Senin, 9 Mei 2011 5 Jumadilakhir 1432 H/7 Sie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Kamtibmas
Mei, Moment Rawan Tunggangan Demonstrasi
Segera Tetapkan Tersangka Dermaga Sungai Ranas Disegel
PONTIANAK. Intensitas patroli dari kepolisian sangat penting dalam menekan tindak krimininal. Tak terkecuali menjelang Pemilukada Landak dan Pilgub. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Pemilkada. Potensi kerawanan menjelang Pemilukada terkadang dibarengi dengan meningkatnya suhu poli- Sukrawardi Dahlan.DOKUMEN tik, ujar Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan, Kapolda Kalbar, Kamis (5/5). Menurut Sukrawardi, patut diwaspadai potensi konflik antarmasyarakat karena menyangkut kepentingan. Karena itu perlu adanya peningkatan keberadaan polisi ditengah masyarakat, kata Sukrawardi. Menurut dia, keberadaan polisi dapat dilakukan dengan meningkatkan patroli di daerah rawan tindak kejahatan. Serta menggiatkan pelaksanaan razia, penertiban preman, judi, narkotika dan kegiatan ilegal, untuk menjamin suasana agar tetap aman dan kondusif. Dikatakannya, tidak kalah penting yakni perencanaan dan pelaksanaan pengamanan pemilu
SANGGAU. Polres Sanggau tinggal menunggu audit kerugian negara untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi pengerjaan proyek pembangunan dermaga, penyeberangan Sungai Ranas-Sanggau di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sanggau. BPKP sudah melaksanakan audit investigatif, Jumat (6/5). Kita tinggal menunggu hasilnya. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada. Kuncinya pada faktor kerugian negara. Jika ini ditemukan, maka kita langsung menetapkan para tersangka, kata Kapolres Sanggau AKBP Winarto SH didampingi Kasat Reskrim, AKP Fajar D Susansto SIK, Minggu (8/5). Audit terhadap proyek dengan pagu dana sekitar Rp 900 juta ini merupakan tindak lanjut hasil penyidikan yang dilakukan Polres Sanggau. Bahkan lokasi proyek disegel pihak kepolisian. Indikasinya ada kerugian negara pada proyek itu. Untuk menentukannya, kita meminta BPKP melaksanakan audit. Jika terbukti, maka berkasnya akan kita lanjutkan ke Kejaksaan, terangnya.
Halaman 7
Pemerintahan
Eksekusi Rumah Jabatan Jangan Tebang Pilih PONTIANAK. Pemprov Kalbar mulai menertibkan sejumlah rumah jabatan (Rumjab). Eksekusi yang dilakukan Sat Pol PP itu diharapkan tidak ada muatan agenda terselubung. Kita juga minta kepada Pemprov mengeksekusi rumah jabatan Wakil Ketua DPRD di Jalan Kalvin. Jangan ada tebang pilih, Tony Kurniadi.DOKUMEN tegas Tony Kurniadi, anggota DPRD Kalbar kepada wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini. Seperti diketahui, selain mengeksekusi empat rumah dinas, Pemprov juga diminta mengeksekusi rumah jabatan wakil Ketua DPRD yang terletak di Jalan Karvin (belakang pendopo gubernur). Menurutnya, jangan sampai ada hidden agenda atau agenda terselubung dalam proses penertiban aset daerah itu. Agenda terselubung yang dimak
Halaman 7
Ekonomi
