Berkar ya
Minggu, 11 Desember 2011
un
14 Muharram 1433 H/16 Cap It Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Kalimantan Barat Sebenarnya
k
tu
Eceran Rp 2.500,-
Ma
sya
rakat
http://www.equator-news.com
Aparat Menyerah Garap Kasus Korupsi Banyak kasus korupsi, tetapi semuanya menggantung. Berbagai alasan tak berdasar dikemukakan. Mulai soal perizinan hingga biaya penyidikan. Sebegitu sulitkah menangkap koruptor? PONTIANAK. Desakan penuntasan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian belum memberikan hasil signifikan. Alasan klasik terhambat proses panjang perizinan untuk kasus yang melibatkan oknum pejabat negara. Kami merasa tidak nyaman dengan kasus yang belum tuntas. Tapi kenyataannya, diperlukan proses panjang yang membutuhkan waktu, kata AKBP Andi Pairan, Wadir Krimsus Polda Kalbar dalam dialog bertema Kompilasi Penegakan Hukum di Kota Mafia, berlangsung di Pontianak, Jumat (9/12) pagi. Andi menjelaskan sulitnya pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Kalbar yang melibatkan dua anggota DPR-RI Dapil Kalbar. Dibutuhkan rentetan proses penyelidikan panjang hingga turunnya surat persetujuan Presiden, kata Andi. Kasus korupsi lain yang ditangani kepolisian adalah pada penyediaan sarana perpipaan air bersih di Melawi yang melibatkan PT BAM. Proses panjang penanganan yang dimaksudkan Andi, dilakukan yakni gelar perkara di internal Polda berlanjut ke Mabes Polri dan di Sekretaris Kabinet. Setelah itu, mesti menunggu turunnya surat Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga terlibat. Kita pahami kasus Bansos menjadi sorotan masyarakat. Namun perkiraan kerugian negara belum dipastikan. Selain itu, kasus tersebut melibatkan pejabat negara. Sehingga kami harus meminta izin tertulis presiden dengan harus ekspose terlebih dahulu ke Mabes Polri dan Kementerian, jelas Andi. Ia menambahkan, anggaran turut menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kasus korupsi. Sebab untuk penyelesaian satu kasus tersedia anggaran Rp 14 juta, dinilai tidak cukup. Kendati demikian, Kepolisian memiliki komitmen penuh dalam upaya pemberantasan korupsi.
Halaman 7
Nasional
Saatnya Uji Kompetensi PNS Menggunakan CAT JAKARTA. Sudah saatnya instansi pemerintah menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk menguji kompetensi PNS. Ini agar kualitas sumber daya aparatur lebih meningkat. Apalagi masyarakat menuntut pegawai bisa bekerja lebih profesional. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki quick win (layanan unggulan) dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, ungkap Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawan Negara (BKN) S Kuspriyomurdono dalam keterangan persnya, Sabtu (10/12). Dia meminta program-program yang menjadi quick Win harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, publik akan memberikan kepercayaan dan tanggapan positif terhadap instansi pemerintah. CAT adalah salah satu quick win yang disajikan BKN dalam memberikan layanan kepegawaian, ujarnya. Sampai saat ini, lanjut Kuspriyomurdono, sudah banyak instansi pusat yang menggunakan sistem CAT. Untuk daerah hanya beberapa, di
Halaman 7
Injet-injet Semut Aparat Menyerah Garap Kasus Korupsi -- Tak punya nyali atau pasrah?
- Bang Meng
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR CABANG PONTIANAK
PEMBERITAHUAN Kami sampaikan batas bayar rekening listrik kepada pelanggan yang budiman : 1. Tanggal 01 s/d 20 pelanggan PLN diwajibkan membayar rekening listrik 2. Apabila pelanggan membayar Rekening Listrik di atas tanggal 20, pelanggan tersebut dikenakan biaya keterlambatan dan petugas PLN akan melakukan pemutusan sementara . 3. Untuk pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran Rekening Listrik di atas 90 hari (3 bulan), pihak PLN akan melakukan pembongkaran rampung. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor PT PLN (Persero) dan PPOB yang tersebar di seluruh Wilayah Kalbar. Demikian himbauan ini, agar menjadi perhatian demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.
