Senin, 18 Juli 2011 16 Sya ban 1432 H/ 18 Lak Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya
Kalbar Luput Moratorium CPNS Para abdi negara masih diperlukan di Kalbar. Beberapa daerah masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Kebijakan pusat tak pukul rata. Kalbar lolos. Namun perlu evaluasi kinerja.
Hukum
Titik-titik Rawan Pidana Lelang di Dinkes Melawi NANGA PINOH. Permasalahan penjualan dokumen lelang oleh panitia pelaksana lelang Dinas Kesehatan (Dinkes) Melawi kembali mendapat tanggapan. Kali ini dari tokoh masyarakat yang juga kontraktor, Drs Thomas. Dokumen lelang tersebut merupakan dokumen negara. Permasalahan itu sudah merupakan bagian dari titik rawan tindak pidana. Kerawanan lainnya pada tahap pembentukan panitia lelang di instansi, tahap prakualiďŹ kasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, kata Thomas kepada wartawan belum lama ini. Kemudian, kata dia, tahap pengambilan dokumen lelang, tahap penjelasan, tahap penyerahan dokumen penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang dan tahap sanggahan peserta lelang. Menurut dia, pungutan liar untuk pengambilan dokumen lelang tersebut sudah menyimpang. Dengan memungut uang bervariasi melalui copy dokumen, merupakan pelanggaran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Thomas menuturkan, dengan adanya penjualan dokumen lelang itu, tidak menutup kemungkinan proses pelelangan proyek ďŹ sik di Dinkes Melawi tahun 2011 bisa cacat hukum. Alasan yang diungkapkan PPK Dinkes tentang pengambilan biaya dokumen lelang sudah disepakati bersama kontraktor, saya anggap itu alasan untuk mengelabui saja, ujar Thomas. Halaman 7
Ultah Pertama Kodam XII/TPR
Para CPNS Kota Pontianak yang lolos seleksi penerimaan pada 2010 sedang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek), beberapa waktu lalu.DOKUMEN
Waspadai Akal Bulus Raih Remunerasi JAKARTA. Tuntas sudah pengajuan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011. Berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), hingga batas akhir pengajuan, terdapat 60 instansi yang tak memasukkan data kebutuhan pegawai baru. Kami menyambut baik sikap instansi-instansi tersebut. Pihak-pihak yang tidak mengajukan usulan CPNS baru tersebut karena aparatur mereka masih cukup. Kalaupun ada yang pensiun tahun ini jumlahnya tidak besar, kata Ramli Naibaho, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB. Ke-60 instansi tersebut ter-
diri atas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat jika tidak ditutup langsung tahun ini, tandas Ramli. Sebab, lowongnya kursi PNS akibat adanya pegawai yang pensiun tersebut, bisa diisi secara rapelan beberapa tahun kemudian. Selain persoalan tenaga yang masih cukup, Ramli menjelaskan jika banyaknya instansi yang tidak mengusulkan CPNS baru itu disebabkan masih berlangsungnya penataan birokrasi. Langkah tersebut, merupakan permulaan dari penerapan reformasi birokrasi. Halaman 7
Daftar Instansi Tidak Rekrut CPNS 2011 Pemerintah Pusat (Kemenko Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemen PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekjen DPR, PPATK, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Otorita Batam) Pemerintah Daerah (Pemkab Purwakarta, Pemkot Tasikmalaya, Pemprov Banten, Pemkab Purworejo, Pemkab Tegal, Pemkot Magelang, Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Pemkab Bangli Bali) Daerah di Pulau Lainnya (Pemprov NAD, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Aceh Besar, Pemkab Aceh Pidie, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Aceh Utara, Pemkab Gayo Lues, Pemkab Nagan Raya, Pemkot Banda Aceh, Pemkot Lhoksumawe, Pemkot Sabang, Pemkab Humbang Hasundutan Sumatera Utara, Pemkab Karo, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkot Pematang Siantar, Pemkab Indragiri Hulu, Pemprov Jambi, Pemkab Merangin, Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Tanjab Timur, Pemkot Jambi, Pemkot Pagar Alam, Pemkot Palembang, Pemkab Karimun Kepri, Pemkot Bontang KalĆ&#x;m, Pemkab Minahasa, Pemkab Duol Sulteng, Pemkab Donggala, Pemkab Alor, Pemkab Biak Numfor, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Dogiyai, Pemkab Mamberamo Tengah, Pemkab Mappi, Pemkab Marauke, Pemkab Nabire, Pemkab Sarmi, Pemkab Supiori, Pemkot Jayapura, Pemkab Fak-fak, Pemkab Maybrat, Pemkab Sorong Selatan, Pemkab Teluk Bintuni)
Keterangan: - Usulan kuota CPNS daerah 2011 total sejumlah 707.490 orang - PNS yang pensiun pada 2012 sejumlah 124.175 orang (pusat dan daerah)
Sumber: Kemen PAN dan RB
9 Fraksi DPRD Kalbar Tak Punya Nyali Pangdam menaburkan bunga di salah satu makam pahlawan Patria Jaya di Sungai Raya, kemarin. UUN
BK Belum Dapat Laporan Pimpinan Mangkir
Pangdam Berziarah ke Makam Pahlawan
PONTIANAK. Beraninya hanya berceloteh saja. Tak satupun dari sembilan fraksi di DPRD Kalbar yang melaporkan mangkirnya tiga pimpinan DPRD pada sidang paripurna, Jumat (8/7). Badan Kehormatan (BK) belum menerima secara tertulis laporan tersebut.
