Harian Equator 15 April 2011

Page 1

Jumat, 15 April 2011 11 Jumadilula 1432 H/13 Sha Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya In Memoriam

Halal, Magnum Tak Cantumkan Label

Selamat Jalan Rosihan Anwar JAKARTA. Rosihan Anwar, wartawan senior tiga zaman, menghadap Sang Khalik sekitar pukul 8.15 WIB, Kamis (14/4), di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC), Kuningan, Jakarta Selatan. Jurnalis kebanggaan Tanah Air ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kali Bata. Pada 24 Maret lalu Rosihan menjalani operasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, kemudian kembali opname di RS MMC. Jenazah wartawan, budayawan dan seniman, itu disemayamkan di kediaman Jalan Surabaya Nomor 13, Menteng, Jakarta Pusat. Anak kandung Anwar Maharaja Sutan itu meninggal pada usia 89. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melayat ke rumah duka disertai sejumlah Menteri dan pejabat tinggi negara. Ribuan pelayat mengiringi prosesi jenazah menuju TMP Kali Bata, dengan Irup Mensos Salim Segaf Aldjufri. Tokoh-tokoh pers tampak ikut menaburkan kembang ke pu

Direktur Foods PT Unilever Indonesia Tbk, Okti Damayanti menerima piagam sertifikat halal dari Direktur LPPOM MUI Ir Lukmanul Hakim MSi, beberapa waktu lalu. HUMAS UNILEVER/EQUATOR

E471/E472 Magnum Bersumber dari Nabati PONTIANAK. Merebaknya kecurigaan warga muslim tentang halal haram zat aditive E471 dan E472 pada es krim Magnum Walls produksi PT Unilever Indonesia Tbk, terjawab. Perusahaan itu baru-baru ini sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Kepada Redaksi Harian Equator, PT Unilever Indonesia Tbk di Jakarta mengirimkan rilis, menyangkal keras es krim magnum masih simpang-siur kehalalannya. Mengenai pemberitaan di harian Equator pada 14 April 2011, berjudul Halal Haram Eskrim , kami ingin

Halaman 7

Halaman 7

Hukum

NANGA PINOH. Penanganan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) Rp 1,5 miliar oleh Kajari Sintang belum menunjukkan titik terang. Sebab 10 saksi yang dihadirkan penyidik, tidak bisa membuktikan aliran dana yang merugikan negara Rp 400 juta. Kita mengetahui Moch Djumali.DEDY IRAWAN kerugian Rp 400 yang timbul dari kasus Damkar tahun 2006. Tapi sampai hari ini kita masih belum dapat membuktikan, kemana aliran dana yang merugikan negara, terang Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Moch Djumali, pada sejumlah Wartawan baru-baru ini di Melawi. Diterangkan Djumali, proyek pengadaan Damkar yang dianggarkan Rp 1,5 miliar hanya Rp 1,1 miliar saja yang disalurkan pada kontraktor. Artinya ada selisih Rp 400 juta yang harusnya dikembalikan pada negara, terangnya lagi. Djumali juga mengatakan, kasus Damkar Melawi tidak hanya terdapat pada sisa anggaran saja. Tapi kasus ini dapat dilihat, dari Damkar yang baru saja diserahkan langsung mengalami

Halaman 7

Politik

Dewan Kalbar Dilarang Rangkap Jabatan PONTIANAK. Pembahasan kode etik oleh Pansus rampung sudah. Selanjutnya, Pansus kembali bekerja membahas mengenai tata beracara hingga, Jumat (15/4). Sejumlah larangan bagi para wakil rakyat dikupas tuntas. Rancangan kode etik dan tata beracara DPRD Kalbar dinilai, dapat memperbaiki citra lembaga DPRD. Sebab kedisplinan membuat para wakil rakyat semakin beribawa. Sebab bukan hanya larangan mengkonsumsi narkoba dan merokok dalam setiap rapat saja yang dibahas. Anggota DPRD Kalbar, nantinya juga dilarang merangkap jabatan. Ada yang serius dalam larangan ini, yakni dilarang merangkap jabatan di Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD, ungkap Wakil Ketua Pansus kode etik dan tata beracara DPRD Kalbar, Alipudin kepada Equator, Rabu (13/4). Selain itu, ia melanjutkan, anggota DPRD juga tidak boleh duduk lebih dari satu Panitia Khusus (Pansus) pada waktu bersamaan. Hal ini dipadang perlu, agar anggota Dewan bisa fokus bekerja.

