HARIAN
THE POLITICAL NEWS REFERENCE
Rakyat Kalbar
Harga Rp 2.500,-
Baca
PATROLI
Jawa Pos Media Group
THE NEW
(Luar kota + ongkos kirim)
Kakek Sembilan Cucu Hamili Anak Kandung
Sabtu, 8 Juni 2013
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya
Hukum dan Keadilan
Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675. e-Mail: rakyatkalbar@yahoo.com
DPR Desak SBY Turun Tangan Selesaikan Kasus Hiu Bersaudara
JAKARTA-RK. Meredup sudah perjuangan pemerintah Kalbar untuk membebaskan Hiu bersaudara, warga Kota Pontianak yang divonis hukuman mati di Malaysia. Untung saja kasus ini disikapi DPR-RI yang mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan
Ilustrasi
Ratusan Massa Demo, Minta KPK
“Tangkap Boediono.. Tangkap Boediono..” JAKARTA-RK. Ratusan massa, Jumat (7/6), kembali menggeruduk markas Abraham Samad Cs dan menyerukan sejumlah tuntutan. Mereka meminta KPK menuntaskan kasus-kasus besar, yang saat ini terkesan lambat penanganannya. Kasus itu, antara lain; kasus korupsi Hambalang dan Korupsi PLTS serta wisma atlet. Namun, inti dari pergerakan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 itu adalah meminta KPK tak banyak alasan untuk menyeret bekas Gubernur Bank Indonesia, Boediono, ke dalam penjara. Boediono, yang saat ini menjabat Wapres, disebut mereka sebagai otak intelektual dibalik mega skandal korupsi century dan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Halaman 7
PBNU Sambut Positif Penurunan Bunga Bank JAKARTA-RK. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut positif upaya Kementerian Perdagangan mendorong penurunan suku bunga bank melalui perbaikan iklim investasi. Meski demikian, harus diperhatikan juga kemungkinan pengetatan peminjaman oleh bank yang sebaliknya akan menyulitkan pelaku usaha. Wakil Sekretaris Jenderal M Sulton Fatoni PBNU, M Sulton Fatoni mengatakan, penurunan suku bunga dapat dipastikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha kecil, mikro dan Jangan Persulit menengah. Namun kebitersebut biasanya Pemberian Kredit jakan akan dibarengi dengan pengetatan peminjaman, hal tersebut harus dapat diantisipasi sejak dini. Jangan sampai suku bunga turun, tapi mencari kredit menjadi susah. Itu akan percuma, kata Sulton di Jakarta, Jumat (7/6). Halaman 7
secara optimal menanganinya. Kasus Frans Hiu, 22, dan Dharry Frully Hiu, 20, kakak beradik yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Halaman 7 Bong Jit Min (kiri) ayah dari Frans dan Dharry Frully Hiu. I ST
Tolak BBM Naik, Tak Mau Tarik Menteri
PKS Ingin Citra Dizalimi DPR Harus “Bermuka Dua”
Demokrat : SBY Pahami Strategi Itu PKS : Itu kan Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA-RK. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus bermanuver. Meski menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mereka masih tak mau menarik menterinya dari kabinet Indonesia Bersatu II. Seolah memancing-mancing SBY, selaku ketua koalisi partai pendukung pemerintah, untuk mengocok ulang kabinet dan mendepak mereka. Presiden sendiri, diyakini, tak akan termakan manuver PKS itu. PKS kan sudah berkali-kali seperti ini. PKS ini keinginannya me-
DPR, secara konstitusi, harus bermuka dua atau berkaki dua dalam merespon kebijakan pemerintah. Wakil rakyat itu tidak boleh bersikap permanen. Anggota koalisi, bahkan oposisi sekalipun juga tidak seharusnya memiliki sikap permanen untuk menolak apapun keinginan Presiden. DPR secara hukum tata negara memang tidak boleh memiliki sikap permanen atas
Sekarang, Terserah Pimpinan Koalisi
kebijakan Presiden dalam menjalankan pemerintahannya, kata pakar hukum tata negara, Irman- Irmanputra Sidin putra Sidin kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (7/6). Sedangkan Presiden, ujarnya, juga tidak boleh berpikir bahwa selama 5 tahun kebijakannya semua harus disetujui oleh anggota koalisi yang telah membuat kontrak politik. Halaman 6
Halaman 6
Korupsi Alquran, Priyo Belum Aman JAKARTA-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum sekalipun memanggil Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, terkait kasus dugaan suap pengadaan Alquran dan Laboratorium Madrasah Tsanawiyah (MTs), di Kementerian Agama. Komisi pimpinan Abraham Samad itu masih mendalami keterangan Fahd Priyo Budi Santoso Elfouz alias Fahd Arafiq tentang aliran dana ke politisi Golkar itu. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan, keterangan Fahd baik dalam pemeriksaan di KPK maupun saat bersaksi di Pengadilan Tipikor perlu divalidasi. Tentu keterangan itu akan divalidasi terlebih dulu. Jadi sampai hari ini belum ada rencana memanggil PBS, kata Johan kepada wartawan di KPK, Jumat (7/6). Ditegaskannya, pengungkapan kasus korupsi Halaman 6
Injet-injet Semut
‘Wajah-wajah’ Globalisasi
DPR harus bermuka dua
-- Dompetnye pon haros lebeh dari dua
Rakyat Kalbar
Bang Meng
@Rakyat_Kalbar
http://www.equator-news.com
Rakyat Kalbar Online
Globalisasi bukanlah suatu proses tunggal untuk menjelaskan suatu konsep, ruang atau teritorial tunggal. Pada kenyataannya, ada berbagai versi pandangan tentang globalisasi. Dalam hal tertentu bertentangan antara satu sama lainnya. Globalisasi adalah suatu proses paradoks. Terdapat dua sifat kontradiktif yang hadir secara bersamaan di dalamnya, yakni homogenisasi dan
heterogenisasi, kesatuan dan pluralitas, unifikasi dan perbedaan serta sentralisasi dan desentralisasi. Sehingga globalisasi adalah suatu kesatuan dalam paradoks. Di satu sisi, globalisasi dicirikan oleh sifat-sifat saling bergantungan, homogenitas, unifikasi, aliansi, standarisasi, generalisasi kultural dan kehidupan sosial. Hal ini Halaman 7
BLSM Rp12 Triliun Disetujui DPR JAKARTA-RK. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tinggal menunggu waktu. Apalagi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akhirnya resmi disepakati DPR. Dari rapat komisi VIII yang memerhatikan usul tertulis Sekjen serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, disepakati program BLSM yang jumlahnya Rp12 triliun. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan menyetujui
penjelasan Sekjen dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos atas usulan
Lucu, Tolak Kenaikan
Harga BBM
tapi Setuju BLSM APBN Perubahan pada program BLSM, ujar Sayed Fuad Zakaria, wakil ketua komisi VIII dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/6).
Keterangan tertulis itu juga ditandatangani Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santoso serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Andi ZA Dulung. Program BLSM yang disepakati Komisi VIII sama persis dengan usul pemerintah, yakni bantuan tunai kepada masyarakat selama lima bulan sebesar Rp12 triliun. Jumlah sebesar itu dibagi dua pos anggaran. Halaman 7
S.K.A.K.! Galau Kalau Anas Ikut Konvensi BEKAS Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M. Rahmat tidak aneh dengan munculnya larangan Anas Urbaningrum ikut konvensi penjaringan calon presiden Partai Demokrat. Menurut dia, hal itu muncul akibat kekhawatiran. Saya tahu kalau Anas ikut konvensi banyak pihak Anas Urbaningrum Halaman 7