Rabu, 9 Maret 2011
Eceran Rp 2.500,-
3 Rabiulakhir 1432 H/4 Jie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya
Pertamina Belum Menjamin
Hukum
Kerugian Rp3 Miliar per Hari
Harga Kios Tembus Rp 25 Ribu/Liter Sidang TF Ungkap Lembaga Audit PONTIANAK. Sidang lanjutan korupsi baju hansip dengan terdakwa Toni Ferdi (TF) masih tahap pemeriksaan terdakwa dan saksi. Tim kuasa hukum menghadirkan saksi ahli, Selasa (8/3) di PN Pontianak. Namun majelis hakim menolak karena tak cocok spesifikasi keahliannya. Saksi yang dihadirkan penasihat terdakwa, Rizal Karyansyah SH tersebut dari akademisi Fakultas Hukum (FH) Untan, Sy Hasyim Azizurrahman. Semula tim kuasa hukum terdakwa menyebutkan saksi yang dihadirkan itu sebagai saksi ahli. Namun majelis hakim mempertanyakan spesifikasi keahliannya. Kecuali kualifikasi pendidikannya sudah menamatkan program doktoral. Tetapi majelis hakim tetap memberikan kesempatan saksi yang terdakwa hadirkan untuk memberikan keterangan. Namun hanya sebagai seorang akademis sehingga keterangannya tidak dapat berupa pendapat, melainkan teori hukum.
Halaman 7
Usulkan Tangki Cadangan
Berantas Calo Jamkesmas PONTIANAK. Direktur RSUD dr Soedarso Pontianak dr Gede Sandjaja berjanji akan memberantas calo-calo jamkesmas di rumah sakit. Aksi para calo ini sudah sangat meresahkan dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat miskin. Para calo bekerja memanfaatkan masyarakat miskin untuk menggunakan pelayanan yang seharusnya didapat dengan gratis. Padahal selama ini dengan menggunakan kartu yang sudah diverifikasi, secara otomatis akan mendapatkan pelayanan yang sudah ditanggung pemerintah, kata Gede kepada Equator, beberapa hari lalu. Sebenarnya, kata dia, untuk membuat jamkesmas tidak dipungut bayaran asalkan lengkap persyaratan dan kartu yang mereka gunakan sudah diverifikasi. Maka otomatis pelayanan sudah ditanggung pemerintah. Tetapi karena calo
Kolom
Oleh: Djunaini KS Luar biasa. Ternyata para pembantai sadistis lebih percaya pesan singkat (short message service) via telepon seluler. Atau, imbauan pejabat dan aparat tak sempat dibaca, tahu-tahu ciriciri orang asing itu muncul. Dampaknya amat mengerikan! Membakar dua tubuh manusia setelah dianiaya secara brutal. Seperti show of force pada dunia bahwa orang luar atau orang asing bisa dianggap sebagai ancaman dan gampang untuk dibantai. Dan itu hanya digerakkan oleh pesan singkat di telepon seluler. Ancaman justru datang lewat perangkat teknologi komunikasi yang usianya sangat muda ketimbang hukum dan perangkatnya yang sudah hadir berabad-abad silam. Mereka, para pelaku, mungkin saja kurang terdidik sehingga hukum bukanlah rambu-rambu yang harus disegani dan ditaati. Di mata hukum, mereka yang terlibat pun belum jadi tersangka dan baru pada status diamankan.
Brigjen Pol. Sukrawardi Dahlan.DOK
Halaman 7
Halaman 7
Kembangkan Daerah Penghasil Gabah
PONTIANAK. Jajaran Polda Kalbar hingga ke Polres dan Polsek menggiatkan sosialisasi menangkal dampak pesan singkat (SMS) berantai berisi penculikan dan pengambilan organ tubuh manusia. Provider jasa telekomunikasi diminta memberikan penjelasan kepada konsumennya. Kepada provider hendaknya selektif terhadap SMS yang tersebar. Sebaliknya, melalui provider dapat menyebarkan melalui SMS bahwa isu yang tersebar selama ini tidak benar dan hanya bermaksud merusak dan mengganggu ketertiban masyarakat, kata Brigjen Sukrawardi Dahlan Kapolda Kalbar,
kemarin. Sukrawardi mengaku saat ini pihaknya sudah berusaha melacak asal muasal SMS tersebut. Agar tidak makin tersebar, maka orang yang meneruskan SMS tersebut dapat ditangkap. Mulai hari ini (kemarin, red) saya sudah perintahkan. Cari penyebar SMS itu, dalami dan lakukan tindakan hukum selanjutnya, kata dia. Ditambahkan Sukrawardi, tidak ada alasan bagi yang turut meramaikan penyebarannya walaupun orang tersebut berdalih SMS tersebut dari orang lain yang masuk ke HP miliknya. Orang tersebut kita
PONTIANAK. Kalbar memiliki lahan cukup luas untuk mengembangkan program food estate. Apalagi di beberapa kabupaten terkenal dengan produksi berasnya cukup tinggi antara lain di Kabupaten Pontianak, Kubu Raya dan Sambas. Namun pemasarannya kerap terkendala besarnya ongkos transport. Untuk mencapai predikat sebagai daerah food estate, kami bersama daerah setempat melakukan uji coba di daerah persawahan yang kurang produktif. Sehingga nantinya sawah tersebut bisa menjadi daerah produktif, kata Ir Hazairin, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar kepada Equator, Selasa (8/3). Uji coba di Sungai Kakap Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak. Luasnya sekitar 300 hektar. Kita benahi saluran air secara bertahap untuk percontohan. Dananya sharing antara APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk pupuk dan memperbaiki saluran irigrasi sawah, kata Hazairin. Diakui Hazairin, untuk ketersediaan beras di Kalbar