HUMAS PT PLN CABANG PONTIANAK
Untuk pelayanan pengaduan pelanggan melalui SMS anda dapat mengirim kan SMS ke:
No. HP. 08115718811 Tekad PLN memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Jangan Dikaitkan InstrumenPolitik
Oleh karena itu, Presiden meminta para pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam memberikan penjelasan. Statement ini keluar dari kalangan pemerintah sendiri yang, menurut saya, tidak akurat sehingga timbul spekulasi
PONTIANAK. Kasus korupsi bisa saja menjadi alat politik dalam pertarungan Pilgub mendatang. Tujuannya untuk mencekal para calon yang pernah terlibat kasus korupsi. Namun hal itu harus dihindari karena penegakan hukum tak boleh diintervensi urusan politik Saya berharap hal itu tidak menghiasai pesta demokrasi rakyat di provinsi ini. Itu bisa saja terjadi. Tapi kita berharap tidak saling serang menyerang. Jika ada bukti, laporkan saja langsung ke penegak hukum, katanya Jumadi, Pengamat Politik kalbar dihubungi Equator, Sabtu (10/12). Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan agenda utama pemerintah saat ini, namun dalam perjalanan banyak kendala. Untuk melawan itu, setidaknya diperlukan sebuah kepastian hukum dan kesadaran yang tinggi dari para penegak hukum di negeri ini. Menurut dia, korupsi di negeri ini sudah sistemik. Aksi-aksi yang terjadi akhir-akhir sepertinya akan terus berlanjut, publik melihat ini sudah merupakan kejahatan yang struktural. Namun, Jumadi melihat, sejauh ini, aksi-aksi yang dilakukan para mahasiswa murni sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi. Mengingat korupsi itu terus berulang yang berdampak pada pemiskinan masyarakat. Ditambah lagi, mulai tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, termasuk di Kalbar. Dirinya menegaskan, secara pribadi mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini, terutama di Kalbar. Siapapun yang bersalah harus diadili, tapi jangan jadikan politik bagian dari hukum.
Halaman 7
Halaman 7
Demonstrasi memperingati hari anti korupsi, Jumat (9/12) di Bundaran Untan. JULIANUS RATNO
Lewat 30 dan 60 Hari Bisa Langsung Diperiksa JAKARTA. Alasan yang mengada-ada jika kendala pemeriksaan tersangka kasus korupsi dihambat izin Presiden RI. Buktinya, Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan resmi pada Selasa, 12 April 2011 pada bagian lain pengantarnya ketika mem-
buka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden. Meja saya bersih. Tiap hari saya menandatangani dokumen negara, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres, Inpres, dan lain-lain, ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dalam situs resmi www.presidenri.go.id. Presiden menjelaskan, rumor tentang macetnya 61 surat izin pemeriksaan pejabat negara itu di meja presiden menjadi persoalan karena disampaikan oleh pejabat publik secara tidak akurat.
APBD Kalbar Tak Mampu Membiayai Rehab Jalan PONTIANAK. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan dibutuhkan dana sedikitnya Rp 1,2 triliun untuk rehab rutin jalan nasional. Sayangnya, APBD Kalbar tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Bagaimana mungkin kami alokasikan dana sebanyak itu, APBD Kalbar saja baru mencapai Rp 1,7 triliun, meski terus meningkat mendekati angka Rp 2 triliun, ungkap Wagub saat kunjungan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini di Kabupaten Sambas, Sabtu (9/12). Dengan kedatangan Mentri PDT ke Kalbar inilah, Wagub mengharapkan alokasi dana infrastruktur di APBN tidak saja terfokus untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa. Kita ketahui ada ribuan triliun dana di APBN, sebagian untuk pembangunan infrastruktur, yang dampaknya akan berbeda kalau dialokasikan di Jawa atau Jakarta, dibanding kalau digunakan di daerah, seperti Kalbar, harap Christiandy. Ia mengungkapkan, alokasi dana untuk perawatan jalan yang mampu dialokasikan dalam APBD Kalbar akhirnya hanya sekitar Rp200 miliar. Ia yakin, kalau dana infrastruktur Rp 1 triliun digu-
Christiandi: Perlu Rp 1,2 Triliun
nakan untuk membangun jalan di Kalbar, akan memberi dampak ekonomi yang tinggi. Kami membandingkan antara dana untuk perbaikan jalan tol Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta yang terkena banjir, mencapai Rp 3,2 triliun. Kalau dana sebanyak itu untuk infrastruktur di Kalbar, dampaknya akan jauh lebih dirasakan, ujar dia. Selain itu, ujar dia, masih banyak daerah di Kalbar yang belum dapat dijangkau
menggunakan transportasi darat. Ia mencontohkan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Setelah jalan mulai dibangun, baru sekarang warga melihat mobil bisa masuk ke sana, kata dia seraya menjelaskan Kalbar mempunyai kewajiban menjaga jalan status provinsi yang panjangnya mencapai 1.600 kilometer.
