Selasa, 9 Agutus 2011 9 Ramadan 1432 H/10 Chit Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Manager Beserta Karyawan PT PLN (Persero) Cabang Pontianak
Siap layani pelanggan 24 jam
08115718811/0561-734120
07 Agt ‘11 08 Agt ‘11 09 Agt ‘11
04:17 04:17 04:17
04:27 04:27 04:27
Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1432 H
Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan beribadah di bulan Ramadhan, marilah kita hentikan bermain layangan, agar gangguan listrik dapat dihindari. Hemat listrik hemat energi dan biaya. Kami ucapkan terimakasih.
11:50 11:50 11:50
15:12 15:11 15:11
17:54 17:54 17:54
19:05 19:05 19:05
Himbauan ini disampaikan : Drs. Haitami Salim, Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kpt Inf Didin Saripudin, S.Pd (Kaur Medmas Pendam XII Tanjung Pura) AKBP Mukson Munandar (Kabid Humas POLDA Kalbar)
Pemekaran Cegah Gejolak Bertahun-tahun tak kunjung terlaksana. PKR hanya jadi jualan politik. Rakyat menjerit tak dipedulikan. Luapan kekecewaan malah dibilang makar. Pemerintah atau rakyat yang salah?
Ekonomi
Armada Angkutan Umum di Kalbar
SBY Klaim Siap Hadapi Gejolak Ekonomi Global JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan jika gejolak ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika berdampak hingga ke Asia, maka perekonomian Indonesia sangat siap menghadapinya. Menurut SBY, kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih sehat dari tahun 2008 bahkan 1998 ketika terjadi gejolak ekonomi secara global. Tidak perlu ada kepanikan apapun, kita sangat siap. Sistem terus bekerja, baik di jajaran kementrian ekonomi, kementerian teknis dan tingkat Wakil Presiden bisa mengelola dengan baik, kata SBY saat membuka rapat koordinasi terbatas di Kantor Presiden, Senin (8/8). Namun demikian kata SBY, jajarannya tetap diminta untuk terus menjaga kondisi makro ekonomi dalam negeri, sektor riil, cadangan devisa, nilai tukar dan rasio utang terhadap GDP. Halaman 7
Dishub Tak Segan Beri Sanksi Pengusaha Angkutan PONTIANAK. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalbar akan memberikan sanksi tegas kepada pengusaha angkutan umum yang mengoperasikan kendaraan tidak laik pakai, untuk angkutan lebaran tahun ini. Sanksinya bisa berupa pen-
cabutan izin operasi atau izin trayek milik pengusaha angkutan itu, tegas DL Denny SH, Kepala Dishubkominfo Kalbar kepada wartawan di kantor DPRD Kalbar, Senin (8/8). Ancaman pencabutan izin itu merupakan bentuk antisipasi pihak Dishubkominfo untuk menekan tingginya angka
kutan dan stakeholder terkait untuk membahas persoalan ini. Pertemuan diadakan pada hari Selasa, 2 Agustus lalu yang dihadiri juga Dir Lantas Polda Kalbar, Kombes Pol Drs L Latif SH M Hum. Denny membebarkan, Angkutan Lebaran Terpadu Tahun Halaman 7
Areal Inhutani di Melawi Mubazir
Hukum
Tindak Oknum Jaksa Nakal PONTIANAK. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Tyas Muharto SH bakal segera mengakhiri jabatan. Posisinya akan digantikan M Jasman Pandjaitan yang sekarang menjabat Direktur Penyidikan pada Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus). Kepada Kajati baru (M Jasman Pandjaitan, red), kita harapkan komitmen mereformasi internal. Perlu mengambil tindakan tegas, khusus kepada oknum jaksa nakal yang sering merangkap sebagai mafia kasus, desak H Retno Pramudya SH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar bidang Hukum dan Pemerintah kepada Equator, kemarin (8/8). Desakan Retno agar Kajati baru melakukan reformasi internal didasari pada penilaiannya terhadap kinerja Kajati yang cenderung melangalami penurunan. Kejati yang sekarang (Tyas Muharto, red), tidak ada gebrakan apa-apa, kata Retno. Menurutnya, selama dipimpin Tyas Muharto, penanganan dalam kasus korupsi banyak yang tidak jelas. Kinerja mereka dalam menangani korupsi jauh dibandingkan masa kepemimpinan Kajati sebelumnya (Faedhoni Yusuf), ulasnya. Atas dasar itu, Retno berharap Kejati Kalbar yang baru nanti dapat menjalankan amanah reformasi, yakni penegakan supremasi hukum di Kalbar tanpa pandang bulu dan pilih kasih. Pejabat yang melakukan korupsi atau masyarakat biasa, harus diberlakukan sama di mata hukum, desaknya. Pengungkapan kasus korupsi harus gencar dilakukan. Ia mengharapkan pengungkapan kasus korupsi sama gencarnya dengan pengungkapan kasus teroris, dan kasus-kasus penjambretan. Kepada Kajati yang baru, kita harapkan jangan ada lagi kolusi dengan eksekutif. Jangan ada
Petani Merindukan Lahan Garapan NANGA PINOH. Pemerintah Pusat hendaknya segera bertindak mengatasi lahan yang dibiarkan di bawah penguasaan PT Inhutani. Petani justru tidak bisa menggarap lahan yang terletak di Nanga Pinoh itu. Lahan desa saya masuk areal Inhutani. Dari 5000 hektare lebih, kurang lebih separuh masuk dalam areal Inhutani. Warga kesulitan mendapatkan lahan, walau banyak lahan kosong di depan mata, kata Imadudin, Kepala
desa Nusa Pandau, Kecamatan Nanga Pinoh ditemui Equator, Senin (8/8). Lahan Inhutani mencakup 4 kecamatan yang ada di sekitar ibu kota Kabupaten Melawi yakni Kecamatan Nanga Pinoh, Pinoh Utara, Pinoh Selatan dan Ella Hilir. Lahan tersebut membentang sekitar Sungai Melawi. Jika kondisi ini dibiarkan, jelas warga akan mati kelaparan. Warga kita petani, namun lahan pertanian tidak ada. Sudah milik pihal lain.
