Berkar ya
Kamis, 8 Desember 2011
un
11 Muharram 1433 H/13 Cap It Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Kalimantan Barat Sebenarnya
k
tu
Eceran Rp 2.500,-
Ma
sya
rakat
http://www.equator-news.com
Kejati dan Polda Ditantang Posko Ganyang Korupsi didirikan Solmadapar di Bundaran Untan Pontianak sejak, Selasa (6/12) JULIANUS RATNO
Kunjungan
Kasus korupsi di Kalbar menumpuk tak terselesaikan. Penanganannya hanya heboh di awal, perlahan masuk peti es. Benarkah para pelaku hanya jadi bulanbulanan. Atau ini hanya ‘permainan’ saja di internal institusi tersebut.
PONTIANAK. Lemahnya penanganan aparat penegak hukum dalam memproses kasus korupsi di Kalbar, sangat memprihatinkan. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) bereaksi memberikan dorongan dengan mendirikan Posko Ganyang Korupsi di Bundaran Untan Pontianak. Selama ini penanganan kasuskasus korupsi di Kalbar jalan di tempat. Begitu juga vonis bagi tersangka kasus korupsi yang tidak wajar, ada kejanggalan. Karena itu kita mencoba membangkitkan semangat lawan korupsi dengan mendirikan Posko Ganyang Korupsi, kata Anton Prayogi, Sekjen Solmadapar dijumpai Equator,
Rabu (7/12). Posko yang didirikan sejak 6 Desember 2011 itu, kata dia, rencananya akan dibuka selama satu minggu. Aksi itu merupakan agenda tahunan Solmadapar sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi di Kalbar sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi. Bertepatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember nanti, kita akan menggelar aksi di Bundaran Untan juga, ungkap Anton. Posko itu juga, kata dia, menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat terhadap indikasi kasus korupsi. Kita juga menerima laporan indikasi korupsi dari masyarakat. Sampai saat ini sudah ada laporan yang masuk,
yakni kasus indikasi korupsi hasil pemeriksaan BPK dan kasus korupsi lainnya, jelas Anton tanpa membeberkan satu persatu kasus yang dilaporkan tersebut. Namun, demikian, dirinya memaparkan kerugian daerah hasil temuan BPK RI Perwakilan Kalbar sebesar Rp 156 miliar lebih, dan U$D 11.709.282,89 dari 178 kasus yang menjadi temuan, ada satu kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu TP Drs Rusli H Arief selaku eks bendahara proyek biro umum yang sudah ada SKTJM sampai saat ini proses hukumnya tidak jelas. Masih banyak lagi kasus indikasi korupsi yang sudah berada di Kejaksaan maupun Polda Kalbar
Halaman 7
Diprotes, BPSK-Satpol PP Main Gebuk SINGKAWANG. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diminta berperan menjadi mediasi antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga bentukan Kementerian Perdagangan ini bertanggungjawab kepada kepala daerah. Kewenangannya menentukan kesepakatan ganti rugi dalam menyelesaikan sengketa. BPSK diharapkan berfungsi memediasi antara pelaku usaha dan konsumen dengan semangat untuk melindungi kepentingan konsumen, kata Bayu Krisnamukthi, Wakil Menteri Perdagangan ditemui usai Pelantikan BPSK Kota Singkawang di Hotel Dangau Singkawang, Selasa (6/12) malam. Dalam fungsinya memediasi tersebut, sembilan orang BPSK Kota Singkawang yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha dan konsumen itu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa termasuk mengenai kesepakatan ganti rugi. Kendati diberikan kewenangan mengenai kesepakatan ganti rugi tersebut, tidak serta-merta BPSK dapat menegakkan kewenangannya itu dengan bekerjasama instansi terkait, seperti dengan Satpol PP dalam mendesak pelaku usaha untuk mematuhi kesepakatan ganti rugi bila konsumen merasa dirugikan. Apa
Siswa di sekolah satu atap SD 08 dan SMP 09 Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata. KAMIRILUDDIN
