tahun dengan produktivitas 3,1 ton per hektar. Produksi padi dalam bentuk GKG di Kalbar mencapai 1,343 juta ton per tahun. Sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009 sebesar 1.300.798 juta ton per tahun, terang Kepala BPS Kalbar, Iskandar Zulkarnain melalui Kabid Statistik Produksi, Sari Mariani kepada Equator, Kamis (31/3). Ia menerangkan, angka produksi itu dari luas panen pada Januari-Desember 2010 428.461 hektar. Dan luas tanam akhir bulan pada Desember 2010 yang siap panen pada 2011 263.056 hektar. Sedangkan untuk luas tanam pada Januari hingga Desember 2010 yakni 429.129 hektar, dengan luas puso sepanjang tahun 2010 sekitar 6.999 hektar. Dan angka ramalan kita untuk produksi 2011 sebesar 1.351.450 ton per tahun, terang Sari. Angka ramalan itu, dia melanjutkan, diperoleh dari ramalan I tahun 2011 Januari-Desember dengan luas panen 425.262 hektar. Dan produktivitas pada angka ramalan 2011 31,78 kuintal.
Usai sidang terjadi kericuhan. Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa korupsi baju Hansip. Rukasi meradang dan menyatakan banding.
Halaman 7
Industri Kapal Kalbar Rambah Pasar Dunia Rukasi dengan emosional menumpahkan kekecewaanya atas keputusan hakim yang dirasakannya tidak adil, kemarin di halaman Kantor PN Pontianak. Arman Khayriadi
PONTIANAK. Dua terdakwa korupsi pengadaan baju hansip, Rukasi dan Tony Ferdy divonis masing-masing 2,5 tahun dan 2 tahun penjara, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kamis (31/3). dikenakan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan penjara. Putusan majelis hakim yang diketuai Henny T Handayani dengan hakim anggota I Made Astawa dan Aswardi Idris ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa 7,5 tahun penjara, dan diminta mengganti kerugian negara. Dalam amar putusannya, kedua terdakwa dibebaskan mengganti uang negara karena tidak terbukti memperkaya diri. Keduanya dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara. Pembelaan kuasa hukum terdakwa juga ditolak karena fakta selama persidangan membuktikan adanya kerugian negara. Pemenuhan unsur kerugian negara dalam UU tindak pidana korupsi tidak menyebutkan mesti mengacu kepada BPK. Hal ini termasuk pertimbangan yang dibacakan majelis hakim.
Halaman 7
Hindari Birokrat Masuk Bui Pemkab Kayong Utara Gandeng Kejaksaan PONTIANAK. Tak disangka, ternyata industri perkapalan Kalbar sudah go internasional. Selain bisa memenuhi kebutuhan kapal domestik, produksinya juga menembus pasar di Belanda dan Singapura sejak 2005 silam. Telah hadir dan diproduksi industri perkapalan dengan teknologi tinggi. Saya sudah pernah meninjau lokasi pembuatannya. Hal ini merupakan bentuk inovasi perindustrian, kata Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalbar di sela pembukaan forum SKPD di Grand Mahkota Hotel, belum lama ini. Dijelaskan Christiandy, inovasi industri perkapalan tersebut merupakan bukti bangkitnya industri di Kalbar setelah terpuruk pasca sulitnya industri sektor perkayuan. Seharusnya industri perkapalan tersebut dapat dicontoh industri-industri di sektor lainnya. Kapal-kapal produksi Kalbar banyak dipergunakan untuk pengerjaan pengeboran minyak, bahkan diekspor ke angkatan laut Belanda dan Singapura, ungkapnya. Dengan pangsa pasar perkapalan produksi
SUKADANA. Seluruh aparatur Pemkab Kayong Utara diminta Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid agar memahami prosedur administrasi dan penguasaan tugas serta tanggung jawab secara utuh. Nantinya tidak ada kasus-kasus pelanggaran hukum, terlebih pelanggaran tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah, kata Hildi saat acara penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemkab Kayong Utara den-
gan Kejaksaan Negeri Ketapang bidang hukum perdata dan tata usaha negara, Kamis (31/3) di Aula Kantor Bupati Kayong Utara. Menurut dia, tak kalah pentingnya melakukan pengambilan keputusan yang selalu berorientasi kepada kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, aparatur dapat bekerja professional dan selalu mengikuti perkembangan hukum, mematuhi dan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undan-
17 Nominator Lomba Karya Tulis PTPN XIII Sebanyak 1.211 Wisudawan Universitas Tanjungpura mengikuti acara wisuda di Auditorium Untan, Kamis (31/3). Julianus Ratno
Istimewa/Equator
PONTIANAK. Lomba inovasi dan kreativitas PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII mendapat sambutan antusias. Dari 135 peserta yang menyampaikan karya ilmiahnya kepada panitia, terpilih 17 nominator yang memprsentasikan karya tersebut di hadapan Dewan Juri, Kamis (31/3) kemarin di Kantor Direksi PTPN XIII, Jalan Sultan Abdurrachman Pontianak. Energi merupakan sumber kehidupan bangsa dan negara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai energi, tutur Wagio Ripto Sumarto, Direktur SDM dan Umum PTPN XIII mengomentari tema yang dijadikan rujukan dalam lomba tersebut. Menurut dia, kehidupan terasa rapuh garagara tidak ada energi, sehingga hal ini menjadi isu nasional yang harus kita pikirkan bersama
Halaman 7
Injet-injet Semut Divonis, Rukasi merasa dikorbankan - Jujurlah, siapa yang mengorbankan?
