Senin, 1 Agutus 2011 1 Ramadan 1432 H/ 2 Chit Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya
01 Agt ‘11 02 Agt ‘11 03 Agt ‘11
04:35 04:35 04:35
04:45 04:45 04:45
12:01 12:01 12:01
15:23 15:23 15:23
17:57 17:57 17:57
19:09 19:09 19:09
RS Diharamkan Minta Uang Muka Pasien
PONTIANAK. Kesepakatan antara Direktur Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Indonesia telah diberlakukan dalam menunjang kesehatan nasional. Salah satu realisasinya dari kesepakatan itu, rumah sakit tidak diperbolehkan meminta uang muka atau Down Payment (DP) kepada pasien. Kementerian kesehatan dalam hal ini menginginkan kepada semua pihak yang bekerja di rumah sakit untuk bisa mengamankan pasien, dengan memberikan pelayanan medis saat dirujuk, kata drg Multi Junto Bhatarendro, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak kepada wartawan, Minggu (31/7). Ia mengatakan, bentuk pelayanan tersebut mesti dilakukan terhadap semua rumah sakit pemerintah maupun swasta. Saat pasien diterima di Puskesmas dalam kondisi darurat, harus diantar petugas kesehatan sampai di rumah sakit. Ketika di rumah sakit bisa diterima pihak rumah sakit baik menyangkut permasalahan administrasi maupun pelayanannya. Pada saat mendatangi rumah sakit, itu tidak boleh dikenakan DP oleh pihak rumah sakit. Ini sudah betul diwanti-wanti, kata Multi. Halaman 7
Regulasi
Pemprov Bengkulu Kreatif Racang Pergub Hemat Energi BENGKULU. Imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Gubernur, Bupati, Walikota melakukan penghematan BBM direspons Pemprov Bengkulu yang akan segera merancang Peraturan Gubernur (Pergub), mengatur penghematan BBM. Isinya akan dibahas Plt Gubernur, H. Junaidi Hamsyah bersama walikota dan bupati se Provinsi Bengkulu. Yang jelas akan dirancang pergub. Isi maupun teknisnya, bagaimana cara mengatur penghematan BBM akan dibahas bersama bupati/walikota. Dalam waktu dekat akan kami undang. Ini merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur bersama Bapak Presiden di Palembang beberapa waktu lalu, ucap Asisten II Setdaprov Bengkulu, Drs. H. Zainal Abidin. Tidak menutup kemungkinan dalam pergub nantinya, lanjutnya akan mengatur larangan pembelian BBM subsidi bagi pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Bahkan mengatur regulasi pengisian BBM bagi truk atau mobil dalam jumlah besar. Bisa jadi nanti untuk truk-truk mempunyai SPBU khusus. Kalau sekarang kami mengimbau kepada truk industri tidak mengisi di SPBU dalam kota. Seperti di P Natadirja Km 6,5. Cukup di Betungan atau di Air Sebakul, tandasnya. Bukan hanya itu, dalam pembahasan rancangan pergub nantinya Pemda Provinsi juga akan melibatkan kepolisian. Mengingat banyaknya truk industri maupun pertambangan seperti truk batu bara yang melakukan pembelian BBM di SPBU. Padahal berdasarkan peraturan tidak diperkenankan melakukan pembelian BBM subsidi di SPBU. Jelas kita akan libatkan kepolisian, sehingga tak ada lagi truk pertambangan atau industri beli BBM bersubsidi untuk rakyat, terang Zainal singkat. Halaman 7
Pemerintahan
Intervensi Prerogatif Bupati, Dewan Ketapang Diprotes KETAPANG. Kabar yang menyebutkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Drs Andi Djamiruddin MSi sudah dua kali diperpanjang masa pensiunnya, sama sekali tidak banar. Faktanya, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Ketapang ini baru diperpanjang sekali. Tak benar kalau disebutkan Andi Djamiruddin itu sudah dua kali perpanjangan. Yang bersangkutan baru sekali diperpanjang terhitung sejak 1 November 2009 selama empat tahun berdasarkan PP Nomor 65/2008, ungkap Umar Mansyur, Ketua Biro Hukum dan HAM Rumpun Masyarakat Arus Bawah (RMAB) Kabupaten Ketapang kepada wartawan, Minggu (31/7). Penjelasan itu disampaikan menanggapi pernyataan anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Syamsidi. Legislator dari Partai Golkar ini dinilai mengeluarkan statement keliru ketika berbicara mengenai pengawasan proses pergantian pejabat. Di bagian lain, pria yang concern memerhatikan sosial politik di Kabupaten Ketapang ini mengingatkan, pengawasan DPRD bukan pada hak prerogatif Bupati. Seharusnya, anggota DPRD yang diberi amanah oleh rakyat melakukan pengawasan pada APBD secara maksimal. DPRD tak berhak mencampuri hak prerogatif Bupati, tandasnya. Dalam pernyataannya di media tersebut menunjukkan bahwa seorang anggota dewan (Syamsidi, Red) kurang memahami aturan pe Halaman 7
Rumah Sakit Soedarso, salah satu rumah sakit pemerintah terbesar di Kalbar yang banyak melayani pasien. SYAMSUL ARIFIN
Pemerintah Didesak Tuntaskan Camar Wulan PONTIANAK. Pemerintah Indonesia didesak menyelesaikan masalah perbatasan wilayah, terutama dengan negara tetangga Malaysia. Hal tersebut dipandang sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan kedaulatan NKRI kembali terjadi. Kita mendesak pemerintah segera tuntaskan persoalan batas negara di Camar Wulan tersebut. Karena sampai saat ini belum juga tuntas, dan diduga ada permainan perusahaan Patok segi tiga di atas batu di pasir merumput di wilayah Malaysia berjarak sekitar 800 mtr dari patok srtp 01/swk. Patok perkebunan sawit asal Malaysia, tersebut di yakini warga Temajuk sebagai patok 01 buatan tegas Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur kepada EquaBelanda ‒ Inggris.
