Selasa, 1 Mei 2012 9 Jumadil Akhir 1433 H 11 Sie Gwee 2563 Eceran Rp 2.500,Terbit Pertama: 29 November 1998
Koran Utama di Kalbar http://www.equator-news.com
Polda Siapkan 1.883 Polisi Amankan Hari Buruh KSBSI Kalbar Desak Perda Ketenagakerjaan
Sejumlah perwakilan buruh saat berunjuk rasa di kantor DPRD Kalbar, tahun lalu.
PONTIANAK. Peringatan Hari Buruh se-Dunia alias Mayday 1 Mei hari ini dengan prakiraan ribuan buruh demonstrasi, diantisipasi Polda Kalbar dengan menurunkan
Panwaslukada Dibuka Hari ini PONTIANAK. Pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kalbar untuk kabupaten/kota dibuka mulai Selasa (1/5) hari ini. Pendaftaran calon anggota Panwas untuk Kabupaten/ kota se Kalbar kita buka 1-12 Mei 2012. Kita mengharapkan sebanyak mungkin dari kabupaten/kota untuk mendaftarkan diri, kata Ketua Tim seleksi calon anggota Panwaslu, Drs. P Florus, kepada Equator, Senin (30/4). Setiap kabupaten/kota diperlukan masing-masing 3 orang Panwaslu. Kecuali untuk Kota Singkawang, karena bersamaan dengan Pemilihan Walikota. Untuk provinsi sudah dibentuk dan dilantik tanggal 9 April 2012 yang lalu. Panwaslu untuk kabupaten/kota yang akan dibentuk ini prinsipnya sama dengan Panwaslu di tingkat provinsi. Diantara syaratnya yang penting itu ijazahnya minimal S1. Memiliki KTP yang jelas berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan. Usia minimal 35 tahun dan tidak terlibat dalam pengurus atau anggota partai politik. Florus menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2007, tidak menentukan kriteria-kriteria
Halaman 7
1.883 polisi. Penggunaan zat kimia pun diperhitungkan polisi. Hingga saat ini, kami belum menerima informasi kalau unjuk rasa nanti berpotensi ricuh. Kami juga akan mengantisipasi dibawanya zat kimia oleh penyusup atau oknum tidak bertanggung jawab saat Mayday, ujar Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Senin (30/4). Dikerahkannya 1.883 personil
gabungan seperti Brimob untuk menjaga objek-objek vital. Polda sendiri akan melakukan koordinasi dengan para koordinator lapangan (Korlap). Setiap Korlap harus bertanggung jawab terhadap rekanrekan buruh yang dibawanya. Para buruh juga harus memakai seragam dan bendera organisasinya saat melakukan demo. Kalau ada yang aneh, langsung bisa diantisipasi oleh kepolisian, jelas Mukson.
Pengamanan di lapangan bersifat eksibel. Kepolisian akan melihat situasi dari para pendemo, termasuk penggunaan barakuda yang juga sudah disiapkan karena memang sepaket. Tetapi digunakan atau tidak akan dilihat dulu bagaimana kondisi lapangannya. Yang penting standbye, ujarnya. Objek-objek vital yang akan dilakukan pengamanan ketat oleh aparat kepolisan yakni, Kantor
Gubernur, DPRD Kalbar, Kantor Walikota Pontianak, DPRD Kota, DPRD KKR dan Kantor Bupati KKR. Sementara tempat sasaran berkumpulnya massa yakni di Bundaran Untan. Dari tempat berkumpulnya massa yang memperingati Mayday hingga ke tempat sasaran menyampaikan aspirasi akan mendapatan pengawalan ketat oleh pihak kepolisan. Upaya ini untuk antisipasi berbagai
Halaman 6
KOALISI Terancam Pecah Kongsi
PKS Cenderung Merapat ke Golkar inginkan, harap Joni. PONTIANAK. Koalisi lima parBagaimana jika ada tai menengah terancam pecah ketidaksepahaman di kongsi menyusul dukungan internal partai koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nantinya, Arif tetap kepada Morkes-Burhanuddin, mengharapkan kosementara Partai Persatuan alisi tetap solid. Kita Pembangunan (PPP) cenderung ingin partai kaolisi ini menolak mantan Bupati Sambas satu barisan. PKS tidak itu. mengharapkan koalisi Sejak awal memang kita menpecah, ucap Joni. ginginkan ada koalisi besar, dan Sementara itu, Partai tentu Partai Golkar bersama kita. Hanura masih maluSesuai dengan arahan DPP juga malu menyebutkan seperti itu, ungkap Sekretaris arah dukungannya. DPW PKS Kalbar, H Arif