Koran Utama di Kalbar
Kamis, 8 Maret 2012 15 Rabiul Akhir 1433 H/16 Jie Gwee 2563
Eceran Rp 2.500,-
http://www.equator-news.com
Terbit Pertama: 29 November 1998
BRI Klarifikasi, Kredit Fiktif Bernilai Rp8,4 M Muharrom: Polisi Minta Bantuan Audit BPKP
Kantor BRI Unit Supadio di kawasan Sungai Durian Kubu Raya. Ruben
Bengkayang, Sekadau dan Melawi Pilih Pendidikan PONTIANAK. Bappenas bekerjasama United States Agency for International Development (USAID) melakukan riset tata kelola dalam penyediaan layanan publik di kabupaten/kota di Kalbar untuk pendidikan, kesehatan dan iklim usaha. Survey di empat provinsi yaitu Aceh, Kalbar, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Untuk di Kalbar dilaksanakan di lima kabupaten/kota yaitu Melawi, Sekadau, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Sambas, kata Prima Setiawan, Advisor Kinerja Pelayanan Publik kepada Equator, Rabu (7/2). Hasil riset ini rencananya akan dipublikasikan menyeluruh pada hari ini, Kamis (7/3). Tujuan riset untuk meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan iklim usaha. Selain itu, untuk meningkatkan pola monitoring dan evaluasi dampak, mengukur dan mempelajari tentang hasil kegiatan kunci dari program, mengembangkan praktek yang baik yang berkembang di daerah/unit pelayanan mitra, sehingga dapat dijadikan bahan dan
Halaman 6
PONTIANAK. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pontianak mengklarifikasi bahwa nilai kredit fiktif yang direkayasa karyawannya, GS, berjumlah Rp8,4 miliar bukan Rp9,8 miliar sebagaimana diungkap Polresta Pontianak. Kita mempriotaskan penyelamatan
uang negara. Dalam kasus kredit fiktif tersangka GS, kita sudah minta audit BPKP untuk membantu melakukan penghitungan berapa sebenarnya kerugian negara yang dibobol tersangka, tutur Kapolresta Kombes Pol Muharrom Riyadi, Rabu (7/3) di Pontianak.
Kendati sudah menahan GS, tersangka pembobol dana bank BRI Unit Supadio tempat dia mencari kekayaan, Polresta Pontianak masih belum membekukan aset tersangka. Tapi pihak kami akan segera membekukan semua aset tersangka, tambah Kapolresta
Sampai kemarin, sudah tujuh saksi yang diperiksa polisi terkait kredit fiktif yang direkayasa. Diantaranya saksi pelapor yang namanya digunakan GS untuk membobol dana banknya sendiri. Empat korban telah kita minta ke
Halaman 6
Bersiaplah, Kenaikan TDL Tak Terhindarkan PONTIANAK. Tak bisa dihindari, Pemerintah berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 3 persen secara triwulan dan terakhir 4 persen. Kenaikan ini dimulai pada Mei atau sebulan setelah kenaikan BBM. Kenaikan TDL ini tentu saja bukan keputusan dari PLN Wilayah Kalbar. Semuanya wewenang pusat, ungkap M Doing,SH. MH, Deputi Komunikasi dan Hukum PLN (Persero) Wilayah Kalbar kepada Equator Rabu (7/3). Doing mengatakan, kalau berbicara apakah ada pengaruh kenaikkan BBM dengan TDL, pasti ada. Cuma kapan mulai dinaikkan masih menunggu surat resmi dari pusat. Sejauh ini masih belum ada. TDL masih belum ada kenaikan. Kami sebagai PLN Cabang hanya mengikuti intruksi pusat, katanya. Kenaikan TDL tak bisa dihindari. Terlebih mesin pembangkit di Pontianak dan Kalbar umumnya mayoritas menggunakan tenaga diesel. Artinya masih sangat tergantung dengan bahan bakar. Kenaikan TDL pasti ada pengaruhnya. Tetapi semua belum bisa diprediksikan. Harga TDL reguler maupun prabayar semuanya sama, paparnya. Tarif daya sosial S-2 1.300 VA, Rp. 605,/ kWh dan S-2 2.200 VA, Rp 650,- / kWh. Untuk tarif rumah tangga R-1 1.300 VA, Rp. 790,- /kWh dan R-1 2.200 VA, Rp. 795,-/kWh. Kemudian tarif daya bisnis B-1 1.300 VA, Rp. 795,-/kWh dan B-1 2.200 VA, Rp. 905,-/kWh. Naik Duluan? Zailani, warga Perum 3 mendadak kaget. Ketika istrinya bayar listri Februari
