Harian Equator 7 Mei 2011

Page 1

Sabtu, 7 Mei 2011 3 Jumadilakhir 1432 H/5 Sie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya Hukum

Proses Bansos KONI Ibarat Keong PONTIANAK. Proses penyidikan kasus korupsi dana Bansos KONI Kalbar senilai Rp 22,14 miliar berjalan lamban, ibarat keong bergerak. Hingga sekarang polisi belum memeriksa dua saksi penting, Usman Ja far dan Zulfadhli. Kita tetap berpedoman pada izin presiden (untuk memeriksa UJ dan Zulfadhli, red), kata AKBP Mukson Munandar, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar menjawab wartawan di kantornya, Jumat (6/5). Mukson menilai, izin itu sangat diperlukan sebagai sarat untuk memeriksa kedua orang yang berstatus sebagai anggota DPR-RI itu. Jika sudah keluar, akan langsung kita periksa, katanya. Soal pemeriksaan pejabat negara setingkat anggota DPR-RI, Bupati/Walikota, dan gubernur patokannya memang harus ada izin dari presiden. Namun izin itu tidak bersifat mutlak. Izin dari presiden bisa diabaikan dalam kondisi tertentu, yakni izin tak kunjung keluar dalam jangka waktu yang lama. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 jo UU Nomor 27 tahun 2009, bila setelah 60 hari permohonan izin pemeriksaan bagi pejabat negara dan 30 hari bagi izin pemeriksaan anggota DPR diterima presiden tapi belum dikeluarkan izin oleh Presiden, maka penyidik dapat memproses pemeriksaan tersebut. Artinya penyidik tidak perlu lagi menunggu izin, bisa langsung melakukan pemeriksaan.

Bola Panas Janji Politik Rp 25 M Urat saraf Milton tak tegang dituding pembohong oleh Gubernur. Sejumlah dana untuk perbatasan dipaparkan. Gubernur meradang, Milton malah bersikap diplomatis. SINTANG. Dibilang pembohong oleh Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, tak membuat Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi balik meradang. Ia justru tak ambil pusing dan menganggap tudingan tersebut hanya salah komunikasi saja. Saya juga tidak menyalahkan beliau (Gubernur, red) karena mungkin hanya dengar sepotong-sepotong,

Dinas Pendidikan Sintang, Jumat (6/5). Perseteruan antara Gubernur dan Bupati Sintang ini mencuat setelah demo Forum Masyarakat Ketungau yang meminta direalisasikan janji Gubernur yang dilontarkan ketika musim Pemilukada beberapa waktu lalu. Dana sebesar Rp 25 miliar lebih dijanjikan untuk infrastruktur jalan dan jembatan di Ketungau yang sekarang memang masih hancur lebur. Menurut Milton, dana transfer dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor Nomor 113/PMK.07/2010 sebesar Rp 15 miliar dan PMK Nomor 25/PMK.07/2011 sebesar Rp 19,8 miliar itu peruntukannya tidak hanya

Milton Crosby.DOK sehingga ada yang belum nyambung. Yang jelas dia lebih paham aturan, ujar Milton ditanya sejumlah wartawan usai mengikuti kegiatan di

untuk perbatasan saja. Itu dana khusus infrastruktur jalan, beliau (Gubernur, red) juga sudah buat surat khusus bahwa dana untuk jalan itu tidak boleh diubah ke lain, jadi mungkin ini salah komunikasi saja, ucapnya. Pernyataan Milton ini sedikit diplomatis dibandingkan sebelumnya yang mengaku tak tahu-menahu. Bahkan mempersilakan masyarakat jika ingin menanyakannya langsung kepada Gubernur. Milton memaparkan dana yang dimaksud secara global untuk perbatasan, bukan soal Ketungau yang Rp 25 miliar seperti janji politik Gubernur sebelumnya. Untuk kawasan perbatasan di jalur Ketungau, tahun ini

Tanya Balik, Dana Masuk Kemana? SINTANG. Selama ini kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang memperoleh alokasi anggaran cukup besar dari pemerintah pusat untuk peningkatan infrastruktur maupun program lain, bila dibandingkan kecamatan lain. Kalau dana Rp 25 miliar lewat APBD kita memang tidak ada. Kalaupun ada janji pak Gubernur saat kunjungan kerja ke Ketungau, kita sama sekali tidak tahu, karena itu adalah kewenangan provinsi bukan kabupaten, kata Drs Askiman MM, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Halaman 7

