Senin, 18 April 2011 14 Jumadilula 1432 H/16 Sha Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Temuan BPK
Rp 8 M APBD Sintang Kemana? PONTIANAK. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar perihal dana Rp 8 miliar yang digunakan anggota DPRD Sintang periode 2004-2009, sudah tersiar ke publik. Pengguna dana rakyat tersebut harus diminta pertanggungjawabannya. BPK harus membongkar secara rinci apa saja temuan itu. Jika ada indikasi pelanggaran pidana, harus libatkan aparat hukum untuk memprosesnya, desak Daniel Setiawan, Ketua Front Pembela Masyarakat Dayak Uud Danum, Kabupaten Sintang saat bertandang ke Graha Pena Harian Equator, baru-baru ini. Sebagai elemen masyarakat Sintang, Daniel cukup prihatin dengan temuan itu. Ia meminta temuan tersebut dituntaskan sesegera mungkin, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini persoalan uang negara. Jangan ada kesan temuan ini mau diarahkan ke masalah administrasi, tegasnya. Temuan dana APBD Sintang ini diungkapkan pertama kali oleh DR H Rizal Djalil, anggota VI BPK-RI saat menghadiri acara tatap muka dengan Pemda dan anggota DPRD Sintang di kantor BPK Perwakilan Kalbar, Kamis (7/4). Ada temuan Rp 8 miliar, kata Rizal Djalil. Rizal mengaku BPK melalui perwakilannya di Kalbar sudah meminta Pemkab Sintang menin
Solar Nelayan pun Dijatah Kehidupan Nelayan Kecil Makin Terdesak
ujar Andry, kemarin. Pertamina harus kerjasama dengan Pemprov, Pemkab dan Pemkot serta kepolisian, itu jika memang punya niat yang baik untuk memperbai
PONTIANAK. Tak hanya angkutan umum dan Sembako, nasib nelayan juga dibuat susah oleh dugaan permainan solar. Sayangnya, siapa yang main solar tidak bisa diperjelas. Kita nelayan juga susah. Sekarang BBM yang kita beli dibatasi. Maksimal kita hanya mendapatkan jatah solar sebanyak 4 drum (setara 800 liter-red), ungkap Mairad, 46, kapten kapal motor (KM) Bintang Pajar dijumpai Equator saat mengisi BBM di SPBB terapung PT Kurnia Kakap Prima, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Minggu pagi (17/4). Dijatahnya solar membuat Mairad dan dua ABK-nya tidak bisa bekerja optimal. Dengan pembatasan ini, kita juga terpaksa harus membatasi waktu di laut. Dengan empat drum solar, maksimal kita hanya bisa pergi selama 10 hari, ucapnya. Seperti diberitakan, kelangkaan solar diduga oleh pihak Pertamina Kalbar karena diduga ada permainan dalam distribusi atau penjualan solar. Namun tidak jelas permainan bagaimana, apakah orang Pertamina sendiri ada yang terlibat, masih harus diselidiki polisi. Ibnu Chouldum, Sales Area Manager Retail Kalbar Pertamina, akan memberikan sanksi kepada SPBU yang bermain solar. Sampai kemarin memang tidak ada yang dikenakan sanksi dan solar kerap tersendat. Nelayan seperti Mairad mengaku tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan BBM, terutama solar dan bensin sulit didapatkan. Dia hanya menduga ada kaitannya dengan persoalan subsidi minyak tanah (Mita). Waktu harga minyak tanah masih murah, solar kurang dibeli orang. Tapi setelah minyak tanah naik, solar jadi
Halaman 7
Halaman 7
Halaman 7
Ekonomi
MoU Bulog dan KKR Terganjal Harga PONTIANAK. Nota kesepahaman antara Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Kalbar dengan Pemkab Kubu Raya, mengenai pembelian beras lokal hingga kini belum dapat terlaksana. Padahal nota kesepahaman yang ditandatangani awal 2011, bertujuan mengambil beras para petani. Harga jual beras petani lokal tinggi. Sedangkan Bulog mampu membeli beras maksimal Rp5,360 perkg. Harga itu sudah termasuk insentif Rp300 perkg, jelas Kepala Bulog Divre Kalbar, Muhammad Hasyim, ketika dihubungi di Pontianak, Minggu (17/4) kemarin. Sementara harga beras lokal mencapai Rp7 ribu perkg. Harga ini berada di atas harga pembelian yang mengacu pada instruksi Presiden nomor 7 tahun 2009. Jika harga beras lokal petani Kalbar, bisa mengacu sesuai Inpres. Maka Bulog harus membeli beras dari petani lokal. Kita tetap membutuhkan beras dari luar pulau Kalimantan, mengingat tingginya konsumsi beras mencapai 70 hingga 80 ribu ton pertahun, jelas Hasyim. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Suharjo, esensi dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Bulog, sesungguhnya bertujuan menjaga ketahanan pangan di kabupaten. Selain itu, Bulog juga dapat membeli produksi beras petani, jika suatu saat terjadi over produksi.