Staf Khusus Presiden Tinjau Pendidikan-Kesehatan Gratis SUKADANA. Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi Sosial, Firmansyah dan Mikasari dipastikan ke Kabupaten Kayong Utara (KKU). Keduanya diutus guna meninjau pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di kabupaten ke 13 di Provinsi Kalbar. Kepastian kedatangan Staf Khusus Presiden ini disampaikan Kabag Humas dan Protokoler Setda Pemkab Kayong Utara, Drs Joni Tarigan kepada Equator di ruang kerjanya, Rabu (7/12). Kepastian ini berdasarkan surat yang dikirim Sekretariat Kabinet RI pada 2 Desember 2011 yang ditandatangani Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial. Joni mengatakan, tak hanya meninjau pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis. Staf Khusus Presiden yang dijadwalkan berada di KKU selama tiga hari, 8-10 Desember 2011, juga akan melihat keterpaduan program pro rakyat seperti Raskin, PNPM Mandiri, penyaluran KUR dan pengembangan UMKM. Termasuk, melihat kegiatan gerakan menanam satu miliar pohon dan pembangunan daerah. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, rencananya Staf Khusus Presiden meninjau pelaksanaan sekolah gratis SD hingga SMA. Kunjungan akan dimulai dengan meninjau SD dan SMP (satu atap) di Kecamatan Pulau Maya serta mengunjungi SMA yang menjadi lanjutan siswa Pulau Maya, Jumat (9/12). Selain itu, mengunjungi sekolah yang rusak serta melihat keterampilan bagi masyarakat yang putus sekolah.
Halaman 7
Injet-injet Semut - Bang Meng
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR CABANG PONTIANAK
PEMBERITAHUAN Kami sampaikan batas bayar rekening listrik kepada pelanggan yang budiman : 1. Tanggal 01 s/d 20 pelanggan PLN diwajibkan membayar rekening listrik 2. Apabila pelanggan membayar Rekening Listrik di atas tanggal 20, pelanggan tersebut dikenakan biaya keterlambatan dan petugas PLN akan melakukan pemutusan sementara . 3. Untuk pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran Rekening Listrik di atas 90 hari (3 bulan), pihak PLN akan melakukan pembongkaran rampung. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor PT PLN (Persero) dan PPOB yang tersebar di seluruh Wilayah Kalbar. Demikian himbauan ini, agar menjadi perhatian demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.
HUMAS PT PLN CABANG PONTIANAK
Untuk pelayanan pengaduan pelanggan melalui SMS anda dapat mengirim kan SMS ke:
No. HP. 08115718811 Tekad PLN memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan
Mempawah Rp 2.500,-
Kericuhan antara pemilik usaha dan Satpol PP kerap terjadi. Lembaga BPSK diminta berperan menjelankan kewenangannya..DOK/Equator
Halaman 7
Polri Garap Polisi Desa
Komjen Imam Sudjarwo.SYAMSUL ARIFIN
PONTIANAK. Program satu polisi satu desa di wilayah Kalbar terus dimatangkan. Hingga 2014 Polri diperkirakan target satu desa satu polisi bakal tuntas. Kalau di tingkat desa atau kelurahan sudah aman, maka seluruh Indonesia juga akan aman, kata Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo, Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan Polri Rabu (7/12) dalam pen-
canangan program satu desa satu polisi yang dihadiri oleh Kepala Desa, Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas se-Kalbar, di Auditorium Untan. Ia menyatakan Polri mentargetkan 70.403 desa yang tersebar di Indonesia sudah terisi satu polisi agar tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di lingkungan masyarakat. Program ini diharapkan mampu mengatasi gangguan
Kamtibmas. Segala potensi gangguan keamanan bisa diredam di tingkat desa, kata Imam. Ia mengingatkan, sebisa mungkin kejahatan kecil bisa diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa atau lurah. Dengan menciptakan hubungan komunikasi yang baik antara petugas di lapangan dengan masyarakat. Kasihan kalau hanya kejahatan
Pemerintah Menelantarkan Penyandang Cacat
Kejati dan Polda Ditantang -- Tak berani berarti ada apa-apanya.