Soal Aset dan Kampung Budaya Terus Dikritik PONTIANAK. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH mengingatkan pejabat di jajaran Pemprov maupun kabupaten/ kota untuk mematuhi aturan sebagai pejabat pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bekerja harus sesuai aturan, tegas Cornelis di sela peresmian gedung pusat oleholeh dan makanan khas Kalbar di kompleks Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(Dekranasda) Kalbar, belum lama ini. Cornelis tidak mau nama baiknya tercoreng karena ulah oknum pegawai pemerintah. Terlebih tantangan ke depan akan semakin berat. Apalagi mau dekat Pilkada. Tantangan makin berat, ujarnya. Tantangan yang dimaksud Cornelis ini berupa kritikan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang benar saja, masih dianggap salah. Apalagi yang salah,
tukas Cornelis. Sejauh ini, sejumlah kebijakan pemerintah provinsi memang banyak memunculkan pro-kontra. Berbagai kritikan pun berdatangan. Salah satu kebijakan yang memunculkan pro-kontra itu adalah pengalihan asset 6,4 lahan olahraga di kompleks Gelora Khatulistiwa, Pontianak. Pemprov dinilai melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Hari ini adalah hari pertama ibadah puasa bagi umat Islam. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaannya. Wakil Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kalbar, Dr Ir Gusti Hardiansyah mengatakan, ibadah puasa merupakan kewajiban bagi umat Muslim.
Dilarang meminta DP kepada pasien -- Kalau masih terjadi, terrrlaaalu…
- Bang Meng
Mempawah Rp 2.500,-
(SKN). Kebijakan lain Pemprov yang juga memunculkan pro-kontra adalah rencana pembangunan perkampungan budaya. Sebagian anggota dewan menilai rencana tersebut tidak realistis. Semangat untuk membangun kebudayaan itu sudah baik. Tapi harus realistis, tegas Ir Ikhwani A Rahim, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kalbar di kantor dewan, beberapa waktu lalu. Halaman 7
Petugas Polsek Barat melakukan olah tempat kejadian perkara, kemarin (31/7). SAMSUL ARIFIN
PONTIANAK. Kantor Cabang Telkomsel di Jalan H Rais A Rahman 88 E Pontianak Barat di bobol maling, Sabtu (30/7) dini hari. Dalam peristiwa tersebut, pelaku menjebol brankas dan membawa kabur uang setengah miliar rupiah lebih. Kasus tersebut dilaporkan karyawan kantor tersebut,M Firdaus, 27, ke Mapolsek Pontianak Barat. Warga Gang Tenaga baru ini mengaku ketika kejadian itu kantor dalam Halaman 7
Hikmah Ramadan (2)
Injet-injet Semut
Harga Eceran :
tor, Minggu (31/7). Politisi daerah pemilihan Sambas ini menegaskan, persoalan pengrusakan patok batas 01 buatan Belanda-Inggris serta pembuatan patok SRTP 01/Swk di atas baru besar berjarak 30 meter dari patok A 01 harus diusut tuntas. Siapa yang merusak dan membuat patok itu, apakah pemerintah Malaysia atau perusahaan perkebunan kepala sawit yang berkepentingan untuk memanfaatkan lahan di wilayah itu. Selain itu, mantan Wakil Bupati Sambas ini juga berharap ke Halaman 7
Maling Kuras Duit Kantor Setengah Miliar
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
Berpuasa Meremajakan Sel-sel Tubuh Puasa adalah salah satu perintah Allah SWT kepada umatnya. Setiap perintah yang berasal dari Allah SWT pasti akan berguna bagi manusia. Contohnya, perintah salat lima waktu yang tidak hanya bisa meningkatkan iman takwa, tetapi juga mengandung manfaat yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Begitu juga dengan
Sanggau Rp 3.000,-
puasa Ramadan yang dilakukan setahun sekali. Pasti ada manfaatnya buat kesehatan manusia yang menjalankan puasa tersebut, yakin pemilik sapaan Deden ini. Pria yang juga berstatus sebagai dosen di Fakultas Kehutanan Untan ini menjelaskan, puasa berarti mengistirahatkan saluran pencernaan (usus) beserta enzim dan hor-
Sintang Rp 3.000,-
mon. Saat tidak berpuasa, enzim dan hormone tersebut biasanya bekerja untuk mencerna makanan terus-menerus selama kurang lebih 18 jam. Deng an berpuasa, organ vital ini dapat istirahat selama 14 jam. Jika berpuasa dilakukan secara benar, ternyata berbagai jenis penyakit dapat dikendalikan. Halaman 7 Gusti Hardiansyah. ABDU SYUKRI
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,