SUNGAI RAYA. Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kodam XII/Tanjungpura yang pertama, Sabtu (16/7), Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Geerhan Lantara beserta rombongan pergi berziarah ke Makam Pahlawan Patria Jaya, Sungai Raya. Pelaksanaan upacara ziarah rombongan berjalan dengan khidmat. Diawali penghormatan kepada arwah para pahlawan, peletakan karangan bunga. Dilanjutkan tabur bunga di atas pusara para pahlawan oleh Pangdam Geerhan Lantara didampingi Kasdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Armyn Alianyang. Kegiatan ini diikuti para perwira dan seluruh anggota dan Persit Kartika Chandra Kirana PD XII/Tanjungpura. Pelaksanaan ziarah rombongan dihadiri Kasdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Armyn Alianyang, Para Perwira Ahli, Para Asisten, Kabalak Jajaran Kodam XII/Tanjungpura, Seluruh anggota dan PNS jajaran Kodam XII/Tanjungpura, Persit Karika Chandra Kirana PD XII/Tanjungpura. Selesai Pelaksanaan ziarah, Pangdam beserta rombongan menuju ke Rumah Sakit (Rumkit) Husada TK III, guna meninjau pelaksanaan Bhakti Sosial yang dilaksanakan Detasemen Kesehatan Kodam XII/Tanjungpura sebagai rangkaian kegiatan HUT yang pertama. Dari rangkaian kegiatan HUT Kodam yang pertama, digelar kegiatan pelayanan kesehatan gratis, sunatan massal, KB gratis dan donor darah. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan Kodam XII/Tanjungpura kepada masyarakat. Kesehatan Kodam XII/Tanjungpura saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menurunkan para tim dokter dan dibantu para medis, untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) bekerjasama dengan Tim KB Provinsi Kalimantan Barat. Halaman 7
Injet-injet Semut Kalbar Luput Moratorium CPNS -- Penganggur terdidik masih bisa senyum.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
BK tetap panggil pimpinan DPRD. Namun belum ada laporan dari fraksi. BK menunggu fraksi di DPRD melaporkan ketidakhadiran pimpinan dalam paripurna itu, tegas HM Ali Akbar AS, Ketua BK DPRD Kalbar dihubungi kepada Equator, Minggu (17/7). Dihubungi terpisah, Ketua
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar pimpinan DPRD segera menindaklanjuti sikap sembilan fraksi yang sudah ditandatangani pimpinan dan perwakilan fraksi masingmasing. Ada dua sikap fraksi di
DPRD untuk menjadi perhatian unsur pimpinan. Pertama, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar menyesalkan ketidakmampuan pimpinan DPRD dalam berkoordinasi, agar dalam rapat paripurna tetap dapat dihadiri oleh salah satu dari unsur pimpinan Dewan. Halaman 7
PONTIANAK. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) tak memasukkan Kalbar dalam bagian moratorium (penghentian sementara) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan ini sesuai kondisi rasio penduduk dan jumlah PNS. Jumlah penduduk dengan jumlah PNS masih sangat rendah, termasuk tenaga guru, kata Prof DR Samion AR MPd, Ketua STKIPPGRI Pontianak kepada Equator via selular, Minggu (17/7). Menurut Samion, tenaga pendidik di Kalbar masih dibutuhkan, terutama di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti di Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, dan Ketapang. Pemerintah Provinsi malah harus berani meminta penambahan PNS sesuai kebutuhan, saran Samion. Selain itu, dirinya juga menyarankan agar Halaman 7
Kinerja PNS Masih Rendah PONTIANAK. Akademisi dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Zulkarnaen menilai, penghentian sementara (moratorium) penerimaan CPNS baru merupakan kebijakan tepat pemerintah pusat. Hal ini mendukung penataan pegawai agar reformasi birokrasi berjalan sesuai yang diharapkan. Apalagi evaluasi yang dilakukan Kemendagri APBD lebih besar diperuntukkan bagi belanja pegawai, mencapai 50 persen ke atas. Sehingga APBD tidak berpihak kepada publik, jelasnya kepada Equator, Minggu (17/7). Menurut Zulkarnaen, moratorium itu sekaligus sebagai upaya penataan PNS, perbaikan kinerja para aparatur yang sudah