Kamis, 12 Mei 2011 8 Jumadilakhir 1432 H/10 Sie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Pemerintahan
Milton Disandera Kepentingan Politik PUTUSSIBAU. Proses pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) semakin tak jelas juntrungannya. Sejumlah kalangan meminta koordinatornya, Milton Crosby mengundurkan diri. PKR semakin tak jelas, kalau kita berdiam diri saja maka lambat laun proses yang ada bisa stagnan. Karena itu saya Yusuf Habibi.KHOLIL YAHYA minta kepada koordinator PKR untuk mengundurkan diri dari jabatannya tanpa diminta oleh siapapun, kata M Yusuf Habibi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (11/5). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, Milton tak bisa berbuat apa-apa karena tersandera kepentingan politik. Semua orang sudah tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum, kenapa Milton tidak segencar dulu, tutur Yusuf. Kenapa dulu Milton sering mengumbar kesiapan PKR di beberapa media massa? Hal itu dikarenakan kepentingan politik. Sekarang dia sudah terpilih jadi Bupati Sintang untuk kedua kalinya, ujarnya. Terpilihnya Milton dengan perahu PDIP diprediksi Yusuf sedikit menyandera kelangsungan PKR. Sekarang Milton tidak bisa bergerak. Makanya jalan satu-satunya adalah dengan legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai koordinator, terangnya. Yusuf berjanji dalam waktu dekat akan meng
Halaman 7
BKN Kirim Surat Ralat CPNS Ilegal KUBU RAYA. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya menerima surat ralat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang 9 orang CPNS ilegal dalam rekomendasi beberapa waktu lalu. BKN sudah mengklarifikasi kata ilegal dalam surat rekomendasinya. Ternyata ada beberapa temuan penting di dalamnya, jelas M Noh Syaiman, Kepala BKD Kubu Raya kepada Equator, Rabu (11/5). Dijelaskan M Noh, dalam surat klarifikasi BKN memaparkan Lembar Jawaban Kerja (LJK) 9 peserta CPNS tidak terbaca scan dengan baik. BKN langsung mengirimkan surat klarifikasinya dan menyatakan pernyataan mereka di surat rekomendasi kemarin adalah salah, ujarnya. Diakui BKN, jika LJK tidak terbaca, bukan berarti harus dikatakan ilegal. Apalagi yang terdata hanyalah 9 CPNS. Surat klarifikasi diterima BKD Kubu Raya pada 4 Mei. Hanya saja untuk keputusan lainnya belum dapat diketahui sampai sekarang. Yang pasti langkah BKD sudah mengomunikasikan secara intensif ke Kemenpan,
Halaman 7
Hukum
Mantan Wakil Ketua DPRD Ketapang Dibui KETAPANG. Sugiyarto Husein harus merasakan pengapnya sel Rutan Kelas II B Ketapang, Selasa (10/5) sore. Mantan Wakil Ketua DPRD Ketapang periode 1999-2004 ini dieksekusi pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus penganggaran dana purnabhakti. Kalau MA sudah menolak kasasi, maka kembali ke putusan Pengadilan Negeri. Terpidana dikenakan satu tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider lima bulan penjara. Serta menghukum uang pengganti sebesar Rp 40 juta dan subsider satu tahun penjara dan membayar perkara lima ribu, kata Deji Permana, Kasi Pidsus Kejari Ketapang. Eksekusi tersebut berdasarkan Putusan MA Nomor 840.K/Pid.Sus/2010. Kasus ini merupakan perkara 2008. Dengan keluarnya amar putusan MA yang menghukum terpidana Sugiarto Husein dan Hamdi A Rani, artinya menolak kasasi yang telah disampaikan. Sugiarto dan Hamdi merupakan unsur pimpinan DPRD periode 1999-2004. Pada 19 Januari 2004, telah mengubah usulan rencana anggaran Satuan Kerja DPRD Ketapang. Mereka memasukkan satu item yakni tunjangan purna bhakti. Akhirnya item yang dimasukkan terdakwa disetujui Razali Ahmad, saat itu selaku ketua DPRD. Tapi sekarang ini sedang sakit stroke, jadi belum dieksekusi, katanya.
