Sabtu, 12 Mei 2012 20 Jumadil Akhir 1433 H 22 Sie Gwee 2563 Eceran Rp 2.500,Terbit Pertama: 29 November 1998
Koran Utama di Kalbar http://www.equator-news.com
Pemilik Ruko Flamboyan Mogok Jualan Pheng Khiang: Aksi Damai, Kita Sudah Tua-tua PONTIANAK. Kecewa dengan sikap Pemkot Pontianak yang dinilai sepihak dalam membangun Pasar Flamboyan, para pemilik Ruko protes dengan cara mogok berjualan sehari penuh, Jumat (11/5). Kami sudah capek, mau gimana lagi. Sekarang kita tutup ruko saja. Penguasa lebih berkuasa dan kuat kami rakyat yang lemah tertindas, ungkap Ng Pheng Khiang, pemilik ruko yang juga salah satu koordinator aksi.
Para pemilik Ruko menunjukan aksi protes terhadap rencana Wali Kota Pontianak Sutarmidji yang memaksakan kehendak membangun kembali Ruko di Pasar Flamboyan dengan menarik biaya Rp 900 juta per ruko. Mereka juga tidak jelas siapa yang membangun, perusahaan atau pemodal mana yang membiayai. Kalau dibangun oleh Pemkot, dengan dana APBD mengapa terlalu mahal, terlalu dipaksakan secara sepihak. Aksi tutup toko sehari membuat suasana
Perusakan Hutan Mangrove Berlanjut PONTIANAK. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, sekitar 1.600 kapal perikanan yang berizin dari pusat belum menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/Vessel Monitoring System (VMS). Sebanyak 3.800 kapal yang sudah terpantau oleh VMS dari 5.400 kapal perikanan berizin dari pusat, ungkap Yorfartik Nazda di Balai Petitih, Kantor Gubernur Jumat (11/5). Yorfartik, Direktur Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengungkapkan itu saat menjadi pembicara dalam Seminar Kelautan. Menurutnya, PSDKP kesulitan untuk memantau obyek yang tidak kooperatif berupa kapal-kapal perikanan ilegal. Ini bagian dari modus operandi pencurian ikan oleh kapal asing, ujar dia. Dijelaskan, ada sejumlah isu strategis dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain masalah yang disebabkan kapasitas pemantauan belum memadai, juga untuk penghentian, pemeriksaan dan penahanan.
Pasar Flamboyan yang biasanya pagi-pagi buta sudah padat sebagai sentra perutaran ekonomi dan uang di Kota Pontianak, mendadak mandek. Kemacetan di Jalan Pahlawan dan Gajah Mada terurai. Meskipun tidak mati total, lantaran para pedagang kios dan los ada yang tidak ikutan tutup, tapi pasar tetap tampak lengang. Persimpangan jalan di pusat bisnis
Halaman 6
Kwartal Satu 2012
Pasar Plamboyan yang sepi tanpa aktivitas pedagang yang berjualan dan konsumen yang hilang. SYAMSUL ARIFIN
Sudah 26 TKW Didera Trauma
wanita (TKW), sudah menjadi mainan rutin majikan bengis di Malaysia. Walaupun tak kurang yang positif mengais ringgit di jiran terdekat itu. TKI korban kekerasan harus mendapat PONTIANAK. Legal atau illegal, nasib perawatan intensif melalui pendekatan memiriskan yang menimpa tenaga kerja pihak rumah sakit dan psikiater. Tidak Indonesia (TKI) terutama tenaga kerja mudah menghilangkan trauma berat yang
Sebanyak 16 Orang Dirawat di RSJ
mendera korban. Pasti ada kecenderungan perubahan perilaku dari dirinya, ungkap Psikolog Fitri Kusumawati,Msi, menanggapi kasus kekerasan yang menimpa TKW di luar negeri, kemarin. Terutama pada TKI ilegal, kasus-kasus traďŹƒcking paling banyak menimpa pembantu rumah tangga (PRT) atau eksploitasi
seks yang dilakukan di jiran. Kekerasan itu dibarengi penipuan berupa gaji tidak dibayar, upah dan paspor yang disandera, kehamilan dan kekerasan seksual. Menurut Fitri, ketika kabur dari tempat majikan dan kembali ke negeri sendiri, TKW korban kekerasan bukan berarti menjadi
Halaman 7
Permasalahan TKI
Pemerintah Lamban Kurang Kepedulian
Halaman 7
PONTIANAK. Pengamat Hukum dari Universitas Tanjungpura, Hermansyah, menilai Pemerintah Daerah Kalbar rendah kepeduliannya dalam menyikapi masalah TKI. Tidak ada upaya serius proses hukum bila berhadapan dengan pelaku kriminal di Malaysia. Kenapa saya bilang peran Pemerintah lemah dalam menyikapi permasalahan ini, karena posisinya rendah berhadapan dengan tetangga itu. Beda dengan Pemerintah Amerika Serikat, satu warga negaranya disandera negara lain, langsung menerjunkan seluruh personel aparat hukumnya guna melakukan pembelaan, kata Hermansyah.