Harga Eceran :
tidak jelas penanganannya, ungkap Anton. Dia menambahkan, dari laporan yang masuk ke Posko Ganyang Korupsi, di Kalbar terdapat 68 kasus korupsi lama diangkat kembali oleh Kejati. Lemahnya kinerja kejaksaan karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana jadi alasan. Ini membuktikan penegak hukum di Kalbar malas bekerja, kata dia. Ironisnya lagi, sambung Anton, kasus tipikor yang melibatkan oknum kepala daerah tidak mampu dibawa pada proses persidangan. Padahal fakta hukum kepala daerah terlibat dan dapat dijerat sudah sangat terang. Belum lagi
erian Sosial RI sebesar Rp 300 ribu per bulan. Cacat bukan persoalan, semangat untuk berkarya itu penting. Bersama penyandang cacat atau penyandang disabilitas dalam pembangunan
wujudkan dunia yang lebih baik bagi semua harap Saparlis, Ketua DPD Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PCCI) Kalbar, saat Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) Kalbar di
Aksi Trafficking NTT Digagalkan di Pontianak
Istana Rakyat, Rabu (7/12). Jaminan sosial penyandang cacat berat, kata dia, baru belum mengakomodasi seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Penyandang cacat yang me
PONTIANAK. Kepolisian Sektor (Polsek) Pontianak Utara mengamankan Wel, 30, pelaku yang telah memperdayai sembilan orang korbannya yang hendak dipekerjakan secara ilegal di negeri jiran, Malaysia. Aksi trafficking itu digagalkan, Selasa (6/12) di Jalan Kebangkitan Batu Layang. Mereka tidak mempunyai passport untuk berangkat ke Jiran. Satu orang diantaranya sebagai koordinator keberangkatan ke
Halaman 7
Halaman 7
Hanya 34 Persen Mendapat Jaminan Sosial PONTIANAK. Jumlah penyandang cacat berat di Provinsi Kalbar mencapai 1.663 orang. Dari jumlah itu baru 570 orang atau sekitar 34 persen yang memperoleh jaminan sosial dari Kement-
Sembilan korban trafficking asal NTT dibawa ke Polsek Pontianak Utara, Selasa (6/12). SYAMSUL ARIFIN
Menembus Batas Mendobrak Isolasi Wilayah (10)
Transportasi Laut Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memprioritaskan pembangunan transportasi laut untuk membuka isolasi daerah di kawasan tersebut yang secara geografis memiliki wilayah laut yang luas.
Singkawang Rp 2.500,-
Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid saat mengelilingi Kecamatan Kepulauan Karimata, 23 November 2011 menjelaskan, jika transportasi lancar tentu tidak ada daerah yang terisolasi. Lancarnya transportasi merupakan prioritas pembangunan di daerah. Kunjungan Hildi ke daerah kepulauan itu juga diikuti Ketua TP PKK KKU, Hj Diah Permata Hildi, Kepala Bagian Humas dan Proto-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
kol Setda Pemkab Kayong Utara, Drs Joni Tarigan berserta sejumlah pejabat SKPD lainnya. Bupati mengatakan, modal transportasi laut dan akan memperlancarkan arus barang, uang dan orang ke berbagai pulau sehingga perniagaan tumbuh serta kesejahteraan rakyat meningkat. Ia menjelaskan, telah menyiapkan kapal baru karena kapal pelayaran yang ada saat ini masih
Landak Rp 3.000,-
sangat terbatas. KM Karimata yang beberapa waktu lalu diresmikan bertujuan untuk mengangkut penumpang dan barang, guna memudahkan masyarakat di kepulauan, katanya. Sektor transportasi merupakan hal paling pent ing dan strateg is dalam membangun sebuah wilayah. Transportasi yang dalam fungsinya sebagai sektor promosi dan layH Hildi Hamid berdiri di atas rakit persis di belakang KM Karianan, menjadi urat nadi mata yang menjadi alat transportasi laut melayani masyarakat Halaman 7 kepulauan. KAMIRILUDDIN
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,