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Halaman 7
Via Nurita Raih IPK Spektakuler
Halaman 7
Juri menyeleksi karya tulis di Kantor PTPN kemarin.
gan. Kerjasama tersebut, kata Hildi, merupakan implementasi dari komitmen dan keseriusan Pemkab Kayong Utara dalam proses penegakan hukum. Khususnya bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam menyikapi maraknya kasus-kasus korupsi, yang sebagian besar dilakukan aparat birokrasi sebagai akibat dari proses administrasi yang tidak dipahami secara baik dan benar.
PONTIANAK. Pada periode II Tahun Akademik 2010/2011 ini Untan mewisuda 1.211 mahasiswa, Kamis (31/3) di Auditorium Untan. Fakultas hukum tercatat mengeluarkan lulusan terbanyak berpredikat pujian, tercepat, termuda dan wisudawan tertua. Wisudawan hendaknya mampu
mengimplementasikan ikrar yang telah diucapkan. Selain menjaga keutuhan NKRI dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terpenting menjaga marwah Untan yang menanamkan nilai-nilai keteladanan kejujuran. Jika diamalkan, lulusan Untan akan luar biasa, kata Chairil Eendi, Rektor Untan, kemarin.
H Hildi Hamid dan Kajari Ketapang Kusnendar SH menandatangani naskah MoU bidang hukum perdata dan tata usaha negara, Kamis (31/3) di Aula Kantor Bupati Kayong Utara. KAMIRILUDDIN
Humas Pemprov Ikut Berpolemik
Dalam prosesi wisuda diploma III, sarjana dan magister, kemarin, diumumkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) tertinggi diraih Via Nurita Dolok Saribu dari Fakultas Hukum dengan nilai 3,95 dengan masa study 3 tahun enam bulan. Wisudawan termuda di fakultas ini berusia 20 tahun dan wisudawan terlama 9,7 tahun. Sedangkan untuk kelompok eksak, wisudawan tercepat diraih mahasiswi dari fakultas MIPA Yeni Juliawati asal Kota Pontianak jurusan kimia dengan IPK 3,80. IPK tertinggi diraih mahasiswa jurusan biologi Dedi Asyikin asal Kabupaten Sambas, yakni 3,85. Selain itu turut diwisuda mahasiswa asal Republik Somalia dari FKIP. Dari jumlah lulusan Untan itu terdiri dari 1.088 lulusan S1, dan 108 lulusan S2. Lulusan program sarjana yang paling banyak dari FKIP mencapai 492 orang. Dilanjutkan Fakultas Hukum 169, Fakultas Ekonomi 148, FISIP 70, Fakultas Pertanian 64,
PONTIANAK. Perseteruan dalam menyikapi proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kubu Raya terus melebar. Setelah pernyataan Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH yang dinilai meresahkan, giliran Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalbar yang membuat penegasan. Pernyataan Gubernur ini dalam rangka penegakan aturan supaya jelas dan CPNS KKR tidak terombangambing. Suatu sikap penegakan aturan ini diambil karena gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, kata M Ridwan, Kepala BiroHumas dan Protokol Pemprov Kalbar dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, Kamis (31/3) kemarin. Gubernur, kata Ridwan, bertugas melakukan pengawasan pembinaan terhadap penyelenggaraan di kabupaten/kota, sesuai PP 19 Tahun 2010. Bahkan Gubernur telah berulang-ulang menyatakan kepada publik dan bersumpah atas nama Tuhan, tidak menyimpan SK dan tidak menghambat proses SK tersebut. Fakta ini terbukti dengan kabupaten/kota lain yang SK dan NIP-nya tidak bermasalah diterbitkan oleh BKN. Kita tidak berbicara kertersinggungan,
Halaman 7
Halaman 7
Menanti Kiprah Rektor Baru
Boyong Mantan Rektor Jawa Asal Pontianak Prof Dr Thamrin Usman DEA memang belum beraksi. Akademisi yang mendapat gelar strata II dan III dari Prancis ini pada 11 Maret 2011 dilantik menjadi Rektor Untan.
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Thamrin yang dikenal low proďŹ le ini mempunyai segudang konsep dan strategi yang akan diterapkan. Salah satunya berkompetisi mendapatkan dana dari Islamic Development Bank (IDB). Proposal pendanaan untuk modernisasi dan reintegrasi kampus terus disempurnakan. Ada beberapa tahap yang harus dilewati, saya akan panggil bala bantuan karena kita punya mantan
Sambas Rp 2.500,-
rektor orang Pontianak yang pernah mendaftarkan FKIP Bandung menjadi UPI, dan beliau juga pernah mendapatkan dana dari IDB. Beliau siap membantu saya, kata Thamrin kepada wartawan, kemarin. Meski demikian, dia masih enggan menyebutkan siapa mantan rektor yang dimaksud itu. Yang jelas, mantan rektor itu sudah pernah berhasil ketika menjadi rektor salah satu
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
perguruan tinggi negeri di Jawa. Beliau merupakan salah satu anggota tim penasihat rektor di masa saya nanti. Dan merupakan orang Pontianak yang berhasil di Jawa. Thamrin yang mulai aktif sebagai rektor pada April hingga 2014 mendatang ini mengatakan, pesaing berat dari Unsrat Manado. Yang lainnya saya pandang tidak terlalu berat. Meski masih ada
Julianus Ratno/Equator
Halaman 7 Thamrin Usman.
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,