Halaman 7
Injet-injet Semut Janji Politik Sintang Menyusut Rp 10 M -- Macam takaran beras jak.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Suami Pembunuh Diburu Bukti mengarah pada pembunuhan spontan tanpa rencana. Cekcok suami istri jadi pemicu. Keberadaan pelaku telah diendus polisi. Hambali diminta menyerahkan diri. SAMBAS. Suasana duka menyelimuti rumah kediaman orang tua Erlina, 21, di Desa Mak Tangguk Kecamatan Tebas. Polisi terus mencari persembunyian suami korban, Hambali, 24, yang diduga kuat sebagai pelakunya. Kami terus melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus Erlina setelah mengumpulkan data dari saksi tetangga dan keluarga korban, kata Kapolres Sambas AKBP Pahala Panjaitan melalui Kapolsek Tebas AKP Mulyadi kepada Equator, Rabu (11/5). Dari hasil keterangan itu terdapat beberapa hal yang menguatkan diantaranya Short Message Service (SMS) dari handphone milik Hambali kepada tetangga korban yang tidak mau disebutkan namanya. Bunyi SMS itu; nanti ada polisi yang mau cari saya. Selain itu seorang warga yang kebetulan melintas mengaku dimintai Hambali untuk mengantarnya menggunakan Warga melayat ke rumah Marhan, orang tua Erlina di Desa Mak Tangguk Kecamatan Tebas, Rabu (11/5), inzet foto korban semasa hidup.M.RIDHO MAWARDI
Halaman 7
Janji Politik Sintang Menyusut Rp 10 M Legislator SINTANG. Teka-teki janji politik Pemilukada Sintang 2010 lalu senilai Rp 25 miliar mulai terkuak. Dana itu ada, namun menyusut dari jumlah yang dijanjikan untuk membangun infrastruktur di Kecamatan Ketungau dan kecamatan lainnya. Kalau Rp 25 miliar tidak ada. Yang ada Rp 15 miliar. Ini saja yang kita ketahui, di luar itu kita tidak tahu, ujar
Harjono SSos MSi, Ketua DPRD Sintang kepada Equator, Rabu (11/5). Dijelaskan Harjono, Pemkab Sintang di tahun 2010 memang pernah menerima alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana itu disebut sebagai dana percepatan pembangunan daerah, atau istilahnya dana penyesuaian. Karena dana itu datang
setelah pembahasan APBD murni, dana ini datang di tengah, setelah pembahasan APBD murni. Otomatis masuk di APBD perubahan, ucapnya. Namun, lanjut Harjono, nominal dana yang dibawa ke dewan hanya Rp 15 miliar, bukan Rp 25 miliar. Itu pun Dewan tidak bisa melakukan pembahasan karena dana tersebut telah dibuat
Peraturan Bupati (Perbup), ucapnya. Berdasarkan Perbup tersebut, tambah Harjono, dana itu kemudian dibagi ke beberapa daerah. Dana itu dipecah. Saya kurang tahu juga wilayah Ketungau dapat berapa, tukasnya. Menurut Harjono, sebelum dana itu diperuntukan, meskinya terlebih dahulu di
Halaman 7
Salah Paham, Kapolsek Dikeroyok PONTIANAK. Kasus pengeroyokan yang menimpa AKP Bob Ginting, Kapolsek Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Jumat (6/5) lalu diakui Kapolres Bengkayang, AKBP Muhiyan Nimitch, murni salah paham. Warga mengira korban ingin menjual 5.738 batang kayu olahan secara sembunyi-sembunyi. Kayu itu hendak diangkut ke Bengkayang karena sudah
dilelang. Pemenang lelang orang Bengkayang, kata Nimitch menjawab Equator, kemarin (11/5). Nimitch menjelaskan belum ada pelaku yang diperiksa dari kasus itu. Kita juga belum menetapkan siapa yang menjadi tersangka, kata Nimitch. Seperti diberitakan Equator kemarin, Kapolsek Samalantan digebukin warga, Jumat
(6/5) malam pukul 00.12 karena diduga menjual 5.738 batang kayu olahan berbagai jenis. Kayu tersebut merupakan sitaan hasil tangkapan Polhut dan Polres Bengkayang yang dititipkan di Polsek Samalantan. Kasus pemukulan itu diungkapkan pertama kali oleh Damianus SH, warga Bengkayang. Saya hendak melaporkan peristiwa ini kepada
Bupati Bengkayang karena berdasarkan laporan warga, mereka berani memukul karena Kapolsek mengangkut barang bukti kayu yang disita, terang Damianus SH ditemui di Kantor Camat Bengkayang, Selasa (10/5). Barang bukti kayu dari Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang yang diamankan
Halaman 7
Warga Demo Minta Mawardi Dilantik
SUKADANA. Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Lintas Aspirasi Masyarakat (FORLAM) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU), Selasa (10/5). Mereka menuntut agar DPRD menjadwalkan sidang paripurna pelantikan Mawardi Usman SH sebagai anggota DPRD KKU periode 2009-2014. Mawardi Usman merupakan caleg terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Teluk Batang, Seponti dan Pulau Maya Karimata.
