Sabtu, 19 Maret 2011 14 Rabiulakhir 1432 H/15 Jie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya
Hukum
Putuskan Mata Rantai Narkoba dalam Penjara
Hersan Dibelit Rp 1 Miliar Masalah masih menimpa Hersan. Lolos dalam jerat korupsi Sirkuit Batulayang, masuk dalam cengkeraman delik aduan soal utang. Benarkah hanya sebagai saksi?
PONTIANAK. Jaringan Narkoba tak mudah terputus, meski pelakunya berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) berupaya keras agar tempat tersebut steril. Kita sedang bekerja keras melawan peredaran narkoba di dalam penjara, kata Patrialis Akbar, Menkum HAM kepada Equator, Jumat (18/3) di Kanwil Hukum dan HAM Kalbar. Memang, kata Patrialis, peredaran narkoba jauh lebih besar berada di luar penjara. Kita sudah memberikan sanksi terhadap pegawai kita yang terlibat, kata dia. Dalam razia di Lapas kerap ditemukan pelaku
Halaman 7
Kesehatan
Bantah Resep Tidak Sesuai PONTIANAK. Pihak RSUD Soedarso Pontianak membantah terkait resep yang tidak sesuai peruntukan guna operasi pasien operasi usus buntu atas nama Syahbandi. Resep yang dikeluarkan dr Virgiandhy Sp.Bitu adalah alat kesehatan untuk membantu proses operasi. Itu tidak benar, yang benar itu untuk pengganti fasial, yakni alat ultrapro mesh. Alat itu untuk membantu proses operasi, kalau kita membersih luka operasi itu semua otot kita bersihkan, untuk mengikat otot, jelas dr Virgiandhy, Sp.B kepada Equator, Jumat (18/3). Jadi, lanjutnya, tidak benar kalau resep yang dikeluarkan itu tidak sesuai peruntukkannya menangani penyakit tersebut. Apalagi kondisi penyakit usus buntu pasien tersebut sudah parah, ususnya sudah pecah. Alat itu juga untuk menguatkan otot, nantinya jadi daging, jelas Virgiandhy.
Ketua Umum DPP PPP membuka Muswil VI PPP Kalbar, Jumat (18/3). JULIANUS RATNO
PPP Tepis Prediksi Terpuruk PONTIANAK. Banyak pengamat memprediksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mampu menghadapi kompetisi yang semakin ketat akibat asas Parpol. Ketua Umum DPP PPP, Drs H Surya Dharma Ali MSi meyakinkan hal tersebut tak terjadi.
Pengamat tersebut salah memprediksi PPP karena menurut mereka PPP akan hilang akibat menggunakan asas Islam. Faktanya, para kyai dan ulama yang kembali mengindikasikan PPP akan bangkit dan jadi besar, kata Surya Dharma Ali ketika membuka
Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PPP Kalbar di Pontianak Convention Centre (PCC), Jumat (18/3). Kembalinya para alim ulama itu, kata Surya Dharma Ali, seperti di Jateng, Jatim, Sumatera Barat, Su
Halaman 7
PONTIANAK. Mantan Ketua DPRD Kota Pontianak periode 2004-2009, Gusti Hersan Aslirosa dilaporkan penguasa asal Jakarta, Martawati Yusuf Ali ke Polda Kalbar, Kamis (17/3) atas tuduhan penggelapan uang Rp 1,1 miliar. Ia sempat diperiksa oleh penyidik, dan dikabarkan Gusti Hersan. IST ditahan. Saya tidak ditahan. Tetapi saya hanya diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Dir Reskrim Polda Kalbar atas laporan ibu Martawati, kata Hersan dijumpai di salah satu Restoran di Pontianak, Jumat siang (18/7). Kabar tentang ditahannya Hersan sempat dimuat di salah satu media cetak di Kalbar. Sayangnya, berita itu tanpa sepengetahuan Hersan sehingga ia merasa perlu menggunakan hak jawab untuk meluruskan kabar tersebut. Saya mengklarifikasi berita bahwa saya bukan ditahan, ucap Hersan. Dalam laporan polisi nomor LP/21/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011, Martawati melaporkan Hersan karena sudah melakukan penggelapan uang Rp 1,1 miliar. Uang itu dipinjamkan Martawati kepada Hersan pada tahun 2009 lalu, saat Hersan sedang berurusan dengan kasus korupsi pembangunan sirkuit balap motor di Batulayang. Martawati tidak diketahui dimana keberadaannya, termasuk apakah saat mem
Halaman 7
Halaman 7
Media Visit PSF
Menyulap Air Sungai Siap Diminum Sarana air bersih masih menjadi persoalan bagi masyarakat Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalbar. Sejak dimekarkan dari Kecamatan Tebas 2002 silam, Kecamatan berpenAir hasil ultrafiltrasi.MISRAWI duduk sekitar 15 ribu jiwa itu masih menggantungkan sumber air bersih dari Sungai Sambas kecil untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK). Demikian terungkap dari hasil kunjungan rombongan Media Visit PNPM Support Facility (PSF) beberapa media cetak dan elektronik di Desa Tekarang, Senin (15/3). Rombongan PSF melaksanakan kegiatannya selama tiga hari. Tak hanya di Tekarang tetapi juga di Kecamatan Tebas dan Galing.