Joni H Arif Joni Prasetyo Partai ini menekankan Prasetyo,ST, dijumpai wartawan agar koalisi tetap solid. usai menghadiri penetapan paKita masih membicarakannya, karena sangan calon dari PG di Gedung Zamrud, koalisi ini juga punya mekanisme sendiri. Ahad (29/4) malam. Sementara itu, PPP tersirat tidak men- Sementara ini koalisi terdiri dari enam dukung Burhanuddin lantaran saat meraih partai dengan jumlah 20 kursi, yakni PPP, kursi Bupati Sambas menggunakan perahu PAN, PKS, Partai Hanura, PBR. Termasuk partai berlambang ka bah. Dan juga men- PBB yang sudah melakukan komunikasi jadi salah satu pengurus. Namun akhirnya untuk bergabung ke koalisi, kata H A BaBurhan pindah haluan ke Partai Amanat haruddin Nahris SH S.Ip, Ketua DPD Partai Nasional (PAN). Bahkan menduduki posisi Hanura Kalbar. Hanura, kata dia, ingin bersama-sama selaku Wasekjen Bappilu DPP PAN. Namun, soal dukung mendukung ternya- melihat, membicarakan, agar koalisi ini ta DPP PKS, kata Arif, pengarahannya tetap solid. Kita bersyukur melihat bahwa cenderung untuk memberi dukungan ke- ada pasangan yang sudah mendeklarasipada Morkes-Burhanuddin. Artinya, tinggal kan. Kita menginginkan koalisi ini akan menunggu DPP PKS saja mengeluarkan menentukan kemana akan merapat, ucap Baharuddin. surat keputusannya. Sejauh ini, kendati Partai Golkar telah Ini kan proses, kita harapkan nantinya secara koalisi juga akan ditindaklanjuti menetapkan Wasekjen Bappilu DPP PAN sesuai dengan mekanisme partai mas- Burhanuddi A Rasyid sebagai calon wakil ing-masing. Kita harapkan koalisi ini tetap gubernur mendampingi Ketua DPD PG satu barisan, itu sejak lama memang kita Kalbar Morkes Eendi, ternyata DPW PAN
Kalbar belum berani memastikan itu pusat merestuinya. Ketua DPW PAN Kalbar Ir Ikhwani A Rachim mengatakan, DPP sampai sekarang belum ada keputusan. Namun pihaknya menyambut baik, tapi tetap menunggu keputusan dari DPP. Kami menyambut baik, ini salah satu ikhtiar politik untuk menyatukan. Tapi kami sedang menunggu keputusan DPP. Kami siap menerima arahan dan petunjuk dari DPP, mudah-mudahan tercapai koalisi besar, katanya. Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, H Adang Gunawan SE mengaku, sudah berbicara dengan Parpol koalisi, dan prinsipnya sudah tidak ada masalah. Harapan Golkar semua parpol parlemen maupun non parlemen bergabung menyamakan padangan untuk membangun Kalbar. Khusus PAN, menurut dia, secara tersirat sudah diketahui DPP PAN dan tinggal menunggu surat keputusan pusat saja. Kembalikan ke Pak Burhanuddin. Kesepahaman dengan PKB, PKNU, PBB untuk tingkat wilayah juga sudah tidak ada masalah. Tinggal restu berupa keputusan dari tingkat pusat, jelas Adang. Terkait telah ditetapkan Morkes-Burhanuddin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, ia mengatakan, seluruh Ketua DPD dan Sekretaris sudah diminta siap mengerakkan mesin partai. Mesin kami sudah sangat siap, tinggal pemantapan saja, tuntasnya. (jul)
Golkar Lobi PPP di Setgab Retno: Koalisi Tetap Solid PONTIANAK. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku belum ada kesepahaman dengan PPP. Namun, Golkar melalui DPP PPP melobi agar bisa berkoalisi. Kita juga akan melakukan lobi melalui Setgab, kata Fadel di Gedung Zamrud saat menyampaikan penetapan calon gubernur Partai Golkar, Minggu (29/4) malam. Bahkan menurutnya komunikasi dengan semua Parpol koalisi di tingkat pusat berjalan baik tanpa masalah, kecuali PPP saja. Terpisah, Sekretaris DPW PPP Kalbar H Retno Pramudya.SH,MH menegaskan, sampai hari ini koalisi tetap solid. Namun jika terjadi ketidaksepahaman ke depan, penyelesaiannya sudah dituangkan dalam risalah koalisi pada butir tujuh. Poin tujuh dalam risalah koalisi itu berbunyi, koalisi ini dapat berakhir apabila terjadi kesepahaman lain di kemudian hari yang dituangkan dalam Berita Acara dan penandatanganan pembubaran koalisi.