kan pembebasan lahan dari pengelolaan Inhutani. Sebanyak 300 hektare telah diukur sekitar 2010 silam. Kemudian diajukan pada perusahaan untuk diberi pengelolaannya pada warga desa. Hingga kini masih belum ada kabar dari pihak perusahaan. Kita sangat mengharapkan agar pengajuan tersebut dikabulkan. Sebagai bagi warga yang petani, tanah sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, terangnya. Halaman 7
Tepis Hedonisme, Dorong Kesalehan Sosial Bukan saja menahan lapar, dahaga dan nafsu syahwat di siang hari. Ibadah puasa juga menuntut pelakunya agar meningkatkan kesalehan sosial sebagai dimensi eksternal puasa.
Injet-injet Semut Pemekaran Cegah Gejolak -- Tampaknya ada udang dibalik batu.
- Bang Meng
Mempawah Rp 2.500,-
Dari pada mati kelaparan, terpaksa kita menggarap lahan yang ada, ulasnya. Bukan hanya beberapa orang warga desa Nusa Pandau yang terpaksa mengg arap lahan perusahaan yang mulai beroperasi tahun 1980-an ini. Namun, desa tetangga pun demikian. Seperti, Desa Kebebu, Tebung Karanga, Semadin Lengkong, Lanjung Paoh di kecamatan Nanga Pinoh. Meski begitu, Imadudin berinisiatif untuk mengaju-
Hikmah Ramadan (9)
Halaman 7
Harga Eceran :
kecelakaan saat arus mudik dan balik lebaran mendatang. Kita harapkan pengusaha angkutan tidak mengoperasikan kendaraan yang tidak laik pakai untuk mengangkut penumpang, imbuhnya. Menurut Denny, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para pengusaha ang-
PONTIANAK. Gejolak yang terjadi di wilayah perbatasan bukan hal baru, sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap minimnya perhatioan perhatian terhadap sarana publik dan aspek lainnya. Untuk mengatasi persoalan ini, saya minta semua pihak jangan menyandera pemekaran wilayah perbatasan, baik kabupaten maupun provinsi, tegas Nehen SPd MM, anggota Komisi C DPRD Kalbar kepada Equator, Senin (8/8). Menurut Nehen, pemekaran wilayah perbatasan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten memang sangat dibutuhkan. Tujuannya tak lain, demi meningkatkan akselerasi pembangunan di kawasan pemekaran tersebut. Kalau daerah perbatasan sudah dimekarkan menjadi provinsi atau kabupaten baru, tentu pembangunan di daerah perbatasan juga akan cepat berkembang. Makanya harus didukung, bukan dihalangi pemekaran itu, cetus Nehen. Politisi partai Golkar Kabupaten Landak itu menilai, selama ini memang ada sejumlah oknum yang ingin menyandera aspirasi pemekaran di Kalbar, seperti pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR). Alasanya, pemekaran bukan kebutuhan mendesak, melainkan hanya kebutuhan politik. Sekarang masyarakat di perbatasan Ketungau Hulu, Sintang dengan Malaysia sudah mengancam mengibarkan bendera Malaysia karena kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan. Nah, apakah hal seperti ini bukan membuktikan bahwa pemekaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan, ujarnya setengah bertanya. Sejauh ini proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR), masih belum menemukan titik kejelasan. Meski demikian, koordinator tim pemekaran sudah menyiapkan persyaratan lain yang harus dipenuhi, tinggal menunggu persyaratan dari Pemprov Kalbar. Ketua Koordinator Tim Pembentukan PKR, Milton Crosby beberapa waktu lalu menegaskan, pembentukan provinsi tersebut sudah tidak menjadi masalah karena prosesnya berjalan sesuai rencana. Saya yakin Kapuas Raya akan terbentuk dan tidak ada masalah, katanya. Peluang Kapuas Raya sebenarnya belum tertutup, sebab Komisi II DPR RI telah melayangkan surat pada Tim Pemekaran tertanggal 10 Mei 2010, yang isinya meminta Tim Pemekaran segera melengkapi persyaratan seperti yang tertuang dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. Sangat disayangkan, hingga satu tahun sejak surat dilayangkan, semua permintaan DPR belum dilengkapi. Justru Ketua Tim Halaman 7
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk solidaritas sosial kepada mereka yang terbiasa dengan lapar dan dahaga karena kekurangan bahan pangan. Jika kita sehari-hari terbiasa makan dan minum sekenyangnya, dengan menu yang mewah, maka ketika merasakan lapar dan dahaga karena puasa, hati semestinya tergerak untuk lebih peduli kepada fakir miskin yang setiap hari kekurangan. Pengalaman lapar dan dahaga itu harus mendorong kepedulian sosial kepada ses-
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
ama. Jika orang-orang yang berkecukupan bahkan berkelebihan sandang, pangan, dan papan kurang peduli terhadap nasib mereka yang serba kekurangan, tentu saja kehidupan mereka akan semakin sulit, ungkap Ustaz Djoko Supeno Mukti AMd kemarin. Ulama yang tinggal di Naga Pinoh ini menjelaskan, , pembagian sembako yang secara instant dapat dinikmati oleh fakir miskin merupakan salah satu bentuk konkret solidaritas sosial. Halaman 7 Djoko Supeno Mukti
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,