PLN Genjot Pelanggan Listrik Prabayar JAKARTA. Menyusul digulirkannya program migrasi dari Pascabayar ke Listrik Prabayar (LPB) sejak tahun 2008 lalu, PT PLN (Persero) mencatat hingga Triwulan I tahun 2011 jumlah pelanggan LPB telah mencapai lebih dari 1,6 juta. PLN optimis program yang sudah diterapkan di beberapa daerah itu akan semakin mendongkrak jumlah pelanggan LBP. Sejak diperkenalkan pada tahun 2008 lalu hingga Triwulan 1 2011, jumlah pelanggan prabayar PLN sudah mencapai lebih dari 1,6 juta yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, kata Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN, Bambang Dwiyanto kepada JPNN, Minggu (8/5). Disebutkannya, pertambahan pelanggan LPB menunjukkan grafik yang menggembirakan setiap tahunnya. Ketika pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008, katanya, pelanggan LPB baru mencapai 9.998 pelanggan. Namun jumlahnya meningkat menjadi 93.411 pelanggan di tahun 2009. Di tahun 2010, pelanggan LPB melonjak drastis hingga mencapai 885.800 pelanggan. Sedangkan di triwulan 1 tahun 2011 meningkat menjadi lebih 1,6 juta pelanggan. Ditargetkan hingga akhir tahun ini, pelanggan LPB PLN secara nasional bisa mencapai dua juta pelanggan, bahkan bisa lebih, paparnya. Bambang juga mengatakan, program LPB tersebut merupakan terobosan inovatif dari layanan PLN. Sebab, perusahaan plat merah ini memberikan kesempatan kepada setiap pelang
Halaman 7
Injet-injet Semut PKR Masih Terganjal Syarat Administrasi -- Tampaknya perlu demo aspirasi.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Halaman 7
Dermaga yang disegel Polres Sanggau karena diduga bermasalah. Proses hukumnya tinggal menunggu hasil audit. M KUSYAIRI
Mempawah Rp 2.500,-
Tiga Syarat Masih Mengganjal PKR SINTANG. Proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) masih menggantung. Syarat administrasi dari kabupaten belum lengkap. Ketua tim koordinator diminta bergerak cepat. Bagaimana kita mau memprosesnya kalau syarat administrasi dari kabupaten belum lengkap, ujar Anggota Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Inosensius dikonfirmasi Equator, Selasa (3/5). Ino, panggilan akrab pria ini mengatakan, pihaknya hanya bersifat membantu meneruskan persyaratan dari kabupaten ke DPR RI. Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah, ada tiga persyaratan dari kabupaten yang belum dilengkapi. Tiga persyaratan yang dimaksud, meliputi persetujuan DPRD dan Bupati terkait pembiayaan pembinaan Provinsi
Peta wilayah Timur Kalbar baru, persetujuan menganggarkan biaya Pemilukada Kapuas raya dari APBD masing-masing kabupaten, dan penetapan ibu kota PKR. Khusus untuk penetapan ibu kota PKR, harus ada Surat Keputusan (SK) DPRD dan Bupati lima kabupaten. Tiga persyaratan ini be-
lum lengkap. Kita belum bisa membahas kalau persyaratan yang ditentukan belum dipenuhi, ujar Ino. Kalau dari provinsi hanya berkenaan dengan penyerahan asset. Tapi bagaimana syarat ini mau dilengkapi, kalau kabupaten sendiri belum melengkapi beberapa persyatan yang
dimaksud. Kabupaten dululah, baru Provinsi, tambah Ino, sembari menegaskan jangan menuding Provinsi sebagai penghambat PKR. Menurut Ino, sebetulnya yang menghambat pemekaran PKR adalah pihak kabupaten sendiri, bukan Provinsi. Dengan belum dilengkapinya tiga persyaratan yang dimaksud, DPRD Provinsi tidak bisa melakukan pembahasan untuk diteruskan ke DPR RI. Namun bila tiga persyaratan itu sudah dilengkapi, pihaknya tinggal membawa hal tersebut ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk diteruskan ke DPR RI, khususnya di Komisi II DPR RI selaku Komisi yang membidangi hal itu. Kalau memang persyaratan sudah dilengkapi, mana buktinya. Kalau administrasi, paling tidak punya kofiannya, ucap Ino.