Halaman 7
SAMBAS. Hari pertama kampanye Pemilukada Sambas dimulai dengan penyampaian visi dan misi dari lima pasang calon , Senin (7/3) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas. Para kandidat beradu program. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas untuk mendukung tingkat kemajuan daerah, kata dr Hj Juliarti MPH, calon Bupati Sambas
Halaman 7 Para kandidat di Gedung DPRD Sambas usai penyampaian visi misi. EDO
Christiandy Sanjaya. DOK masih bisa diatasi mengingat produksi beras di Sambas dan Kabupaten Pontianak masih ada. Namun terkendala letak daerah itu sehingga biaya yang dikeluarkan tinggi. Karena sistem distribusi ini yang masih menjadi kendala sehingga bulog tidak bisa membeli karena aksesnya cukup jauh. Sehingga memakan biaya transport cukup tinggi, ungkap dia. Dijelaskan Hazairin, untuk produksi gabah di Kalbar pertahunnya saja bisa mencapai
Halaman 7
Menelusuri Keberadaan Istana Kerajaan di Kalbar (bagian 74)
Sempat Diberlakukan Hukum Qishas di Sambas
Injet-injet Semut BBM langka dan kabut asap tebal - Semakin lengkap penderitaan ini
- Bang Meng Anggota Bestur Comisi
Mempawah Rp 2.500,-
Kami tidak dapat menjamin karena Pertamina tidak kerja sendiri. Sungai yang surut membuat kapal tanker kami tidak dapat bersandar di pelabuhan. Kalau kami tentu berharap secepatnya, kata Jhon Chaidir, Sales Representatif Pemasaran BBM
Lima Pasang Kandidat Adu Program
Halaman 7
Harga Eceran :
PONTIANAK. Antrean kendaraan di sekitar lokasi SPBU semakin padat di Kota Pontianak dan daerah lain se-Kalbar. Pertamina Kalbar belum dapat memastikan dan menjamin kapan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan kembali normal.
Stop SMS Berantai
Halaman 7
Maut via SMS
Pertamina Retail Rayon VI Kalbar, Selasa (8/3) di Kantor DPRD Kalbar. Jhon yang kemarin memenuhi panggilan Komisi C DPRD Kalbar menjelaskan, dari 3500 kiloliter yang telah disiapkan Pertamina
SPBU Pertamina di Paris 2 masih menjadi tumpuan sesaknya pengantri premium baik sepeda motor maupun mobil kemarin (8/3). Kemacetan tak bisa terhindari akibat padatnya jalan A Yani dan ruas-ruas jalan lain lokasi SPBU. ABDU SYUKRI
Komisi C DPRD Kalbar memanggil pihak Pertamina. Tak ada jawaban pasti kapan kondisi stabil. Imbas semakin terasa pada sektor bisnis. Kapolda warning spekulan.
Kesehatan
PONTIANAK. Dampak tidak tersedianya BBM semakin dirasakan para pengusaha di Kalbar, terutama armada sales force. Bayangkan saja, kerugian dalam sehari bisa mencapai miliaran rupiah. Jumlah kerugian cukup bervariasi tergantung jenis usaha dan besarnya unit usaha. Jika ditotalkan berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar sehari, ungkap Andreas Acui Simanjaya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Pontianak kepada Equator, Selasa (8/3). Menurutnya, kerugian kalangan pengusaha akibat tidak tersedianya BBM, khususnya bensin yang paling nyata adalah armada yang seharusnya melakukan perjalanan sesuai jadwal, akhirnya batal berangkat karena tidak ada jaminan mendapatkan BBM di luar kota. Memang, kata Acui, hanya dua hari terjadi kekosongan bensin tapi akibatnya bisa seminggu karena kepanikan warga sehingga semuanya berusaha membeli BBM bensin di SPBU. Ditambah lagi pihak yang melihat hal ini sebagai kesempatan mendapat untung. Akibatnya antrean menjadi panjang di semua SPBU dan harga eceran bensin di kios-kios melambung. Jangankan untuk penjualan keluar kota,
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Gerak kerajaan dibatasi, hanya berupa daerah otonom berbentuk Lanschap. Kepada sultan dikuasakan untuk melaksanakan hukuman agama Islam dan hukum adat.
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
Pada 1936 dibentuk peradilan khusus untuk golongan pribumi Sambas yaitu Pengadilan Negeri yang sebelumnya disebut Landraad untuk golongan pribumi diganti namanya menjadi Pengadilan Balai Kanon. Pengadilan setempat yang sebelumnya disebut Magistraat untuk golongan pribumi diganti
Sanggau Rp 3.000,-
namanya menjadi Pengadilan Balai Raja. Sedangkan Pengadilan Adat diganti namanya menjadi Pengadilan Balai Bidai. Pengadilan Balai Kanon diketuai Sultan Sambas sebagai Hakim tunggal dibantu seorang Panitera dan sebagai penasehatnya ialah seorang pejabat pemerintah Belanda dan pemuka agama Islam
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
(Maharaja Imam). Penuntut umumnya adalah Mantri Polisi dan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka berpedoman pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan-peraturan lainnya yang ancaman hukumannya di atas enam bulan.
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Halaman 7
Ketapang Rp 3.000,