Halaman 7
Singkawang Diperiksa PONTIANAK. Penanganan kasus hukum dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar Tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar baru menjerat satu tersangka. Namun penyidik Polda memastikan masih akan memeriksa sejumlah saksi untuk membongkar keterlibatan tersangka lain. Rencananya hari ini (kemarin, red) kita akan memeriksa anggota DPRD Kota Singkawang. Tapi pemeriksaan belum bisa dilaksanakan karena beliau sedang ada agenda sidang, ujar AKBP Mukson Munandar, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar menjawab Equator, Rabu (11/5). Mukson tidak menyebutkan nama maupun inisial siapa anggota DPRD Singkawang yang hendak diperiksa itu. Namun kemungkinan legislator yang dimaksud adalah Zainal Abidin. Dulunya dia di DPRD Kalbar. Pemeriksaan terhadap dia kemungkinan baru bisa kita laksankan lima hari lagi karena dia minta diundur lima hari, ucap Mukson. Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Singkawang, Zainal Abidin menjabat sebagai anggota DPRD Kalbar periode 2004-2009. Ia terakhir duduk sebagai anggota Komisi C yang membidangi pembangunan. Surat panggilan terhadap Zainal Abidin dikirimkan Polda Kalbar, Senin (9/5) lalu. Surat panggilan itu dibuat menyusul terbitnya izin pemeriksaan dari Gubernur terhadap yang bersangkutan. Surat izin pemeriksaan dari Gubernur diterima Jumat (6/5) lalu, beber perwira dengan pangkat dua melati di pundak itu. Sekadar mengingatkan, mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2009, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2009. Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan
Massa menggelar unjuk rasa mendesak agar segera melantik Mawardi Usman sebagai anggota DPRD KKU periode 2009-2014. KAMIRILUDDIN
Halaman 7
Thian How Sia Bo, Kelenteng Tertua di Kayong Utara (bagian 3)
Dibangun Kembali Mengikuti Petunjuk Sang Dewi Oleh Kamiriluddin
Ketua Umum Yayasan Vihara Maha Ratna, Lim Mong Seng alias Handoyo menyebutkan, ada cerita menakjubkan di balik terbakarnya Kelenteng Thian How Sia Bo pada 1981.
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Menjelang terbakarnya rumah suci umat Konghucu yang usianya ratusan tahun itu, seutas kain merah terbang melayang melintas di depan Kelenteng. Aseng, sapaan akrab Lim Mong Seng mengaku tidak melihat kain merah yang terbang itu. Waktu itu dirinya masih muda yang terus mendalami ajaran Konghucu. Cerita ini didapatinya dari para orangtuanya. Sebab di antara pemuka Konghucu waktu itu ada yang melihat kain
Sambas Rp 2.500,-
merah berupa tirai terbang melayang. Kejadian yang tak lazim itu diceritakan Aseng sesaat sebelum kebakaran terjadi. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan yang tidak dikenal namanya secara kebetulan menemukan kain merah itu persis di tepi batu Tambak Rawang yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Batu Bantal. Jarak Batu Bantal dari Kelenteng lumayan jauh. Jika menggunakan sepeda motor dengan
Landak Rp 3.000,-
Lim Mong Seng berdiri di bawah bentangan kain merah yang dipercaya sebagai
Halaman 7 penyelamat umat manusia. KAMIRILUDDIN
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,