Halaman 7

Injet-injet Semut Magnum tak cantumkan label MUI -- Label halal tak penting kali?

- Bang Meng

Mempawah Rp 2.500,-

Penggemar eskrim Magnum boleh lega, jilatan nikmat tak lagi diragukan kehalalannya. Isu haram via SMS, social network media, mailing list (milis), SMS, Blackberry Messenger (BBM), boleh diragukan. JAKARTA. Magnum, produk es krim Wall s dari Belgia yang diproduksi oleh PT Unilever Indonesia Tbk, menurut LPPOM-MUI sudah mengantongi sertifikat halal. Akan tetapi tidak mencantumkan

label halal MUI, sehingga menjadi kerugian bagi perusahaan yang memiliki jaringan di lima benua itu. Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak mencantumkan label halal di kemasan produk makanannya. Namun menjadi kerugian bagi PT Unilever karena tak mencantumkan label halal MUI pada Magnum, tegas Ir Muti Arintawati,MSi, Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), menjawab Equator via telepon, Kamis (14/4).

Sabu 6,7 Kg Dimusnahkan

Kasus Damkar Panggil 10 Saksi

Harga Eceran :

Unilever Kantongi Sertifikat LPPOM MUI Muti Arintawati yang berkantor di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Baranangsiang di Jalan Pajajaran Bogor, itu tidak tahu alasan tak memasang label halal di es Magnum. Tetapi pada kemasannya mencantumkan ingredients berupa E471. Padahal, untuk mendapatkan sertifikasi halal cukup sulit. Saya sendiri heran kenapa Unilever tidak mencantumkan label halal di es krim magnum, padahal demi kebaikannya sendiri ketika menjual di Indonesia yang mayoritas Islam, ujarnya.

Halaman 7

SANGGAU. Narkotika jenis Sabu-sabu (SS) seberat 6,724,71 gram hasil tangkapan Polsek Sekayam dan Polsek Entikong, Kamis (14/4) dimusnahkan. Kasus yang menyeret Tarmizi, 30 dan Hari Rabuan, 31, menjadi perkara terbesar ditangani Mapolres Sanggau. Pemusnahan barang laknat Rp 10,8 miliar dilakukan langsung Kapolres Sanggau, AKBP Winarto, Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Poulus Hadi, S IP, M Si, Dandim 1204, Letkol Wasono. Tampak hadir juga, Kepala Dinas Kesehatan, Dr Jones Siagian, BBPOM Pontianak, perwakilan PN dan Kejari Sanggau. Barang bukti (BB) yang dimusnahkan dengan melarutkan dalam air bercampur minyak tanah ini, langsung dibuang ke dalam saluran air pembuangan Mapolres Sanggau. Pemusnahan BB sendiri, berdasarkan surat keputusan barang sitaan dari Kejari Sanggau bernomor, Print-272/Q.1.14/Epp.2/04/201I, tertanggal 7 April. Pertimbangan pemusnahan sendiri, berdasarkan pasal 91, UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pemusnahan barang bukti harus segera dilakukan selambat-lambatnya 2x7 hari sejak penangkapan dilakukan. Selain itu masih ada surat perintah penyisihan BB

Halaman 7

Ketua BNK, Kapolres dan unsur Muspida Sanggau, ketika akan memusnahkan BB SS, kemarin. M KHUSYAIRI

