Harian Equator 18 Juni 2011

Page 1

Sabtu, 18 Juni 2011 16 Rajab 1432 H/ 17 Go Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya

Kejati Diprotes Hentikan Riam Merasap Indikasi ketidakberesan proyek Riam Merasap bertahun-tahun dipertanyakan. Sampai ke Jaksa, malah dimentahkan. Disarankan meminta audit ke BPK.

PONTIANAK. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar seolah tanpa beban menghentikan kasus Riam Merasap Ketapang yang sudah dipendam selama delapan tahun. Megaproyek senilai Rp 135 miliar yang sering disebut proyek gagal itu didesak untuk diaudit di luar BPKP. Bukan kita tidak percaya BPKP, tapi kalau auditnya menyatakan belum ditemukan kerugian negara, berarti masih ada kemungkinan adanya kerugian Negara dalam kasus tersebut,

kata Bonafatious Benny SH, Anggota Komisi A DPRD Kalbar kepada Equator, kemarin (17/6). Legislator yang membidangi hukum dan pemerintahan ini meminta agar pihak Kejati lebih teliti dalam menangani kasus tersebut. Atas dasar itu, Kejati tidak seharusnya menghentikan begitu saja proses hukumnya. Bisa saja ada bukti yang terlewatkan. Makanya harus diteliti secara lebih mendalam, kata Benny. Sebagai aparat penegak hukum,

politisi Partai Demokrat itu berharap Kejati tidak putus asa dengan hanya satu sumber. Kejati bisa menggunakan sumber lain yang juga mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan audit terhadap penggunaan keuangan Negara. Kalau hasil BPKP belum ditemukan (kerugian negara, red), masih ada lembaga lain yang juga bisa melakukan audit yakni BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Nah, coba minta ke BPK untuk melakukan audit, sarannya.

BPK, menurut Benny, memiliki kompetensi dalam menilai penggunaan keuangan Negara. Dalam undang-undang, BPK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit, pungkasnya. Kepala Sub Bagian Humas BPK Perwakilan Kalbar, Sigit Yuda Pratama mengungkapkan, BPK memiliki kewenangan melakukan audit terhadap keuangan negara, apalagi kalau sudah ada permintaan dari lembaga Halaman 7

Politik

Ribut PT, PPP Meminta PDIP-Golkar Mawas Diri PONTIANAK. Pembahasan Parlemen Threshold (PT) di Badan Legislasi (Banleg) DPR RI terus berlanjut. Dalam waktu dekat segera dilaksanakan pengambilan keputusan di tingkat paripurna untuk menjadi suatu rancangan UU. Perkembangan minggu lalu dalam rapat pleno Banleg, sudah ditetapkan Romahurmuzy. J. RATNO angka tiga persen. Minggu depan rencananya akan pengambilan keputusan ditingkat paripurna untuk menjadi rancangan UU dari DPR, kata Wakil Sekjen Bidang Organisasi DPP PPP, Romahurmuzy, ditemui wartawan usai Rakerwil PPP Kalbar di Pontianak, Jumat (17/6). Dia menegaskan, PPP tetap meminta agar PT itu diletakkan pada angka 2,5 persen. Sebagai sebuah usulan kita tetap meminta agar PT itu diletakkan pada angka 2,5 persen. Kenapa, karena PT ini instrumen penyederhanaan yang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memberangus demokrasi, ujar pria yang akrab disapa Romy ini. Halaman 7

Pemerintahan

Forum Kepala Desa Kalbar Dukung Kapuas Raya SUNGAI RAYA. Para kepala desa yang mewakili ratusan desa dari 12 kabupaten yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kalimantan Barat menyatukan suara memberikan dukungan terhadap pembentukan Kapuas Raya. Dalam pertemuan hari ini, ada sekitar 40 kepala desa yang mewakili setiap kabupaten di Kalbar. Kami sengaja berkumpul untuk memberikan dukungan terhadap pembentukan provinsi Kapuas Raya, yang selama enam tahun setelah digaungkan namun masih belum membuahkan hasil, kata Kepala Desa Sungai Itik Kabupaten Kubu Raya, Erwin Surya Negara di Sungai Raya, Jumat (17/6). Menurutnya, Kapuas Raya yang terdiri dari lima Kabupaten yang berada di daerah Timur Kalbar sangat layak untuk dimekarkan menjadi provinsi. Apalagi, selama ini masyarakat di sana merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah Halaman 7

Kediaman Sarwani dan Rahmadi yang hangus terbakar berikut jasad Fatimah yang hangus.

