Sabtu, 12 Maret 2011 7 Rabiulakhir 1432 H/8 Jie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya
Hukum
Korupsi Cacing Telantar 3 Tahun
Dugaan Korupsi Meubel FK
FPM dan FAT sudah dijadikan sebagai tersangka 2008 lalu. Kantor pemenang lelang juga telah digeledah. Namun kasus dibiarkan. Ada apa kejaksaan?
PONTIANAK. Polresta Pontianak menyelidiki dugaan korupsi di Fakultas Kedokteran (FK) Untan terkait pengadaan atau pekerjaan borongan meubel untuk keperluan asrama mahasiswa FK. Dua orang saksi sudah kita periksa dari CV MPL. Kita masih mendalami dan meminta keterangan saksi-saksi, kata Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Muharrom Riyadi melalui Kasat Reskrim, Kompol Puji Prayitno SIK kepada Equator, Jumat (11/3). Dasar penyelidikan karena adanya laporan seseorang. Pengadaan itu memiliki pagu dana Rp 432.404.000 yang bersumber dari DIPA PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) FK Untan tahun anggaran 2010. Modus dugaan tindak korupsi seperti ini, kata Puji, sering terjadi. Sebelum lelang dilakukan terjadi lobi-lobi untuk mendatangkan alat terlebih dahulu. Sehingga barang-barang harus beli dengan BH, selaku anggota panitia lelang yang ikut dalam pekerjaan pemborongan dengan cara menyuplai atau memasukkan sebagian barangbarang borongan terlebih dahulu. Jadi mereka mendahului pengadaan barang sebelum lelang dilakukan. Terhadap perbuatan BH perlu dilakukan penyelidikan apakah termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau
PONTIANAK. Kinerja Kejati Kalbar layak dipertanyakan dalam menangani korupsi pemberian obat cacing untuk 54 ribu anak SD di Kabupaten Sanggau pada 2006 lalu. Dua tersangka ditetapkan namun dipetieskan . Kerugian negara semakin nyata karena BPK membuka laporannya. Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan kerugian negara dari pemberian obat cacing itu sudah diserahkan Perwakilan BPK Kalbar kepada Kejati Kalbar. Kita mendesak Kejati segera memprosesnya, tegas H Retno Pramudya SH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar kepada Equator, Jumat (11/3). Hasil pemeriksaan BPK itu telah menyimpulkan terjadi kerugian daerah dengan rincian Rp 7.177.256.242 atau 83,25% meliputi tahun anggaran 2006 sebesar Rp 2.457.934.557 dan 2007 sebesar Rp4.719.321.685. Dalam memproses dugaan korupsi kasus tersebut Kejati Kalbar jangan tebang pilih, apalagi jika dengan sengaja memperlambat prosesnya. Kerugiaannya sudah jelas. Tunggu apa lagi, segera tangkap pelaku, tegas Retno. Apalagi, kata Retno, Ketua BPK dan Aspidsus Kejati sudah bertemu langsung dalam serah terima laporan tersebut. Tentu saja itu sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengusut dugaan korupsi di Kalbar, terma-
Halaman 7
Ekonomi
Waktu Lomba Diperpanjang PONTIANAK. Batas waktu penyerahan dan pengiriman karya tulis memperingati 15 tahun PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII diperpanjang hingga 19 Maret 2011. Perpanjangan waktu ini untuk memberikan kesempatan kepada para penulis yang hingga kini belum menyelesaikan makalah atau karya tulisnya. Selain itu, karya tulis yang masuk ke panitia hingga kemarin (11/3) jumlahnya masih sedikit. Lomba tersebut sebagai komitmen PTPN XIII dalam menggali dan mendorong potensi inovasi dan kreativitas yang ada di masyarakat tentang Konsep Energi Terbarukan Yang Ramah Lingkungan dan Konsep Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan . Lomba ini terbuka untuk warga Kalimantan Barat dengan total hadiah puluhan juta rupiah, trophy dan sertifikat.