Dampak dari Defisit APBN 2012, ternyata pelanggan PLN 450 watt ini sudah disergap kenaikan. Biasanya paling tinggi hanya Rp 115 ribu sebulan, sekarang sudah Rp195.000. Padahal kita tak ada penggunaan lebih, keluhnya. Hal serupa menimpa tetangga depan rumahnya. Karena itu dia kecewa apa benar BBM belum naik rekening naik duluan? Walaupun keduanya curiga ada kesalahan menghitung dari petugas. Seorang ibu rumah tangga, Niar, yang tinggal di Jalan Adi Sucipto tidak setuju TDL dinaikkan. Semua ini dampak dari naikknya BBM. sehingga tak hanya sembilan bahan pokok tetapi juga yang lain. Apakah ada keringanan b a g i masyarakat kurang mampu dan apakah gaji buruh juga ikut juga naik. Kalau BBM naik gaji buruh dinai-
kkan sih masih tidak mengapa. Jadi ini juga harus jadi pemikiran pemerintah, pintanya. Sama halnya dengan Sri Wahyuni, 38, tidak setuju tarif PLN juga naik. Itu sama saja dengan membebankan masyarakat miskin. Karena, pendapatan suami saya semakin berkurang. Kami berharap ada pertimbangan lagi dari pemerintah, harapnya. Tunda Kenaikan TDL Pemerintah mestinya mengerem dampak dari kenaikan BBM, salah satunya dengan menunda rencana kenaikan TDL sebesar tiga persen setiap triwulan mulai Mei 2012 mendatang. Sebaiknya pemerintah menunda rencana kenaikan TDL hingga 2013. Masyara-
Kapuas Raya Berpolemik Lagi
- SK dukungan dana dengan nilai nominalnya untuk penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru selama 2 tahun berturut-turut. - SK dukungan dana pembiayaan pemilukada pertama kali berikut nilai nominalnya setelah dikoordinasikan dengan KPU. - SK tentang persetujuan penyerahan asset kekayaan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pemekaran.
berulang-ulang. Karena itu sifat suratnya kelembagaan bukan pribadi pak Zulfadli, tegas Minsen, Ketua DPRD Kalbar kepada Equator, Rabu (7/4). Pernyataan ini membantah ungkapan Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya yang menjelaskan perlunya rekomendasi dari DPRD dan Gubernur Kalbar agar bisa diproses di DPR RI. Apa
Halaman 6
Halaman 7
Persyaratan yang Harus Dilengkapi Domain DPRD Kalbar dan Gubernur:
Terhambat Kepentingan Politis? PONTIANAK. Sudah lima tahun berproses pembentukan provinsi baru, Kapuas Raya, tetapi tak kunjung terlaksana. Tidak ada kejelasan lanjutan berkas yang sering diklaim telah dibahas di DPR RI. Secara kelembagaan sudah ada persetujuan dari DPRD Kalbar yang dibuat sewaktu pak Zulfadli masih menjabat sebagai Ketua. Jadi kalau sudah ada tidak diperlukan lagi persetujuan yang
kat jangan dikejutkan, karena pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi, kata Ali Nasrun, pengamat politik dari universitas Tanjungpura, dihubungi Equator, Rabu (7/3). Jika kenaikan BBM diikuti kenaikan TDL sesegera mungkin, masyarakat akan merasa dikepung oleh kenaikan harga dan berdampak pada kepanikan yang begitu besar. Otomatis kenaikan kedua sumber daya itu akan berdampak pada melonjaknya harga barang, terutama kebutuhan pokok. Di mal misalnya, kata Ali Nasrun kenaikan TDL tentu akan dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga produk. Kenaikan TDL itu juga akan berdampak pada kenaikan inflasi, jelasnya. Kenaikan BBM, Ali Nasrun memprediksi akan menaikkan inflasi hingga 1 persen dengan catatan distribusi barang lancar, dan barang kebutuhan pokok masyarakat tidak langka. Jika tidak dan ditambah lagi dengan kenaikan TDL maka, laju inflasi bisa berkisar 3 sampai 4 persen. Untuk itu, dia melanjutkan, pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan harus mampu mengendalikan keadaan di masyarakat, sehingga tidak memunculkan kepanikan yang luar biasa dan berdampak pada maraknya spekulasi. Dia juga berharap, dengan kenaikan BBM masyarakat bisa berhemat, begitu juga dengan rencana kenaikan TDL itu. Kalau pergi bisa tidak menggunakan BBM ya lakukan. Ruangan yang tidak perlu dihidupkan lampunya, matikan. Begitu
Domain Gubernur ditambah dengan SK persetujuan pemindahan sebagian personel yang dibutuhkan oleh provinsi baru (pemekaran).