Halaman 7
Injet-injet Semut Polda konsultasi ke KPK - Kok lebih banyak konsultasinya..
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Penyidik Polda Konsultasi ke KPK Proses Kasus Bansos KONI Kalbar PONTIANAK. Penanganan dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar masih tahap pemeriksaan saksi. Penyidik Polda mengaku sudah
datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk konsultasi. Kita sudah datang ke KPK mengkonsultasi penanganan kasus ini, ujar Kompol Karijan, Kepala Satuan IV Tindak Pidana Ko-
gan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Kalbar menjawab Equator di kantornya, Jumat (18/3). Kapan dua pemanggilan itu dilakukan, Arifin mengaku tidak
PONTIANAK. April 2011 ditargetkan selesai pembuatan draft UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terobosan berani telah ditempuh dengan akan diberlakukannya hukuman alternatif. April ini selesai dibahas di tingkat Kementerian dan Mei hingga Juni baru diserahkan ke DPR RI, kata Partialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditemui usai Penandatanganan MoU Pemprov Kalbar dengan Kanwil Hukum dan HAM tentang
Halaman 7
Halaman 7
rupsi (Tipikor) Dit Reskrim Polda Kalbar menjawab Equator di kantornya, kemarin (18/3). Karijan datang ke KPK bersama dua orang stafnya, tiga hari lalu.
Halaman 7
Bos PT BAM Masuk DPO Kejati PONTIANAK. Kejati Kalbar menetapkan IPR sebagai tersangka kedua dalam kasus gratifikasi (suap) proyek pipanisasi PDAM Melawi. Pimpinan PT Batur Artha Mandiri (BAM) itu bahkan dimasukkan dalam daftar pencarian
orang (DPO). Dia sudah dua kali dipanggil sebagai tersangka, tapi tidak datang. Karena itu, kita melakukan pencarian terhadapnya, ujar Arifin Arsyad SH, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubun-
Paradigma Hukum Masih Balas Dendam
Partialis Akbar. IST
Menelusuri Keberadaan Istana Kerajaan di Kalbar (bagian 84)
Akal Bulus Belanda Berikan Penghargaan Plus minus pergantian tampuk kerajaan. Pada masa Panembahan Gusti Muhamad Tahir III, terbangun infrastruktur fisik. Mahkamah Syariah di Sungai, jalur transportasi Kerajaan Sanggau disemyang digunakan sejak zapurnakan man kerajaan. MUSTAAN
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
Gubernement Hindia Nederlands telah menganugerahkan Panembahan Haji Suleman Paku Negara sebuah piring perak bertuliskan Het Gouvernement van Nederlands Indie aan ziyne hoog hied Panembahan Haji Suleman Pakoe Negara vorst van Sanggow terheriunering aan vriy verklaring de orang Tanjoeng Kapuas
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti, pemerintahan Gubernement Hindia Nederlands untuk yang terhormat Panembahan Haji Suleman Paku Negara Kerajaan Sanggau sebagai pembebasan (bukti) orang Tanjung Kapuas. Selain itu, ada sebuah bintang kehormatan atau tanda jasa yakni Je main tendril dan God Zy Met Ons.
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Pemberian anugerah itu dalam upaya Belanda campur tangan dalam pemerintahan Kerajaan Sanggau kala itu. Semasa itu diangkat seorang mangkubumi bernama Gusti Muhamad Tahir III Suria Negara, yang semula memangku jabatan Menteri Polisi Kerajaan Sanggau. Kemudian Gubernement Hindia
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Halaman 7
Ketapang Rp 3.000,