Halaman 6
Zonasi Wilayah KKR Tahun 2012
Tiga Pulau KKU Terancam Dicaplok Kubu Raya SUKADANA. Pemkab Kabupaten Kayong Utara cemas tiga pulau miliknya bakal dicaplok Kabupaten Kubu Raya, yang tengah menyusun draf rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) tahun 2012. Tiga pulau tersebut adalah Pulau Meresak, Pulau Masa Dua dan Pulau Masa Tiga. Terlebih, ketiga pulau itu cenderung lebih dekat dengan Kecamatan Batu Ampar, KKR. Itu masih rencana dan belum ďŹ nal. Artinya kita masih bisa memberikan masukan kalau pulau-pulau dimaksud adalah bagian dari daerah kita, kata Kamarudin, Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) KKU kepada Equator, kemarin. Menilik historisnya, menurut Kamarudin
PT PLN (Persero) Area Pontianak
sebelum KKU terbentuk warga yang menghuni Pulau Meresak dan sekitarnya memiliki KTP Kabupaten Ketapang. Dengan demikian setelah resmi terbentuk pada 26 Juni 2007, otomatis pulau dimaksud masuk sebagai wilayah Kayong Utara. Bahkan, dulunya pernah ada industri pembekuan udang di Pulau Meresak dan retribusinya masuk ke Kabupaten Ketapang. Kini industri tersebut sudah tidak operasi lagi. Pada 2005, terdapat 55 KK di pulau itu dan data ini juga sudah tercatat di Kemendagri, katanya. Kubu Raya membidik tiga pulau tersebut masuk sebagai kawasannya juga cukup beralasan. Sebab, berdasarkan peraturan
Halaman 6 Salah satu sudut wilayah kepulauan Kayong Utara.KAMIRILUDDIN
Derita Keluarga Dusun Ruis Dibantai PDRM
Pemkab Sanggau Pasang Badan, Perjuangkan Keadilan
Injet-injet Semut Koalisi Terancam Pecah Kongsi -- Namenye gak politik coi, coi...
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
SANGGAU. Pemkab Sanggau siap pasang badan memperjuangkan keadilan untuk lima warga Dusun Ruis, Desa Pengadang, Sekayam, Sanggau. Kelimanya tewas mengenaskan dibantai Polisi Diraja Malaysia (PDRM) 4 Desember 2008 silam. Kuat dugaan, organ tubuh korban yakni Abang Hamzah,26, Abang Mahmud Hadi,24, Marhaban,20, Sunardi,16, dan Sayuti,30, sudah diambil pihak PDRM atas kerjasama pihak lain di Malaysia. Saat dikembalikan ke pihak keluarga,
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
jenazah sudah dalam kondisi dijahit di beberapa bagian tubuhnya. Pemkab Sanggau siap pasang badan dan memperjuangkan nasib warganya kemana saja. Namun, karena ini menyangkut hubungan bilateral, jelas ada prosedur yang harus kita lalui, tegas Wakil Bupati Sanggau, Poulus Hadi,Sip dalam rapar Muspida, kemarin. Hadir dalam rapat Kajari Sanggau Tito PrasetyoSH, Wakapolres Sanggau Kompol Munizar,SIk, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Drs Supardi dan Ketua MABM
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
Sanggau, Drs H Gusti Arman serta Ketua MABM Sekayam H Kasman serta ahli waris masing-masing Abang Syamsudin, Abang Syafri dan Lastri. Rapat membahas bentuk perjuangan Pemkab Sanggau. Intinya disepakati ahli waris korban pasrah dan menyerahkan perjuangan hukum kepada Pemkab. Sebaliknya, sebagai wujud kepedulian Pemkab Sanggau akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Poulus Hadi menegaskan, Pemkab Sanggau dalam waktu dekat akan me-
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
nyurati pemerintah Pusat, meminta agar kasus tersebut mendapatkan perhatian. Secepatnya Pak Bupati akan menyurati pemerintah pusat. Intinya kita minta agar persoalan ini, harus ditangani dan jelas kedudukannya nanti, timpalnya. Kajari Sanggau Tito Prasetyo SH mendukung upaya hukum yang dilakukan Pemkab Sanggau. Kita mendukung, paling
Melawi Rp 3.000,-
Halaman 7
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Paolus Hadi
Ketapang Rp 3.000, -