H Retno Pramudya
Sumber : Komisi A DPRD Kalbar
Minsen
Revisi Perda, Kembalikan Sisa Pajak Antardaerah Melihat Masa Lalu
Mannasa Kalbar Dikunjungi Tamu Jepang
PT PLN (Persero) Area Pontianak
Injet-injet Semut Bersiaplah, Kenaikan TDL Tak Terhindarkan -- Udahlah minyak naek, kenak setrom agek. - Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
PONTIANAK. Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah direvisi. Beberapa ketentuan pasal mengalami perubahan. Salah satunya, permohonan pengembalian pembayaran jika terjadi perpindahan antardaerah Sebagai contoh, wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PKB terhitung Januari 2012 sampai Januari 2013 di Provinsi DKI Jakarta dan melakukan mutasi kendaraan ke Provinsi Kalbar pada Maret 2012, maka PKB yang telah dibayar di Provinsi DKI Jakarta untuk April sampai Desember 2012 dapat diajukan pengembalian sisa pajak yang telah dibayarkan, kata Antonius Situmorang, Ketua Pansus II tentang perubahan Perda tentang Pajak Daerah kepada Equator, Rabu (7/3). Hal itu, kata Antonius, ada pada ketentuan Pasal 80 ayat (1a) yang diperjelas pada penjelasan Pasal 80 ayat (1a) dengan redaksional wajib PKB dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran jika perpindahan antardaerah . Beberapa perubahan dalam Perda itu,
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
kata Antonius, dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1a) semula berbunyi Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB pada hari dan bulan yang ditetapkan. Setelah pembahasan mengalami perubahan yakni hari dan bulan yang ditetapkan diganti menjadi saat tertentu. Dia menjelaskan, yang dimaksud dengan saat tertentu adalah bulan sadar pajak, atau bertepatan dengan hari-hari besar nasional dan daerah. Kemudian dalam Bab tentang Pengawasan dan Pengendalian pada pasal 86A semula hanya berisi satu ayat, setelah pembahasan bertambah menjadi dua ayat yang berbunyi tata cara pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Selanjutnya, kata Anton, pada ketentuan pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi tarif PKB pribadi/badan ditetapkan sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama.
Sambas Rp 2.500,-
Melalui Naskah Klasik
Peninggalan bersejarah sangat berharga. Dengan itu bisa memberikan gambaran seperti apa budaya orang pada zaman. Untuk mengetahui jejak peradaban, sering melalui penelusuran situs maupun naskah klasik yang usianya sudah ratusan tahun silam. Ketua Masyarakat Penaskahan Nusantara (Manassa) Kalbar, Zaenuddin MA kepada Equator beberapa waktu lalu menjelaskan, naskah klasik penting untuk dilestarikan karena barang yang akan diteliti orang supaya lestari. Jangan sampai peninggalan sejarah masa lalu rusak. Karena kita mendapati sebuah naskah klasik yang sudah berusia 300 tahun dalam keadaan rusak dan tidak bisa dibaca, kata Zaenuddin. Sangat disayangkan kitab bernilai sejarah tinggi tidak bisa digali informasinya. Oleh karena itu dengan dibentuknya
Halaman 7
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Halaman 7
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000, -