Sementara itu Bupati Sambas, Juliarti H Alwi meng atakan, saat ini sedang dibangun badan jalan sepanjang 14 kilometer dari Ceremai menuju Temajuk. Masyarakat di Temajuk menyatakan, kalau boleh, masuknya truk ke desa mereka, ingin dirayakan sebagai hari kemerdekaan yang kedua kali, karena selama ini tidak pernah ada mobil atau truk yang bisa sampai ke sana, kata Juliarti. (dna)
Hari Ini Workshop Produksi Video Clip PONTIANAK. UnMinggu, 11 Desember 2011 tuk memacu pukul 12.00-16.00 kreativitas Senin, 12 Desember 2011 komunitas pukul 19.30-23.30 perfi lman di Venue : Waroeng Xpose Kalbar, HarJl KH Ahmad Dahlan-PonƟanak ian Equator bekerja sama dengan Radio Vista 92.4 FM, BPD Hipmi Kalbar, dan Bakorda Fokus Maker Kalbar menggelar Workshop Produksi Video Clip, di Waroeng Xpose, (11-12/12). Workshop ini menghadirkan narasumber Ganda Hartadi (Director dan Editor Offline-Online) yang telah sukses menelurkan Video Clip Director seperti SlankCubit-Cubitan, Olla Ramlan-Sakit Hati. Kemudian Editor dan Visual FX seperti Kotak-Cinta Jangan Pergi, Drive feat. The Titans-Indonesia, Armada-Mabuk cinta, dan lainnya. Selain itu ada Fajar Bustomi (Director Film & Video Clip) dengan Director Film Best Friend, Video Clip yaitu Armada-Pemilik Hatiku, Armada-Mabuk Cinta, AnjiTernyata Cinta, Padi-Terbakar Cemburu, Piyu Padi-Sakit Hati, Slank-Pandangan Pertama, NTR-Aku Cinta Indonesia, dan Drive-Katakanlah. Kita berikan kesempatan berharga bagi Komunitas Perfilman di Kalbar. Untuk lebih memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai tata-cara pembuatan Video Clip, yang dibimbing langsung ahli dan praktisi perfilman nasional, kata Edy Zaidar, panitia penyelenggara kepada Equator, Sabtu (10/12). Dalam kegiatan ini, sambung dia, biaya registrasi untuk peserta umum sebesar
Jadwal
Halaman 7
Pengelolaan Perbatasan di Wilayah Singbebas (1)
Kabupaten Sambas Sukses Garap Perbatasan Kabupaten Sambas dianggap telah memiliki kemajuan dalam menggarap wilayah perbatasan. Menteri Pembangunan Desa tertinggal (PDT), Ir H A Helmi Faisal Zaini kembali berkunjung, Jumat (9/12).
Singkawang Rp 2.500,-
Helmi berkunjung selama dua hari melaksanakan program kerja di Kabupaten Sambas hingga Sabtu (10/12). Agenda pertama menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Regional Management Bupati dan Walikota Singbebas, serta meresmikan dua pasar desa di Segarau dan Sungai Kelambu Kecamatan Tebas Selain itu, Menteri PDT RI beserta Istri, Hj Santi Annisa SKed direncanakan
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
meninjau jembatan alternatif di Tebas Sungai. Santi yang juga Ketua Dharma Wanita Kementerian PDT mengunjungi program operasi bibir sumbing di RSUD Manggis, Sambas. Dalam rombongan menteri itu, turut hadir Wakil Gubernur Kalbar, Walikota Singkawang dan Bupati Bengkayang. Mereka disambut Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH dan Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa
Landak Rp 3.000,-
MAg beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Sambas di Balairungsari Pendopo Bupati Sambas. Dalam sambutannya, Juliarti mengucapkan selamat datang kepada Menteri PDT untuk yang ketiga kalinya di Kabupaten Sambas. Apalagi kedatangan kali ini, membawa tujuh dokter ahli bedah untuk melaksanakan operasi biBupati Sambas mendampingi Menteri PDT RI melihat dokumenbir sumbing untuk ma tasi pembangunan program PDT di Kabupaten Sambas, Jumat Halaman 7 (9/12) di Balairungsari Pendopo Bupati Sambas.
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,