Terlelap, Fatimah Mati Terbakar S A J A D . Kebakaran hebat menghanguskan dua unit rumah milik Sarwani, 35, dan rumah Rahmadi, 45, di Dusun Pelok, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Jumat (17/6) sekitar pukul 04.30. Fatimah, 30, adik bungsu Sarwani meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Sarwani sebelumnya telah mendapat ďŹ rasat. Ia tidur agak gelisah, tak seperti biasanya, tidur pulas. Tiba-tiba saya mendengar bunyi keresekkeresek seperti suara benda terbakar. Setelah saya lihat keluar, ternyata api sudah membesar di kamar adik saya, ujar Sarwani.

Sarwani langsung ke kamar adiknya dengan menerobos api. Ia tak berpikir panjang lagi karena terdorong ingin menyelamatkan adiknya. Namun langkah Sarwani terhenti karena api sudah memenuhi kamar adiknya. Saya berteriak-teriak meminta pertolongan warga, ujar dia

UU SKN Terdepak Asas Retroaktif PONTIANAK . Pemprov Kalbar membantah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan asset tanah di areal Gelora Khatulistiwa dengan PT Citra Putra Mandiri (CPM) tertanggal 16 Desember 2010. Perjanjian kerjasama itu merupakan perjanjian novasi, kata M Ridwan, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalbar dalam jumpa pers di Pontianak, Jumat (17/6).

BPK Gandeng Akademisi Wujudkan Keadilan

Injet-injet Semut Kejati Diprotes Hentikan Riam Merasap -- Hukum harus pro rakyat.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

KETAPANG. Dalih penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek air bersih Riam Merasap Ketapang, hanya dikarenakan negara merasa tak dirugikan, itu pembohongan publik. Kita kaget dan heran membaca berita, kalau dugaan kasus korupsi pembangunan air bersih Riam Merasap sudah dihentikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, berdalih tak ada kerugian negara. Bohong! Negara tak dirugikan, tegas Herman Wimpy, Ketua Front Pembela Merah Putih distrik Ketapang yang menghubungi redaksi Equator, Jumat (18/6) sore. Wimpy mempertanyakan uang proyek Rp 125 hingga 135 miliar itu. Lagi pula masih banyak warga Ketapang kesusahan air bersih. Proyek sejak tahun 2003 dan selesai 2009 itu menelan uang rakyat sangat besar, namun air bersih bagi warga Ketapang dan sekitarnya belum terpenuhi. Wimpy mengaku tak habis pikir, kenapa proyek ratusan miliar rupiah itu dibilang tak merugikan negara. Kalaupun tak ada manfaatnya, apa pemerintah itu terlalu bodoh atau gegabah dalam membangun sarana wilayah tanpa pre feasibility study (studi kelayakan kemungkinan) maupun feasibility study. Pernah kasus ini saya laporkan ke aparat yang berwajib tentang dugaan penyimpangan di proyek ini, tapi malah saya ditangkap pihak berwajib. Alasannya memďŹ tnah bupati yang berkuasa waktu itu, H Morkes Eendi, tandas praktisi tinju Kalbar, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara ini. Namun, kata Wimpy, dirinya tak jadi dipenjara di Polsek karena polisi tak cukup bukti untuk menahan saya, karena kita mewakili masyarakat hanya melaporkan dugaan korupsi proyek Riam Merasap itu. Wimpy menceritakan kalau dia pernah memiliki bukti autentik hingga dokumendokumen dugaan penyimpangan proyek itu. Dikarenakan waktu itu ada kaukus warga Ketapang untuk keadilan demi mengusut kasus itu, semua berkas dan dokumen kronikal dugaan penyimpangan diserahkan untuk disimpan almarhum Sahran Noor. Sekarang beliau (Sahran Noor) sudah meninggal, kita doakan semua amal baiknya diterima Tuhan. Namun ketika kita minta data dugaan penyimpangan itu ke orang dekat beliau, terkesan ada oknum yang menghalang-halangi, keluhnya. Tekanan kepada pihak-pihak yang ingin membongkar dugaan korupsi Riam Merasap, diakui Wimpy cukup menyedihkan. Dari ancaman yang ringan maupun yang berat. Bahkan ada perwakilan warga Ketapang yang ingin menyampaikan as Halaman 7