Halaman 7
Minim Pengguna AKSes di Kalbar SOLO. PT Kostudian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berencana menggelar sosialisasi kartu Acuan Kepemilikan Securitas (AKSes) di Kalbar. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para investor efek untuk mengenali system keamanan dana yang diinvestasikannya. Di Kalbar sosialisasi rencananya akan kita Sulistyo Budi.ABDU SYUKRI laksanakan pertengahan April mendatang, ujar Sulistyo Budi, Direktur PT KSEI menjawab Equator usai sosialisasi kartu AKSes di Hotel Novotel Solo, Rabu (9/3) malam. KSEI belum memberikan tanggal pasti kapan sosialisasi tersebut dilakukan. Namun kemung
Usut Perusahaan Pelanggar Hutan PONTIANAK. Jaringan mafia kehutanan di Kalbar terus diburu. Tim terpadu kehutanan kini mulai menyelidiki keterlibatan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang operasionalnya melanggar undang-undang kehutanan. Tim sedang mengidentifikasi perusahaan (pelanggar kehutanan), tegas Ir Darori, Direktur Jendral (Dirjen) Perlindungan Hutan dak Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan kepada Equator via pesan singkat dari Jakarta, Jumat siang (11/3). Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), serta Bareskrim Mabes Polri itu sudah lama mengendus keberadaan mafiakehutanan di Kalbar. Mereka mengaku sudah mengantongi sejumlah nama pejabat maupun mantan pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya memberantas mafia kehutanan di Kalbar, tim gabungan itu Tim Periksa akan menghimpun sebanyakbanyaknya masukan dan laporan tentang praktik mafia kehutanan. Data itu juga menyangkut
Halaman 7
•
•
•
•
Kerugian Negara Tahun Anggaran Realisasi Anggaran Jumlah Kerugian Prosentase 2006 Rp 3.136.619.273 Rp 2.457.934.557 78,38 persen 2007 Rp 5.485.000.000 Rp 4.719.321.685 86,04 persen Dianggarkan Dua Tahun Anggaran - APBD 2006 : Rp 3,64 miliar - APBD 2007 : Rp 6,27 miliar Total Pengadaan diberikan sekitar 54 ribu anak sekolah - 219.030 botol dan vitamin - 109.518 botol
RUU Konflik Sosial
PONTIANAK. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium bukan saja terjadi di Kalbar. Beberapa provinsi juga mengeluhkan hal serupa. Kondisi ini dipicu ulah spekulan dan pengusaha nakal seiring kenaikan harga minyak dunia. Selain karena ulah mereka, juga dipengaruhi situasi politik di negara timur tengah yaitu Libia yang menjadi salah satu pemasok minyak terbesar di dunia, kata Ruhut Sitompul, Anggota DPR-RI kepada wartawan usai kunjungan kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, Jumat (11/3) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Akibat penimbunan itu masyarakat menderita sehingga harga BBM dari Rp 4500 dijual berkisar Rp 6000
Halaman 7
Masih terjadi antrean BBM di Kota Pontianak. ABDU SYUKRI
Tak Tenang Setelah Membunuh Tersangka Aksi Brutal Bertambah Tiga SANGGAU. Peringatan jajaran kepolisian kepada para pelaku aksi brutal akibat SMS isu di Kabupaten Sanggau, membuahkan hasil. Setelah 13 orang dinyatakan tersangka, tiga pelaku lainnya menyerahkan diri, Jumat (11/3) kemarin. Ketiganya datang ke ketua RT. Kemudian kita jemput dan sekaligus melaksanakan penyisiran, terang Kapolres Sanggau I Wayan Sugiri SH S IK MSi melalui Kasat Reskrim AKP Fajar Dani Susanto SIk, kemarin. Tiga pelaku itu Ae,31, SM,59,
Halaman 7
MUSTAAN
Bukti peninggalan kerajaan Sanggau.
Mempawah Rp 2.500,-
•
2006-2007 masa pelaksanaan pengadaan obat cacing Awal 2008, Kejati mulai menangani dan menetapkan FPM dan PAT sebagai tersangka 16 Juni 200, Kepala Kejati Kalbar melalui Nomor B1239/Q.1/Fd.1/06/2008 meminta BPK melakukan audit kerugian negara. 21 Agustus 2008, penyidik Kejati menggeledah kantor PT Rajawali Nusindo untuk mencari barang bukti. 1 Maret 2011, BPK sudah melakukan finalisasi laporan hasil pemeriksaan. 7 Maret 2011, Kepala BPK Perwakilan Kalbar menyerahkan laporan hasil audit ke BPK Kalbar.
Pengusaha Nakal Bermain BBM Kalbar Rujukan
Diperkirakan bagian dari kerajaan Kalahirang Tanjungpura, terlihat dari wilayahnya. Benarkah Daranante yang menentukan ibukota kerajaan?