PPLB Butuh Infrastruktur Jalan SAMBAS. Dibukanya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Kecamatan Aruk, Sambas yang menghubungkan dengan Biawak, Malaysia, Sabtu (1/1) menjadikan kawasan ini sasaran pembangunan. Buktinya begitu PPLB dibuka, program pembangunan ruas jalan nasional dan strategis nasional di dua kecamatan di Sambas berlangsung. Bila tidak ada halang rintang, akhir tahun 2012 ruas jalan nasional dan strategis nasional sudah tuntas dikerjakan. Namanya beranda depan, penataan harus lebih gencar dilakukan Pemerintah. Dua desa di Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia, posisi ini jelas membuat Sambas sangat

strategis untuk berkembang, ungkap Bupati Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid, beberapa waktu lalu. Diterangkan Burhanuddin, dua desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di antaranya Desa Aruk, Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan dengan Biawak, Malaysia. Lalu Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, berbatasan dengan Teluk Melano, Malaysia. Beroperasinya PPLB ArukBiawak, diakui Burhanuddin, menjadi kontribusi besar dalam peningkatan jalan pararel perbatasan yang merupakan poros utara Kalbar mulai dari Desa Temajuk, Liku, Kecamatan Paloh, Sambas hingga ke Desa Ledo Kabupaten Bangkayang. Bukan itu saja, suntikan dana

Gubernur Digugat

gaskar MM, Kepala Dinas PU Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Sambas mengatakan, masih melangsungkan sosialisasi pembebasan lahan sebagai sarat percepatan pengerjaan jalan

PONTIANAK. Forum Peduli Pengungsi Pasca Kerusuhan Sosial 1996/1997 (FPPPKS) menggugat secara perdata Gubernur Kalbar, terkait pencairan bantuan bagi pengungsi Rp 2,750 miliar tahun 2009. Sidang perdana gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak yang berlangsung 5 menit, dihadiri beberapa perwakilan pengungsi. Kamis (14/4). Sidang dipimpin Yunus Sesa SH MH. Hadir mewakili penggugat FPPPKS, Budi Siswanto SH. Sementara tergugat (Gubernur Kalbar, red), diwakili pengacara Pemprov Kalbar, Abdul Manaf. Budi yang dijumpai sejumlah wartawan usai sidang mengatakan, kasus ini muncul ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar masih dijabat Drs H Syakirman mengirim surat bernomor 360/44/BPBD-SET, tertanggal 18 Pebruari 2010. Surat itu ditujukan pada tiga institusi, yakni Kementerian Keuangan RI, Ke

Halaman 7

Halaman 7

Kawasan perbatasan Desa Aruk Indonesia-Biawak Malaysia dan Desa Temajuk Indonesia-Teluk Melano Malaysia. M. RIDHO MAWARDI melalui Asian Deployment Bank (ADB) jelas mempercepat perekonomian masyarakat. Terbukanya akses jalan, jelas memberikan dampak positif bagi masyarakat, terangnya. Terpisah Ir H Ferry Mada-

Menuju Kursi Gubernur Kalbar 2012 (bagian 3)

Pentingnya Kesehatan Calon Kepala Daerah Oleh Julianus Ratno

Meski pendaftaran calon gubernur Kalbar masih jauh, bakal calon kepala daerah harus mempersiapkan kesehatan sejak dini. Jangan sampai hasil pemeriksaan dinyatakan tak sehat.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Faktor kesehatan bakal calon gubernur Kalbar menjadi salah satu persyaratan, mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Persoalan ini harus menjadi perhatian serius bagi kandidat yang ingin bertarung. Karena pada hakikatnya seorang kepala daerah, harus bekerja ekstra keras dalam melangsungkan roda pemerintahan. Makanya setiap kepala daerah harus senantiasa dipastikan sehat. Kondisi ini juga yang membuat faktor kesehatan menjadi sebuah persyaratan mengikuti Pemilukada.

Sambas Rp 2.500,-

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara hierarki. Selain itu pemerintah daerah juga memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Apalagi ketika berbicara gubernur. Kepala daerah untuk provinsi itu berkedudukan juga sebagai

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

wakil Pemerintah Pusat. Artinya untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Belum lagi dalam hal pembangunan. Berat bukan tugas seorang kepala daerah itu. Tuntutan tugas dan tanggung jawab itu, mengharuskan seorang kepala daerah memiliki kesehatan yang baik,

Sintang Rp 3.000,-

Halaman 7

Melawi Rp 3.000,-

Nursyam Ibrahim. DOKUMEN

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.