Halaman 7

Ribuan Hektar Lahan di Bengkayang Terbakar

Halaman 7

Ekonomi

Sarana Jitu Awasi Portofolio Efek

Antrean konsumen di SPBU COCO Jalan Ahmad Yani, dua hari lalu.ABDU SYUKRI

PONTIANAK. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali menyelenggarakan sosialisasi kartu Acuan Kepemilikan Securitas (AKSes) bagi media, perusahaan efek dan investor bursa efek di Kalbar, Kamis (5/5) . di Hotel Mercure Pontianak. Sebagai salah satu pihak yang berwenang menetapkan regulasi dalam pasar modal Indonesia atau sering disebut Self Regulatory Organization (SRO), KSEI terus berupaya meningkatkan citra pasar modal Indonesia yang transparan dan terpercaya, kata Margeret dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi dihadiri langsung Direktur KSEI, Margeret Mutiara Tang. Ikut mendampingi, Nico Omer Jonckheere (Vice President Research and Analyst PT Valbury Asia Securities), dan Adrian Maulana (Duta Kartu AKSes). Salah satu upaya mewujudkan transfaransi itu dilakukan dengan peluncuran kartu AKSes. KSEI juga berkomitmen untuk menciptakan transparansi informasi sekaligus mendukung penerapan Good Corporate Governance pada industri pasar modal Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan kami untuk meluncurkan Kartu AKSes. ungkapnya.

Halaman 7

Lingkungan

PTPN XIII Tanam 10 Ribu Pohon Bakau

Kabag Sekretaris Perusahaan dan CSR PTPN XIII Sofyan Nasution menyerahkan bibit Bakau secara simbolis kepada Asisten II Setda Pemkab Pontianak, Drs Syahril SIp MPd. MARIHOT TAMBUNAN PONTIANAK. Program Peduli Lingkungan Hidup PT Perkebunan Nusantara XIII ditandai dengan penanaman perdana bibit Bakau di sepanjang pantai Sungai Duri, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kamis (5/5) di pantai Desa Sungai Duri I. Program penghijauan PTPN XIII ini melibatkan masyarakat dalam penanaman dan perawatannya. Karena dengan pemberdayaan masyarakat setempat diharapkan program ini lebih tepat sasaran, karena yang mengetahui kondisi lingkungan sekitar adalah masyarakat setempat. Secara simbolis, bibit Bakau diserahkan dari Kabag Sekretaris Perusahaan dan CSR PTPN XIII, Sofyan Nasution kepada Asisten II Setda Pemkab Pontianak, Drs Syahril SIp MPd, selanjutnya diserahkan kepada perwakilan masyarakat Desa

Halaman 7

Injet-injet Semut Bola Panas Rp 25 M Terus Menggelinding -- Janji bercampur kepentingan.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

SPBU COCO Hentikan Jual Solar Subsidi Tim mendatangi lokasi eks kebakaran lahan perkebunan yang digarap PT Patiware di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. ABDUSYUKRI

Tiga Petinggi Patiware Diperiksa PONTIANAK. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) bekerjasama Dinas Perkebunan dan Polda Kalbar memeriksa dua manager dan satu orang Asisten Kepala (Askep) Pengembangan PT Pati Ware, Jumat (6/5). Ada tiga orang yang kita periksa, yakni Subardi, Fachry Batubara, dan Budi Haryagunawan, ujar Muhammad Taufik SH, Kepala Subbid Penataan Hukum BLHD Kalbar kepada sejumlah wartawan di Mapolda Kalbar, kemarin (6/5). Pemeriksaan ini menyusul temuan kebakaran ribuan hektar lahan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Tiga orang yang diperiksa ini merupakan karyawan yang memiliki posisi tinggi di PT Pati Ware. Subardi merupakan Manager PT Pati Ware, Fachry menjabat sebagai Lead Manager Kebun II, sedang-

kan Budi menjabat sebagai Askep Pengembangan. Tiga orang petinggi PT Pati Ware ini dibawa dari Bengkayang oleh tim gabungan yang terdiri dari empat penyidik pegawai negeri sipil dari BLDH, satu dari Dinas Pekebunan Provinsi, dan satu dari Badan Lingkungan Hidup Bengkayang. Dari Polda diturunkan Korwas PPNS Ditreskrimum, Kompol Jamiri dan Iptu Manurung. Mereka kita minta secara paksa untuk ikut ke Polda untuk menjelaskan soal kebakaran lahan yang kita temui di lapangan, tegas Taufik. Menurutnya, ada dua kasus kebakaran hutan di Kecamatan Sungai Raya yang diduga memiliki kaitan dengan PT Pati Ware. Kasus pertama terjadi pada taun 2010 di Desa Rukmajaya. Dari hasil temuan kita di lapangan dan keterangan dari Alhadi, Kepala Desa