Jatah obat cacing anak SD dikurangi
Harga Eceran :
•
Polisi memeriksa salah seorang tersangka pembunuhan di Engkalet. M. KHUSYAIRI
PONTIANAK. Pemprov Kalbar bersama Badan Legislasi (banleg) DPR RI, Jumat (11/3) rapat tertutup di Balai Petitih Kantor Gubernur. Agendanya mencari masukan tim Kunker Banleg DPR RI guna penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) konflik sosial. Kunjungan kerja banleg DPR RI ini guna mencari masukan karena dari pengalaman, kita pernah terjadi konflik sosial. Pada pertemuan tadi, banyak definisi dan perbaikan yang terjadi, jelas Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui Equator, kemarin. RUU itu nanti berlaku umum yang berisi tentang pencegahan konflik sosial, penanganan kejadian serta menangani pasca konflik sosial. UU di Indonesia kebanyakan warisan Belanda sehingga masih banyak yang perlu diubah dan direvisi. Kita dianggap berhasil dalam menuntaskan konflik sosial yang pernah terjadi dan atas dasar itulah kita dianggap memiliki informasi yang layak dijadikan masukan untuk penyusunan RUU. Data yang dikumpulkan merupakan informasi penyelesaian masalah dan bagaimana membuat konflik sosial tersebut tidak lagi terjadi, terang Cristiandy. Ruhut Sitompul, anggota tim Kunker Banleg DPR RI mengatakan, penyusunan RUU konflik perlu didukung dengan data dan fakta lapangan dan Kalbar dirasakan memenuhi syarat itu. Kalbar memiliki data tentang masalah yang timbul dan bagaimana penyelesaiaannya, jelas Ruhut. Selain mengumpulkan data dan informasi dari pemerintah provinsi, rombongan berjumlah sembilan orang yang diketuai HA Dimyati Natakusuma juga menyambangi civitas Akademika Untan dengan agenda yang sama. (boy)
Mengkiang Pusat Kerajaan Sanggau
Injet-injet Semut - Bang Meng
Halaman 7
Pengadaan Obat Cacing
Menelusuri Keberadaan Istana Kerajaan di Kalbar (bagian 77)
Halaman 7
- Kok aparatnya ikut ‘cacingan’?
suk kasus dugaan korupsi obat cacing tersebut. Proyek pengadaan obat cacing itu dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sanggau tahun 2006 senilai Rp 3,641 miliar dan APBD 2007 senilai Rp 6,270 miliar. Kasus itu juga mulai ditangani oleh Kejati sejak tahun 2008, tapi sampai sekarang belum ada titik terangnya. Untuk itu sekali lagi kita mendesak kasus tersebut segera dituntaskan, ujar legislator PPP ini. Sebelumnya, Sigit Pratama Yudha SH, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Kalbar, Senin (7/3) menyimpulkan bahwa telah terjadi kerugian daerah sebesar Rp 7.177.256.242 atau 83,25 persen dari total jumlah realisasi yang dibayarkan kepada pihak rekanan, sebesar Rp 8.621.619.273 Rekap laporan perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut diberi judul Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Obat Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah TA 2006 dan 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Laporan Hasil Pemeriksaan ini bernomor 01/HP/ XIX.PNK/03/2011 tanggal 01 Maret 2011. Pemeriksaan penghitungan kerugian daerah yang dilaksanakan BPK RI melalui BPK Perwakilan Kalbar itu didasarkan pada pasal 23E, pasal 23F dan pasal 23G UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
Dikisahkan, sewaktu Babai Cingak yang dijemput warga turun dari pengasingan. Daranante kaget melihat kondisi Babai Cingak yang menderita penyakit kulit aneh. Orang kampong diperintahkan membuat rakit untuk membawa Babai Cingak turun menyusuri sungai agar dihadapkan kepada orangtua Daranante.
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Karena waktu yang tersisa hanya sedikit, maka rombongan menempuh sungai Entabai terus tembus ke sungai Sekayam, tepatnya di kampong Tampun Juah. Dalam perjalanan tersebut, Daranante bertemu seseorang bernama Dakdudak atau Wak Kurang, orang itu yang dituakan kala itu mengurus Sanggau.
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Karena kurang mampu mengurusi rakyat Sanggau, maka ia meninggalkan Sanggau lari ke Semboja atau Segarong yang terletak di antara dua Desa Sungai Mawang dan Desa Bunut. Sekarang disebut dengan nama Desa Sungai Mawang. Semula, Daranante akan membawa Babai Cingak pulang kembali
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Halaman 7
Ketapang Rp 3.000,