20042012

Page 1

Jumat, 20 April 2012 28 Jumadil Awal 1433 H 30 Sha Gwee 2563 Eceran Rp 2.500,Terbit Pertama: 29 November 1998

Koran Utama di Kalbar http://www.equator-news.com

Kebebasan Perempuan yang Positif PONTIANAK. Memperingati Hari Kartini setiap 21 April, hendaknya tidak menjadi seremonial belaka. Hari itu harus menandai dan menjadi tindak lanjut bangkitnya kaum perempuan dari keterpurukan. Oleh karena itu, perempuan sekarang harus punya semangat juang untuk membebaskan diri dari kebodohan. Sehingga perempuan bisa memainkan perannya dalam pembangunan bangsa ini, harap Dra Hj Khairawati,MPd Ketua Hj Khairawati.HAKIM Pusat Studi Wanita (PSW) STAIN Pontianak, kepada Equator, Kamis (19/4). Menurutnya, perempuan saat ini sudah banyak mencapai kemajuan di banyak bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dalam pendidikan, bahkan tidak jarang sudah mampu menempati posisi jabatan strategis di pemerintahan. Khairawati mengingatkan hal ini juga sebagai salah satu semangat yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini dalam hal kebebasan perempuan. Kebebasan tanpa harus melupakan dan meninggalkan takdirnya sebagai perempuan. Kita berharap kebebasan perempuan itu adalah kebebasan yang positif, seperti kebebasan berekspresi, keadilan, kesetaraan. Itu perlu karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan

Halaman 6

Yansen Akun saat mengadukan proses eksekusinya oleh Kejari Sanggau kepada Nudirman Munir dari Komisi III, Kamis (19/4).SYAMSUL ARIFIN

YANSEN AKUN

Merasa Diperlakukan PONTIANAK. Rombongan Komisi III DPR-RI yang berkunjung ke Lapas Pontianak, tak hanya disambut oleh hadrah dengan irama barsanji oleh para narapidana, Kamis (19/4). Terpidana Yansen Akun, mantan Bupati Sanggau, juga mencecarnya dengan serentetan pertanyaan bernada protes dan keluhan. Kenapa kasus saya cepat dieksekusi. Banyak kasus di Kalbar yang telah inkrach di Mahkamah Agung tapi tidak kunjung dieksekusi Kejaksaan. Ada apa ini? Eksekusi terhadap saya juga tidak menyertakan salinan putusan MA, ujar Yansen kepada Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR. Tentu saja tiga wakil rakyat itu sempat kaget mendapat pertanyaan itu. Sebelumnya, Yansen yang mengenakan kaos Crocodile biru dengan wajah rada kusut terkesan kurang tidur, rada

Seperti Teroris

gugup juga. Setelah tahu kalau yang datang dari Komisi III DPR, wajahnya berubah. Lantas Akun pun bersemangat mengungkapkan unek-uneknya setelah lima hari dijebloskan ke penjara. Kejaksaan melakukan eksekusi terhadap saya di tengah malam. Saya dibuatnya seperti teroris. Padahal keluarga saya jelas, ujarnya dengan nada rada tinggi. Disebut pria bertubuh kecil ini, pasal 270 KUHAP sudah jelas mengatur. Eksekusi dapat dilakukan jika sudah ada salinan putusan. Pihaknya juga masih menunggu salinan putusan dari MA dan tidak mungkin melarikan diri. Padahal, lanjutnya, belum diterimanya salinan putusan MA menyebabkan upaya hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) belum bisa dilakukan. Akun memastikan akan mengajukan PK bila salinan putusan MA

diterimanya. Dia sangat menyesalkan eksekusi oleh Kejaksaan sangat tidak prosedural. Nudirman dan dua anggota Komisi III lainnya sempat tercengang dengan curhat Akun yang mengatakan perjuangan dan karyanya terhadap bangsa menjadi percuma akibat sikap aparat penegak hukum. Saya pernah membawa nama Indonesia hingga ke Perserikatan BangsaBangsa. Selain menerima Satya Lencana oleh Presiden karena saya banyak berbuat bagi negara, tambahnya. Kasus korupsi pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) senilai Rp 1,6 miliar tahun 2007 yang melibatkan dirinya, menurut Akun, merupakan realisasi Keppres. Kasus tersebut membelit dirinya bersama mantan Camat Meliau Ramlan Maringga, dan Zawawi, mantan