ada. Selama ini kinerja pegawai masih rendah termasuk di lingkungan pemerintah provinsi Kalbar, belum ada hal yang berpotensi, efektivitas kerja PNS harus ditata ulang dalam masa moratorium itu nantinya. Rendahnya produktivitas kerja terlihat dari aktivitas pegawai yang begitu santai di hampir semua instansi pemerintah sehingga membuat sistem rantai birokrasi menjadi terlalu panjang dan memicu ekonomi biaya tinggi. Karena itu, sambung Zulkarnaen, pemerintah harus serius untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas PNS. Kualitas birokrasi kita akan sangat ditentukan dari penataan ini. Dan ini dampaknya kemanamana, termasuk kepada ekonomi dan daya saing nasional. Halaman 7
Kelenteng Thian Shi Chiung Pulau Kumbang Diresmikan SUKADANA. Umat Konghucu di Desa Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara memiliki kelenteng Thian Shi Chiung. Rumah ibadah yang lebih representatif ini diresmikan, Jumat (15/7) pukul 00.00 atau bertepatan dengan tanggal 16 tahun imlek. Peresmian rumah ibadah ini dimeriahkan dengan atraksi kelompok barongsai Teluk Melano pimpinan Lim Bu Seng. Kelompok barongsai di bawah pimpinan Lim Bu Seng
ini merupakan satu-satunya kelompok barongsai di Kabupaten Kayong Utara. Dalam acara itu, hadir Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kabupaten Kayong Utara, Bun Fa, Ketua Umum Yayasan Vihara Maha Ratna Sukadana, Lim Mong Seng serta pemuka Tionghoa lainnya. Kepala Desa Pulau Kumbang, Asnawi juga menghadiri peresmian rumah ibadah umat Konghucu yang merupakan satu-satunya di Pulau Kum-
bang. Peresmian ini dibuka seorang louya (tatung), Ho Jit San dari Sungai Semut, Kecamatan Simpang Hilir. Ketua Panitia Peresmian Kelenteng Thian Shi Chiung, Lay Chen Fie didampingi Sekretaris, Lo Jit That beserta jajaran anggota kepanitiaan diantaranya A Hin, Hendro dan lainnya mengucapkan terimakasih kepada umat Konghucu yang hadir dalam peresmian tersebut. Lay Chen Fie juga mengucapkan terimakasih kepada
para donatur yang telah ikut membantu sehingga rumah ibadah bagi umat Konghucu di Desa Pulau Kumbang ini dapat dibangun lebih representatif. Dengan hadirnya rumah ibadah ini, kita berharap umat Konghucu khususnya yang ada di Desa Pulau Kumbang dan sekitarnya bisa menjalankan ibadah dengan hikmat, harap Lay Chen Fie dibenarkan Lo Jit That dan warga Konghucu lainnya. Halaman 7
Kelentang Thian Shi Chiung (Dewa Langit) menjadi kebanggaan umat Konghucu Desa Pulau Kumbang. KAMIRILUDDIN
Menengok Kondisi Fasilitas Publik di Kota Pontianak (6) Oleh Anton Perdana
Jalur-jalur rawan di Kota Pontianak mutlak memiliki jembatan penyeberangan. Desakan sarana ini untuk pemenuhan hak warga. Sejauhmana keseriusan wakil rakyat memperjuangkan sarana publik?
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Menanti Keseriusan Para Wakil Rakyat Kisah warga yang sulit menyeberang di Jalan Ahmad Yani, menimbulkan keprihatinan kalangan DPRD Kota Pontianak. Kali ini dilayangkan Djohansyah yang melihat padatnya volume kendaraan dengan luas ruas jalan tidak berimbang, harus diikuti dengan pembangunan sarana bagi pejalan kaki. Langkah ini penting untuk memberikan rasa
Sambas Rp 2.500,-
aman bagi para pejalan kaki. Apalagi Jalan Ahmad Yani sudah layak berdiri jembatan penyeberangan. Mengingat ruas Jalan Ahmad Yani merupakan jalan utama di Kota Pontianak. Beberapa tahun lalu mungkin jalan itu masih bisa diseberangi dengan mudah, tapi sekarang lihat saja. Jalan sudah begitu padat, volume kendaraan sudah t i-
Landak Rp 3.000,-
dak berimbang dengan ruas jalan yang tersedia. Makanya perlu bagi Pe m k o t m e m b a n g u n fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki, ujarnya. Langkah ini penting, untuk memberikan rasa aman bagi pejalan kaki. Sehingga keberadaan jembatan penyeberangan dapat melindungi para pejalan kaki. Halaman 7
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Jalur di depan Ayani Mega Mal tanpa sarana penyeberangan. ANTON PERDANA
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,