Selasa, 5 Juli 2011 3 Sya ban 1432 H/ 5 Lak Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Budaya
Perwakilan manajemen PTPN 13 Kalbar menyerahkan bantuan atribut kepada ketua panitia penyelenggara Gawai Dayak disaksikan Paolus Hadi, kemarin (4/7) M KHUSYAIRI
ICW Bongkar Korupsi Perkebunan di Kalbar Sebagian data telah terkumpul. Tak lama lagi praktik korupsi sektor perkebunan meledak dahsyat. Kalbar terbanyak ditemukan dibandingkan provinsi lain. Siapa terlibat?
PTPN XIII Dukung Gawai Dayak Kabupaten Sanggau SANGGAU. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII turut peduli terhadap pelestarian adat budaya masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau. Perusahaan BUMN ini menyerahkan bantuan atribut untuk Gawai Dayak 2011 di Kabupaten Sanggau yang akan berlangsung selama tiga hari mulai Kamis (7/7). Kita sangat bangga dan siap mendukung gawai ini. Untuk itu, manajemen ambil andil memberikan dukungan agar kegiatan ini berjalan sukses dan lancar, tegas Dirut PTPN 13 Kalbar, Kusumandaru melalui General Manajer Distrik Kalbar (GMDKB) II, Girsang didampingi GM DKB I Meliau, Manalu melalui perwakilannya, Pasaribu serta Manager Kebun Parindu, Antonius Rantus, kemarin. Bantuan atribut itu berupa kostum kontingen, baliho, umbul-umbul serta topi. Penyerahan atribut diterima langsung Ketua Panitia Gawai Dayak Sanggau tahun 2011, Yohanes Anselmus SSos. Disaksikan langsung Ketua Dewan Pertim Halaman 7
Pendidikan
Cegah NII, Terapkan Pendidikan MencintaiPemerintahdanAgama PUTUSSIBAU. Negara Islam Indonesia (NII) dipandang hanya sebuah bentuk frustrasi sebuah organisasi. Generasi anak bangsa mutlak ditempa agar mencintai pemerintah dan agamanya. Saat ini perlu ditata dengan baik hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga terjalin suatu kerjasama Herwibowo.KHOLIL yang saling membutuhkan satu sama lainnya, kata Bobby Herwibowo dalam tausiah pada Isra Mikraj Nabi besar Muhammad SAW, beberapa waktu lalu di Masjid Nurul Iman. Menurut Herwibowo, kehadiran NII sering diidentikkan dengan teroris yang meresahkan dunia. Herwibowo menilai kehadiran NII itu diakibatkan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, hal ini bisa diatasi sejak dini, me Halaman 7
Partai Politik
Gerindra Tak Merespons, PBR Pilih Melebur ke PAN PONTIANAK. Partai Bintang Reformasi (PBR) memastikan diri bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menghadapi pemilu 2014. Peleburan itu sudah disepakati para petinggi kedua partai tersebut. Keputusan itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara PAN dan PBR yang Ikhwani A Rahim.DOK dilakukan pada 12 Juni lalu di Jakarta di rumah Ketua Umum DPP PAN. Dan dihadiri seluruh ketua DPW PAN dan DPW PBR seluruh Indonesia, jelas Ketua DPW PAN Kalbar, Ikhwani A Rahim kepada Equator di ruang kerjanya, Senin (4/7). Menurutnya, informasi yang diperoleh dari DPP PAN, seluruh pengurus PBR mulai tingkat Halaman 7
Injet-injet Semut ICW Bongkar Korupsi Perkebunan -- Akibat aji mumpung kepala daerah?
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Emerson memberikan penjelasan rinci dugaan korupsi perkebunan di Kalbar kepada sejumlah wartawan di Hotel Kapuas Palace, Senin (4/7) ABDU SYUKRI
Hindari Jerat Hukum Bernuansa Sektoral Pertama, dugaan kepemilikan atau backing perusahaan perkebunan sawit oleh politisi atau penegak hukum atau militer dan pejabat penting di tingkat lokal maupun di Jakarta. Kondisi ini berdampak pada sulitnya proses hukum (yang dilakukan oleh kementerian kehutanan atau kepolisian) terhadap kasuskasus tersebut jika terjadi pelanggaran hukum/praktik korupsi di sektor perkebunan.
PONTIANAK. Penuntasan dugaan korupsi di sektor perkebunan memang bukan barang mudah. Banyak hambatan yang bisa menjadi pemicu tersendatnya proses penegakan hukum. Hasil analisis Koalisi Anti Mafia Perkebunan menyebutkan, selain karena masih maraknya suap/korupsi yang melibatkan instansi pemerintah (daerah/pusat), penegak hukum, legislatif dan swasta, juga banyak faktor lainnya.
Kedua, intimidasi juga sering dialami oleh penyidik (Kementerian/Dinas Kehutanan) di tingkat lokal ketika berupaya mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit besar. Intimidasi datang dari oknum militer dan penegak hukum lainnya. Ketiga, perlawanan balik para koruptor perkebunan atas tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kemenhut dan Kepolisian.
Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah dengan mengajukan upaya praperadilan di Pengadilan Negeri atas penahanan atau penangkapan atau penyitaaan terhadap pelaku. Keempat, upaya menjerat pelakunya belum optimal karena pendekatan yang digunakan penegak hukum menggunakan regulasi yang bersifat sektoral seperti Undangundang (UU) Kehutanan, Halaman 7
PONTIANAK. Lama dibiarkan tanpa ditangani, membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama enam Non Government Organizations (NGO s) bergerak. Mereka mengendus korupsi sektor perkebunan, khususnya bidang perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Sekarang kita sedang mengumpulkan bukti dan data-data tambahan. Dua atau tiga bulan ke depan akan kita laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Satgas Anti Mafia Hukum, tegas Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW kepada sejumlah wartawan di Hotel Kapuas Place, Pontianak, Senin (4/7). Dugaan korupsi sektor perkebunan itu merupakan hasil temuan ICW bersama enam NGO s yang tergabung dalam Koalisi Anti MaďŹ a Perkebunan. Keenam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu antara lain Kontak Rakyat Borneo (KRB), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalbar, Gemawan, Yayasan Titian, Riak Bumi, dan Lembaga Pengkajian dan Study Arus Informasi Regional (LPS-AIR). Emerson mengatakan, Koalisi Anti MaďŹ a Perkebunan menemukan sejumlah praktik dugaan korupsi di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Provinsi yang dinilai paling banyak terjadi korupsi di sektor ini salah satunya adalah Kalbar. Halaman 7
Modus Korupsi Sektor Perkebunan Suap izin perkebunan kelapa sawit Pemberian izin kepada keluarga/kroni kepala daerah Pembiaran beroperasi tanpa izin Mark up pengadaan bibit sawit Usaha perkebunan sawit fiktif (hanya menebang kayu) Penghindaran atau manipulasi pajak Sumber : Koalisi Anti MaďŹ a Perkebunan
Dewan Kritisi Istilah Jampercor Dikhawatirkan Politisasi Program PONTIANAK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menuai kritikan dari legislator di DPRD Kalbar, menyusul penggunaan istilah Jaminan Persalinan Cornelis (Jampercor) yang diperuntukkan sebagai nama tak resmi yang sering diklaim dari program jaminan kesehatan tersebut. Pengadaan Jampercor merampot dan mengada-ada, karena dana tersebut merupakan dana APBD Kalbar, bukan dana pribadi Cornelis sebagai Gubernur, tegas Tony Kurniadi, anggota DPRD Kalbar kepada wartawan, Senin (4/7).
Dia menjelaskan, program jaminan kesehatan yang digulirkan untuk masyarakat tidak mampu itu melalui APBD 2011 sebesar Rp 4 miliar lebih. Anggaran itu bukan khusus untuk program jaminan persalinan (Jampersal). Menurut legislator PAN ini, program kesehatan masyarakat memang sudah dianggarkan melalui APBD namun tidak menggunakan nama Jampercor atau apapun. Hanya memang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, serta untuk mengcover program Jampersal yang bersumber dari APBN.
Karena itu, Tony menyayangkan klaim yang selama ini dilakukan Gubernur. Bahkan untuk namanya saja sudah keliru, yang ada jaminan kesehatan bukanlah jaminan persalinan. Memang sudah dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kalbar, jelasnya. Politisi daerah pemilihan Sambas ini menilai, program Jampercol yang selama ini dikatakan Gubernur dapat dikatakan sebagai politisasi dan syarat kepentingan. Sebab mengatas namakan diri sendiri, sehingga akan merugikan masyarakat karena termasuk memberikan pembodohan
kepada masyarakat. Pernyataan Gubernur selain membohongi publik juga sudah mempolitisasi keadaan. Kalau menggunakan biaya pribadi boleh dikatakan sebagai Jampercol, inikan dana APBD, uang rakyat dan wajar bahkan harus kembali ke rakyat, kata Tony. Sebelumnya Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH menyatakan dirinya telah mempersiapkan anggaran Rp 4 miliar untuk Jampercor yang diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jampercor diambil dari dana APBD dan diperun-
Tony Kurniadi.JULIANUS RATNO
tukkan bagi masyarakat kurang mampu, jelasnya. Jampercor, menurut orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada masyara Halaman 7
Atlet Kalbar Menyongsong PON XVIII Riau (bagian 18) Oleh Uun Yuniar
Upaya keras dan maksimal, namun fakta di lapangan berkata lain. Begitulah kondisi tim Futsal Kalbar yang memenuhi ambisinya menuju PON XVIII di Riau, setelah gagal melewati Pra PON 2011 di Semarang akhir Juni kemarin. Hal sama terjadi pada tim sepakbola.
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Tim Sepakbola dan Futsal Babak Belur Berada di grup neraka menyebabkan tim Futsal Kalbar dibantai tiada ampun. Pertandingan perdana, Kalbar dibantai DKI Jakarta. Kemudian pada pertandingan kedua, Kalbar kembali dihajar Jatim. Demikian pula dalam pertandingan terakhir. Lagi-lagi Kalbar harus menelan pil pahit setelah dipecundangi tuan rumah Jateng. Manajer tim Futsal Kal-
Sambas Rp 2.500,-
bar, Syarif Samsul Bahri Alkadrie kepada Equator menjelaskan, pihaknya dengan besar hati mengakui kekalahan itu. Anak asuhnya sudah bermain cukup bagus, peluang juga banyak diciptakan. Sayangnya, penyelesaian akhir yang buruk membuat beberapa peluang gagal berbuah gol. Kami kalah pengalaman dibandingkan DKI Jakarta, Jatim dan Jateng.
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Mereka tampil lebih baik dalam pertandingan Pra PON 2011 ini, papar Samsul. Menurutnya, dari segi hasil sudah memuaskan. Namun, dari segi kualitas masih jauh dari harapan. Pasalnya timnya minim persiapan yakni hanya tiga hari dalam mengikuti Pra PON XVIII di Semarang ini. Belum lagi permasalahan interen yang Halaman 7
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,