Halaman 7
Ada Ribuan TKI Gelap Asal Kalbar PONTIANAK. Rata-rata TKI Kalbar yang bermasalah umumnya tidak prosedural sehingga cenderung menjadi korban tindak kekerasan di negara tempat dimana dia bekerja. Berbeda dengan para TKI kalau yang prosedural. Yang bermasalah hanya 2 persen tetapi semua bisa diselesaikan, ungkap Christopel De Haan, Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia PasiďŹ k dan Amerika Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Halaman 7
Sera masih dalam perawatan di RSK Provinsi Sungai Bangkong-SYAMSUL ARIFIN
Realisasi Investasi Kalbar Masih Rendah PONTIANAK. Kendala utama menarik investasi ke Kalbar adalah buruknya kondisi infrastruktur. Itu sebabnya pada 2011 realisasi investasi di provinsi ini sangat rendah, meskipun pertumbuhannya lumayan bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi investasi tahun 2011 untuk PMDN hanya sebesar 12,64 persen dan untuk PMA hanya sebesar 33,62 persen. Akan tetapi dalam LKPj ini, Dinas PU tidak menguraikan hal mendasar ten-
tang mengapa perkembangan pembangunan infrastruktur relatif lambat, kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ir H Mulyadi H Yamin SE kepada Equator, kemarin. Seperti yang dipaparkan dalam LKPj Gubernur 2011, Mulyadi melihat permasalahan yang diuraikan justru hal-hal sederhana dan teknis, seperti tingginya muka air akibat curah hujan, sulitnya
pembebasan lahan, terbatasnya alat, kurangnya minat staf mengikuti tugas belajar, keterbatasan personil, dan lainnya.
langkah yang sudah dan sedang diambil terkait dengan Realisasi Kesepakatan Gubernur se Kalimantan tentang pembangunan infrastruktur yang direncanakan mulai 2011 yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp 25 triliun, Apa hambatannnya dan seterusnya. Demikian juga dengan MP3EI, bagaimana persiapan Dinas PU terhadap rencana alokasi anggaran
2012 Ditargetkan Meningkat 15 Persen Seharusnya, kata dia, dalam dokumen LKPj yang sangat penting ini Dinas PU dapat menjelaskan
untuk pembangunan infrastruktur. Dimana dalam MP3EI Kalbar direncanakan akan memperoleh anggaran sekitar Rp 9,6 triliun, ungkap politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini. Untuk itu, Mulyadi mengharapkan agar Pemprov segera melakukan perencanaan yang fokus dan terarah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalbar. Karena itu, Dinas PU harus mempersiapkan secara detail
Halaman 7
Dampak Ekonomi Rakyat di Acara MTQ XXIV
Tamu-tamu Tiba, Fulus pun Mengalir
Injet-injet Semut Kwartal Satu 2012, Sudah 26 TKW Didera Trauma -- Semua hanya bisa bilang prihatin.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
SETIDAKNYA milyaran rupiah uang yang akan beredar pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Kalbar, yang sejak sepekan ini sudah menggeliatkan kota Nanga Pinoh. Baik dari kaďŹ lah maupun kegiatan awalnya, membuat suasana terasa hidup dan bernuansa islami. Kita masih belum bisa memastikan berapa total uang yang akan mengalir pada pelaksanaan MTQ. Tapi sebelum pelaksanaan saja sudah mencapai ratusan juta, kata Kepala Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Melawi, Drs Apelles Iteng, ditemui kemarin. Dari stand yang disediakan saja sudah menunjukan mengalirnya uang yang lumayan besar. Stand yang berukuran 5 x 5 meter disediakan sebanyak
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
100 buah. Harga sewanya Rp2 juta untuk satu unit, totalnya Rp 200 juta. Stand yang berukuran 3 x 4 meter disediakan sebanyak 150 buah. Satu buah stand ukuran ini disewakan Rp 600 ribu. Hingga didapat dana sewa sebanyak Rp 90 juta. Hanya dari penyewaan stand saja sudah meraup uang sebanyak 290 juta. Belum lagi transaksi di stand yang ada. Dipastikan, pedagang yang berani menyewa stand sudah memperhitungkan untung rugi membuka dagangan, baik souvenir maupun makanan dan minuman. Mereka tak sungkan keluar modal untuk mendapatkan stand tersebut.
Halaman 6
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Stand bisnis yang sudah ramai dikunjungi walau pembukaan MTQ Provinsi belum dimulai--SUKARTAJI
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000, -