THE POLITICAL NEWS REFERENCE
HARIAN
Rakyat Kalbar
Harga Rp 2.500,-
Jawa Pos Media Group
THE NEW
(Luar kota + ongkos kirim)
Selasa, 2 Juli 2013
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya
Karyawan Koperasi Jual Sabu
Baca
PATROLI Hukum dan Keadilan
Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675. e-Mail: rakyatkalbar@yahoo.com
SPBE PT Mitra Abadi Permai (MAP) Singkawang Diresmikan
Wow…Siap Salurkan 60 Ton Elpiji per Hari Penekanan tombol sirine sebagai tanda diresmikannya SPBE PT Mitra Abadi Permai (MAP) yang berlokasi di Sedau, Singkawang Selatan, Senin (1/7). DKS
S I N G K A W A N G -RK. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Mitra Abadi Permai (MAP) resmi beroperasi sebagai stasiun pertama di luar Kota Pontianak, Senin (1/2) yang
Hari ini RUU Ormas Disahkan
Koalisi Masyarakat Sipil Cemas Ada Ancaman Represif JAKARTA-RK. Berbagai organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR tidak mengesahkan Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dalam sidang paripurna hari ini, Selasa (2/7). Mereka takut dengan represif aparat dalam RUU tersebut. Masih terbuka kemungkinan RUU Ormas untuk disahAl Araf kan. Tapi, RUU Ormas memiliki paradigma yang secara hukum tidak tepat, kata Al Araf, Direktur Program Imparsial saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin. Al melihat, dalam RUU Ormas, terminologi yang digunakan sama seperti kebijakan di masa pemerintahan orde baru. Yaitu represif dan otoriter karena membungkam kebebasan berserikat. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dikukuhkan lewat RUU Ormas. Secara prinsip kami minta dihentikan pembahasannya, bukan ditunda. Pada saat bersamaan pemerintah harus cabut UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan segera membahas Rancangan Undang Undang Perkumpulan, ujar Al.
berlokasi di Sedau, Singkawang Selatan. Ditandai oleh penekanan tombol sirine oleh Walikota Drs H Awang Ishak,MSi, Ketua DPRD Singkawang Tjhai Chui
Mie,SE, Kepala PT Pertamina (Persero) Marketing Region Kalimantan Ihwani Yuda Wibawa dan Preskom PT GAS The Iu Sia,SH.MH. Halaman 7
Pesan Presiden Kepada Polri
Benahi Institusi, Jangan Berebut Kewenangan JAKARTA-RK. Di usianya yang ke-67, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pesan khusus kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), berkaitan pembenahan diinternal dan hubungan dengan aparatur hukum lainnya. Dalam pelayanan kepada masyarakat, modal dasar adalah pembenahan menyeluruh di internal kepolisian. Langkah itu penting untuk makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap jajaran
kepolisian. Cegah jatuhnya korban jiwa dari pihak mana pun, kata SBY dalam sambutannya di HUT Polri ke-67 di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Senin (1/7) pagi. Polri harus mampu bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Sebagai pembantu presiden harus saling bersinergi, bukan bersaing tidak jelas, apalagi memperebutkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Halaman 7
Kapolda: Mencoreng Institusi, Saya Pecat PONTIANAK-RK. Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto meminta semua jajarannya menjadikan HUT Bhayanagkara ke-67 sebagai momen instrospeksi diri, agar bertugas dengan baik seperti apa yang diharapkan bangsa dan negara RI. Saya minta seluruh anggota kepolisian, dari Halaman 7
Halaman 7
TNI AD Pelopor Ketahanan Pangan PONTIANAK-RK. Pemprov Kalbar mengapresiasi TNI AD yang sudah proaktif menjadi pelopor kemajuan dibidang pertanian, mewujudkan ketahanan pangan. Ini adalah satu contoh, dimana masalah pangan dan keluarga berencana (KB), bukan sematamata tugas pemerintah daerah, namun para TNI AD juga berperan membantu pemerintah Cornelis dalam memotivasi masyarakat mengembangkan pertanian di daerah. Bukan berarti para tentara (TNI AD) mau mengambil tugas pemerintah daerah, tapi dalam rangka mendorong kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ungkap Drs Cornelis MH pada pembukaan Peringatan Hari Krida Pertanian, Koperasi, Keluarga, Lingkungan Hidup, Pangan Sedunia dan Menanam Pohon Sedunia Halaman 7