Halaman 7
IUP Sintang Masuk Kawasan Hutan Sukiman: Tanpa Persetujuan DPR RI
H Sukiman.DOKUMEN
SINTANG. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Thamrin Sihite bertekad menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah daerah se-Indonesia. Di Kabupaten Sintang ditemukan perizinan yang diduga bermasalah. Sebagian besar izin pertambangan di Sintang bermasalah. Izin yang dikeluarkan, ternyata masuk kawasan hutan. Penerbitan izin tanpa
persetujuan DPR RI, kata H Sukiman SPd MM, anggota Komisi IV DPR RI saat melakukan reses di Sintang belum lama ini. Sukiman menjelaskan, dalam penggunaan lahan yang berada di kawasan hutan, mestinya harus ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI. Namun bagi Menteri Kehutanan, untuk memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut tidaklah mu-
dah. Karena harus ada rekomendasi dari pihak DPR RI. Selama ini persetujuan DPR RI tidak ada, ujarnya. Sukiman mengatakan, pemberian izin usaha pertambangan di kawasan hutan sangat harus hati-hati. Alasannya, sesuatu yang menyangkut dengan kawasan hutan sangat erat kaitan dengan hukum. Pemberian izin harus selektif. Kawasan hutan menyangkut hukum, tegasnya.
Lokasi yang akan diambil sampelnya untuk pengusutan kasus PT Patiware. ABDUSYUKRI
Ambil Sampel Kebakaran Lahan Patiware PONTIANAK. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalbar terus mendalami kasus kebakaran ribuan hektar lahan milik PT Patiware di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Mereka berencana melakukan legal sampling dari sisa areal lahan yang terbakar. Rabu ini kita berencana turun mengambil sampel lapangan, ujar Muhammad Taufik, Kepala Subbid Penataan Hukum BLHD Kalbar kepada Equator, tadi malam (8/5). Pengambilan sampel kebakaran itu penting dilakukan sebagai bukti pelengkap proses penyidikan. Ada sejumlah unsur sampel yang akan diambil oleh tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BLHD Kalbar. Sampel yang akan diambil itu antara lain berupa tanah dan arang sisa lahan yang terbakar. Tumbuh-tumbuhan yang sudah hidup di areal eks kebakaran juga akan dijadikan sampel. Sampel yang sudah diambil itu akan kita bawa ke Laboratorium IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk diteliti. Kita bawa ke sana (IPB, red), karena di Kalbar belum ada laboratorium untuk menelitinya, beber Taufik. Menurutnya, dari hasil penelitian sampel itu akan diketahui kapan kebakaran terjadi. Jumlah kerugian yang ditimbulkan dari kasus kebakaran itu juga bisa diketahui. Dari hasil pengujian itu juga akan ke
Halaman 7
Halaman 7
Dinamika Masyarakat Kota Singkawang (bagian 4)
Bukti Keharmonisan Masyarakat Renovasi Masjid Raya Kota Singkawang yang dilakukan secara terus-menerus, dari kecil hingga menjadi lebih besar seperti sekarang ini merupakan bukti dinamika Kota Singkawang. Kota yang berpenduduk mayoritas Tionghoa ini merupakan kota yang mempunyai kehidupan harmonis. Demikian penilaian dari beberapa warga yang berdomisili di sekitar Masjid Raya Kota Singkawang.
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Oleh Mordiadi Ashari, salah seorang jemaah Masjid Raya Kota Singkawang merasa bangga dan nyaman beraktivitas di kota ini. Semakin megah bangunan masjid tersebut, maka jumlah jemaah semakin bertambah setiap tahunnya. Perluasan masjid ini ditujukan agar dapat menampung jemaahnya. Bagi siapapun yang baru
Sambas Rp 2.500,-
kali pertama hadir di Kota Singkawang, tentunya akan sangat terkejut melihat kemegahan rumah ibadah yang terletak di jantung kota. Masjid Raya Kota Singkawang yang telah mengalami beberapa kali renovasi ini begitu megah. Memang ironis, di tengah mayoritas masyarakat Tionghoa justru berdiri bangunan Masjid yang megah. Lebih mengagumkan lagi, kemegahan Masjid Raya Kota Singkawang juga tidak
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
terlepas dari campur tangan semua pihak. Bukan hanya umat Islam, tetapi juga lainnya. Campur tangan umat non Islam terkait kemegahan Masjid Raya Kota Singkawang bukan hanya pada persoalan dana. Tetapi juga desainnya yang lebih condong pada gaya bangunan di Jeddah. Masjid dengan dua menara yang menjulang tinggi tersebut justru didesain seorang
Sintang Rp 3.000,-
Halaman 7 Masjid Raya Singkawang. MORDIADI
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,