Nelayan Sungai Kakap mengisi BBM dari SPBB terapung PT. Kurnia Kakap Prima kemarin (17/4). Pihak SPBB membatasi jatah minyak untuk nelayan karena keterbatasan pasokan. ABDU SYUKRI
Tindak Permainan Distribusi BBM PONTIANAK. Pertamina Kalbar dinilai tidak mampu mengawasi distribusi BBM sehingga terjadi permainan di SPBU sebagaimana diutarakan Ibnu Chouldum, Sales Area Manager Retail Kalbar
menjawab kelangkaan premium dan solar. Menanggapi hal itu, Andry Hudaya Wijaya,SH, anggota DPRD Kalbar dari Partai Golkar, mendesak SPBU yang nakal ditindak, disanksi den-
gan penundaan suplai, bila perlu cabut izinnnya. Kalau ada penimbunan BBM tindak bersama dengan aparat penegak hukum, gunakan pasalpasal sabotase perekonomian untuk memberikan efek jera,
8,727 Pelajar Ikut UN
Amankan Soal Ujian 24 Jam
Halaman 7
Bakar Lahan
Dipenjara dan Denda Soal-soal yang hendak di distribusikan ke sub rayon se-Kota Pontianak dijaga ketat oleh pihak kepolisian.YUNIARDI
PONTIANAK. Sedikitnya 5,554 pelajar SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMA Luar Biasa dan 3,173 murid SMK seKota Pontianak, mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2010-2011. Bahkan 166 personel dikerahkan Polresta Pontianak, untuk mengamankan pelaksanaan UN. Senin (18/4). Kita sudah siap, tegas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pontianak, Drs Mulyadi, MSi pada Equator, di sela-sela mengatur pendistribusian soal-soal UN ke sub
rayon di Pontianak, Minggu (17/4). Bahkan memastikan soal ujian tidak bocor, Walikota Pontianak, Sutarmidji SH MHum dan Wakilnya Paryadi Shut MM, memonitoring langsung pendistribusian soal UN. Minggu (17/4). Termasuk mengerahkan petugas kepolisian dari Mapolresta Pontianak. Pak Gubernur, sudah memberikan pengarahan. Pak Wali serta Pak Wako malah sudah melakukan monitoring, ung
PONTIANAK. Meminimalisir titik api, Polsek Pontianak Utara melakukan pemantauan pada beberapa lokasi berpontensi terjadinya kebakaran lahan. Sanksi berat seperti penjara dan denda menanti, siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Ada beberapa titik berpontensi terjadinya kebakaran lahan, sudah terpantau oleh kita, ujar Kapolsek Pontianak Utara, Kompol S Alam SH SIK, kemarin. Kendati belum terjadi secara besar, polisi terlebih dahulu melakukan antisipasi secara dini. Sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan juga dilakukan. Di antaranya di sepanjang Sungai Se
Halaman 7
Injet-injet Semut Solar Nelayan pun Dijatah -- Kayak jaman penjajahan aja, semua dijatah
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
PONTIANAK. Bupati Sanggau, Ir H Setiman H Sudin mengungkapkan, pembangunan pabrik chemical grade Alumina (CGA) seluas 225 hektar, menjadikan Kecamatan Tayan sebagai daerah industri. Sehingga bisa dipas-
tikan beberapa tahun kedepan, perekonomian di Tayan berkembang dengan cepat. Pembangunan kawasan industri ini, tidak termasuk kawasan hutan, dan terbebani perizinan. Sebab dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sanggau tahun 2014 ditetapkan, Kota Tayan menjadi daerah industri, ungkap Setiman belum lama ini. Dijabarkan Setiman pula, kawasan Tayan memiliki beberapa keunggulan di anta-
Pelajaran menyelamatkan diri di dalam perahu karet jika tiba-tiba diserang musuh, Sabtu (16/4). (SUPRIH ADRYANTO/LANUD SUPADIO)
Disiplin dan Survive Elang Mandau
ranya, terletak pada aliran sungai Kapuas yang tidak dangkal. Posisi ini jelas menguntungkan, karena sarana transportasi sungai jauh lebih murah. Selain itu, posisi Tayan dekat dengan pelabu
PONTIANAK. Dua hari berjalan, pelatihan Survival Dasar Elang Mandau Tahun 2011 resmi ditutup. Kegiatan yang berakhir di balai prajurit Batalyon 465 Paskhas, Sabtu (16/4) sore dipimpin Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Lanud Supadio, Letkol Tek Chandra Komar. Komandan Lanud Supadio, Kolonel Pnb Imran Baidirus SE dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Chandra Komar berharap, pelatihan itu dapat meningkatkan kemampuan survival prajurit Lanud Supadio Berakhirnya latihan survival dasar ini, diharapkan para peserta mempunyai tam
Halaman 7
Halaman 7
Halaman 7
Tayan Jadi Kawasan Industri Kapolsek Pontianak Utara, Kompol S Alam SH SIK menyerahkan imbauan kepada warga agar tidak membakar lahan-- arman
BBM tak pelak nafas dari roda kehidupan ekonomi. Dijatahnya pasok solar memberikan efek berantai. Nelayan dan penggilingan padi makin terjepit.
Menuju Kursi Gubernur Kalbar 2012 (bagian 6)
Izin Tak Keluar, Proses Hukum Dilanjutkan Oleh Julianus Ratno
Alasan izin presiden belum keluar, untuk memeriksa kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi bukan berarti penyelidikan dan penyidikan terhambat. Itu merujuk UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Tentunya semua kalangan tidak menginginkan kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Selain merugikan keuangan daerah dan rusak citra daerah, juga merugikan masyarakat yang memilihnya. Meski demikian, masih saja ada kepala daerah yang diduga melakukan korupsi. Termasuk di Kalbar, memang sampai saat ini belum ada yang terseret ke jeruji besi. Tapi sudah ada yang diproses, walau sebatas saksi. Banyak yang beranggapan. Kalau proses hukum kepala daerah
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
tidak bisa ditindaklanjuti, sebelum ada izin pemeriksaan dari Presiden. Sebenarnya tidak demikian, bila sampai waktu yang telah ditetapkan izin itu tidak dikeluarkan Presiden, aparat penegak hukum bisa memprosesnya. Karena, pemeriksaan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, tidak harus menunggu persetujuan Presiden RI. Sebab berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jika surat
Halaman 7
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,