Kapolda Kalbar Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto menerima bendera merah putih dari peterjun payung dan salah satu peterjun sedang mendarat di lapangan Mapolda Kalbar sebagai rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-67, Senin (1/7). SYAMSUL ARIFIN
Fathanah Tolak Dakwaan KPK, Siap Dipertemukan Wanita Cantik JAKARTA-RK. Terdakwa dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Ahmad Fathanah, menuding dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) tak jelas. Tudingan itu disampaikan melalui eksepsi (nota keberatan) yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/7). Anggota tim penasihat hukum
Fathanah, Yudha Adrian saat membacakan eksepsi menyatakan, dakwaan JPU KPK tidak merinci kaitan suap antara uang dari PT Indoguna untuk Luthfi Hasan Ishaaq. Menurut Yudha, JPU tidak memberi penjelasan, bahwa Fathanah memang diperintahkan Luthfi untuk menerima uang suap dari Juard Affendi dan Arya Abdi Effendi, direktur di PT Indoguna Utama. Jaksa tidak menerangkan apak-
ah perbuatan terdakwa (Fathanah) dilatarbelakangi perintah Luthfi atau tidak, ungkap Yudha. Yudha juga menyatakan bahwa JPU KPK tak menguraikan permintaan uang kepada Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elisabeth Liman, dilatarbelakangi permintaan bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai penyelenggara negara. Halaman 6
Ahmad Fathanah di depan persidangan.
Bos Daging Sapi Sogok Luthfi Rp1,3 Miliar Arya Abdi dan Juard Effendy Dihukum 27 Bulan Penjara JAKARTA-RK. Arya Abdi Effendy dan Juard Effendy dinyatakan terbukti menyuap anggota Komisi I DPR Luthfi Hasan Ishaaq sebesar Rp1,3 miliar. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis dua direktur PT Indoguna Utama itu hukuman 27 bulan penjara. Pada persidangan yang digelar Senin (1/7) malam, Arya dan Juard dianggap telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dakwaan pertama, pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi juncto pasal Arya Abdi Effendy dan Juard Effendy. IST
Anti Sadap Serangan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian menguat kahir-akhir ini. Hal tersebut tidak terlepas dari makin menguatnya kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai cara dilakukan untuk menyerang KPK. Tujuannya, tak lain agar KPK menjadi lembaga yang tidak kuat lagi seperti sekarang ini. Paling anyar adalah serangan soal kewenangan KPK melakukan penyadapan telepon. Banyak yang risih dengan kewenangan ini, mulai dari kalangan pemerintahan, pengusaha, hingga politisi. Banyak mereka yang ingin agar kewenangan penyadapan oleh KPK itu dihapus. Halaman 6
Halaman 6
S.K.A.K.! Injet-injet Semut Wow…Siap salurkan 60 ton Elpiji per hari
Anton DH Nugrahanto @Anton_djakarta 34m Hiruk pikuk ribut-ribut agama di ruang publik ini harus diganti dengan hiruk pikuk Nasionalisme, di jaman Bung... http://fb.me/20AjlqUzG
Barita.R.RickyTobing @barita_ricky 1h Pak @aburizalbakrie tolong dibaca kultwitnya @ulinyusron ttg harapannya kpd siapapun yg menang di 2014 nanti
FadjroelRachman @fadjroeL 1h Rame nih RT @PedomanNEWS: Aburizal Bakrie dan Satya Novanto Masuk Dalam Eksepsi LHI http://fb.me/1BTriYuAK
asep @asep_ritel 1h @ulinyusron masyarakat punya peran.dalam mencari /memilah/menelaah partai yg mereka pilih.Sehingga pilihan mereka ternyata kurang tepat
Ulin Yusron @ulinyusron 1h itulah repotnya. Rekruitmen politik sudah salah, jadinya harus balikin modal dg mroyek gak bener @just_massanto
Ali Masykur Musa @AliMasykurMusa 1h @AMM_BerdedikasiNegara harus mampu mendesain dan menata perekonomian agar terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat>
-- Dijamin tadak bekalot agek carek gas. Bang Meng
Rakyat Kalbar
@Rakyat_Kalbar
http://www.equator-news.com
Rakyat Kalbar Online
Jangan Aji Mumpung Kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) yang kerapkali terjadi, seharusnya tidak menyebabkan harga per tabungnya melonjak di lapangan. Pasalnya, harganya sudah ditetapkan Pertamina. Pertamina tidak menaikkan harga elpiji, seharusnya ketika Halaman 6
Awang Ishak