Halaman 6

Wewenang, Sejahtera di Pusat

Sengsara di Perbatasan Pontianak. Wewenang pengelolaan Perbatasan berada di tangan pemerintah pusat, namun tidak mampu menjangkaunya baik pembangunan maupun pengawasan. Dengan demikian, kami tidak bisa mendapatkan anggaran dan berbuat banyak. Sementara kami yang memangku kawasan perbatasan. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan kembali tentang pendistrisbusian wewenang itu, usul MH Munsin kepada Komisi III DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (18/4). Selaku Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalbar, Munsin mengusulkan kepada Pemerintah

PT PLN (Persero) Area Pontianak

Ponten 85 Polda Kalbar Dari Komisi III PONTIANAK. Ternyata, untuk situasi Kamtibmas seKalimantan Barat, Polda mendapat ponten alias nilai 85 dari maksimal 100 dari Komisi III DPR-RI yang tiga hari berkunjung ke Pontianak. Saya beserta rombongan Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolda Kalbar beserta jajarannya, hingga dapat meredam konik massa dengan cepat, ungkap Tjatur Sapto Edi, pimpinan rombongan dari Senayan itu Rabu (18/4) malam di Mapolda Kalbar. Tim Komisi III DPR RI terdiri dari 11 wakil rakyat datang ke Mapolda untuk bertukar pendapat terkait situasi Kamtibmas dan operasional yang dilaksanakan Polda Kalbar beserta jajarannya, Rabu (18/4) pukul 19.00 malam. Kunjungan Tim Komisi III DPR RI ini, disambut langsung Kapolda Brigjen Pol Unggung Cahyono beserta jajaran dan para Kapolres. Diskusi berlangsung serius tetapi santai.

Pusat agar ada peraturan yang jelas tentang wewenang pengelolaan perbatasan. Ada satu permasalahan yang prinsip menyangkut lini perbatasan yang merupakan wewenang pemerintah pusat. Kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional, tetapi pemerintah pusat tidak bisa menjangkau secara langsung pengelolaannya, ungkap Munsin. Karena itu harus ada pembagian wewenang yang jelas antara pusat, provinsi dan kabupaten. Dengan adanya kejelasan pembangunan di sana baru bisa berjalan. Selama ini kan pembangunan perbatasan sebatas di atas

Halaman 6

Kapolda Kalbar menyerahkan cenderamata kepada Komisi III DPR RI. HAKIM

Halaman 7

MH Munsin

Angka Gangguan Jiwa di Kalbar Cukup Tinggi

RSJ Kalbar Belum Dimanfaatkan Maksimal

Injet-injet Semut Yansen Akun Merasa Diperlakukan Seperti Teroris -- Padahal bukan kan ye.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

TENTU tidak benar, kalau mengurus orang gila alias tak waras bisa ikutan gila juga akibat dampak limgkungan. Yang pasti, menjadi petugas di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) adalah pekerjaan yang mulia di mata masyarakat dan Tuhan. Menurut Asisten II Setda Kalbar, Lensus Kadri.SH,MH, pelayanan kepada pasien di RSJ memang bermacammacam jenis dan tingkah laku. Mulai dari penanganan kasus gangguan jiwa berat secara intra moral, juga dalam upaya-upaya penanganan masalah psikososial. Semua pekerjaan pelayanan medis

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

kejiwaan telah dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan ketulusan. Apa yang dilakukan dan dikerjakan bukan hanya diabdikan kepada bangsa dan negara, juga sebagai bekal amal ibadah kepada Tuhan, tutur Lensus Kadri. Dia mengutarakan itu saat mewakili Gubernur Cornelis, pada acara HUT ke-34 RSJ Kalbar di Singkawang, Selasa (17/ 4). RSJ Kalbar merupakan lembaga teknis daerah di bidang kesehatan serta leading sektor di bidang pelayanan kesehatan jiwa. Tugas pokoknya melaksanakan

Sambas Rp 2.500,-

Landak Rp 3.000,-

perumusan dan penetapan kebijakan teknis kesehatan jiwa. Dan tentu memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rujukan, tambah Kadri. Ternyata, angka pengidap gangguan jiwa di Kalbar ini terbilang tinggi. Data 2011 menunjukkan, tingkat hunian tempat tidur di RSJ Kalbar di Singkawang mencapai 160 persen. Data 2011, bed ocupancy rate RSJ yang 160 persen itu menunjukan utilisasi RSJ Kalbar secara umum sangat tinggi, jelasnya.

Sanggau Rp 3.000,-

Halaman 7

Sintang Rp 3.000,-

Lensus Kadri dan Hasan Karman mengunjungi pasien gangguan jiwa saat peringatan HUT ke 34 RSJ Kalbar di Singkawang.KIKI SUPARDI

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000, -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
20042012 by PT. Kapuas Media Utama Press - Issuu