Kerjasama Pemprov-CPM Tak Melawan Hukum

Pendidikan

PONTIANAK. Tekad Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, ditunjukkan dengan berbagai cara. Salah satunya menggandeng kalangan akademisi dalam program BPK Goes to Campus . Kegiatan sosialisasi perdana BPK Goes to Campus di kampus Untan, Kamis (16/6) di Gedung Rektorat Untan bertajuk BPK RI Mendorong Terwujudnya Keadilan Sosial . Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Ketua BPK RI, Drs Hadi Poernomo Ak, dan Rektor Untan, Prof Dr Thamrin Usman DEA Dalam pemaparannya, Hadi mengungkapkan, untuk mempermudah perolehan data/dokumen dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match atau dikenal dengan istilah BPK Sinergi. Dari strategi ini, selanjutnya akan dibentuk pusat data BPK RI. Pusat data itu merupakan instrument Halaman 7

menceritakan. U p a y a m e ny e l a m a t k a n adiknya itu membuat kaki kanannya terkena api. Tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan. Anak-anak dan istri Sarwani selamat. Sekarang ini menumpang sementara dengan mertuanya. Saat Halaman 7

Wimpy: Bohong! Negara Tak Rugi

Cabang Atlet diharapkan mendulang emas. DOK

Perjanjian Novasi diartikan sebagai sebuah perjanjian yang karena ada perjanjian yang akan dihapuskan dan seketika itu juga timbul perjanjian baru. Hal ini diatur dalam pasal 1413-1424 KUH Perdata. Menurut Ridwan, perjanjian kerjasama itu tidaklah tunduk kepada ketentuan pengalihfungsian yang diatur dalam pasal 67 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN. Karena bertentangan dengan asas retroaktif

dalam pemberlakuan perundangundangan, dimana UU SKN itu baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2005. Sedangkan perjanjian awal kerjasama itu dilakukan pada 15 Juli 2005. Dijelaskan Ridwan, perjanjian kerjasama tertanggal 16 Desember 2010 dengan Nomor : 593.3/4898/P.A, dan Nomor : 035.LEGAL-CPM/PKS/XII/2010 tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan itu merupakan tindak Halaman 7

Atlet Kalbar Menyongsong PON XVIII Riau (bagian 2) Oleh : Uun Yuniar

Sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) terus mempersiapkan diri menjelang Pra PON dan PON ke XVIII di Riau. Giliran Pengprov PASI Kalbar yang bertekad meraih kejayaan di PON pada 2012 itu.

Singkawang Rp 2.500,-

Memupuk Semangat Raih Kejayaan Induk organisasi atletik tersebut optimis di PON XVIII Riau 2012 mendatang atletik mampu menyumbang medali, minimal meraih medali perak. Insya Allah jika tidak ada halangan dan kendala, atlet-atlet kita bisa merebut medali di PON mendatang, minimal meraih perak, ungkap Pelatih Atletik Kalbar, Adi Fani. Dua atlet yang diandalkan untuk merebut medali yakni Indra di nomor jalan cepat putra dan Feni Veronika di nomor lompat jauh. Selain di nomor lompat jauh, Feny juga ditumpukan pada nomor lompat jangkit dan

Bengkayang Rp 2.500,-

Sambas Rp 2.500,-

lari 100 meter. Kemungkinan Feni akan turun di tiga nomor pada Pra PON. Di tiga nomor ini dia memiliki peluang, katanya. Saat ini saja, ungkap PNS di lingkungan Dispora Kalbar tersebut, Feni tercatat sebagai atlet nomor dua nasional di nomor lompat jauh dan lompat jangkit. Pra PON atletik, dijelaskan Adi Fani, akan dimulai melalui kejuaraan atletik Jatim Open yang akan digelar pada April mendatang. Kemudian akan dilanjutkan dengan ajang seleksi Pra PON kedua yang sekaligus Halaman 7 Cabang Atlet diharapkan mendulang emas. DOK

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.