Rukmajaya serta Riduanto, Manager Plasma Sawit Desa Rukmajaya, luas lahan yang terbakar sekitar 200 hektar. Tapi laporan dari pihak perusahaan lahan yang terbakar hanya sekitar 49 hektar, jelasnya. Setahun sebelumnya juga terjadi kebakaran lahan seluas lebih 1000 hektar di wilayah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran tahun 2010. Semula PT Pati Ware dalam laporannya mengaku kebakaran terjadi tahun 2007 tanpa menyebutkan luas lahan yang terbakar. Informasi yang kita dapat dari warga, kebakaran itu terjadi tahun 2009. Informasi ini akhirnya diakui mereka setelah mereka kita bawa dan periksa di sini (Polda, red). Awalnya mereka memberikan keterangan berbelitbelit, ucap Taufik. Selain ketiga orang yang diperiksa ini, penyidik

PPNS BLHD juga berencana memeriksa GM PT Pati Ware, Syarifuddin. Jika terbukti bersalah melakukan kelalai hingga membuat kebakaran hutan, mereka bisa dijerat Pasal 99 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda miliaran rupiah, ucap Taufik. Hingga sore kemarin, ketiga petinggi PT Pati Ware itu masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Kalbar. Status mereka masih sebagai saksi, namun bisa saja kasus ini berubah sebagai tersangka mengingat sebagian kawasan hutan yang terbakar sudah ditanami kelapa sawit. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar membernarkan pemeriksaan tersebut. Tapi ini baru pemeriksaan. Jadi belum ada tersangka, kata Mukson. (bdu)

PONTIANAK. SPBU Company Open Company Operate (COCO) di persimpangan Parit H Husin II-Jalan Ayani I tak lagi menjual soal subsidi. Di SBPU tersebut hanya tersedia solar non subsidi yang harga jualnya mencapai Rp 10.200 per liter. Kita sudah menghentikan penjualan solar non subsidi di SPBU ini sejak tanggal 3 Mei lalu, ujar John Haidir, Sales Representative Pemasaran BBM PT Pertamina Retail Rayon VI Kalbar kepada Equator, tadi malam (6/5). Keputusan menghentikan penjualan solar non subsidi di SPBU COCO dilakukan untuk mempermudah pemilik industry mendapatkan pasokan solar. Setiap pemilik industry yang membutuhkan minyak solar bisa mengisi langsung di SPBU tersebut. Pembelian solar non subsidi di SPBU ini tidak terbatas. Pelanggan juga dapat membeli dengan menggunakan jeriken, kata John Haidir. Keputusan itu juga diambil atas pertimbangan sering terjadinya antrean panjang kendaraan di sekitar SPBU COCO yang hendak mengisi solar. Bahkan antrean sering berimbas terjadinya kemacetan di ruas Jalan Ayani I, khususnya di sekitar kawasan SPBU COCO. Ini kita lakukan untuk mengurai kemacetan di sekitar wilayah itu. Kita ingin mengurangi tingkat kemacetan di jalan protokol (Jalan Ayani I), bebernya. Keputusan menghentikan penjualan solar bersubsidi di SPBU COCO membuat pelanggan solar di SPBU tersebut harus merogoh kantong lebih dalam. Harga per liter solar non subsidi yang mencapai Rp 10.200 jauh berada di atas harga jual solar bersubsidi yang hanya Rp 4.500 per liter.

Halaman 7

Dinamika Masyarakat Kota Singkawang (bagian 2)

Sejarah yang Terlupakan Oleh Mordiadi

Polemik tugu Patung Naga masih membekas. Bahkan beberapa kalangan memproyeksikan masalah tersebut akan muncul lagi, entah kapan. Yang jelas tidak seorangpun menginginkan permasalahan tersebut terjadi kembali.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Di tengah bayang-bayang pergesekan tersebut, siapa yang menyangka kalau Kota Singkawang yang sudah dicap atau diidentikan dengan etnis Tionghoa dengan berbagai budayanya yang khas, justru terdapat Masjid Raya Kota Singkawang yang menjadi simbol keharmonisan Melayu dan Tionghoa. Masjid Raya Kota Singkawang, demikian nama Masjid tertua di Kota Singkawang tersebut. Bangunan

Sambas Rp 2.500,-

berusia ratusan tahun dan telah berkali-kali direnovasi ini tidak mempunyai nama lain, seperti halnya MasjidMasjid di daerah lain yang cenderung mempunyai nama yang diambil dari Bahasa Arab. Masjid yang kini terletak di Jalan Masjid, Kota Singkawang tersebut mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kisahnya menggambarkan kalau etnis Melayu yang identik sebagai umat Islam

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

dengan etnis Tionghoa yang identik dengan umat Konghucu, Budha, China itu hidup harmonis dan dinamis. Kemungkinan dari sejarah inilah, penulis ternama Jimly Assidiqie menyebut Kota Singkawang sebagai Laboratorium Sosial, karena etnis di dalamnya yang beragam hidup berdampingan dan harmonis. Masjid Raya Kota Singkawang yang kini menjadi

Sintang Rp 3.000,-

Halaman 7

Melawi Rp 3.000,-

Masjid Raya Kota Singkawang. MORDIADI

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.